Ayo Dukung Investasi

PEMERINTAH Kabupaten Kapuas Hulu telah berusaha dan berupaya maksimal untuk mendatangkan investor ke Bumi Uncak Kapuas. Mengingat, untuk menggerakan perekonomian daerah sangat tergantung akan investasi.“Kita telah berupaya secara maksimal. Kehadiran para investor ini diharapkan membawa perubahan secara ekonomi kepada daerah. Tolong dukung investasi di daerah kita,” pinta Bupati Kapuas Hulu AM Nasir kepada koran ini.Dikatakan Nasir, mendatangkan dan meyakinkan para investor tersebut bukan perkara mudah. Membutuhkan perjuangan dan lobi-lobi ekstra. Mengingat Kapuas Hulu termasuk daerah yang jauh dan masih terbatas infrastruktur pendukung. “Karenanya, kita patut bersyukur telah ada investor yang mau menanamkan investasinya di kabupaten kita,” tambah Nasir.

Sebab itu, kehadiran para investor di daerah ini dikatakan bupati hendaknya dijaga. Memberikan kemudahan dan rasa aman, bukan kemudian malah membuat para investor tidak betah sehingga hengkang dari Kapuas Hulu. “Tidak ada yang sempurna, termasuk juga para investor. Tidak ada salahnya kita mengingatkan kalau para investor itu berlaku kesalahan. Tapi tentu dengan cara-cara yang elegan. Saya yakin semua persoalan itu pasti ada solusinya,” katanya.Oleh karena itu, Nasir berharap seluruh elemen daerah ini dapat mendukung program pemerintah mendatangkan investor diberbagai bidang. Tidak kemudian melakukan tindakan-tindakan yang justru kemudian merugikan daerah. Ketika daerah rugi, maka dampaknya dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Pemerintah Terus Terangi Pemukiman Penduduk Tenaga Surya Solusi Atasi Kekurangan Listrik

SUNGAI RAYA—Kepala Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan Kubu Raya mengatakan kalau daerah-daerah terpencil dan pesisir Kubu Raya masih banyak membutuhkan listrik. Hanya untuk memenuhi kebutuhannya dengan listrik berbayar seperti di daerah lain sepertinya tidak mampu terlayani semua. ”Diperkirakan sekitar 12.000 rumah di Kubu Raya belum teraliri listrik. Letak-letak pemukiman penduduk tersebut tersebar dan umumnya berada di pedalaman Kubu Raya,” katanya beberapa waktu lalu.

Menurutnya wilayah-wilayah terpencil memang banyak belum tersentuh listrik. Karena itu, pemerintah terus membuat gebrakan dengan listrik tenaga matahari. Kebutuhan tersebut terbilang tidak sedikit untuk di wilayah seluas Kubu Raya. ”Kami akan coba pasang dan masukan dalam buku APBD. Kami berkeinginan rumah warga yang belum tersentuh listrik mampu menikmati listrik tenaga matahari,” katanya.Selain berupaya memasok kebutuhan listrik dari buku APBD, pihaknya juga berupaya menggodok dana dari pemerintah pusat. Dishutbuntam terus mencari terobosan terkait bantuan listrik tenaga surya dengan berbagai jalur dan cara. ”Itu terus kami lakukan. Kami optimis bisa mendapatkannya,” ujarnya.

Sebelumnya, Camat Batu Ampar, Sahril Nur mengatakan sebanyak 50 rumah di Desa Ambarawa, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya sudah diterangi listrik tenaga surya. Penerangan tersebut merupakan bantuan dari pemerintah pusat dan diberikan cuma-cuma kepada masyarakat yang berada di daerah terpencil dan tidak terjangkau akan kebutuhan listrik.Ia mengatakan masyarakat di desanya tidak pernah menikmati pelayanan listrik. Itu karena kondisi geografis Desa Ambarawa yang berada jauh dari ibu kota kecamatan. Disamping Desa Ambarawa, ada empat desa yakni Desa Tanjung Harapan, Tanjung Beringin, Muara Tiga dan Kerawang yang hingga kini juga belum teraliri listrik. ”Mudah-mudahan nanti terkucurkan,” tuturnya beberapa waktu lalu.

100 Pasang Sudah Daftar

SUNGAI RAYA—Pragram Nikah Massal yang digelar Komite Nasional Pemuda Indonesia dan Pemkab Kubu Raya bersama jajaran dan ormas-ormasnya sudah mencatatkan lebih dari 100 pasangan yang terdaftar. Para peserta tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk ikut dalam program nikah massal yang digelar pada tanggal 19 Desember 2010.

