ANGGOTA DPD-RI, Erma Suryani Ranik, mengaku terus mengawasi pembangunan di Kabupaten Ketapang terutama soal infrastruktur jalan yang saat ini dibangun pihak propinsi.
“Untuk di ketapang pembangunan jalan oleh provinsi sesuai koridor yang ada. Namun soal kualitas jalannya yang harus dilihat kembali. Kita dari DPD melakukan pengawasan serius soal ini,” ungkapnya belum lama ini. Selain itu, ia juga meminta agar kualitas jalan jangan sampai hanya asal jadi. Pasalnya jalan merupakan faktor utama bagi mobilitas masyarakat dan pembangunan daerah.
Anggota DPD-RI asal kabupaten Ketapang itu juga mengaku pada Maret 2010 ia sempat turun langsung ke Kecamatan Sungai Laur. “Di Laur jalan yang dibangun baik. Tapi kualitas jalan ini kita ukur melalui waktu. Kalau jalan yang baru tiga tahun yang rusak berarti ada yang salah. Seharusnya taat dengan RAP. Kalau memang aspalnya 60 persen jangan dibuat 40 persen,” jelasnya.
Selaku anggota DPD-RI, ia juga mengaku saat pihaknya tengah berusaha untuk memperbesar alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk daerah. Hal itu, kata dia untuk percepatan pembangunan di daerah sendiri. Ia mengaku dua hal yang diinginkan DPD-RI, pertama transfer ke daerah lebih banyak, kedua dalam tahuun ini serius meminta dana bagi hasil perkebunan sawit itu masuk dalam revisi undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perkebunan sawit.
Selain itu, DPD RI saat ini mengawal serius supaya alokasi dana khusus dari APBN untuk daerah perbatasan. Soalnya lima kabupaten dari 14 Kabupaten/Kota di Kalbar adalah perbatasan dan 70 persennya masih tertinggal. “Selama ini dananya tersebar, kementerian PU ada, Dinkes ada, pendidikan ada. Kita maunya itu di full kan dan dikelola Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Itu usulan saya,” tandasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar