Pendidik TakBoleh Ikutan Politik Praktis

KETAPANG—Keluarnya permendiknas No. 28 tahun 2010 disambut baik oleh Muhaiyan Siddiq, dari Presedium Lembaga Kajian Strategis Pembangunan daerah (Lekkas Bangda). Menurutnya, tak dapat disangkal lagi bahwa tenaga pendidik (guru atau Kepala Sekolah) adalah sasaran empuk bagi calon Kepala daerah untuk dijadikan mesin pendulang suara, terutama bagi calon incumbent yang masih ingin berkuasa. “Padahal sebagai PNS, guru dan kepala sekolah harus bersikap netral, namun nafsu ingin berkuasa menyebabkan sebagian orang lupa dengan aturan main yang sudah ditetapkan,” kata Muhaiyan yang juga anak mantan kepala sekolah.

Ia menuturkan memang ada juga ulah guru dan kepala sekolah yang sengaja menceburkan dirinya kedalam kancah perpolitikan. Misalnya menjadi tim sukses atau sekedar tim penggembira, dengan harapan mendapatkan tempat yang lebih baik setelah calon yang didukung memenangkan pertarungan dipemilukada. Melihat gejala seperti itulah,  ia menilai kalang pendidik di Ketapang mesti menyambut baik keluarnya permendiknas No. 28 tahun 2010, tentang kewenangan pengangkatan, mutasi guru dan kepala sekolah mulai dari TK hingga ke SMA/SMK, yang dulunya berada ditangan Bupati/Kepala Daerah kini menjadi kewenangan Mendiknas.Dengan keluarnya permendiknas itu guru tidak lagi dilibatkan atau melibatkan diri dalam kegiatan Politik Praktis. Muhaiyan menyebutkan selama ini disinyalir banyak tenaga pendidik Guru maupun Kepala sekolah yang dimanfaatkan oleh para calon kepala daerah untuk menjadi ujung tombak  dalam pengumpulan suara.Keberadaan mereka yang kesehariannya dekat dengan masyarakat pemilih dan kharismanya ditengah masyarakat merupakan modal kuat untuk mendulang suara.

Akibatnya banyak guru yang jadi korban permainan politik ditingkat local. Karena setelah usai pemilukada guru dan kepala sekolah akan menanggung akibatnya, mereka menjadi terbelah menjadi kelompok-kelompok kecil. Hal inilah yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh PGRI, Organisasi yang menaungi para guru. Sudah semestinya PGRI berkeinginan bahwa guru harus tetap utuh menjadi satu kesatuan yang tak berbelah bagi. Tepatlah sudah dengan adanya Permendiknas tersebut khawatir kedepan  akan menggerayangi benak para Guru yang kemasukan roh politik praktis.”Untuk itu perlu kita cermati bersama posisi guru selalu tetap netral,dengan melalui sistem yang berlaku tersebut,” ujarnya.

Pancur Solidaritas Laksanakan Renstra

KETAPANG-Menyambut tahun kerja 2011, Koperasi Kredit CU Pancur Solidaritas Ketapang melaksanakan perencanaan strategis dan perencanaan bisnis. Acara yang diikuti unsur pengurus, pengawas dan staf manajemen tersebut berlangsung 3 hari, 13-15 November 2010.Redemptus Musa, ketua CU PS Ketapang menyebutkan, bahwa perencanaan strategis dan bisnis ini merupakan sesuatu yang rutin dilaksanakan. Namun ia menambahkan, bahwa khusus untuk renstra tahun 2011, dihadirkan fasilitator dari Pusat Koperasi Kredit Khatulistiwa Pontianak yakni Drs Munaldus MA.Hasil dari perencanaan strategis ini adalah adanya roadmap (peta jalan) bagi pengembangan CU Pancur Solidaritas selama lima tahun ke depan.

“Dalam acara ini, didalami masalah-masalah organisasi, strategi pengembagan lembaga dan staf, serta nilai dan budaya kerja lembaga,” tegas Redemptus Musa Narang. Menurutnya, hasil perencanaan strategis dan bisnis ini akan disahkan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada bulan Februari mendatang.Ketua CU PS ini juga mengedepankan, bahwa renstra dilaksanakan untuk memaksimalkan pelayanan dan pengembangan anggota CU ini. “Kita berharap, dengan adanya peta jalan ini, maka pengembangan bagi kemajuan anggota akan semakin terarah,” lanjut Musa Narang. Ia meyakini, keberadaan CU PS akan semakin diterima oleh masyarakat.Dalam kegiatan rencana strategis dan perencanaan bisnis ini, didalami dan didiskusikan masalah pengembangan kelembagaan, faktor peningkatan kinerja, serta formulasi dan strategi pengembangan. Arah yang ingin dicapai, adalah CU Pancur Solidaritas memiliki sistem dan keberadaan CU yang berkelanjutan.

Sebagai bentuk perbaikan organisasi, maka dilakukan pembaharuan terhadap visi dan misi CU Pancur Solidaritas. Juga dirumuskan nilai-nilai inti dari CU Pancur Solidaritas Ketapang, yang disingkat Pro Societas. Yakni professional, speed (cepat dan trampil), optimism (selalu optimis), commitment (memiliki komitmen yang tinggi kepada lembaga dan anggota), integrity (memiliki integritas), endurance (memiliki daya tahan dalam perjuangan), teamwork (membangun kerjasama tim), awareness (kesadaran diri), serta sacrifice (atau semangat berkorban).CU Pancur Solidaritas merupakan salah satu koperasi kredit yang berkembang pesat di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara. Saat ini, jumlah anggota CU Pancur Solidaritas, yang adalah koperasi kredit berprestasi di Kalimantan Barat pada 2008, mencapai lebih dari 9000 orang dengan asset mencapai Rp 72 milyard.

Perlu Strategi untuk Tanggulangi Kemiskinan

KETAPANG—Pemerintah daerah mesti mempunyai strategi menanggulangi kemiskinan. Hendra SP, Koordinator PNPM Mandiri Perkotaan, mengatakan hal ini mengingat masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Ketapang. “Hal ini perlu ditindak lanjuti dan diperlukan kebijakan yang kongkrit untuk mengatasi persoalan kemiskinan ini,” kata Hendra SP.Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan percepatan penanggulangan kemiskinan, ia menilai maka pemerintah daerah mulai saat ini harus memikirkan langkah-langkah strategis dalam upaya untuk proses percepatan penanggulangan kemiskinan tersebut. Selain itu juga Peraturan Presiden tersebut mengamanatkan agar di setiap pemerintah daerah untuk melakukan revitalisasi terhadap Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 sehingga Tim koordinasi akan ini dapat menyusun langkah-langkah strategi penanggulangan kemiskinan.

Demikian juga melakukan koordinasi terhadap program-program penanggulangan kemiskinan yang ada di setiap SKPD, sehingga semua program kemiskinan dapat terintregasi dengan baik dan tidak bersifat parsial.”Dengan demikian target-target penyelesaian persoalan kemiskinan di Kabupaten Ketapang dapat terukur dengan baik,” ungkap Hendra.Menyikapi adanya Oknum Fasilitator Teknik PNPM Mandiri Pedesaan (PNPM MP) yang menggelapkan dana masyarakat, Hendra, SP mengatakan bahwa hal ini telah mencoreng nama baik dari program PNPM dan harus ditindak tegas sesuai dengan hukum berlaku. Kejadian itu juga menjadi bahan pelajaran bagi seorang fasilitator di program apa pun didalam menjunjung kode etik sebagai seorang pendamping masyarakat. Ia mengingatkan perlu di pahami bersama bahwa di Kabupaten Ketapang ada kurang lebih lima Program PNPM, yaitu PNPM Mandiri Perdesaan dibawah Departemen Dalam Negeri, PNPM Mandiri Perkotaan dibawah Departemen PU, PNPM Kelautan dan PNPM Pertanian serta PNPM PPIP.

Sedangkan PNPM itu sendiri adalah merupakan payung program di bawah Kemenkokesra. Dengan begitu banyaknya program penanggulangan kemiskinan yang melakukan intervensi tersebut Hendra, SP mengharapkan pemerintah daerah melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan ini dapat mengkoordinir semua program-program penanggulangan kemiskinan yang ada . “Dengan dapat terkoordinir dengan baik dan melakukan monitoring dan evaluasi secara kontinyu sehingga tidak ada lagi kejadian-kejadian yang tidak diharapkan yang tentunya sangat merugikan masyarakat secara umum,” tuntas Ketua LPK2M ini.

Peduli Sosial dan Lingkungan

KETAPANG—Pada Perayaan Idul Adha 1431 H/2010, Pramuka Peduli Ketapang menyerahkan bantuan kepada salah fakir miskin di Desa Sungai Pelang, Kecamatan Matan Hilir Selatan. Sumbangan dari Pramuka Peduli Ketapang yang berada di naungan Kwartir Cabang Pramuka Ketapang ini diantaranya makanan dan uang, dengan total sekitar Rp 500 ribu.

“Ini hanya sebagai bentuk kepedulian kita agar makna Hari besar kurban ini, orang yang benar-benar miskin juga bisa merasakan kebahagiaan,” kata Fehri S.Pd, Wakil Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Ketapang. Sumbangan dari Pramuka peduli berasal dari swadaya. Orang yang dibantu memang sudah berusia lanjut. Tinggal seorang diri di rumah yang reot.

Dalam membantu masyarakat miskin ini, mereka mengakui pada perayaan Idul Adha hanya dilakukan pada salah satu warga di Desa Sungai Pelang. terbatasnya waktu dan dana, selama ini juga Pramuka Peduli Ketapang belum mendapat surat keputusan (SK) kepengurusannya dari Kwarcab Gerakan Pramuka Ketapang. Ini semata-mata hanya sebagai bentuk kepedulian generasi muda.

Karena itu juga selama ini mereka mengumpulkan dana untuk membantu korban banjir di pelang, korban musibah Tsunami Mentawai dan Letusan Gunung Merapi. Pramuka peduli juga melakukan penanaman pinang di Kecamatan Sungai Melayu Rayak, serta melakukan pembersihan kuburan dan lain-lain. Karena belum di-SK-kan dan belum dilantik seperti Pramuka Peduli Kabupaten-Kabupaten lainnya di Indonesia, maka gerakan mereka masih terbatas. “Kalau sudah di-SK-Kan, maka akan mempermudah kita bergerak untuk kepedulian kepada sesama masyarakat dan lingkungan,” ujar penggagas Pramuka Peduli.

Pramuka Peduli Ketapang yang diketuai Pedi Hartono S.Pd itu, sesuai dengan Peraturan Pemerintah dan tetap berada di bawah naungan Kwarcab Gerakan Pramuka Ketapang.

Tujuannya tetap mendidik dan membina kaum muda Indonesia guna mengembangkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga menjadi Manusia berwatak, kepribadian, dan berbudi pekerti luhur yang Tinggi moral, spiritual, kuat mental, sosial, intelektual, emosional dan fisiknya. Tinggi kecerdasan dan mutu keterampilannya, dan Kuat dan sehat jasmaninya.

Kurban di Kendawangan

Takbir, Tahlil dan tahmid menggema di Tanah Kayong, Selasa (16/11) malam. Takbir pada malam itu menandakan perayaan Idul Adha dilakukan. Usai Solat isya, selain takbir dan tahmid menggema di surau dan masjid se-Ketapang, sejumlah anak-anak juga melakukan takbir keliling.

Mereka mengumpulkan sumbangan sukarela di lingkungan masing-masing-masing, sambil mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid. Selain itu, takbir keliling di Pemuda dan remaja Masjid Agung Al-Ikhlas juga melakukan festival beduk serta takbir pada tanggal 16 Nopember 2010. Dari malam sampai pagi, takbir, tahmid dan tahlil berkumandang di masjid-masjid Tanah Kayong

Pada paginya ditandai dengan sholat berjemaah di masjid (Sehari sebelumnya (16/11), solat Idul Adha juga dilakukan di Masjid Imam Bonjol Jalan DI Panjaitan). dan dilanjutkan pemotongan hewan qur’ban yang dibagikan kepada kalangan yang berhak menerimanya. Dalam khotbah Idul Adha, selain mengubah makna haji, dan qurban sebagaimana sejarah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Maka, kondisi terakhir umat, serta musibah yang terjadi dimana juga dikupas.

“Musibah yang terjadi di Tanah air menjadi bahan kita untuk melakukan instropeksi diri,” kata Drs Satuki Huddin M.Si, sekretaris Umum MUI Ketapang yang memberikan khutbah di Kelurahan Banjar. Tak hanya di Kota Ketapang, makna Idul Adha juga terasa di desa-desa. Salah satunya di Kecamatan Kendawangan. Setelah melaksanakan Sholat Idul Adha dilanjutkan pemotongan hewan Qurban.

Pada pemotongan hewan kurban di Masjid Nurul Iman Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan dilakukan sebanyak 12 ekor hewan kurban. Hewan kurban tersebut terdiri dari 5 ekor sapi, dan 7 ekor kambing. Menurut Dewa Ruci, panitia Qurban Mesjid Nurul Iman bahwa penerimaan hewan qurban pada tahun ini meningkat dari tahun sebelulumnya. Hal ini menunjukkan kesadaran umat akan berqurban semakin tinggi dari tahun sebelumnya.

“Tahun sebelumnya, kami panitia membagikan daging qurban tiap mustahiq 1 kg daging ditambah tulang untuk 200 mustahiq saja, tapi kali ini sebanyak 350 mustahiq menerima daging kurban ditambah tulang sebeberat 1,5 kg taip-tiap mustahiq,” kata Dewa Ruci.

Daging kurban tersebut langsung dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Pemotongan hewan qurban dilakukan setelah solat Ied. Sedangkan di Masjid A-Taqwa kendawangan, menerima hewan qurban dari masyarakat sebanyak 1 ekor sapid an 5 ekor kambing. Sedangkan Masjid Nurul Huda Dusun Tanjung, panitia menerima hewan qurban sebanyak 1 ekor sapid an tiga ekor kambing.

Nizarwan Achmad : Bolos Bisa Dipecat

BAGI PNS dilingkup Dinas Pendidikan yang sering bolos, sebaiknya hentikan kebiasaan buruk itu kalau tidak mau dipecat secara tidak hormat, sebagaimana diatur PP nomor 53 tahun 2010 tentang displin pegawai negeri sipil (PNS).

“Bagi guru, Kepsek atau PNS di Diknas bolos kerja selama 46 hari selama setahun, bisa dipecat tidak hormat sebagai PNS,” ungkap Seketaris Diknas Kabupaten Ketapang H Nizarwan Achmad, Kamis (18/11) kemarin di ruang kerjanya. Nizarwan juga menambahkan aturan baru ini memang berbeda dengan aturan sebelumnya Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

PP 53 tahun 2010 ini, kata dia, lebih tegas, detail dan dirasa sangat kejam. Aturan baru ini dibuat pemerintah sebagai upaya meningkatkan kinerja dan citra PNS. Karena pemerintah tidak ingin PNS kesannya ogah-ogahan dalam bekerja. Tak heran dinas Dinas Pendidikan Ketapang kini gencar mensosialisasikan peraturan PP 53 tahun 2010 ini keseluruh unit kerja yang ada, baik ke sekolah maupun UPPK dinas pendidikan di setiap kecamatan.

Terutama guru, lanjut Nizarwan, harus memperhatikan aturan ini dengan seksama. Karena di dinas pendidikan guru merupakan ujung tombak peningkatan kualitas belajar siswa. Apalagi saat ini pemerintah begitu memperhatikan soal perbaikan kesejahteraan guru dengan berbagai tunjangan. “Jadi jangan ada lagi murid menunggu guru, yang seharusnya guru menunggu murid disebabkan kegiatan guru yang mengabaikan jam kerja dinasnya,” tegas Nizarwan.

