SINGKAWANG. Menjelang pesta demokrasi dua tahun lagi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Singkawang merangkul instansi dan lembaga vertikal untuk bersama-sama menyukseskan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada). Pertemuan Tim Kerjasama Antar Instansi Pemerintah Daerah Dalam Pemilu Kota Singkawang pun digelar di Hotel Sentosa, Rabu (13/10).
Dalam pertemuan yang dihadiri Wakil Walikota Singkawang Drs Edy R Yacoub MSi, instansi terkait, muspida dan sejumlah undangan, Ketua KPU Singkawang Soling SH menjelaskan, dibentuknya tim kerjasama antar instansi pemerintah agar penyelenggaraan pemilukada di Kota Singkawang dapat berjalan sukses dan aman. “Memang pemilukada masih lama, tapi kita harus melakukan sosialisasi dan persiapan mulai sekarang. Kita tidak seperti daerah lain, dimana pemilukadanya tertunda,” kata dia.
Sementara itu, Wakil Walikota Singkawang Edy R Yacoub dalam arahannya mengatakan tim ini perlu untuk segera dibentuk. Meskipun diakuinya, Pemilukada Kota Singkawang baru akan dilaksanakan tahun 2012 dan bertepatan dengan Pemilu Gubernur (Pilgub) Kalbar. Kemudian dilanjutkan dengan Pemilu Legislatif dan Presiden tahun 2014. “Kegiatan ini harus tetap dilakukan,” katanya.
Ditegaskannya, segala sesuatu yang berkenaan dengan pemilu harus dilakukan dengan matang. Karena ini merupakan agenda nasional, maka semua elemen masyarakat termasuk pemerintah pusat sampai daerah harus terlibat dan menyukseskan kegiatan ini. “Dari semua komponen ini, kita punya porsi masing-masing dalam menyukseskan pemilu,” katanya.
Menurutnya, KPU harus cepat melihat situasi yang berkembang dengan cara mengantisipasi dan mensosialisasikan kegiatan ini. Para camat juga ditekankan untuk menghadiri kegiatan ini, karena dianggap penting dan sangat strategis dalam upaya menghindari terjadinya ketidakseimbangan informasi. Para camat juga bisa memberikan penjelasan kepada masyarakatnya secara akurat. “Paling tidak ada evaluasi dari pemilu yang lalu. Walaupun dalam pelaksanaannya Kota Singkawang sangat aman dan mendapat predikat terbaik, tapi kita harus tetap mengevaluasi kekurangan dalam pelaksanaan pemilu yang telah lalu,” ujarnya.
Jika KPU mampu melaksanakan kegiatan secara profesional dan proporsional, maka diyakininya KPU akan berhasil mewujudkan demokrasi. Evaluasi yang dilakukan termasuk dalam kebijakan, baik pemerintah pusat maupun lembaga-lembaga lain. Ia melihat kondisi lapangan untuk Kota Singkawang cukup terjangkau, karena hanya mencakup lima kecamatan, sehingga distribusi kelengkapan pemilu dapat dilaksanakan tepat waktu. Kemudian memiliki SDM yang baik, termasuk di tingkat PPK. “Ini menjadi modal dasar, dan intinya tinggal menyesuaikan dengan kondisi yang ada,” kata dia.
Menyangkut keamanan lanjutnya, Kota Singkawang memiliki aparat yang cukup. Apalagi ditambah dengan Brigif dan Brimob yang sudah bermarkas di Kota Singkawang, sehingga masalah keamanan dapat dianggap tidak terlalu mempengaruhi. “Walaupun demikian kita harus tetap waspada, terutama terhadap bahaya laten dan lainnya, kita jangan lalai,” ungkapnya.
Tidak hanya KPU ujarnya, tapi seluruh elemen masyarakat dan pemerintah harus bisa memberikan pencerahan dan pencerdasan kepada masyarakat, bahwa pemilu adalah hak semua orang. Dasar-dasar demokrasi harus ditanamkan kepada seluruh masyarakat. Ia tidak ingin pelaksanaan pemilu terjadi perpecahan di dalam masyarakat. “Jika kita tidak solid, maka akan mudah terjadi perpecahan dan dapat menimbulkan konflik,” ujarnya.
Dalam penyelenggaraan berdemokrasi, pemilihan langsung adalah yang terbaik. Tapi kondisi ini juga mengisyaratkan, apakah yang kalah sudah siap mental. “Yang terjadi sekarang, setiap calon pemimpin siap menang tapi tidak siap kalah. Artinya masyarakat kita belum siap berdemokrasi,” jelasnya.
Tidak bisa dipungkiri tegasnya, politik itu pasti dikaitkan dengan money politic. Jika seorang calon pemimpin memberikan sesuatu bantuan kepada masyarakat, apakah itu dapat disebut money politic?. “Tak dipungkiri di dalam politik memang perlu pengeluaran, tinggal bagaimana kita menginterpretasikannya,” tuturnya.
Yang harus diwaspadai dalam penyelenggaraan pemilu, adalah konflik di masyarakat. Ia sangat menyayangkan, akhir-akhir ini di beberapa daerah telah terjadi konflik. “Kita sudah 65 tahun merdeka, tapi konflik masih sering terjadi, terutama konflik kepentingan. SARA pun masih menjadi isu yang sering menimbulkan konflik, dan akhirnya berujung anarkis. Intensitas konflik yang sering terjadi di masyarakat adalah di tingkat yang paling bawah. Inilah yang harus kita hindari,” tegasnya.
Atas nama Pemkot Singkawang, Edy Yacoub mengaku sangat mendukung kegiatan ini, karena merupakan amanah dari undang-undang. Pemkot tegasnya, siap membantu melalui dana maupun fasilitas. Edy berharap terjalin hubungan yang harmonis antar semua lembaga dan tercipta pemikiran yang cerdas demi menyukseskan pemilu yang akan datang.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar