Ayo Dukung Investasi

PEMERINTAH Kabupaten Kapuas Hulu telah berusaha dan berupaya maksimal untuk mendatangkan investor ke Bumi Uncak Kapuas. Mengingat, untuk menggerakan perekonomian daerah sangat tergantung akan investasi.“Kita telah berupaya secara maksimal. Kehadiran para investor ini diharapkan membawa perubahan secara ekonomi kepada daerah. Tolong dukung investasi di daerah kita,” pinta Bupati Kapuas Hulu AM Nasir kepada koran ini.Dikatakan Nasir, mendatangkan dan meyakinkan para investor tersebut bukan perkara mudah. Membutuhkan perjuangan dan lobi-lobi ekstra. Mengingat Kapuas Hulu termasuk daerah yang jauh dan masih terbatas infrastruktur pendukung. “Karenanya, kita patut bersyukur telah ada investor yang mau menanamkan investasinya di kabupaten kita,” tambah Nasir.

Sebab itu, kehadiran para investor di daerah ini dikatakan bupati hendaknya dijaga. Memberikan kemudahan dan rasa aman, bukan kemudian malah membuat para investor tidak betah sehingga hengkang dari Kapuas Hulu. “Tidak ada yang sempurna, termasuk juga para investor. Tidak ada salahnya kita mengingatkan kalau para investor itu berlaku kesalahan. Tapi tentu dengan cara-cara yang elegan. Saya yakin semua persoalan itu pasti ada solusinya,” katanya.Oleh karena itu, Nasir berharap seluruh elemen daerah ini dapat mendukung program pemerintah mendatangkan investor diberbagai bidang. Tidak kemudian melakukan tindakan-tindakan yang justru kemudian merugikan daerah. Ketika daerah rugi, maka dampaknya dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Pemerintah Terus Terangi Pemukiman Penduduk Tenaga Surya Solusi Atasi Kekurangan Listrik

SUNGAI RAYA—Kepala Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan Kubu Raya mengatakan kalau daerah-daerah terpencil dan pesisir Kubu Raya masih banyak membutuhkan listrik. Hanya untuk memenuhi kebutuhannya dengan listrik berbayar seperti di daerah lain sepertinya tidak mampu terlayani semua. ”Diperkirakan sekitar 12.000 rumah di Kubu Raya belum teraliri listrik. Letak-letak pemukiman penduduk tersebut tersebar dan umumnya berada di pedalaman Kubu Raya,” katanya beberapa waktu lalu.

Menurutnya wilayah-wilayah terpencil memang banyak belum tersentuh listrik. Karena itu, pemerintah terus membuat gebrakan dengan listrik tenaga matahari. Kebutuhan tersebut terbilang tidak sedikit untuk di wilayah seluas Kubu Raya. ”Kami akan coba pasang dan masukan dalam buku APBD. Kami berkeinginan rumah warga yang belum tersentuh listrik mampu menikmati listrik tenaga matahari,” katanya.Selain berupaya memasok kebutuhan listrik dari buku APBD, pihaknya juga berupaya menggodok dana dari pemerintah pusat. Dishutbuntam terus mencari terobosan terkait bantuan listrik tenaga surya dengan berbagai jalur dan cara. ”Itu terus kami lakukan. Kami optimis bisa mendapatkannya,” ujarnya.

Sebelumnya, Camat Batu Ampar, Sahril Nur mengatakan sebanyak 50 rumah di Desa Ambarawa, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya sudah diterangi listrik tenaga surya. Penerangan tersebut merupakan bantuan dari pemerintah pusat dan diberikan cuma-cuma kepada masyarakat yang berada di daerah terpencil dan tidak terjangkau akan kebutuhan listrik.Ia mengatakan masyarakat di desanya tidak pernah menikmati pelayanan listrik. Itu karena kondisi geografis Desa Ambarawa yang berada jauh dari ibu kota kecamatan. Disamping Desa Ambarawa, ada empat desa yakni Desa Tanjung Harapan, Tanjung Beringin, Muara Tiga dan Kerawang yang hingga kini juga belum teraliri listrik. ”Mudah-mudahan nanti terkucurkan,” tuturnya beberapa waktu lalu.

100 Pasang Sudah Daftar

SUNGAI RAYA—Pragram Nikah Massal yang digelar Komite Nasional Pemuda Indonesia dan Pemkab Kubu Raya bersama jajaran dan ormas-ormasnya sudah mencatatkan lebih dari 100 pasangan yang terdaftar. Para peserta tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk ikut dalam program nikah massal yang digelar pada tanggal 19 Desember 2010.

”Dari data yang kami peroleh melalui posko-posko di desa-desa dan kecamatan. Saat ini, sudah tercatat lebih dari 100 pasang peserta nikah massal," ujar Nur Said, salah satu panitia kemarin.Menurutnya walaupun panitia penyelenggara sejak awal mempersiapkan nikah massal untuk 100 pasang pendaftar, namun kalau kondisinya melebihi dari yang ditargetkan, pihaknya tetap berupaya memenuhi kebutuhan tersebut. “Kami akan upayakan mengakomodir kebutuhan tersebut. Pasalnya, syarat utama dari nikah massal ini adalah warga Kubu Raya kurang mampu," ucapnya.

KNPI sendiri dalam menjaring peserta bekerjasama dengan panitia. Pihaknya juga berkoordinasi dengan pemerintahan desa dan kecamatan dengan membuat posko kecil. “Apalagi ada persyaratan administrasi. Ada juga yang harus diurus di tingkat desa dan kecamatan," kata dia.Ia berharap program nikah masal mendapatkan apresiasi dari berbagai lapisan masyarakat. Apalagi program ini ditujukan melayani calon pengantin baru, juga program ditujukan kepada pasangan yang telah menikah namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). ”Itu tujuan kami sebenarnya,” terangnya.

Mutasi Tiga Kapolsek

JAJARAPAN Polres Landak, Kamis (18/11) melakukan sertijab kepada anggotanya yang akan bertugas pada jabatan dan tempat yang berbeda, termasuk dua kepala satuan yakni kasat Lantas dan Kasat Reskrim Polres Landak.

Kepala kepolisian resort Landak, AKBP Firman Nainggolan kepada wartawan mengatakan bahwa mutasi yang terjadi ditubuh polres Landak adalah merupakan hal yang wajar dan biasa. Hal ini dilakukan sebagai salah satu kebutuhan organisasi agar operasional kepolisian lebih efektif dan efisien. Hal ini juga sebagai bentuk penyegaran dan pengembangan karir personil yang melaksanakannya.

Dalam mutasi ini, Kasat Lantas yang lama saudara AKP Efos Satria Wisnuwardhana diangkat dalam jabatan baru sebagai Kasi Gar Subdit Dikyasa Dit Lantas Polda Kalbar. Ia digantikan oleh AKP Damianus Dedy Susanto, Perwira Pertama Polda Kalbar. Begitu juga dengan Kasat Reskrim yang lama AKP Abdul Rahman diangkat dalam jabatan baru sebagai Panit II Unit IV Sat Ops II Dit Reskrim Polda Kalbar. Dan digantikan oleh AKP Andi Yul Lapawesean, Perwira Pertama Polda Kalbar.

Selain itu pergantian Kapolsek juga dilakukan. Kapolsek Sebangki, Ipda Petrus Irianus diangkat dalam jabatan baru sebagai Kasubbag Dal Ops Bag Ops Polres Landak. Ia digantikan oleh Ipda Ikhwan Syukri. Kapolsek Kuala Behe, Aiptu Renatus Dolosaribu diangkat dalam jabatan baru sebagai BA Polres Landak. Ia digantikan Ipda Pahlawan.

Sedangkan Kapolsek Meranti, Iptu Joko Lupikso diangkat dalam jabatan baru sebagai Panit II Unit IV Sat Ops II Dit Reskrim Polda Kalbar. Ia digantikan oleh Ipda Muhammad Yusuf yang sebelumnya sebagai Kaur Bin Ops Sat Intelkam Polres Landak. Kapolres berharap dengan tugas dan jabatan yang baru ini bisa semakin menambah profesionalisme dalam menjalankan tugas kepolisian dan tentunya masih banyak tugas berat yang menunggu ditempat maupun jabatan yang baru saja diamanhkan kepada setiap personil polri.

Mantan Kasat Lantas Polres Landak, AKP Efos Satria Wisnuwardhana kepada Pontianak Post mengatakan bahwa sejauh ini dirinya bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku ditubuh Polri dan perlu kerjasama yang baik antara setiap elemen dalam mewujudkan sebuah kedisiplinan dan ketertiban terutama berlalu lintas. Ia juga menyebutkan bahwa anggota kepolisian perlu melakukan reformasi pada dirinya agar bisa menjadi polisi yang baik terutama dalam hal pelayanan, pengayoman, dan perlindungan kepada masyarakat di Kabupaten Landak.

“Semuanya berjalan dengan wajar, tidak ada yang terlalu diistimewakan karena kinerja polisi harus terus mendapatkan peningkatan kualitas dari setiap anggota. Walaupun masih ada oknum polisi yang masih enggan untuk mereformasi dirinya,” terangnya.

DPRD Ikuti PSDM

MEMPAWAH- Upaya untuk mendapatkan tambahan pengetahuan, khusus dalam hal pemerintahan dan penyusunan serta penggunaan angaran dalam APBD dipandang sebagai suatu hal yang prinsip.Oleh karena itulah, setiap tahunnya DPRD diseluruh indonesia termasuk Kabupaten Pontianak selalu memaksimalkan waktu dan peluang untuk mengikuti PSDM.Itu disebabkan, dari 45 anggota dewan yang terpilih hasil Pemlu legislatif 2009 lalu memiliki latar pendidikan yang berbeda satu sama lain. Bahkan termasuk pemahaman serta sorotan yang berbeda dalam setiap memandang satu persoalan yang ada.Selama tiga 45 dewan mengikuti Pelatihan Sumber Daya Manusia (PSDM) di Meeting Room Hotel Lumire & Convention Center, Jalan Senen Raya, Jakarta Pusat.

Tampil sebagai nara sumber selaku pembicara dari Departemen Dalam Negeri (Depdagri) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang mengupas masalah peraturan perundang-undangan maupun ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan pemerintahan. Selain diikuti oleh anggota dewan, PSDM tersebut juga diikuti oleh Sekretaris H. Anwar, S.Ip bersama Staf DPRD Kabupaten Pontianak.Beberapa Anggota DPRD Kabupaten Pontianak yang mengikuti kegiatan PSDM tersebut mengaku senang dan mendapatkan banyak masukan serta pengetahuan yang bermanfaat dalam menunjang kinerjanya sebagai wakil rakyat. “Peserta begitu antusias dan serius menyimak materi-materi yang disampaikan para pembicara. Baik dari Depdagri dan BPK dan menarik karena memberi banyak pengetahuan bagi kami selaku anggota dewan. Penyampaian materinya dilakukan dengan baik sehingga mudah dicerna dan dipahami oleh peserta PSDM,” aku H Trisna Jaya Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Pontianak sepulang dari kegiatan itu kepada wartawan.

Legislator PPP itu mengaku perlu melakukan pengkajian lebih mendalam untuk mencermati materi PSDM. Agar materi yang diterima dapat diaplikasikan untuk kepentingan daerah, terutama dalam penerapannya. “Menerapkan materi butuh pengkajian mendalam. Karena dalam mengimplementasikan materi yang ada di lapangan tentu diperlukan pemahaman terlebih dahulu. Sebab, penerapannya harus disesuaikan dengan kondisi daerah,” pendapatnya.Disebutkan, Drs Marulitua MA, pembicara dari Depdagri, memberikan apresiasi atas keseriusan peserta saat mengikuti PSDM. Dewan lebih konsentrasi dan fokus dalam menerima materi-materi yang disampaikannya. “Sangat apresiasi terhadap sikap peserta yang sangat aktif dan serius menerima materi yang disampaikan. Berharap seluruh materi PSDM dapat diterapkan serta menjadi dasar pokok-pokok pikiran dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya,” pikirnya.

Gohan dan 4 Fraksi Berkurban

MEMPAWAH- Pada perayaan Idul adha 1431 Hijriah, lembaga legislatif Kabupaten Pontianak, secara fraksi tanpa membedakan, satu sama lain kompak untuk patungan berkurban seekor sapi. Itu dilakukan oleh fraksi Gohan, fraksi PDIP, fraksi Rakyat Bersatu dan fraski P2KB. Secara fraksi Gohan juga menyerahkan satu ekor sapi kepada H Anwar selaku Sekwan didampingi staf DPRRD. Kedua hewan kurban itu dipotong, lalu dagingnya dibagikan kepada warga sekitar terutama mereka yang berhak dan memang dinilai layak untk menerima, melihat dari sisi.“Fraksi PPP dan fraksi demokrat, melakukan kurban masing-masing. Mereka memang tidaa bergabung,” jelas Sekwan H Anwar S.IP kepada wartawan kemarin.