Pihaknya kini telah mensosialisasikan PP baru ini kesejumlah sekolah dan PPK, seperti guru se-Delta Pawan, kepala sekolah SD-SMP-SMA di Kecamatan Sandai, hingga ke pada para guru se-Kabupaten Ketapang. Dinas akan terus melakukan sosialisasi ke setiap sekolah dan UPP dibawah dinas pendidikan Ketapang, sehingga pemahaman dan implementasi PP 53 tahun 2010 maksimal.

Hal lain dianggap penting, lanjut Nizarwan, keterlibatan PNS dalam politik praktis. Dalam PP ini juga diatur secara detail keterlibatan PNS dalam politik. PP ini menegaskan apabila secara sah terbukti terlibat politik praktis mulai Pilres hingga pilkada maka akan dikenakan sanksi cukup berat. “Terlibat dalam kegiataan kampanye adalah seperti PNS bertindak sebagai pelaksana kampanye, petugas kampanye/tim sukses, tenaga ahli, penyandang dana, pencari dana, dan lain-lain,” jelas Nizarwan sebagaimana diatur dalam PP tersebut.

Target 18 Ribu Sambungan PDAM Gandeng Perpamsi

KETAPANG—PDAM Ketapang mengundang tim pusat untuk memuluskan langkah PDAM kabupaten Ketapang yang menargetkan jumlah sambungan rumah (SR) baru hingga 18 ribu pelanggan di tahun 2015. Sehingga cakupan pelanggan PDAM di wilayah kota mencapai 40 persen dan 60 persen di Kecamatan.

“Makanya disusun dulu corporate plan PDAM arah lima tahun ke depan dengan menggandeng konsultan dari pusat yakni Perpamsi. Untuk mewujudkan target yang kita inginkan,” ungkap Direktur PDAM Ketapang, M Taufik, kepada wartawan baru-baru ini Bahkan, lanjut Taufik, konsultan Perpamsi pusat ini sudah datang ke Ketapang, dan bersilaturahmi dengan pihak Bapedda dengan komisi III,IV DPRD Ketapang.

PDAM Ketapang dan Perpamsi akan menyusun sebuah corporate plan. Ia menjelaskan corporate plan ini dibuat agar kebijakan PDAM kedepannya lebih terarah. Corporate plan inilah, kata dia, akan menentukan bagaimana kebijakan PDAM untuk lima tahun kedepan. “Intinya kita ingin bekerja memperbaiki pelayanan air bersih kepada masyarakat. Dengan alokasi dana yang seefektif dan seefisien mungkin,” jelasnya.

Dengan kerjasama ini, lanjut Taufik, bagaimana PDAM menjadi BUMD yang sehat. Dan PDAM bekerja maksimal tanpa terus membebani dana APBD daerah kabupaten. Termasuklah upaya PDAM dalam merangkul sharing alokasi dana dengan propinsi dan pusat. Sehingga terbangun sinergisitas agar perkembangan PDAM Ketapang lebih mapan.

Terkait cakupan pelayanan PDAM kepada pelanggan 40 persen di kota dan 60 persen di Kecamatan. Ia mengatakan untuk mewujudkan target tersebut dibutuhkan kerjasama semua pihak dan stakeholder yang ada. “Seluruh pihak terkait harus duduk bersama membahas ini, diharapkan dengan corporate plan ini. Nantinya permasalahan yang dihadapi dicari solusi dan dikemas secara baik,” katanya.

Saat ini tim tersebut baru melakukan pengumpulan data. Ia juga mengatakan PDAM Ketapang merangkul Perpamsi ini dikarenakan tim Perpamsi pusat itu sudah sukses “menyehatkan” sejumlah PDAM di luar Kalbar, seperti Banjarmasin dan Jawa. “Kita berharap kedepannya tim ini dapat menyehatkan PDAM Ketapang. Mudah-mudahan juga ada solusi,” harapnya.

Gairahkan Pariwisata

PEMILIHAN ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) periode 2010-2014 sempat tertunda belum lama ini. Namun, belum lama ini akhirnya secara aklamasi memilih Khairul Saleh sebagai ketua periode 2010-2014.