”Dari data yang kami peroleh melalui posko-posko di desa-desa dan kecamatan. Saat ini, sudah tercatat lebih dari 100 pasang peserta nikah massal," ujar Nur Said, salah satu panitia kemarin.Menurutnya walaupun panitia penyelenggara sejak awal mempersiapkan nikah massal untuk 100 pasang pendaftar, namun kalau kondisinya melebihi dari yang ditargetkan, pihaknya tetap berupaya memenuhi kebutuhan tersebut. “Kami akan upayakan mengakomodir kebutuhan tersebut. Pasalnya, syarat utama dari nikah massal ini adalah warga Kubu Raya kurang mampu," ucapnya.

KNPI sendiri dalam menjaring peserta bekerjasama dengan panitia. Pihaknya juga berkoordinasi dengan pemerintahan desa dan kecamatan dengan membuat posko kecil. “Apalagi ada persyaratan administrasi. Ada juga yang harus diurus di tingkat desa dan kecamatan," kata dia.Ia berharap program nikah masal mendapatkan apresiasi dari berbagai lapisan masyarakat. Apalagi program ini ditujukan melayani calon pengantin baru, juga program ditujukan kepada pasangan yang telah menikah namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). ”Itu tujuan kami sebenarnya,” terangnya.

Mutasi Tiga Kapolsek

JAJARAPAN Polres Landak, Kamis (18/11) melakukan sertijab kepada anggotanya yang akan bertugas pada jabatan dan tempat yang berbeda, termasuk dua kepala satuan yakni kasat Lantas dan Kasat Reskrim Polres Landak.

Kepala kepolisian resort Landak, AKBP Firman Nainggolan kepada wartawan mengatakan bahwa mutasi yang terjadi ditubuh polres Landak adalah merupakan hal yang wajar dan biasa. Hal ini dilakukan sebagai salah satu kebutuhan organisasi agar operasional kepolisian lebih efektif dan efisien. Hal ini juga sebagai bentuk penyegaran dan pengembangan karir personil yang melaksanakannya.

Dalam mutasi ini, Kasat Lantas yang lama saudara AKP Efos Satria Wisnuwardhana diangkat dalam jabatan baru sebagai Kasi Gar Subdit Dikyasa Dit Lantas Polda Kalbar. Ia digantikan oleh AKP Damianus Dedy Susanto, Perwira Pertama Polda Kalbar. Begitu juga dengan Kasat Reskrim yang lama AKP Abdul Rahman diangkat dalam jabatan baru sebagai Panit II Unit IV Sat Ops II Dit Reskrim Polda Kalbar. Dan digantikan oleh AKP Andi Yul Lapawesean, Perwira Pertama Polda Kalbar.

Selain itu pergantian Kapolsek juga dilakukan. Kapolsek Sebangki, Ipda Petrus Irianus diangkat dalam jabatan baru sebagai Kasubbag Dal Ops Bag Ops Polres Landak. Ia digantikan oleh Ipda Ikhwan Syukri. Kapolsek Kuala Behe, Aiptu Renatus Dolosaribu diangkat dalam jabatan baru sebagai BA Polres Landak. Ia digantikan Ipda Pahlawan.

Sedangkan Kapolsek Meranti, Iptu Joko Lupikso diangkat dalam jabatan baru sebagai Panit II Unit IV Sat Ops II Dit Reskrim Polda Kalbar. Ia digantikan oleh Ipda Muhammad Yusuf yang sebelumnya sebagai Kaur Bin Ops Sat Intelkam Polres Landak. Kapolres berharap dengan tugas dan jabatan yang baru ini bisa semakin menambah profesionalisme dalam menjalankan tugas kepolisian dan tentunya masih banyak tugas berat yang menunggu ditempat maupun jabatan yang baru saja diamanhkan kepada setiap personil polri.

Mantan Kasat Lantas Polres Landak, AKP Efos Satria Wisnuwardhana kepada Pontianak Post mengatakan bahwa sejauh ini dirinya bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku ditubuh Polri dan perlu kerjasama yang baik antara setiap elemen dalam mewujudkan sebuah kedisiplinan dan ketertiban terutama berlalu lintas. Ia juga menyebutkan bahwa anggota kepolisian perlu melakukan reformasi pada dirinya agar bisa menjadi polisi yang baik terutama dalam hal pelayanan, pengayoman, dan perlindungan kepada masyarakat di Kabupaten Landak.