Memasuki tahun kedua bagi anggota DPRD periode 2009-2014, tahun ini ada peningkatan dari sisi jumlah kurban. Artinya, bagi empat fraksi yang mau patungan juga dinilai positif. Dan bagi fraksi Golkar, hati Nurani dan Amanat Nasional (Gohan) yang berkurban juga dinilai positif. Halnya dengan Fraksi PPP dan fraksi Demokrat.“Kami sebagai masyakat penerima sama sekali tidak mempersoalkan, hewan kurban yang disembelih itu secara fraskai maupun gabungan fraksi. Yang penting, aksi nyata berbuat dijalan Allah itu terlihat. Bukan hanya basa basi, tapi realita dan kami melihat sendiri,” kata Syukur bersama rekan-rekannya memberikan satu penilaian positif. Untuk patungan hewan kurban, jangan sampai ada silang pendapat hingga mencuat kepermukaan, antar satu pimpinan dengan pimpinan yang lain saling tuding dan cari kesalahan.

“Sebagai umat yang beragama, khususnya islam setdianya bisa membaca sejarah bagaimana pengorbanan nasi Ibrahim AS yang atas perintah Tuhan menyembelih Nabi Ismail As, putra satu-satunya. Memberi itu lebih mulia ketimbang hanya mengeritik dan cari kesalahan orang lain,” sebut M Sood Mokhtar pula.

Tak Ada CPNS Titipan Pejabat

SINTANG--Bupati Sintang Milton Crosby menegaskan, tak ada titip menitip dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Sintang tahun 2010. Penegasan itu di sampaikan Milton menyusul kerap merebaknya isu CPNS “titipan pejabat” pada setiap penerimaan CPNS di Sintang. “Tak ada istilah titip menitip. Kalau ingin lulus, ikuti saja prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah,” pinta Milton kepada koran ini di Pendopo Bupati Sintang, Kamis (18/11).Ia mengaku, sejak penerimaan CPNS Sintang resmi dibuka, dirinya banyak didatangi oleh sejumlah orang, yang minta diluluskan menjadi PNS. “Saya sendiri bingung, karena sudah puluhan orang yang minta tolong ke saya untuk diluluskan menjadi PNS.Bagaimana cara menolongnya, karena saya tidak bisa mengatur siapa yang lulus dan siapa yang tidak. Apalagi penerimaan CPNS ini menggunakan sistem rangking,” kata Milton.

Bupati meminta, masyarakat yang ingin mendaftar PNS, tidak termakan bujuk rayu para calo bermulut manis, yang menjanjikan bisa mengurus menjadi PNS secara instan. “Jangan mudah percaya calo. Baik yang mengatasnamakan pejabat ini, atau tim MJ (Milton-Juan). Karena ada indikasi, sejumlah pihak yang mulai bermain dengan memanfaatkan situasi ini. Percaya saja pada kemampuan diri sendiri,” imbuhnya.Milton menegaskan, bahwa penerimaan CPNS di Sintang setiap tahun selalu diperbaiki mekanismenya, supaya tidak menimbulkan keluhan dari masyarakat banyak. “Kita ingin asas keadilan ditegakkan, saya tak ingin penerimaan CPNS dikotori oleh hal semacam itu,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, bupati berharap agar masyarakat yang menemukan ada indikasi percaloan dalam penerimaan CPNS, segera melapor pada pihak terkait. “Kalau yang bermain oknum pegawai, silakan lapor langsug ke saya. Nanti, akan diberikan sanksi tegas,” tukasnya.Milton menuturkan, saat ini formasi yang ditetapkan oleh BKN, belum mampu mencukupi kebutuhan pegawai di Sintang. Contohnya adalah tenaga PPL yang hanya mendapatkan kuota yang sedikit, padahal kebutuhan PPL di Sintang bila dibandingkan dengan banyaknya desa, sangat besar. “Kuota yang kita ajukan selalu sesuai dengan kebutuhan. Namun, yang diakomodir tak sesuai dengan yang kita harapkan,” jelasnya.

Secara terpisah, Ketua DPRD LIRA Sintang Abdul Hadi, meminta mekanisme penerimaan CPNS dilaksanakan dengan transparan dengan mengubah pola pengumaman. “Jika pola pengumuman masih menggunakan pola septerti tahun lalu, maka akan muncul keluhan. Ada baiknya, hasil ujian dilampiri, sehunggan pelamar tahu hasil yang sebanarnya,” pintanya.Dalam kesemapatan tersebut, Abdul juga mempertanyakan mengapa Pemkab Sintang memilih UGM sebagai pihak ketiga sebagai mitra pemerintah dalam penerimaan CPNS. Padahal di Sintang, ada universitas lokal yang bisa membantu. “Dengan menggunakan universitas lokal, secara tidak langsung akan membantu pengembangan kampus yang ada di Bumi Senentang ini,” ungkapnya.

Pihak Sekolah Diingatkan Tak Lagi Ada Pungut

SANGGAU--Ada hal menarik yang kiranya patut untuk digarisbawahi dalam pandangan umum, yang disampaikan oleh Fraksi Partai Demokrat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, pekan lalu.Pandangan Umum (PU) yang ditandatangani oleh Ketua Fraksi Partai Demokrat Khironoto, Wakil Ketua Usman dan Sekretaris Dicky, tertanggal 12 November 2010 tersebut menyoroti beberapa hal. Diantaranya adalah soal pedapatan dan belanja pegawai yang braasal dari dana tunjangan profesi guru PNSD sebsar Rp11,409 miliar, dan dana tambahan penghasilan guru SD PNSD sebsar Rp10,768 miliar.

Dalam hal ini terkait program Wajib Belajar (Wajar) 9 tahun dan adanya dana Bantuan Operasioal Sekolah (BOS) sebesar Rp23,329 miliar, maka Fraksi Partai Demokrat menegaskan tidak ada alasan lagi guru melalui komite sekolah melakukan pungutan pada orang tua murid.Fraksi Partai Demokrat minta bupati Sanggau membuat surat edaran kepada seluruh sekolah yang ada di daerah ini yang mendapatkan BOS, untuk tidak melakukan pungutan iuran lagi. Kemudian yang juga disoroti adalah soal kebijakan Pemkab dalam penundaan pembayaran tambahan penghasilan PNS untuk 1 bulan (Desember 2010) dan akan dibayar pada APBD Tahun Anggaran 2011. Secara jelas Fraksi Partai Demokrat tidak dapat menyetujuinya, dan meminta pembayaran tambahan penghasilan tepat waktu.

Selain dari dua hal yang disoroti oleh Partai Demokrat tersebut, juga ada hal lain yang dipandang tidak kalah pentingnya untuk dijadikan perhatian. Yakni terkait penjabaran dan pelaksanaan APBD dan APBD Perubahan yang berpedoman kepada prinsif transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, efesiensi dan efektivitas. Mengingat waktu tahun berjalan tinggal sekitar 1 bulan lagi, maka Fraksi Partai Demokrat menyarankan kepada bupati beserta jajarannya untuk bekerja lebih keras lagi dan tidak banyak melakukan perjalanan ke luar kota (meninggalkan kota Sanggau, red).

Karena fraksi ini melihat banyak kegiatan pembangunan fisik yang progresnya relatif rendah, dan mengakibatkan penyerapan dana sangat tidak signifikan. Dalam beberapa kali pertemuan dengan SKPD terkait, menghasilkan suatu kesimpulan mulai tahun ini tidak boleh ada dana atau proyek luncuran.“Akhir tahun anggaran sudah dekat, karenanya bupati dan jajarannaya agar tidak terlalu sering ke luar kota. Sebab, sangat banyak yang harus dilakukan, khususnya terkait dengan pembahasan APBD untuk 2011,” jelas Khironoto ketika dimintai pendapatnya soal bupati dan jajarannya jika tidak ada di tempat.

Jumlah Hewan Kurban Meningkat

SANGGAU- Dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah hewan kurban pada Idul Adha tahun ini meningkat. Salah seorang koordinator pendataan hewan qurban, Abang Indra menjelaskan, hingga H-1 Idul Adha, jumlah hewan kurban mencapai 175 ekor sapi dan 29 ekor kambing untuk wilayah Kota Sanggau dan sekitarnya yang sudah masuk pendataan.

“Jumlah ini berpeluang bertambah. Bahkan angkanya akan jauh lebih besar jika dihitung dengan jumlah hewan qurban di kecamatan-kecamatan. Cuma, untuk di wilayah kecamatan tidak masuk dalam pendataan kita,” kata pria berjenggot ini. Jumlah ini mengalami trend meningkat jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun lalu jumlahnya 110 ekor sapi dan 28 ekor kambing, khusus di wilayah Kota Sanggau dan sekitarnya.

Selanjutnya tahun 2008, jumlah mencapai 96 ekor sapi dan 63 ekor kambing. Tahun 2007 berjumlah sekitar 90-an ekor sapi. Namun, di tahun 2006 silam, jumlah hewan kurban 145 ekor sapi dan 91 ekor kambing. “Hewan-heran ini di potong di beberapa lokasi pemotongan hewan kurban yang menyebar di beberapa tempat di dalam Kota Sanggau,” katanya.

Seperti biasanya, setelah disembelih, daging dari hewan kurban ini akan langsung disitribusikan kepada para kaum dhuafa dan anak yatim serta kepada mereka yang berhak menerimanya. Karena ada arti penting dari pelaksanaan kurban yang merupakan teladan para Nabi dalam membentuk keikhlasan. Dalam kehidupan sehari-hari dengan berkurban berarti manusia dapat melatih diri untuk membentuk rasa ikhlas, juga dapat melatih diri manusia untuk dapat saling berbagi kepada mereka yang tidak mampu.

Kerelaan berkurban demi kepentingan bersama tersebut juga harus dibarengi dengan niat yang tulus tanpa mengharapkan imbalan apapun bentuknya. Dengan tujuan mereka dapat merayakan hari daya Idul Adha dengan lebih meriah. Besar harapan, jumlah hewan kurban yang akan disembilih pada tahun yang akan datang alami peningkatan. Sehingga semakin banyak pula masyarakat yang membutuhkan menerimanya.

Sementara itu, berdasarkan Surat Edaran Dirjen Binmas Islam Nomor DJ.II/KS.01.07/1840/2009 tentang Pnyembelihan Hewan dan Kehalalan Daging Qurban menegaskan, setiap tempat pemotongan hewan qurban, baik rumah ibadah maupun instansi yang menyelenggarakan pemotongan hewan qurban harus memperhatikan tentang kehalalan dan kethayiban pelaksanaan ibadah Idul Adha.

Pejabat Sementara(PJS) Kantor Kementrian Agama Kabupaten Sanggau,H Hermanto Yanen menjelaskannya, bahwa menyembelih adalah melenyapkan ruh binatang dengan cara memotong leher kerongkongan dan tenggorokan serta dua urat nadi dengan alat yang tajam, kecuali gigi atau tulang atau cara lain yang dibenarkan syriat Islam.

”Binatang yang tidak disembelih, menurut ajaran Islam haram hukumnya dimakan karena status bintang itu sama dengan bangkai,” kata Hermanto menjelaskan.

Ada beberapa hal atau tata cara yang harus diperhatikan oleh setiap penyelenggarakan pemotongan hewan qurban. Yaitu hewan kurban yang disembelih direbahkan lalu dihadapkan ke arah kiblat.

Memotong urat nadi dan kerongkongannya yang ada di kiri kanan leher sampai putus agar lekas mati, dan pada saat memotong harus membaca doa. Adapun jenis hewan yang layak dipotong adalah yang umurnya yaitu untuk unta 5 tahun ke atas, sapi 2 tahun ke atas, kambing 1 tahun ke atas dan domba 1 tahun ke atas. Selain itu, hewan yang diqurbankan juga harus dalam keadaan sehat dan tidak dalam kondisi cacat, yang disebut dengan istilah thayiban.

Sedangkan waktu-waktu penyembelihan hewan qurban berbeda dengan hewan pada umumnya. Kalau hewan qurban waktunya setelah Shalat Idul Adha sampai terbenam matahari pada hari-hari tasyriq. “Hari tasyriq itu adalah tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal 13 Dzulhijah,” jelasnya.