Rencananya pelantikan akan dilakukan di Aula Disbudparpora Ketapang pada 9 Nopember 2010. “Pelantikan akan dilakukan PHRI Propinsi Kalbar, sekaligus sosialisasi UU Pariwisata tahun 2009 oleh Dinas Budparpora Propinsi Kalbar,” kata Khairul kepada Pontianak Post. Sebagai pengurus PHRI Ketapang, pihaknya mengaku siap untuk dilantik. Setelah dilantik akan semaksimal mungkin melaksanakan program kerja periode 2010-2014.

Secara terpisah, Kepala Dinas Budparpora Kabupaten Ketapang, Yudo Sudarto SP, M.Si membenarkan akan dilakukan pengurus cabang PHRI sekaligus sosialisasi UU pariwisata tahun 2009. Ia menilai dengan dibentuknya pengurus PHRI akan mempermudah koordinasi berbagai hal berkaitan dengan pariwisata. Disbudparpora Ketapang menyambut baik dibentuknya PHRI Ketapang.

Dengan dibentuknya PHRI diharapkan sector usaha ini akan berkembang dalam membangun Ketapang. Antara hotel dan restoran dinilainya saling sinergis, sebab, dengan adanya tingkat hunian hotel berarti ada orang datang ke Ketapang. Dimana, dengan datang ke Ketapang berarti menggerakkan ekonomi dibidang restoran, rumah makan dan lain-lain.

Masyarakat Pulau Cempedak Harapkan Bibit Kayu

KENDAWANGAN – Masyarakat Dusun Pulau Cempedak yang umumnya nelayan kecil menharapkan Pemda melalui Dinas Kehutanan dapat juga membantu bibit-bibit kayu. Seperti sengon, gaharu, dan karet.

Beberapa warga telah memulai menanam sengon. Dalam 5 tahun pertumbuhannya cukup baik. Begitu juga dengan karet tumbuh dengan subur. “Kendalanya masyarakat tidak bibit tanaman tersebut, itu hasil kami dialog dengan masyarakat Pulau Cempedak, Desa Kendawangan Kiri.” Ata PitriyadiS.Hut, M.Si, Penyuluh Kehutanan Dishut Ketapang.

Dalam dialog itu juga terungkap selama ini masyarakat nelayanan hanya didbantu oleh Dinas Kelautan dan perikanan Kabupaten Ketapang melalui PNPM Departemen Kelautan dan Perikanan, berupa alat tangkap dan bantuan langsung masyarakat. Demikian juga mereka juga sudah dilatih konsultan CV.K3 tentang Budi daya rumput laut dan pengolahan ikan renyok. Namun kendala utamanya pemasaran.

Sebagai gambaran, jumlah kepala keluarga di Pulau cempedak sekarang 120 KK. Di Pulau ini ada SDN 14 dengan 4 guru. Sekolah ini hanya terdapat dua local, kelas 1, 2 dan 5 pada satu local. Dan kelas 3 dan 4 satu local. Sedangkan untuk kelas enam tidak ada. Jarak pulau cempedak dari Kecamatan kendawangan dapat ditempuh menggunakan kapal motor selama 1,5 jam pada keadaan laut tenang. Jika pada saat angina kurang bersahabat kapal motor menempuhnya sekitar 2,5 jam.

Gaji PNS Berbasis ATM Bank Kalbar Sudah Dapat Jaminan LPS

KETAPANG— Malam keakraban dan temu mitra Bank Kalbar Cabang Ketapang, Sabtu (30/10) malam, di Aston City Hotel, berlangsung akrab. Malam keakraban itu mempererat hubungan kerjasama antara pihak perbankan dengan nasabah dan calon nasabah Bank Kalbar Cabang Ketapang.

Apalagi pada malam itu ada acara seni budaya dan hiburan. Malam keakraban itu juga dihadiri direktur PT Bank Kalbar, Drs. Samsir Ismail, MM. Pengarahan panjang lebar terkait manajemen dan produk Perbankan milik pemerintah daerah dipaparkan oleh direktur PT Bank Kalbar, Drs. Samsir Ismail, MM. Sementara itu, Taufiqulrrachman, pimpinan Bank Kalbar Cabang Ketapang menuturkan mereka terus berupaya untuk melakukan yang terbaik.