“Semuanya berjalan dengan wajar, tidak ada yang terlalu diistimewakan karena kinerja polisi harus terus mendapatkan peningkatan kualitas dari setiap anggota. Walaupun masih ada oknum polisi yang masih enggan untuk mereformasi dirinya,” terangnya.

DPRD Ikuti PSDM

MEMPAWAH- Upaya untuk mendapatkan tambahan pengetahuan, khusus dalam hal pemerintahan dan penyusunan serta penggunaan angaran dalam APBD dipandang sebagai suatu hal yang prinsip.Oleh karena itulah, setiap tahunnya DPRD diseluruh indonesia termasuk Kabupaten Pontianak selalu memaksimalkan waktu dan peluang untuk mengikuti PSDM.Itu disebabkan, dari 45 anggota dewan yang terpilih hasil Pemlu legislatif 2009 lalu memiliki latar pendidikan yang berbeda satu sama lain. Bahkan termasuk pemahaman serta sorotan yang berbeda dalam setiap memandang satu persoalan yang ada.Selama tiga 45 dewan mengikuti Pelatihan Sumber Daya Manusia (PSDM) di Meeting Room Hotel Lumire & Convention Center, Jalan Senen Raya, Jakarta Pusat.

Tampil sebagai nara sumber selaku pembicara dari Departemen Dalam Negeri (Depdagri) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang mengupas masalah peraturan perundang-undangan maupun ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan pemerintahan. Selain diikuti oleh anggota dewan, PSDM tersebut juga diikuti oleh Sekretaris H. Anwar, S.Ip bersama Staf DPRD Kabupaten Pontianak.Beberapa Anggota DPRD Kabupaten Pontianak yang mengikuti kegiatan PSDM tersebut mengaku senang dan mendapatkan banyak masukan serta pengetahuan yang bermanfaat dalam menunjang kinerjanya sebagai wakil rakyat. “Peserta begitu antusias dan serius menyimak materi-materi yang disampaikan para pembicara. Baik dari Depdagri dan BPK dan menarik karena memberi banyak pengetahuan bagi kami selaku anggota dewan. Penyampaian materinya dilakukan dengan baik sehingga mudah dicerna dan dipahami oleh peserta PSDM,” aku H Trisna Jaya Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Pontianak sepulang dari kegiatan itu kepada wartawan.

Legislator PPP itu mengaku perlu melakukan pengkajian lebih mendalam untuk mencermati materi PSDM. Agar materi yang diterima dapat diaplikasikan untuk kepentingan daerah, terutama dalam penerapannya. “Menerapkan materi butuh pengkajian mendalam. Karena dalam mengimplementasikan materi yang ada di lapangan tentu diperlukan pemahaman terlebih dahulu. Sebab, penerapannya harus disesuaikan dengan kondisi daerah,” pendapatnya.Disebutkan, Drs Marulitua MA, pembicara dari Depdagri, memberikan apresiasi atas keseriusan peserta saat mengikuti PSDM. Dewan lebih konsentrasi dan fokus dalam menerima materi-materi yang disampaikannya. “Sangat apresiasi terhadap sikap peserta yang sangat aktif dan serius menerima materi yang disampaikan. Berharap seluruh materi PSDM dapat diterapkan serta menjadi dasar pokok-pokok pikiran dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya,” pikirnya.

Gohan dan 4 Fraksi Berkurban

MEMPAWAH- Pada perayaan Idul adha 1431 Hijriah, lembaga legislatif Kabupaten Pontianak, secara fraksi tanpa membedakan, satu sama lain kompak untuk patungan berkurban seekor sapi. Itu dilakukan oleh fraksi Gohan, fraksi PDIP, fraksi Rakyat Bersatu dan fraski P2KB. Secara fraksi Gohan juga menyerahkan satu ekor sapi kepada H Anwar selaku Sekwan didampingi staf DPRRD. Kedua hewan kurban itu dipotong, lalu dagingnya dibagikan kepada warga sekitar terutama mereka yang berhak dan memang dinilai layak untk menerima, melihat dari sisi.“Fraksi PPP dan fraksi demokrat, melakukan kurban masing-masing. Mereka memang tidaa bergabung,” jelas Sekwan H Anwar S.IP kepada wartawan kemarin.