Sanggau Butuh Layanan Pajak Keliling

SANGGAU--Dalam lima tahun terakhir, jumlah kendaran bermorot di Kabupaten Sanggau, baik roda dua maupun roda empat terus bertambah. Kondisi ini memberi peluang untuk menambah pendapatan daerah, jika pajak kendaraannya dikelola dengan optimal.“Hingga saat ini Kabupaten Sanggau masih belum memiliki fasilitas pelayanan pajak keliling untuk kendaraan bermotor. Meskipun daerah ini memiliki fasilitas Puskesmas Keliling maupun Perpustakaan Keliling, namun khusus untuk pelayanan pajak keliling belum dimiliki,” ujar Kasat Reskrim AKP Dwi Hartono kepada koran ini, di kantornya.Salah satu faktor penyebab belum tersedianya fasilitas pelayanan pajak keliling sebagai wujud jemput bola, sekaligus membantu masyarakat di daerah-daerah pedalaman khususnya di kecamatan yang ingin membayar pajak kendaraannya, adalah karena terbentur pada persoalan perangkat komputer.

“Namun tentunya akan ada upaya-upaya untuk itu. Apalagi jumlah kendaraan bermotor di Bumi Daranante ini dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan jumlahnya,” kata Dwi.Menurut data yang diperoleh koran ini dari Kantor Samsat Sanggau menyebutkan, bahwa sejak lima tahun terakhir (termasuk mutasi baru, Red), jumlah kendaraan bermotor di daerah ini terus mengalami peningkatan. Terhitung mulai tahun 2005, jumlah mobil penumpang sebanyak 640 unit, mobil beban sebanyak 1.786 unit, micro bus berjumlah 407 unit, dan sepeda motor sebanyak 46.900 unit. Kemudian para tahun 2006, tercatat ada 698 unit mobil penumpang, 1.889 unit mobil beban, 436 unit microbus dan 57.005 unit sepeda motor. Di tahun 2007 tercatat ada 740 unit mobil penumpang, 2.064 unit mobil beban, 510 microbus dan 66.959 unit sepeda motor. Pada tahun 2008, tercatat ada 1.211 unti mobil penumpang 2.267 unit mobil beban, 48 unit micobus, dan 81.565 unit sepeda motor.

Di tahun 2009 ada 1.443 unit mobil penumpang, 2544 mobil beban, 220 microbus dan 90.466 unit sepeda motor. Sedangkan pada tahun 2010, hingga bulan September ada 1.627 unit mobil penumpang, 2.751 unit mobil beban, 214 unit microbus dan 98.797 unit sepeda motor. Sementara itu jumlah STNK yang sudah diterbitkan sejak lima tahun terakhir, pada tahun 2005 sebanyak 11.431 lembar, tahun 2006 berjumlah 13.168 lembar, 2007 sebanyak 13.969 lembar, tahun 2008 berjumlah 19.285, di tahun 2009 berjumlah 4.720 lembar dan pada tahun 2010 hingga bulan September mencapai 1.413 lembar. Sedangkan catatan jumlah BPKB yang diterbitkan pada tahun 2005 sebanyak 9.073 lembar, tahun 2006 berjumlah 10.203 lembar, tahun 2007 banyaknya 10.179 lembar, tahun 2008 berjumlah 14.953, di tahun 2009 mencapai 9.506 dan pada tahun 2010 hingga bulan September berjumlah 979 lembar.“Para pemilik kendaraan bermotor yang ingin membayar melalui Kantor Samsat dengan melengkapi persyaratannya. Jika ada anak buah saya yang ditugaskan di Kantor Pelayanan Samsat berani “bermain-main” dengan pajak kendaraan, tentunya sanksi tegas akan saya berikan kepadanya,” ujarnya serius.

Ridha Nasrudin : Perekonomian Baru

WILAYAH seluas 1.050 km2 ini merupakan salah satu wilayah yang kaya dengan Sumber Daya Alam, yang berada di Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau. Sebagai wilayah yang sedang berkembang, Tayan memiliki posisi yang sangat strategis, Demikian strategisnya, sehingga secara bisnis memiliki tingkat kelayakan yang tinggi. Memiliki nilai jual yang sangat eksotis.

Karena Tayan dekat dengan ibukota Proponsi (Pontianak) yang memiliki jarak 100 km dan Kabupaten Sanggau 100 km serta didukung dua akses yaitu akses sungai dan akses darat. Tayan nantinya akan memiliki jembatan terpanjang nomor 2 di Indonesia, dan memiliki pabrikasi tambang Bauksit (bauxite) yang nantinya akan didirikan oleh PT Antam, Tbk.

Menyusuri kota Tayan, terdapat pulau yang memiliki Pantai pasir membentang sepanjang 1 km, dengan lebar 300 m (jika air surut). Dengan adanya pantai tersebut, masyarakat local maupun luar daerah dapat menikmati objek wisata. Hal ini akan menarik investor menanamkan modalnya di Kecamatan Tayan Hilir. “Pengembangan suatu wilayah dibangun mulai dari menciptakan SDM yang profesional dan memanfaatkan SDA dengan baik. Karena itu upaya untuk meningkatkan SDM, Pemkab Sanggau telah mendukung pihak swasta atas pendirian Balai Latihan Kerja Swasta Ridha Bintang Mandiri di Tayan Hilir,” ujar warga Tayan Hilir Ridha Nasrudin SE MM.

Tujuan balai latihan kerja itu adalah untuk menciptakan SDM yang professional, yang tentunya akan mentransfer ilmu kepada generasi muda agar menjadi tenaga kerja siap pakai sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sedangkan SDA nya dikelola secara baik, dan dimanfaatkan untuk pengembangan wilayah sesuai peraturan daerah yang berlaku.

Sejauh ini, Kecamatan Tayan Hilir sudah memiliki rencana menjadi kabupaten, mengingiat SDM dan SDA cukup mendukung, apalagi Tayan dikelilingi oleh perusahaan-perusahaan diantaranya : perusahaan bidang perkebunan kelapa sawit, karet, pertambangan, dan sebagainya. Hal ini, tentunya akan menjadi dasar untuk menuju “Kota Tayan sebagai Kota Berkembang”. Semua itu dapat terwujud karena adanya kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dengan perusahaan industry yang berada di daerah setempat.

Pemotongan Kurban Berlanjut Hari Kedua Idul adha

SINGKAWANG-Masjid Raya Singkawang memotong hewan kurban pada hari kedua. Demikian diungkapkan Pengurus Masjid Raya Singkawang, Ruslan Karim kepada Pontianak Post, kemarin. Daging sapi, seperti biasa, kata Abul biasa dia dipanggil, disebarkan kepada mereka yang berhak menerima.

“Ya, seperti biasa kita sebar untuk mereka yang membutuhkan,” kata Abul. Ditempat lainnya juga melakukan hal yang sama. Ikatan Keluarga Sumantra Barat di Singkawang juga melakukan pemotongan hewan kurban. Sebanyak lima ekor sapi dipotong dan dibagikan kepada mereka yang berhak menerimanya. “Dari lima ekor sapi itu bisa menghasilkan 850 bungkus.

Jadi kita bagikan mulai pukul satu siang yang dipusatkan di Masjid Darul Mutakin,” kata pengurus IKSB di Singkawang, Jamaan Elvis Elwis. Sementara itu, Resimen Induk Daerah Militer XII / Tanjungpura (Rindam XII /TPR) yang bermarkas di Kota Singkawang, berkurban tiga ekor sapi dan dua kambing, pada hari Raya Idul Adha 1431 Hijriah. Daging-daging kurban itu diserahkan kepada yang berhak menerimanya.

“Ini semua merupakan hasil dari sumbangan anggota Rindam XII / TPR, yang ditujukan buat masyarakat kurang mampu, yang berada di lingkungan sekitar Rindam XII/TPR,” kata Komandan Rindam XII / TPR, Kolonel Inf M Sofad Nasution. Danrindam XII / TPR langsung menyerahkan sumbangan daging sapi, beras 100 kilogram, serta lima dus mi instant kepada dua panti asuhan, Rabu (17/11).

Yakni, Panti Asuhan Ibnu Taimiyah Sedau Singkawang Selatan, dan Al Amin Bukit Batu Singkawang Tengah. Dia berharap sumbangan-sumbangan tersebut dapat diberikan kepada penghuni panti, yakni para yatim piatu. “Kami memohon untuk dapat diberikan kepada anak yatim piatu, dan mohon didoakan agar kesatuan kami selalu diberikan perlindungan, dan kemurahan dalam melaksanakan tugas sehari-hari,” kata Sofad Nasution saat menyerahkan sumbangan kepada Yayasan Ibnu Taimiyah.

Sumbangan itu langsung diterima oleh pihak panti, dan Sofad dalam kesempatan tersebut didampingi beberapa anggota Rindam XII / TPR. Salat Idul Adha, keluarga besar Rindam XII / TPR berjalan khusyuk. Dalam pelaksanaan shalat Idul Adha 1431 H tersebut dihadiri lima ratus orang yang terdiri dari anggota Rindam XII/TPR,dan masyarakat sekitar yang memadati Masjid Al Iman. Bertindak selaku imam, dan khotib yakni, Azhari.

Sementara itu, Surau Al Muhajirin Perumnas Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah, memotong tiga ekor sapi untuk kurban pada Hari Raya Idul Adha 1431 H. “Kita sudah selesai dan sudah bagi-bagikan kepada yang berhak menerimanya,” kata Ketua Panitia Kurban Surau Al Muhajirin, H.M. Kasim Ibrahim yang juga pensiunan PNS di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang ini. Ustadz H.

Aspian dalam khutbah Idul Adha 1431 H di Surau Al Muhajirin mengatakan, ibadah kurban yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan ajaran Nabi Ibrahim A.S dan keluarganya. “Kepasrahan, ketaatan, pengorbanan dan kesediaan Nabi Ibrahim, Siti Hajar (istri Nabi Ibrahim) dan Ismail (anak Nabi Ibrahim) demi mengabdi dan berbakti hanya kepada Allah sang khaliq, harus kita resapi dan senantiasa dijadikan contoh, suri tauladan,” kata Aspian.

Sebab taqwa kepada Allah, kata Aspian, menuntut setiap muslim agar senantiasa memiliki daya kontrol yang kuat terhadap diri sendiri. “Sehingga diri pribadinya selalu mampu berbuat kebajikan terhadap Allah dan sesama manusia serta senantiasa menjauhkan diri dari segala bentuk penyelewengan, kerusakan diri sendiri dan masyarakat,” ujarnya.

Bomber Molotov Dituntut Setahun Terdakwa Lain 6 Bulan

SINGKAWANG-Para terdakwa bomber molotov yang duduk di kursi persakitan Pengadilan Negeri Singkawang, dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Singkawang, enam bulan dan satu tahun penjara.

Dakwaan yang dibacakan, maksimal dituntut dua belas tahun. Pengacara terdakwa memastikan akan melakukan pembelaan terhadap tuntutan jaksa yang dibacakan oleh jaksa Angling Kusumah. Pembacaan tuntutan itu dilakukan, Selasa (16/11) siang di Pengadilan Negeri Singkawang. Terdakwa yang dituntut jaksa enam bulan yakni Redo.

Sementara pelaku atau terdakwa lainnya yakni Ponimin, Uki, Maryadi masing-masing satu tahun penjara. Pembacaaan tuntutan tersebut dibacakan didepan majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut. Dua majelis hakim yang berbeda. Jika Redo, Ponimin, Uki diketuai oleh AA Putu NGr Rajendra, Novita Riama dan Achmad Irfir Rahman.

Sedangkan majelis hakim untuk Maryadi diketuai oleh Achmad Irfir Rahman dan hakim anggota masing-masing, AA Putu NGR Rajendra dan Novita Riama. Jaksa penuntut berkeyakinan mereka para pelaku ini bersalah dalam melakukan tindak pidana pelemparan bom molotov yang terjadi di sejumlah tempat di Kota Singkawang. Pengacara terdakwa yang hadir dalam persidangan kali ini yakni Zainuddin Abdul Kadir dan Anselma.

Zainuddin kepada Pontianak Post mengatakan, pihaknya dari penasihat hukum MABM Kalbar siap memberikan pembelaan. “Kita siap dengan pembelaan pada sidang berikutnya,” katanya. Menurutnya, tidak ada saksi yang melihat aksi para terdakwa. “Dalam persidangan terungkap mana ada saksi yang melihat para pelaku melakukan aksinya,” katanya memberikan penjelasan.

Setiap kali sidang digelar, selalu saja dikawal oleh anggota kepolisian dari Polsek Singkawang Barat dan Polres Singkawang. Kasus bom molotov ini mendapat perhatian serius dari banyak pihak dan menghebohkan Singkawang dan Kalbar umumnya. Beberapa pekan setelah kejadian, barulah terungkap kasus tersebut dan polisi menyeret para pelaku ke proses hukum.

Para terdakwa didampingi oleh pengacara dari Majelis Budaya Adat Melahyu Kalbar. Ada sembilan pengacara diturunkan dalam pendampingan tersebut diantaranya, M Tamsil Sjoekoer, Zainuddin H Abdul Kadir, Gustian Masnen, Samsil, Nurliansyah, Anselma, Muzakir Dolmanan, Agus Sujatmiko dan Ratna Iriani.

Aliran Listrik Padam Lagi Disambar Petir

SINGKAWANG – Listrik di Kota Singkawang sekitar pukul 09.55 WIB, sempat padam, sekitar belasan menit. “Sekarang ini listrik padam. Ada apa sebenarnya. Katanya, tidak ada pemadaman lagi oleh PLN,” kata Marno, salah satu warga Singkawang mengeluh kepada Pontianak Post, kemarin (18/11).

Ia menambahkan, seharusnya tidak terjadi lagi pemadaman. Apalagi, PLN sudah mencanangkan Gerakan Sejuta Sambungan Sehari (GSSS). Bahkan, tegasnya, beberapa waktu lalu, saat Manajer PLN Cabang Singkawang mengecek langsung meteran listrik, berjanji mengupayakan tidak ada lagi pemadaman. “Tapi, kenyataannya sekarang ini masih juga padam. Kemarin juga padam. Sekarang ini beberapa titik itu padam,” katanya.

Manager PLN Cabang Singkawang Achmad Ismail membenarkan bahwa memang terjadi pemadaman listrik kemarin pagi itu. Penyebabnya, tegas Ismail, karena ada petir yang menyambar. “(Listrik Kota Singkawang) padam total. Ada petir tadi (kemarin),” ujar Ismail kepada Pontianak Post, Kamis (18/11). Hujan deras memang melanda Kota Singkawang pagi itu.

Juga diiringi dengan beberapa kali bunyi petir yang menggelegar. Saat suatu bunyi petir besar, seketika listrik menjadi padam. Ia menjelaskan, arus petir kalau kena jaringan, memang harus mati total. Karena arus petir itu lebih besar dari listrik. “Makanya padam total,” ungkap pria bersahaja ini. Dia menegaskan, pihaknya langsung melakukan penormalan. “Sekarang ini kita lagi melakukan penormalan,” katanya.

Dia menjelaskan, pemadaman itu karena petir, dan tidak ada hubungannya dengan GSSS. “Ini padam total, tidak ada pengaruh dengan GSSS,” terangnya. Tak lama berselang listrik menyala kembali seperti biasanya.

Gerakan Pramuka Untuk Kemanusiaan

SINGKAWANG-Keprihatinan Kwatir Cabang Kota Singkawang terhadap bencana merapi dan tsunami di Kepulauan Mentawai melahirkan Pramuka Peduli yang dipusatkan di Kota Singkawang.

Aksi Pramuka Peduli ini dibagi tiga bentuk, penyampaian surat edaran ke gugus depan-gugus se Kota Singkawang dan kepada badan/dinas/kantor/intansi Pemerintah Kota Singkawang selaku unsur Mabicab serta Kwartir Cabang se Kalbar sejak tanggal 1-10 November. Aksi berikutnya, yakni membuka posko sejak tanggal 1-6 November.

“Posko 1 di simpang depan SMP-SMA Talenta Singkawang dibuka sejak pukul 11.00-21.00 WIB juga dilakukan aksi ngamen yang dimotori oleh DKC Kota Singkawang di daerah Pasar Hongkong Kota Singkawang. Posko 2 terletak di simpang Jalan Ahmad Yani-Diponegoro-Jalan Yohana Godang (depan Hotel Mahkota) Singkawang dimulai pukul 15.00-18.00 WIB.

Dan posko 3 terletak di Simpang Pasar Roban Singkawang, dimulai pukul 15.00-17.30 WIB, kemudian dilanjutkan lagi pukul 19.00-20.30 WIB,” kata Benyamin, selaku Sekretaris Kwarcab Kota Singkawang, kepada Pontianak Post, kemarin. Menurut Benyamin, tanggal 6 November, aksi di posko ditutup dengan aksi turun ke jalan dengan melibatkan pramuka penggalang dan pramuka penegak dan Gudep SMP Negeri 2, SMP Negeri 7, SMA Negeri 6 dan Gudep Wilayah Pasiran Kota Singkawang serta anggota DKC Kwarcab Singkawang.

“Penyaluran sumbangan melalui rekening atas nama Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Singkawang,” kata Benyamin. Aksi Pramuka Peduli, terkumpul sebanyak Rp24 juta lebih dan tiga koli pakaian pantas. “Dana ini terkumpul melalui posko sumbangan sebesar Rp15 juta lebih dan tiga koli pakaian pantas dan melalui gugus depan se Kota Singkawang dan intansi pemerintah sebesar Rp9 juta lebih,” katanya. Kata Benyamin, dana tersebut disalurkan langsung ke rekening Kwarda DIY dan Sumbar dan sudah ditransper Senin (18/11).

Kesempatan ini, Benyamin menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Singkawang yang ikut peduli guna meringankan beban masyarakat yang terkena musibah. “Kita berterima kasih kepada anggota pramuka yang bekerja keras untuk memperoleh sumbangan dan masyarakat luas yang telah menyisihkan rezkinya untuk masyarakat yang terkena musibah,” kata Benyamin.

Setuju Dibentuk

LSM Merpati Nusantara Singkawang, minta kepada DPRD Singkawang menyetujui terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang. Sebab, Singkawang juga sering terjadi bencana.

Demikian diungkapkan Ketua LSM Merpati Nusantara Singkawang, M Firdaus, kepada Pontianak Post, kemarin. Menurut Firdaus, bencana adalah peristiwa mengancam kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam maupun manusianya, sehingga menimbulkan korban dan kerusakan lingkungan hingga kerugian harta benda.

“Jadi peristiwa itu sering terjadi di Singkawang. Perlu ditinjau ulang penolakan DPRD Singkawang atas pembentukan badan penanggulangan bencana alam,” katanya, kemarin. Menurutnya, DPRD belum memahami dewan sebagai lembaga legislasi. Alasan penolakan karena membebani anggaran, bukanlah hal yang patut ditakuti.

“Sebab, ini sudah diamanahkan UU,” katanya. Sebelumnya, DPRD Singkawang memastikan menolak terbentuknya sebuah badan baru di Pemerintah Kota Singkawang. Eksekutif mengajukan raperda terbentuknya BPBD. Namun, dengan alasan anggaran minim, dewan menolak untuk dibentuk. Sekarang, badan tersebut dibentuk melalui Perwako Singkawang.

Sebelumnya, tokoh pemuda Tionghoa Singkawang, Iwan Gunawan memandang belum perlu membentuk sebuah badan penanggulangan bencana di Kota Singkawang. Alasannya, seperti yang dikemukakan oleh dewan yakni soal anggaran. Bila ada bencana, kata Iwan, tentu bisa ditangani oleh dinas teknis yang selama ini dilaksanakan.

“Kita jarang sekali bencana. Kalau bencana itu hanyalah banjir. Itu pun datang beberapa tahun sekali. Dinas teknis yang menangani masalah tersebut dan terbukti bisa dilakukan. Jika ada badan baru, tentu berdampak pada keuangan daerah. Jadi, perlu dipikirkan kembali wacana pembentukan tersebut,” kata Iwan, kala itu. UU yang mengamanatkan terbentuknya badan tersebut, menyebutkan dapat dibentuk. Artinya, kata Iwan, jika tidak dibentuk pun tak masalah.

Usai Wuquf, Kondisi Jemaah tetap Fit

KONDISI kesehatan jemaah haji kota Singkawang dalam keadaan baik. Menurut HM Nadjib Ketua Tim Pembimbing Haji Daerah (TPIHD) Kota Singkawang yang juga Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB Kota Singkawang itu, kondisi jamaah haji lainnya dalam keadaan sehat saja.

Usai melempar jumrah hari ketiga kemarin, jamaah haji akan kembali ke Mekkah untuk melaksanakan tawaf ifadah. Sepanjang siang dan malam 9 dan 10 Dzulhijah 1431 Hijriah jemaah haji asal Kota Singkawang melaksanakan prosesi wukuf di Arafah, mabith di muzdalifah dan bergerak menuju mina untuk melontar jumrah.

Suhu udara yang diperkirakan mencapai 40 derajat celcius tidak menjadi penghalang semangat para jemaah untuk bertafakur, berdoa, dan berdiam diri saat puncak ibadah haji di padang tandus itu. Suara zikir dan tahlil terdengar berkumandang di setiap tenda. Perasaan haru mewarnai jemaah dengan lafaz surat-surat pendek.

Pasca wafatnya jamaah haji asal Kota Singkawang, Hawati Binti Mahli yang meninggal dunia di UGD Rumah Sakit Mina, Rabu (17/11) dia memantau seluruhnya dalam kondisi fit dan stabil. ‘’Alhamdulillah, kita di sini semua tidak memiliki kesulitan yang berarti. Semoga bisa berjalan lancar hingga kembali ke Singkawang,’’ katanya dalam pesan singkat yang dikirim ke staf humas Setda Singkawang, Heri Ristiawan.

Setelah KPPU Lanjut ke KPK Tender Dinas BM

SINGKAWANG – Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI, Jumat (5/11), telah membacakan Putusan Perkara Nomor: 33/KPPU-L/2010 yaitu dugaan pelanggaran terhadap pasal 22 UU nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, terkait dengan tender paket pekerjaan di Dinas Bina Marga, SDA dan ESDM, Kota Singkawang, Tahun Anggaran 2009.

Hal ini disampaikan Koordinator Aliansi LSM Perintis Singkawang Bachtiar Ismail, kemarin. “Setelah putusan KPPU diterima, akan diindaklanjuti dengan melapor ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), karena terindikasi kuat ada penyalahgunaan anggaran,” kata Bachtiar. Majelis Komisi dalam perkara ini terdiri dari Didik Akhmadi, Ak., M.Com sebagai Ketua, Erwin Syahril, S.H. dan Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, MS. masing-masing sebagai Anggota.

Bachtiar menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan KKPU, maka pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran dan ditetapkan sebagai terlapor adalah sebagai berikut, PT AN IS (terlapor I), PT AJ, (terlapor II), PT SYA (terlapor III), PT ARG (terlapor IV), PT BJB (terlapor V), panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral Kota Singkawang Tahun Anggaran 2009 (terlapor VI) dan PT SR (terlapor VII).

KPPU menurut dia, menimbang sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e UU No. 5/ 1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Kepala Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan ESDM Kota Singkawang untuk memberikan sanksi administrasi kepada panitia tender karena tidak melaksanakan proses tender dengan benar.

“Memberikan saran kepada Walikota Singkawang untuk menginstruksikan kepada Kepala Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan ESDM Kota Singkawang berikut instansi di bawahnya agar melaksanakan aturan tender sesuai ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat,” katanya mengenai rekomendasi KPPU.

Ia menambahkan, berdasarkan alat bukti, fakta dan kesimpulan, serta mengingat Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi memutuskan menyatakan semua terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 22 UU nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Menghukum terlapor I membayar denda sebesar Rp 40 juta, menghukum terlapor III membayar denda sebesar Rp 100 juta, menghukum terlapor V membayar denda sebesar Rp55 juta, menghukum terlapor VII membayar denda sebesar Rp50 juta. Kemudian, melarang terlapor I, terlapor II, , terlapor III, , terlapor IV, , terlapor V dan , terlapor VII untuk mengikuti tender yang dibiayai oleh APBD maupun APBN selama satu tahun di Singkawang, terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.

“Putusan tersebut dibacakan dalam Sidang Majelis Komisi yang dinyatakan terbuka untuk umum di Gedung KPPU, Jl. Ir. H. Juanda No.36, Jakarta Pusat, Jumat (5/11),” ungkap Bachtiar. Pasal 22 UU nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berbunyi, pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Jembatan Sabok Dua Jalur

TINJAU JEMBATAN: Bappenas, Dirjen Pembangunan Daerah, Bappeda Sambas dan konsultan meninjau langsung Jembatan Sabok. Rencananya jembatan ini akan dibangun tahun depan.

SAMBAS – Pembangunan jembatan Sabok, tinggal menunggu waktu. Dan titik terang sudah terlihat. Subdit Otonomi Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Dirjen Pembangunan Daerah, kemarin, melihat langsung kondisi jembatan kebanggaan masyarakat Sambas tersebut. “Kalau semuanya lancar pembangunannya dimulai 2011,” ungkap Kepala Bappeda Kabupaten Sambas, Hasanusi.Walau masih bisa berfungsi kondisi Jembatan Sabok memprihatinkan. Jembatan kayu ini hanya dapat dilintasi kendaraan roda dua, sedangkan roda empat tidak dapat lagi menggunakannya karena alasan keselamatan.Rencananya, Jembatan Sabok dibangun lebih besar dari dua jembatan batu, Kampung Dagang dan Kampung Jawa. Dengan panjang 120 meter dan lebar 11,20 meter. “Tapi bentuk kontruksinya sama dengan jembatan batu, sebagai ciri khas,” tutur Hasanusi.

Dengan lebar 11,20 meter jembatan ini dapat dilintasi dua kendaraan yang berlawanan arah sekaligus atau dua jalur. Desaignnya juga memfasilitasi pejalan kaki dan pengguna sepeda. “Lebar jembatan keseluruhan 11,20 meter, dengan rincian khusus kendaraan atau lebar bersih 7 meter. Ditambah overstake untuk pejalan kaki dan sepeda di kiri kanan jembatan masing-masing 2,10 meter,” paparnya.Dana pembangunan Jembatan Sabok berasal dari dua penganggaran, APBD dan APBD Kabupaten Sambas. Dana APBN sebesar Rp 28 miliar, sedangkan APBD belum dapat ditentukan karena proses perencanaan belum selesai. Dijelaskan Hasanusi, APBN hanya dialokasikan pada pembangunan fisik jembatan. Sedangkan APBD mengakomodir pembebasan lahan dan rumah penduduk yang terkena dampak pelebaran dan perpanjangan jembatan. “Untuk itu berapa jumlah yang harus digunakan dari APBD belum dapat ditentukan. Karena pembebasan lahan dan rumah warga memerlukan penilaian dari konsultan,” ucapnya.

Selain pembebasan lahan dan rumah, dana APBD juga digunakan untuk jaringan listrik serta PDAM. Hasanusi berharap, pengajuan dana APBN tidak mengalami kendala dan segera disetujui. “Semoga saja disetujui dan kita cepat membangunnya,” katanya berharap.

Maknai Kurban dengan Merefleksi Pengorbanan Nabi Ibrahim

SAMBAS – Iduladha yang sering disebut hari raya kurban mempunyai makna besar bagi sejarah umat muslim. Sekretaris ICMI Korda Sambas Misni Safari, kemarin, mengatakan pringatan hari raya ini tak bisa dilepaskan dari peristiwa bersejarah ribuan tahun silam ketika Nabi Ibrahim as dengan penuh ketaqwaan memenuhi perintah Allah menyembelih anaknya nabi Ismail as. “Atas kekuasaan Allah, secara tiba-tiba yang justru disembelih Nabi Ibrahim as berganti menjadi seekor domba. Peristiwa itulah kemudian menjadi simbol bagi umat Islam sebagai wujud ketaqwaan seorang manusia mentaati perintah Allah SWT,” katanya.Ia menjelasakan kata kurban dalam bahasa arab berarti mendekatkan diri. Dalam fiqh Islam dikenal dengan istilah udh-hiyah, sebagian ulama mengistilahkannya an-nahr sebagaimana yang dimaksud dalam QS Al-Kautsar (108): 2 berbunyi, “Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.”

“Ketaqwaan Nabi Ibrahim kepada Allah diwujudkan dengan sikap dan pengorbanan secara totalitas, menyerahkan sepenuhnya kepada sang khaliq dari apa yang ia percaya sebagai sebuah keyakinan. Sikap Nabi Ibrahim ini dalam berkurban ini hendaknya menjadi momen bagi umat Islam merefleksikan diri dalam kehidupan sekarang,” ungkap Misni.Menurutnya, pengorbanan umat Islam terlihat nyata seperti di Palestina, Kashmir, Thailand Selatan, dan Philipina Selatan dengan sikap dan keyakinan mereka terhadap Islam harus mengalami berbagai penyiksaan dan penindasan oleh penguasa. Umat Islam di Palestina menjadi gambaran betapa pengorbanan yang dipikul sangat berat.

“Umat Islam Palestina tidak ada kata menyerah. Mereka terus berjuang membela martabat dan kehormatan bangsa dan agamanya,” katanya.Kondisi sama, sebut pengurus LPDI Sambas ini, sejarah perjuangan bangsa para pahlawan mengorbankan jiwa raga, harta benda untuk kemerdekaan. Jenderal Sudirman harus keluar masuk hutan memimpin tentara Indonesia berjuang melawan Belanda. “Sikap para tokoh bangsa yang dipenjara, dibuang, dan disiksa adalah sebagai wujud dari keyakinan mereka akan kebenaran. Ribuan nyawa yang mati adalah pengorbanan mereka terhadap negeri ini,” ungkap Misni.Ia mengharapkan konteks keseharian, pengorbanan juga bisa dilihat dari pengorbanan seorang pemimpin yang berusaha mensejahterakan rakyatnya. Selain itu, jelas dia, pengorbanan seorang istri terhadap suami dan anak-anaknya, serta sebaliknya anak terhadap kedua orang tuanya.

“Pengorbanan bisa berdimensi luas. Pengorbanan sebagai sebuah konsekuensi logis dari keyakinan yang diperjuangan demi sebuah kebenaran. Hendaknya egoisme personal atau sektoral dihilangkan bila kita berkaca kembali pada makna kurban,” katanya.

Pendidik TakBoleh Ikutan Politik Praktis

KETAPANG—Keluarnya permendiknas No. 28 tahun 2010 disambut baik oleh Muhaiyan Siddiq, dari Presedium Lembaga Kajian Strategis Pembangunan daerah (Lekkas Bangda). Menurutnya, tak dapat disangkal lagi bahwa tenaga pendidik (guru atau Kepala Sekolah) adalah sasaran empuk bagi calon Kepala daerah untuk dijadikan mesin pendulang suara, terutama bagi calon incumbent yang masih ingin berkuasa. “Padahal sebagai PNS, guru dan kepala sekolah harus bersikap netral, namun nafsu ingin berkuasa menyebabkan sebagian orang lupa dengan aturan main yang sudah ditetapkan,” kata Muhaiyan yang juga anak mantan kepala sekolah.

Ia menuturkan memang ada juga ulah guru dan kepala sekolah yang sengaja menceburkan dirinya kedalam kancah perpolitikan. Misalnya menjadi tim sukses atau sekedar tim penggembira, dengan harapan mendapatkan tempat yang lebih baik setelah calon yang didukung memenangkan pertarungan dipemilukada. Melihat gejala seperti itulah,  ia menilai kalang pendidik di Ketapang mesti menyambut baik keluarnya permendiknas No. 28 tahun 2010, tentang kewenangan pengangkatan, mutasi guru dan kepala sekolah mulai dari TK hingga ke SMA/SMK, yang dulunya berada ditangan Bupati/Kepala Daerah kini menjadi kewenangan Mendiknas.Dengan keluarnya permendiknas itu guru tidak lagi dilibatkan atau melibatkan diri dalam kegiatan Politik Praktis. Muhaiyan menyebutkan selama ini disinyalir banyak tenaga pendidik Guru maupun Kepala sekolah yang dimanfaatkan oleh para calon kepala daerah untuk menjadi ujung tombak  dalam pengumpulan suara.Keberadaan mereka yang kesehariannya dekat dengan masyarakat pemilih dan kharismanya ditengah masyarakat merupakan modal kuat untuk mendulang suara.

Akibatnya banyak guru yang jadi korban permainan politik ditingkat local. Karena setelah usai pemilukada guru dan kepala sekolah akan menanggung akibatnya, mereka menjadi terbelah menjadi kelompok-kelompok kecil. Hal inilah yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh PGRI, Organisasi yang menaungi para guru. Sudah semestinya PGRI berkeinginan bahwa guru harus tetap utuh menjadi satu kesatuan yang tak berbelah bagi. Tepatlah sudah dengan adanya Permendiknas tersebut khawatir kedepan  akan menggerayangi benak para Guru yang kemasukan roh politik praktis.”Untuk itu perlu kita cermati bersama posisi guru selalu tetap netral,dengan melalui sistem yang berlaku tersebut,” ujarnya.

Pancur Solidaritas Laksanakan Renstra

KETAPANG-Menyambut tahun kerja 2011, Koperasi Kredit CU Pancur Solidaritas Ketapang melaksanakan perencanaan strategis dan perencanaan bisnis. Acara yang diikuti unsur pengurus, pengawas dan staf manajemen tersebut berlangsung 3 hari, 13-15 November 2010.Redemptus Musa, ketua CU PS Ketapang menyebutkan, bahwa perencanaan strategis dan bisnis ini merupakan sesuatu yang rutin dilaksanakan. Namun ia menambahkan, bahwa khusus untuk renstra tahun 2011, dihadirkan fasilitator dari Pusat Koperasi Kredit Khatulistiwa Pontianak yakni Drs Munaldus MA.Hasil dari perencanaan strategis ini adalah adanya roadmap (peta jalan) bagi pengembangan CU Pancur Solidaritas selama lima tahun ke depan.

“Dalam acara ini, didalami masalah-masalah organisasi, strategi pengembagan lembaga dan staf, serta nilai dan budaya kerja lembaga,” tegas Redemptus Musa Narang. Menurutnya, hasil perencanaan strategis dan bisnis ini akan disahkan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada bulan Februari mendatang.Ketua CU PS ini juga mengedepankan, bahwa renstra dilaksanakan untuk memaksimalkan pelayanan dan pengembangan anggota CU ini. “Kita berharap, dengan adanya peta jalan ini, maka pengembangan bagi kemajuan anggota akan semakin terarah,” lanjut Musa Narang. Ia meyakini, keberadaan CU PS akan semakin diterima oleh masyarakat.Dalam kegiatan rencana strategis dan perencanaan bisnis ini, didalami dan didiskusikan masalah pengembangan kelembagaan, faktor peningkatan kinerja, serta formulasi dan strategi pengembangan. Arah yang ingin dicapai, adalah CU Pancur Solidaritas memiliki sistem dan keberadaan CU yang berkelanjutan.

Sebagai bentuk perbaikan organisasi, maka dilakukan pembaharuan terhadap visi dan misi CU Pancur Solidaritas. Juga dirumuskan nilai-nilai inti dari CU Pancur Solidaritas Ketapang, yang disingkat Pro Societas. Yakni professional, speed (cepat dan trampil), optimism (selalu optimis), commitment (memiliki komitmen yang tinggi kepada lembaga dan anggota), integrity (memiliki integritas), endurance (memiliki daya tahan dalam perjuangan), teamwork (membangun kerjasama tim), awareness (kesadaran diri), serta sacrifice (atau semangat berkorban).CU Pancur Solidaritas merupakan salah satu koperasi kredit yang berkembang pesat di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara. Saat ini, jumlah anggota CU Pancur Solidaritas, yang adalah koperasi kredit berprestasi di Kalimantan Barat pada 2008, mencapai lebih dari 9000 orang dengan asset mencapai Rp 72 milyard.

Perlu Strategi untuk Tanggulangi Kemiskinan

KETAPANG—Pemerintah daerah mesti mempunyai strategi menanggulangi kemiskinan. Hendra SP, Koordinator PNPM Mandiri Perkotaan, mengatakan hal ini mengingat masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Ketapang. “Hal ini perlu ditindak lanjuti dan diperlukan kebijakan yang kongkrit untuk mengatasi persoalan kemiskinan ini,” kata Hendra SP.Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan percepatan penanggulangan kemiskinan, ia menilai maka pemerintah daerah mulai saat ini harus memikirkan langkah-langkah strategis dalam upaya untuk proses percepatan penanggulangan kemiskinan tersebut. Selain itu juga Peraturan Presiden tersebut mengamanatkan agar di setiap pemerintah daerah untuk melakukan revitalisasi terhadap Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 sehingga Tim koordinasi akan ini dapat menyusun langkah-langkah strategi penanggulangan kemiskinan.

Demikian juga melakukan koordinasi terhadap program-program penanggulangan kemiskinan yang ada di setiap SKPD, sehingga semua program kemiskinan dapat terintregasi dengan baik dan tidak bersifat parsial.”Dengan demikian target-target penyelesaian persoalan kemiskinan di Kabupaten Ketapang dapat terukur dengan baik,” ungkap Hendra.Menyikapi adanya Oknum Fasilitator Teknik PNPM Mandiri Pedesaan (PNPM MP) yang menggelapkan dana masyarakat, Hendra, SP mengatakan bahwa hal ini telah mencoreng nama baik dari program PNPM dan harus ditindak tegas sesuai dengan hukum berlaku. Kejadian itu juga menjadi bahan pelajaran bagi seorang fasilitator di program apa pun didalam menjunjung kode etik sebagai seorang pendamping masyarakat. Ia mengingatkan perlu di pahami bersama bahwa di Kabupaten Ketapang ada kurang lebih lima Program PNPM, yaitu PNPM Mandiri Perdesaan dibawah Departemen Dalam Negeri, PNPM Mandiri Perkotaan dibawah Departemen PU, PNPM Kelautan dan PNPM Pertanian serta PNPM PPIP.

Sedangkan PNPM itu sendiri adalah merupakan payung program di bawah Kemenkokesra. Dengan begitu banyaknya program penanggulangan kemiskinan yang melakukan intervensi tersebut Hendra, SP mengharapkan pemerintah daerah melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan ini dapat mengkoordinir semua program-program penanggulangan kemiskinan yang ada . “Dengan dapat terkoordinir dengan baik dan melakukan monitoring dan evaluasi secara kontinyu sehingga tidak ada lagi kejadian-kejadian yang tidak diharapkan yang tentunya sangat merugikan masyarakat secara umum,” tuntas Ketua LPK2M ini.

Peduli Sosial dan Lingkungan

KETAPANG—Pada Perayaan Idul Adha 1431 H/2010, Pramuka Peduli Ketapang menyerahkan bantuan kepada salah fakir miskin di Desa Sungai Pelang, Kecamatan Matan Hilir Selatan. Sumbangan dari Pramuka Peduli Ketapang yang berada di naungan Kwartir Cabang Pramuka Ketapang ini diantaranya makanan dan uang, dengan total sekitar Rp 500 ribu.

“Ini hanya sebagai bentuk kepedulian kita agar makna Hari besar kurban ini, orang yang benar-benar miskin juga bisa merasakan kebahagiaan,” kata Fehri S.Pd, Wakil Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Ketapang. Sumbangan dari Pramuka peduli berasal dari swadaya. Orang yang dibantu memang sudah berusia lanjut. Tinggal seorang diri di rumah yang reot.

Dalam membantu masyarakat miskin ini, mereka mengakui pada perayaan Idul Adha hanya dilakukan pada salah satu warga di Desa Sungai Pelang. terbatasnya waktu dan dana, selama ini juga Pramuka Peduli Ketapang belum mendapat surat keputusan (SK) kepengurusannya dari Kwarcab Gerakan Pramuka Ketapang. Ini semata-mata hanya sebagai bentuk kepedulian generasi muda.

Karena itu juga selama ini mereka mengumpulkan dana untuk membantu korban banjir di pelang, korban musibah Tsunami Mentawai dan Letusan Gunung Merapi. Pramuka peduli juga melakukan penanaman pinang di Kecamatan Sungai Melayu Rayak, serta melakukan pembersihan kuburan dan lain-lain. Karena belum di-SK-kan dan belum dilantik seperti Pramuka Peduli Kabupaten-Kabupaten lainnya di Indonesia, maka gerakan mereka masih terbatas. “Kalau sudah di-SK-Kan, maka akan mempermudah kita bergerak untuk kepedulian kepada sesama masyarakat dan lingkungan,” ujar penggagas Pramuka Peduli.

Pramuka Peduli Ketapang yang diketuai Pedi Hartono S.Pd itu, sesuai dengan Peraturan Pemerintah dan tetap berada di bawah naungan Kwarcab Gerakan Pramuka Ketapang.

Tujuannya tetap mendidik dan membina kaum muda Indonesia guna mengembangkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga menjadi Manusia berwatak, kepribadian, dan berbudi pekerti luhur yang Tinggi moral, spiritual, kuat mental, sosial, intelektual, emosional dan fisiknya. Tinggi kecerdasan dan mutu keterampilannya, dan Kuat dan sehat jasmaninya.

Kurban di Kendawangan

Takbir, Tahlil dan tahmid menggema di Tanah Kayong, Selasa (16/11) malam. Takbir pada malam itu menandakan perayaan Idul Adha dilakukan. Usai Solat isya, selain takbir dan tahmid menggema di surau dan masjid se-Ketapang, sejumlah anak-anak juga melakukan takbir keliling.

Mereka mengumpulkan sumbangan sukarela di lingkungan masing-masing-masing, sambil mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid. Selain itu, takbir keliling di Pemuda dan remaja Masjid Agung Al-Ikhlas juga melakukan festival beduk serta takbir pada tanggal 16 Nopember 2010. Dari malam sampai pagi, takbir, tahmid dan tahlil berkumandang di masjid-masjid Tanah Kayong

Pada paginya ditandai dengan sholat berjemaah di masjid (Sehari sebelumnya (16/11), solat Idul Adha juga dilakukan di Masjid Imam Bonjol Jalan DI Panjaitan). dan dilanjutkan pemotongan hewan qur’ban yang dibagikan kepada kalangan yang berhak menerimanya. Dalam khotbah Idul Adha, selain mengubah makna haji, dan qurban sebagaimana sejarah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Maka, kondisi terakhir umat, serta musibah yang terjadi dimana juga dikupas.

“Musibah yang terjadi di Tanah air menjadi bahan kita untuk melakukan instropeksi diri,” kata Drs Satuki Huddin M.Si, sekretaris Umum MUI Ketapang yang memberikan khutbah di Kelurahan Banjar. Tak hanya di Kota Ketapang, makna Idul Adha juga terasa di desa-desa. Salah satunya di Kecamatan Kendawangan. Setelah melaksanakan Sholat Idul Adha dilanjutkan pemotongan hewan Qurban.

Pada pemotongan hewan kurban di Masjid Nurul Iman Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan dilakukan sebanyak 12 ekor hewan kurban. Hewan kurban tersebut terdiri dari 5 ekor sapi, dan 7 ekor kambing. Menurut Dewa Ruci, panitia Qurban Mesjid Nurul Iman bahwa penerimaan hewan qurban pada tahun ini meningkat dari tahun sebelulumnya. Hal ini menunjukkan kesadaran umat akan berqurban semakin tinggi dari tahun sebelumnya.

“Tahun sebelumnya, kami panitia membagikan daging qurban tiap mustahiq 1 kg daging ditambah tulang untuk 200 mustahiq saja, tapi kali ini sebanyak 350 mustahiq menerima daging kurban ditambah tulang sebeberat 1,5 kg taip-tiap mustahiq,” kata Dewa Ruci.

Daging kurban tersebut langsung dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Pemotongan hewan qurban dilakukan setelah solat Ied. Sedangkan di Masjid A-Taqwa kendawangan, menerima hewan qurban dari masyarakat sebanyak 1 ekor sapid an 5 ekor kambing. Sedangkan Masjid Nurul Huda Dusun Tanjung, panitia menerima hewan qurban sebanyak 1 ekor sapid an tiga ekor kambing.

Nizarwan Achmad : Bolos Bisa Dipecat

BAGI PNS dilingkup Dinas Pendidikan yang sering bolos, sebaiknya hentikan kebiasaan buruk itu kalau tidak mau dipecat secara tidak hormat, sebagaimana diatur PP nomor 53 tahun 2010 tentang displin pegawai negeri sipil (PNS).

“Bagi guru, Kepsek atau PNS di Diknas bolos kerja selama 46 hari selama setahun, bisa dipecat tidak hormat sebagai PNS,” ungkap Seketaris Diknas Kabupaten Ketapang H Nizarwan Achmad, Kamis (18/11) kemarin di ruang kerjanya. Nizarwan juga menambahkan aturan baru ini memang berbeda dengan aturan sebelumnya Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

PP 53 tahun 2010 ini, kata dia, lebih tegas, detail dan dirasa sangat kejam. Aturan baru ini dibuat pemerintah sebagai upaya meningkatkan kinerja dan citra PNS. Karena pemerintah tidak ingin PNS kesannya ogah-ogahan dalam bekerja. Tak heran dinas Dinas Pendidikan Ketapang kini gencar mensosialisasikan peraturan PP 53 tahun 2010 ini keseluruh unit kerja yang ada, baik ke sekolah maupun UPPK dinas pendidikan di setiap kecamatan.

Terutama guru, lanjut Nizarwan, harus memperhatikan aturan ini dengan seksama. Karena di dinas pendidikan guru merupakan ujung tombak peningkatan kualitas belajar siswa. Apalagi saat ini pemerintah begitu memperhatikan soal perbaikan kesejahteraan guru dengan berbagai tunjangan. “Jadi jangan ada lagi murid menunggu guru, yang seharusnya guru menunggu murid disebabkan kegiatan guru yang mengabaikan jam kerja dinasnya,” tegas Nizarwan.

Pihaknya kini telah mensosialisasikan PP baru ini kesejumlah sekolah dan PPK, seperti guru se-Delta Pawan, kepala sekolah SD-SMP-SMA di Kecamatan Sandai, hingga ke pada para guru se-Kabupaten Ketapang. Dinas akan terus melakukan sosialisasi ke setiap sekolah dan UPP dibawah dinas pendidikan Ketapang, sehingga pemahaman dan implementasi PP 53 tahun 2010 maksimal.

Hal lain dianggap penting, lanjut Nizarwan, keterlibatan PNS dalam politik praktis. Dalam PP ini juga diatur secara detail keterlibatan PNS dalam politik. PP ini menegaskan apabila secara sah terbukti terlibat politik praktis mulai Pilres hingga pilkada maka akan dikenakan sanksi cukup berat. “Terlibat dalam kegiataan kampanye adalah seperti PNS bertindak sebagai pelaksana kampanye, petugas kampanye/tim sukses, tenaga ahli, penyandang dana, pencari dana, dan lain-lain,” jelas Nizarwan sebagaimana diatur dalam PP tersebut.

Target 18 Ribu Sambungan PDAM Gandeng Perpamsi

KETAPANG—PDAM Ketapang mengundang tim pusat untuk memuluskan langkah PDAM kabupaten Ketapang yang menargetkan jumlah sambungan rumah (SR) baru hingga 18 ribu pelanggan di tahun 2015. Sehingga cakupan pelanggan PDAM di wilayah kota mencapai 40 persen dan 60 persen di Kecamatan.

“Makanya disusun dulu corporate plan PDAM arah lima tahun ke depan dengan menggandeng konsultan dari pusat yakni Perpamsi. Untuk mewujudkan target yang kita inginkan,” ungkap Direktur PDAM Ketapang, M Taufik, kepada wartawan baru-baru ini Bahkan, lanjut Taufik, konsultan Perpamsi pusat ini sudah datang ke Ketapang, dan bersilaturahmi dengan pihak Bapedda dengan komisi III,IV DPRD Ketapang.

PDAM Ketapang dan Perpamsi akan menyusun sebuah corporate plan. Ia menjelaskan corporate plan ini dibuat agar kebijakan PDAM kedepannya lebih terarah. Corporate plan inilah, kata dia, akan menentukan bagaimana kebijakan PDAM untuk lima tahun kedepan. “Intinya kita ingin bekerja memperbaiki pelayanan air bersih kepada masyarakat. Dengan alokasi dana yang seefektif dan seefisien mungkin,” jelasnya.

Dengan kerjasama ini, lanjut Taufik, bagaimana PDAM menjadi BUMD yang sehat. Dan PDAM bekerja maksimal tanpa terus membebani dana APBD daerah kabupaten. Termasuklah upaya PDAM dalam merangkul sharing alokasi dana dengan propinsi dan pusat. Sehingga terbangun sinergisitas agar perkembangan PDAM Ketapang lebih mapan.

Terkait cakupan pelayanan PDAM kepada pelanggan 40 persen di kota dan 60 persen di Kecamatan. Ia mengatakan untuk mewujudkan target tersebut dibutuhkan kerjasama semua pihak dan stakeholder yang ada. “Seluruh pihak terkait harus duduk bersama membahas ini, diharapkan dengan corporate plan ini. Nantinya permasalahan yang dihadapi dicari solusi dan dikemas secara baik,” katanya.

Saat ini tim tersebut baru melakukan pengumpulan data. Ia juga mengatakan PDAM Ketapang merangkul Perpamsi ini dikarenakan tim Perpamsi pusat itu sudah sukses “menyehatkan” sejumlah PDAM di luar Kalbar, seperti Banjarmasin dan Jawa. “Kita berharap kedepannya tim ini dapat menyehatkan PDAM Ketapang. Mudah-mudahan juga ada solusi,” harapnya.

Benahi Bongkar Muat Petikemas

 

PONTIANAK – Lalu lintas pelayanan kapal di Pelabuhan Dwikora Pontianak terus mengalami peningkatan. Itu terlihat dari grafik selama tiga tahun terakhir. Pada 2009 sebesar 4.570 unit atau 6.232.535 gross tonage, diperkirakan tahun 2010 mencapai 4.566 unit atau 6.727.699 GT.PT Pelindo II Cabang Pontianak telah pula menangani bongkar muat barang atau komoditas sebanyak 4.481.466 ton pada tahun 2009, dan tahun 2010 diperkirakan mencapai 5.699.785 ton. Demikian disampaikan Ferialdy Noerlan, Direktur Operasional Pelindo II, beberapa waktu lalu.“Dalam pemberian pelayanan kapal dan barang, Pelindo II mengupayakan kelancaran pelayanan kapal dan barang yang kinerjanya ditunjukkan oleh waktu yang dihabiskan kapal di pelabuhan (turn round time), rasio waktu bertambat yang digunakan untuk kegiatan bongkar muat (efffective time/berthing time), dan produktivitas bongkar muat barang,” ungkap Feri.

Terkait SLA/SLG, Feri mengatakan, kinerja yang telah dijaminkan adalah untuk bongkar muat peti kemas di TPK Pontianak, adalah 18 box/crane/hour, namun belum dapat dicapai karena masih ada permasalahan dengan peralatan bongkar muat peti kemas. Di samping itu kondisi lapangan penumpukan juga belum masih belum kondusif, untuk produktivitas yang tinggi karena kegiatan stuffing/unstuffing yang masih dilakukan di lapangan penumpukan, dan belum tersedianya depo di luar area pelabuhan.

“Saat ini tengah diupayakan pemindahan petikemas kosong ke Pelabuhan Nipah Kuning, untuk mengurangi kepadatan di lapangan penumpukan TPK Pontianak,” kata dia.Untuk menunjang hal tersebut, lanjut Feri, dilakukan upaya pengembangan fasilitas yang meliputi perkuatan dermaga dan pemasangan rel gantry jib crane, rencana pembangunan lapangan petikemas, dan pengadaan kapal tunda baru 1 unit. Disamping itu, penambahan alat bongkar muat berupa satu unit container crane, satu unit mobile crane, dua gantry jib crane, empat RMGC, dua forklift dan dua side loader.“Program pengembangan berupa penambahan fasilitas dan peralatan tersebut diharapkan dapat menambah kapasitas pelayanan dan meningkatkan level of service dalam bentuk peningkatan produktifitas. Tujuannya adalah meningkatkan kesiapan pelayanan dan mendukung pelaksanaan program peningkatan produktifitas antara lain program pengoperasian 24 jam,” tukas Feri.

Pecat Jaksa Nakal

PONTIANAK - Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat seyogyanya mempublikasikan jaksa nakal kepada publik yang mendapat sanksi. Dalam menjawab reformasi birokrasi lembaga kejaksaan. Hal terungkap dalam diskusi bertajuk bicara kejaksaan (bijak) kemarin di salah satu stasiun televisi lokal di Pontianak. Hadir sebagai narasumber yaitu Kajati Kalbar Faedhoni Yusuf, Hermansyah dari pengajar Hukum Pidana di Fakultas Hukum Untan, dan Hermawansyah dari lembaga Gemawan.

Hermansyah mengatakan kejaksaan merupakan lembaga penegakan sekaligus tumpuan masyarakat penting membangun kepercayaan. Dengan mengumumkan jaksa yang berdinas di seluruh kejaksaan di jajaran kejaksaan tinggi Kalbar.

''Paling tidak jika dengan diumumkan ke publik menimbulkan rasa malu. Terpenting membuat efek jera jaksa mengulangi perbuatan. sekaligus menumbuhkan kepercayaan publik ke lembaga kejaksaan yang sedang menjadi sorotan,'' kata Hermansyah.Dia menilai lembaga penegakan hukum penting mendapat kepercayaan masyarakat. Agar langkah kebijakan yang diambil mendapat dukungan penuh publik. Masyarakat tentunya akan merasa memiliki institusi penegak hukum jika kapabilitas aparatnya terjamin. Karena aparat nakal tidak diberikan tempat oleh institusi tempatnya berada. ''Dengan diumumkannya nama jaksa nakal ke publik,'' kata Hermansyah.

Pendapat serupa dikemukakan Hermawansyah, aktivis Gemawan. Sebagai jalan menepis anggapan lembaga kejaksaan masih diramaikan jaksa nakal. “Tindakan sanksi yang dijatuhkan kepada jaksa sepantasnya dipublikasikan agar masyarakat dapat menilai pembenahan dijajaran kejaksaan tinggi Kalbar,'' kata Hermawansyah.Kajati Kalbar Faedhoni Yusuf menyatakan pihaknya tidak tertutup atas oknum yang sudah dijatuhkan sanksi. Namun dalam publikasinya memang belum dilakukan. Ada kuartalnya, kata Kajati, kapan untuk mengumumkan nama oknum jaksa yang telah dijatuhi sanksi.

''Selama tiga bulan terakhir sudah puluhan jaksa dikenakan sanksi dengan bermacam kasus,'' kata Kajati. Namun dia enggan merinci angka pasti. ''Pokoknya angka puluhan itu komulatif seluruh jaksa yang bertugas di jajaran kejaksaan tinggi Kalbar,'' tambah Kajati yang telah menahan belasan tersangka kasus dugaan korupsi selama bertugas di Kalbar ini.Dia menjelaskan bentuk sanksi yang diberikan beragam. Menyesuaikan tindak pelanggaran yang jaksa perbuat. Yakni mulai sanksi penundaan pangkat hingga penahanan gaji berkala namun belum sampai pada tahap pemecatan. Kajati berharap masyarakat untuk yakin bahwa lembaga kejaksaan bakal menindak tegas jaksa yang nakal. ''Sebagai langkah bersama menegakkan supremasi hukum,'' katanya

Penerimaan Hewan Kurban Menurun

PONTIANAK - Ketua Panitia Kurban Masjid Raya Mujahidin, Joni Abu menjelaskan pada perayaan Iduladha kali ini, Masjid Raya Mujahidin telah menerima kurban sebanyak 27 ekor kambing. Jumlah itu mengalami penurunan dari tahun lalu sejumlah 40 ekor. ”Untuk pendistribusian kurban kambing ini kami melalui masjid-masjid di Pontianak yang telah mengajukan permohonan bantuan kurban, namun kami acak dengan sistem undian,” katanyaSedangkan kurban berupa sapi, lanjutnya, tahun ini Masjid Raya Mujahidin menerima 20 ekor sapi yang mengalami kenaikan dari tahun lalu yang hanya 12 ekor.

Penyaluran sapi tersebut melalui Masjid Mujahidin sebanyak 8 ekor, Kota Pontianak 6 ekor, setiap Kecamatan Kabupaten Kubu Raya 2 ekor, Kabupaten Pontianak 2 ekor, Kabupaten Landak 1ekor dan Kabupaten Bengkayang 1ekor. ”Untuk penyembelihan dan penyerahan hewan kurban dilakukan di Masjid Raya Mujahidin hari ini (17/11), di halaman Perguruan Mujahidin,” ujarnya.Pembagian hewan kurban berjalan tertib. Menurutnya ada sekitar 900 kantong daging yang telah dibagi-bagikan kepada masyarakat kurang mampu yang telah terdata oleh panitia kurban masjid Raya Mujahidin.”Kami atas nama panitia kurban Masjid Raya Mujahidin Pontianak, mengucapkan terima kasih atas kepercayaan masyarakat dalam menyalurkan kurbannya di Mujahidin. Terhadap semua pihak yang berpatrtuisipasi dalam kegiatan kurban tahun ini,” tandasnya.

Wali Kota Pontianak Sutarmidji mengatakan dalam memperingati hari raya kurban atau iduladha, sudah selayaknya mengorbankan harta terbaik yang dimiliki untuk kepentingan sesamat umat, seperti membantu para korban bencana alam dan sejenisnya. “Tidak hanya sesama umat islam, siapapun yang membutuhkan pertolongan hendaklah kita memberikan bantuan yang terbaik sesuai dengan kemampuan kita tentunya harus diringi dengan rasa ikhlas,”ujarnya, (17/11).Dengan berkurban, lanjut dia, maka secara tidak langsung dapat memberikan banyak manfaat bagi orang-orang yang membutuhkan. “Karena seseorang dapat dikatakan sempurna imannya, jika dia mau mengorbankan harta terbaik miliknya untuk kepentingan masyarakat luas,”kata dia.

Anggota Panitia Hari Besar Islam Kota Pontianak, Ali Anshar yang mengatakan jumlah hewan kurban yang dihimpun Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak tahun 2010 untuk jenis sapi sejumlah 422 ekor dan kambing 663 ekor.”Dari jumlah semua ini masih ada sekitar sepertiga dari jumlah kurban yang belum tercover, karena keterbatasan tenaga petugas untuk mendata jumlah keseluruhan hewan kurban yang ada di seluruh Pontianak,” tandasnya

Berbagi dalam Kondisi Krisis

PONTIANAK--Ribuan ummat muslim Kota Pontianak memenuhi Masjid Mujahiddin, guna mengikuti Salat Iduladha, Rabu (17/11). Sehari sebelumnya, Muhammadiyah juga melaksanakan Salat Iduladha di tempat yang sama.Sejak pagi hari, ribuan umat muslim berbondong-bondong mendatangi masjid terbesar di Kalimantan Barat tersebut. Khutbah Iduladha disampaikan Ketua STAIN Pontianak, Dr Hamka Siregar.Dalam khutbahnya, Hamka mengugkapkan kisah tentang kurban di tengah timbunan persoalan yang dihadapi saat ini, dimana krisis sosial begitu luas menimpa negeri ini.

Bencana dan musibah terus silih berganti menimpa, seolah-olah tiada henti. Dalam situasi dan kondisi yang demikian, sejarah tentang Nabi Ibrahim layak untuk kita renungi sebagai sebuah ibrah, tamsil dan pembelajaran.“Sungguh, jika dianalisis lebih dalam, kita akan tiba pada kesimpulan bahwa krisis ini berpangkal dari kemerosotan akhlak, rasa kesetiakawanan yang kian menipis dan hilangnya semangat berkurban dari ruang-relung hati kita. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya yang serius untuk memulihkan keadaan dengan mempertinggi akhlak anak bangsa, menumbuhkan rasa kesetiakawanan sosial serta menggelorakan semangat berkurban,” jelasnya.

Meskipun penyembelihan ini penting, lanjut dia, penyembelihan bukan hanya sekadar menumpahkan dan mengalirkan darah ke bumi untuk menghasilkan daging. Prosesi ini memiliki arti simbolik, yaitu menggapai ketakwaan. Dengan demikian, prosesi kurban mengisyaratkan dua hal penting. Satu sisi, dilihat dari aspek penyembelihan dapat dimaknai sebagai simbol pelenyapan atau pemusnahan sifat-sifat kebinatangan yang melekat atau menempel pada diri manusia. Debu-debu yang mengotorinya harus dimusnahkan sehingga fitrah kemanusiaan tetap terpelihara. Sisi lain, sisi yang tidak kalah penting adalah adanya kesediaan untuk berbagi di antara sesama. “Dengan berkurban kita mengembangkan solidaritas sosial, penyebaran asset untuk menghindari penumpukan kepemilikan di tangan segelintir orang,” ujarnya.

Sementara itu, ummat Islam juga memadati Jalan Rahadi Usman, depan Kantor Walikota Pontianak. Sejak pukul 06.00 WIB, para jamaah mulai memadati lapangan. Salat dipimpin Ustad M Sodiq dan Dr. H Wajidi Sayidi M.Ag bertindak sebagai Khatib.Dalam khutbah singkat dengan tema Iduladha pencerahan spiritual, moral dan sosial kemanusiaan, Wajidi memaparkan perayaan Iduladha mengingatkan umat Islam akan dua peristiwa agung seperti ibadah haji dan drama kehidupan Nabi Ibrahim yang ingin mengorbankan putera kesayangannya. “Itulah sebabnya yang dikurbankan sampai hari ini adalaha menyembelih binatang bukannya manusia, yang sekaligus merupakan salah satu bentuk protes terhadap adanya pengorbanan dan penindasan manusia terhadap sesama manusia,” paparnya.Selain itu lanjut dia, peristiwa haji dan kurban tersebut tidak hanya sekadar diingat dan dikenang, namun perlu dan diharapkan umat Islam mampu memahami makna simbolik yang terkandung didalammnya dan dihayatai serta diterjemahkan dalam bentuk perilaku kehidupan sosial kemanusiaan.

Muhammadiyah

Salat Iduladha pada hari Selasa (16/11) difokuskan pada dua tempat, Masjid Mujahiddin Pontianak dan Masjid Alfurqan, Jalan Parit H Husein II Pontianak.Pantauan Pontianak Post, jamaah memenuhi bagian dalam, sampai plaza dan bagian menara Masjid Mujahiddin yang baru dibangun. Meskipun berbeda dengan keputusan pemerintah yang memutuskan Iduladha jatuh pada Rabu (17/11), suasana tetap berjalan khusuk dan khidmat. Sejak pukul 06.00 WIB, terlihat ummat satu persatu mulai memenuhi masjid di pagi yang cerah itu.

Khutbah disampaikan Slamet Rianto, Kepala Sekolah Dasar Muhammadiyah 2 Pontianak, mengenai visi dan misi pendidikan Nabi Ibrahim.Slamet mengatakan, pola Ibrahim mencetak kader berpredikat nabi digambarkan Alquran dengan tahapan yang sitematis dan detail. Visi pendidikan Ibrahim adalah mencetak generasi saleh yang menyembah hanya kepada Allah SWT. Dalam penantian panjang beliau berdoa agar diberi generasi saleh yang dapat melanjutkan perjuangan agama tauhid.

Dia mengatakan, Ibrahim sangat konsisten dengan visi ini, tidak pernah terpengaruh predikat dan titel selain kesalehan.Sedangkan misi pendidikan Ibrahim adalah mengantar Ismail dan putra-putranya mengikuti ajaran Islam secara totalitas. Ketaatan ini dimaksudkan sebagai proteksi agar tidak terkontaminasi dengan ajaran berhala yang telah mapan di sekitamya.Sedangkan Kurikulum pendidikan Ibrahim juga sangat lengkap. Muatannya telah meyentuh kebutuhan dasar manusia. Aspek yang dikembangkan meliputi Tilawah untuk pencerahan intelektual, Tazkiyah untuk penguatan spiritual, Taklim untuk pengembangan keilmuan dan hikmah sebagai panduan operasional dalam amal kebajikan

Kimha Tahanan Kota Kasus Dugaan Korupsi Baju Hansip

PONTIANAK--Kejaksaan Tinggi Kalbar telah menetapkan Cornelius Kimha sebagai tahanan kota dalam kasus dugaan korupsi pengadaan baju hansip. Sedangkan tersangka lain Ketua Panitia Lelang Rukasi, Kontraktor Pelaksana Donal Ginanjar dan pemegang aggaran Toni Ferdi, sebelumnya telah dijebloskan dalam rumah tahanan. Kajati Kalbar Faedhoni Yusuf mengatakan status tahanan kota pada Kimha sesuai aturan yuridis formal. Tidak menahan Kimha di Rutan berdasar pertimbangan kesehatan. Yakni lampiran rekam medik dari dokter sejak lima hingga enam tahun lalu hingga rekam medik terbaru.

“Rekaman itu menunjukkan Kimha memiliki latar belakang gangguan kesehatan. Sehingga penahanan di Rutan dapat diabaikan,” kata Faedhoni Yusuf dalam diskusi bertajuk Bicara Kejaksaan (Bijak) di TVRI Pontianak, Senin (15/11) petang. Kajati menambahkan, dalam waktu secepatnya kasus pengadaan baju hansip ini akan disidangkan untuk mencari kepastian hukum. Ia menargetkan akhir November, kasus pengadaan baju hansip telah masuk pengadilan. Menurut Kajati, tidak hanya kasus pengadaan baju hansip yang menjadi prioritas penyelesaian. Melainkan sejumlah kasus yang dalam tahap penyidikan segera dituntaskan. Dia merincikan sekitar dua belas tersangka kasus dugaan korupsi yang menjalani penahanan akan segera diproses ke pengadilan.

Pengajar Fakultas Hukum Untan, Hermansyah, salah satu pembicara mengatakan progress kejaksaan dalam upaya pemberantasan korupsi telah mulai tampak. Karena itu perlu mendapat dukungan guna penegakan supremasi hukum di Kalbar.

Namun ia menginginkan kejaksaan dapat menjelaskan ke publik soal status penahanan kota pada Kimha, agar tidak menimbulkan prasangka masyarakat terhadap lembaga kejaksaan. Meski secara aturan langkah kejaksaan dia nilai tepat dan sesuai hukum. Yakni menetapkan tahanan kota bagi salah seorang tersangka kasus pengadaan baju hansip, dengan pertimbangan kesehatan, sesuai keterangan dokter.

“Penjelasan penting untuk menepis dugaan diskriminasi hukum. Sebagai pencerahan ke publik,” kata Hermansyah. Meskipun sebenarnya tidak ada diskriminasi.

Hal senada diungkapkan Hermawansyah dari Gemawan, salah satu pembicara. Ia menganggap penjelasan ke publik sangat penting bagi kejaksaan. Agar tidak menimbulkan salah persepsi di kalangan masyarakat. Tetapi ia memberikan apresiasi terhadap kinerja kejaksaan yang mulai tampak dalam penindakan kasus dugaan korupsi. “Progres penegakan hukum akan membawa banyak perubahan,” katanya.

“Peran institusi dalam pemberantasan korupsi sangat penting,” tambah dia. Pengadaan baju hansip untuk kepentingan pengamanan Pemilu Legislatif 9 April 2009 dan Pilpres 8 Juli 2009 ini diketahui bermasalah setelah diaudit BPK Perwakilan Kalbar. Audit yang dilakukan tahun 2009 itu tidak bersifat global, tetapi audit khusus berbentuk Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT).Pengadaan pakaian Hansip dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama Desember 2008 dengan pagu anggaran Rp4,5 miliar untuk pengadaan sekitar 8 ribu stel. Tahap kedua Februari hingga Maret 2009 dengan pagu dana sekitar Rp4,8 Miliar untuk pengadaan 7.950 stel pakaian.

Jangan Ada Titipan Pejabat

PONTIANAK - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat resmi menerima berkas lamaran peserta calon pegawai negeri sipil, Senin (15/11).Pantauan Pontianak Post di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kalimantan Barat yang terletak di komplek Kantor Gubernur Kallbar, Jalan Ahmad Yani Pontianak, loket pendaftaran belum terlalu banyak dijejali calon peserta yang memasukkan berkas.Di lantai pertama kantor tersebut, terdapat sejumlah meja penerimaan berkas yang disesuaikan dengan kualifikasi pendidikan dari formasi yang telah ditetapkan.Sementara di halaman kantor, dipasang papan pengumuman CPNS secara lengkap. Mulai dari formasi, persyaratan, tata cara melamar, hingga tahapan pelaksanaan seleksi.

Santoso, 25, warga Pontianak yang ditemui Pontianak Post di BKD Kalbar mengatakan, dia bersama temannya masih melihat persyaratan yang diperlukan terlebih dahulu.“Saya belum memasukkan berkas. Masih melihat syarat-syaratnya dulu,” katanya, sembari mencatat sejumlah persyaratan yang diperlukan. Hal yang sama dikatakan Kurniawan, 23, warga Sungai Kakap.“Penerimaan berkas masih lama. Sampai 27 November. Saya mencatat persyaratannya saja dulu. Masih bingung. Mau daftar di Provinsi Kalbar atau Kubu Raya. Mungkin minggu depan baru masukkan berkas,” kata lulusan jurusan ekonomi salah satu perguruan tinggi swasta di Yogyakarta ini.

Baik Santoso maupun Kurniawan berharap, penerimaan seleksi CPNS bebas dari unsur KKN. “Mudah-mudahan yang lolos itu murni benar-benar hasil tes. Bukan titipan anak pejabat ataupun ada permainan uang oknum pegawai,” kata Kurniawan.Hal yang sama ditegaskan Santoso. “Dewan juga harus mengawal itu. Jangan sampai ada anak pejabat atatu titipan dari pejabat yang lolos. Baru mau masuk saja sudah KKN, gimana kalau sudah kerja?” ujarnya.Sebelumnya Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Lensus Kandri mengimbau masyarakat tidak terjebak rayuan yang mengiming-imingi bisa membantu meluluskan tes CPNS dengan imbalan sejumlah uang.“

Kita mengimbau kepada pencari kerja atau pelamar CPNS jangan percaya kepada pihak tertentu yang menawarkan bisa lulus tes. Apalagi minta imbalan sejumlah uang. Kalau ada seperti itu, segera laporkan. Kalau yang menawarkan adalah oknum PNS, segera laporkan kepada BKD terdekat. Akan kita berikan sanksi,” katanya.Yang lebih penting dilakukan masyarakat yang ingin lolos CPNS adalah persiapan diri secara matang. Karena, dengan persiapan yang matang itulah yang menjamin seseorang lulus tes. Bukan karena bantuan seseorang.Sementara untuk penentuan kelulusan, pihaknya juga akan berlaku transparan dan bebas dari titipan-titipan. “Nantinya kelulusan itu menggunakan sistem ranking,” jelas Lensus.

Cornelis: Penangguhan Tak Hambat Penyelidikan Demo Hari Pahlawan, Mahasiswa Ditampar

PONTIANAK--Peringatan Hari Pahlawan 10 November 2010 di halaman Kantor Gubernur Kalbar ternodai insiden kekerasan. Kejadian berawal pasca acara seremonial sekelompok mahasiswa melakukan unjuk rasa. Mereka yang tergabung dalam Solmadapar disambut Gubernur Kalbar Cornelis. Aksi para pemuda itu tampak kurang berkenan di hati Cornelis. Ungkapan bernada berang pun terlontar di hadapan pengunjuk rasa. Bahkan setelah aksi bubar tindakan anarkis terjadi dilakukan aparat di areal kantor gubernur. Upacara Hari Pahlawan berlangsung khidmat. Dihadiri PNS, purnawirawan serta jajaran muspida, tokoh masyarakat dan agama serta undangan lainnya. Usai upacara dilanjutkan dengan acara ramah tamah. Disela-sela itu belasan mahasiswa, mengatasnamakan dirinya Solidaritas Mahasiswa Peduli Rakyat (Solmadapar) melakukan aksi di depan pintu utama kantor gubernur. Aksi telah dimulai dari Bundaran Untan.

Sekitar pukul 10.00 WIB, gubernur usai acara ramah tamah keluar untuk selanjutnya masuk ke ruangan kerja. Namun saat melintas, Cornelis sempat melihat para mahasiswa melakukan aksi. Gubernur belum memberikan tanggapan terhadap aksi tersebut. Karena memang hendak masuk ke ruangan terlebih dahulu. Pengunjuk rasa terus menerus meneriakkan yel-yel perjuangan. Beberapa polisi serta petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terus menjaga aksi tersebut. Tak lama kemudian, tiba-tiba Cornelis keluar dari ruangannya. Kemudian mendatangi para pendemo yang terus menerus berorasi dengan menggunakan megaphone. “Dalam penegakan hukum tidak ada melanggar Hak Asasi Manusia. Semua sesuai dengan aturan dan sudah diserahkan ke penegak hukum untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan,” kata Cornelis seraya mendekat ke pengunjuk rasa.

“Apalagi kalian (pengunjuk rasa, red) tidak mempunyai izin, tidak sopan. Negara ini punya aturan, bukan milik kalian,” tegas Cornelis dengan nada meninggi. Bersamaan dengan itu, petugas kepolisian, Satpol PP mencoba menghalau belasan pengunjuk rasa dengan dorongan.“Sebagai gubernur, bisa memberikan jaminan hukum kepada siapapun termasuk kepada kalian jika tersangkut permasalahan hukum. Tapi langkah itu tidak sampai menghambat proses penyelidikan,” kata mantan Bupati Landak ini.“Penyataan sikap kita terima dan nantinya akan ditindak lanjuti. Tapi bagaimana menyampaikan dengan cara sopan dong. Kalian kan manusia, saya manusia saling menghormatilah,” ungkap Cornelis.

Setelah puas menasehati pengujuk rasa, Cornelis memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menyampaikan aspirasinya. Kemudian perwakilan Solmadapar membacakan penyataan sikap di depan orang nomor satu di Kalimantan Barat ini. Sekretaris Jenderal Solmadapar, Jimi Pratomo menyatakan penegakan hukum merupakan cerminan dari pemimpin daerah. Bagaimana sebuah hukum bisa mengayomi semua warganya. “Jadi hukum harus berpihak adil, dengan mementingkan kepentingan rakyat. Bukan seperti parang, dimana atas tajam untuk orang miskin serta tumpul untuk bagi mereka yang punya kuasa,” tambah Jimi.

Bahkan dalam pernyataan sikap tersebut, Solmadapar menginginkan tekad pemerintah daerah untuk membasmi praktek korupsi. Berharap tidak ada intervensi terhadap Kejaksaan Tinggi dalam hal penanganan masalah tindak pelanggaran hukum.“Kami juga menginginkan pemberantasan terhadap kasus korupsi yang lama ataupun baru. Serta harus dibangkitkan dan tegakkan supremasi hukum,” pungkas Jimi.Sesaat kemudian Cornelis meninggalkan lokasi. Pengujuk rasa langsung disuruh bubar. Mereka kemudian menuju halaman parkir. Namun malang nasib pengunjuk rasa. Mereka langsung dikerumuni aparat kepolisian dan terjadi aksi anarkis yang dilakukan oleh aparat mulai dari tamparan, tarik baju hingga membuat helm mereka pecah. Pasca kejadian pihak Solmadapar memberikan keterangan pers. Mereka menyayangkan amarah gubernur dan kejadian anarkis tersebut. Ukal, salah satu anggota dari Solmadapar mengungkapkan bahwa aksi mereka dalam rangka memperingati Hari pahlawan. Dua orang mahasiswa yang menjadi korban adalah Afif Fahruzi yang terkena tamparan dari oknum polisi dan Uning yang bajunya robek karena ditarik.