Malam kearaban dan temu mitra kerja itu dilakukan diharapkan dapat lebih mempererat hubungan kerjasama antara pihak perbankan dengan nasabah dan calon nasabah bank Kalbar Cabang Ketapang. Taufiqulrrachman, berharap hubungan yang baik itu terus terbina, dan tak lupa ia mengucapkan kerjasama dan kepercayaan nasabah selama ini.

Sementara itu, Bupati Ketapang yang diwaliki Plt Sekda Ketapang, Drs F.Sungkalang menuturkan Bank Kalbar merupakan salah satu perusahaan perbankan yang ada di Kalimantan Barat yang mempunyai cabang di tiap-tiap Kabupaten di Kalimantan Barat. Khusus di Kabupaten Ketapang Bank Kalbar menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Ketapang yang berupa penyertaan modal pemerintah daerah.

Ia menuturkan Menatap kedepan, Bank Kalbar akan lebih berkembang dan maju. Apalagi dengan adanya kebijakan dari pemerintah propinsi yang akan menerapkan system penggajihan pegawai negeri sipil (PNS) berbasis anjungan tunai mandiri (ATM).”Hal ini akan lebih meningkatkan rasio tabungan PNS di Bank Kalbar sehingga berdampak meningkatnya ketersediaan uang di bank Kalbar dan bisa disalurkan bagi nasabah yang memerlukan uang cash untuk berbagai kegiatan,” kata Drs F.Sungkalang.

Plt Sekda Ketapang menyebutkan Bank Kalbar merupakan salah satu Bank di tanah air yang bisa bertahan dari terpaan badai krisis keuangan global. Hal ini dikarenakan Bank Kalbar belum menjadi bank devisa. Karena asset masih berupa rupiah sehingga sehingga lebih aman, selain itu Bank Kalbar sudah mendapat jaminan dari lembaga penjamin simpanan (LPS).”Keberhasilan Bank Kalbar adalah keberhasilan kita semua, berkat kerja keras dan upaya semua pihak, baik pemegang saham, pengurus bank, nasabah maupun jajaran PT.Bank Kalbar,” kata F.Sungkalang.

Ia mengharapkan jajaran Bank Kalbar Cabang Ketapang agar lebih meningkatkan pelayanan kepada para nasabah, serta menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat sebagai nasabah, sehingga dengan kepercayaan dan kecepatan meayani nasabah akan menjadi daya tarik tersendiri bagi bank Kalbar Cabang Ketapang di tengah persaingan perbankan yang cukup ketat di tanah air. Sungkalang mengimbau calon nasabah agar cepat menjadi nasabah. Kepada nasabah agar lebih meningkatkan jumlah tabungan dan memanfaatkan fasilitas kredit yang disediakan oleh Bank Kalbar Cabang Ketapang.

Gubernur Teken SK PAW Boyman

KETAPANG—Surat Keputusan mengenai pergantian antar waktu Boyman Harun yang kini menjabat Wakil Bupati Ketapang kepada Dedi Permadi sudah ditanda tangani gubernur Kalbar. Sehingga badan musyawarah (Banmus) DPRD Ketapang sudah bisa menjadwalkan paripurna PAW tersebut.

“Saat ini SK pergantian Pak Boyman ke Dedi Permadi sudah ditangan Bagian pemerintahan Setda Ketapang dan sudah ditandatangi Gubernur,” ungkap Kasubag Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Setda Ketapang, Alexander W kepada Pontianak Post, kemarin. Ia juga ingin meluruskan pemberitaan yang lalu mengenai proses pergantian antar waktu Boyman Harun kepada Dedi Permadi.

Dimana penjadwalan oleh Banmus menunggu SK yang ditanda tangani Gubernur turun alias sampai ke tangan Banmus. “Kalau untuk penjadwalan parpurna saya rasa tak masalah untuk PAW, pasalnya seperti kasus pelantikan bupati dan wakil bupati, penjadwalannya kan ditentukan banmus sementara SK dari Mendagri masih dalam proses, tapi akhirnya bisa berjalan seiringan,” katanya.