Memasuki tahun kedua bagi anggota DPRD periode 2009-2014, tahun ini ada peningkatan dari sisi jumlah kurban. Artinya, bagi empat fraksi yang mau patungan juga dinilai positif. Dan bagi fraksi Golkar, hati Nurani dan Amanat Nasional (Gohan) yang berkurban juga dinilai positif. Halnya dengan Fraksi PPP dan fraksi Demokrat.“Kami sebagai masyakat penerima sama sekali tidak mempersoalkan, hewan kurban yang disembelih itu secara fraskai maupun gabungan fraksi. Yang penting, aksi nyata berbuat dijalan Allah itu terlihat. Bukan hanya basa basi, tapi realita dan kami melihat sendiri,” kata Syukur bersama rekan-rekannya memberikan satu penilaian positif. Untuk patungan hewan kurban, jangan sampai ada silang pendapat hingga mencuat kepermukaan, antar satu pimpinan dengan pimpinan yang lain saling tuding dan cari kesalahan.

“Sebagai umat yang beragama, khususnya islam setdianya bisa membaca sejarah bagaimana pengorbanan nasi Ibrahim AS yang atas perintah Tuhan menyembelih Nabi Ismail As, putra satu-satunya. Memberi itu lebih mulia ketimbang hanya mengeritik dan cari kesalahan orang lain,” sebut M Sood Mokhtar pula.

Tak Ada CPNS Titipan Pejabat

SINTANG--Bupati Sintang Milton Crosby menegaskan, tak ada titip menitip dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Sintang tahun 2010. Penegasan itu di sampaikan Milton menyusul kerap merebaknya isu CPNS “titipan pejabat” pada setiap penerimaan CPNS di Sintang. “Tak ada istilah titip menitip. Kalau ingin lulus, ikuti saja prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah,” pinta Milton kepada koran ini di Pendopo Bupati Sintang, Kamis (18/11).Ia mengaku, sejak penerimaan CPNS Sintang resmi dibuka, dirinya banyak didatangi oleh sejumlah orang, yang minta diluluskan menjadi PNS. “Saya sendiri bingung, karena sudah puluhan orang yang minta tolong ke saya untuk diluluskan menjadi PNS.Bagaimana cara menolongnya, karena saya tidak bisa mengatur siapa yang lulus dan siapa yang tidak. Apalagi penerimaan CPNS ini menggunakan sistem rangking,” kata Milton.

Bupati meminta, masyarakat yang ingin mendaftar PNS, tidak termakan bujuk rayu para calo bermulut manis, yang menjanjikan bisa mengurus menjadi PNS secara instan. “Jangan mudah percaya calo. Baik yang mengatasnamakan pejabat ini, atau tim MJ (Milton-Juan). Karena ada indikasi, sejumlah pihak yang mulai bermain dengan memanfaatkan situasi ini. Percaya saja pada kemampuan diri sendiri,” imbuhnya.Milton menegaskan, bahwa penerimaan CPNS di Sintang setiap tahun selalu diperbaiki mekanismenya, supaya tidak menimbulkan keluhan dari masyarakat banyak. “Kita ingin asas keadilan ditegakkan, saya tak ingin penerimaan CPNS dikotori oleh hal semacam itu,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, bupati berharap agar masyarakat yang menemukan ada indikasi percaloan dalam penerimaan CPNS, segera melapor pada pihak terkait. “Kalau yang bermain oknum pegawai, silakan lapor langsug ke saya. Nanti, akan diberikan sanksi tegas,” tukasnya.Milton menuturkan, saat ini formasi yang ditetapkan oleh BKN, belum mampu mencukupi kebutuhan pegawai di Sintang. Contohnya adalah tenaga PPL yang hanya mendapatkan kuota yang sedikit, padahal kebutuhan PPL di Sintang bila dibandingkan dengan banyaknya desa, sangat besar. “Kuota yang kita ajukan selalu sesuai dengan kebutuhan. Namun, yang diakomodir tak sesuai dengan yang kita harapkan,” jelasnya.

Secara terpisah, Ketua DPRD LIRA Sintang Abdul Hadi, meminta mekanisme penerimaan CPNS dilaksanakan dengan transparan dengan mengubah pola pengumaman. “Jika pola pengumuman masih menggunakan pola septerti tahun lalu, maka akan muncul keluhan. Ada baiknya, hasil ujian dilampiri, sehunggan pelamar tahu hasil yang sebanarnya,” pintanya.Dalam kesemapatan tersebut, Abdul juga mempertanyakan mengapa Pemkab Sintang memilih UGM sebagai pihak ketiga sebagai mitra pemerintah dalam penerimaan CPNS. Padahal di Sintang, ada universitas lokal yang bisa membantu. “Dengan menggunakan universitas lokal, secara tidak langsung akan membantu pengembangan kampus yang ada di Bumi Senentang ini,” ungkapnya.