Ia menegaskan dalam waktu dekat penjadwalan PAW Boyman Harun sudah bisa ditetapkan Banmus. Dengan demikian tidak ada permasalahan apakah dijadwalkan atau tidak. “Silakan dijadwalkan paripurnanya, tak perlu menunggu SK tersebut sampai ke tangan Banmus,” bebernya. Bahkan rencannya pihak Pemerintahan akan menyerahkan surat resmi terkait SK gubernur mengenai prgantian Boyman Harun tersebut.

“Besok (hari ini,red) kita rencananya akan menyerahkan SK Gubernur tersebut ke DPRD Ketapang dan pihak-pihak terkait,” tandasnya. Sebelumnya, tidak direalisasikannya Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Ketapang dari Partai Amanat Nasional Kabupaten Ketapang, diakui oleh H.Husni BA, Ketua DPD PAN Ketapang. Seluruh administrasi ditingkat partai sudah tak ada masalah lagi.

Demikian juga surat dari Bupati ke Gubernur menindaklanjuti PAW anggota DPRD Juga sudah disampaikan. “Mungkin, karena padatnya kegiatan Gubernur sehingga surat keputusan tersebut belum keluar, kita bisa memaklumi padatnya kegiatan Gubernur, tapi mungkin dalam waktu dekat SK tersebut akan segera keluar,” kata H.Husni BA, ketua DPD PAN Ketapang.

Karena itu juga rencana sidang paripurna istimewa yang disusun Banmus DPRD Ketapang tanggal 27 Oktober 2010 belum dapat direalisasikan. Jika SK PAW dari Gubernur Kalbar sudah turun, maka sidang paripurna tersebut akan segera diagendakan kembali oleh Banmus DPRD Ketapang.

“Kita berpikir positip sajalah, SK belum turun, mungkin dalam waktu dekat mudah-mudahan dapat direalisasikan,” ujarnya. Adanya PAW DPRD Ketapang PAN tersebut karena Boyman Harun SH menjadi wakil Bupati Ketapang maka posisinya digantikan oleh calon DPRD dari PAN di dapil nomor urut dua perolehan suara terbanyak yakni Dedi Permadi.

Tinggal Diagendakan Banmus

TERPILIHNYA Boyman Harun SH menjadi wakil Bupati Ketapang mendampingi Drs Henrikus MSi, maka kursi DPRD dari PAN mengalami kekosongan. Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD untuk dapil enam (Kecamatan Kendawangan, Matan Hilir Selatan, dan Benua Kayong) tersebut, jatuh pada Dedi Permadi, caleg PAN yang memperoleh suara terbanyak kedua setelah Boyman Harun SH.

Verifikasi PAW permintaan DPRD kepada KPUD sudah terlaksana, dan berkas-berkasnya pun sudah dikirim Pemkab Ketapang melalui bagian Tapem ke Gubernur Kalbar. Dari rangkaian kegiatan itu, Banmus DPRD pun mengagendakan paripurna istimewa peresmian pemberhentian dan pengangkatan pengganti antar waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Ketapang dari Partai Amanat Nasional Kabupaten Ketapang pada tanggal 27 Oktober 2010.

Namun SK Gubernur Kalbar ketika itu belum turun, maka paripurna pada hari itu belum dapat dilaksanakan. “Informasinya SK PAW dari Gubernur sudah turun, tinggal Banmus kembali menyusun agenda untuk dilakukan paripurna istimewa pergantian anggota,” kata H.Husni BA, ketua DPD PAN Ketapang. Sosok yang juga anggota Panitia Anggaran DPRD Ketapang ini menyebutkan belum dilantiknya satu anggota DPRD dari PAN, sebenarnya parpol juga di rugikan.

Demikian juga dengan masyarakat, karena keterwakilan partai membawakan aspirasi masyarakat untuk kurang terwakili. Dengan turunnya SK Gubernur untuk pelantikan Dedi Permadi sebagai anggota DPRD, maka H Husni BA menyambut baik baik.

Bakar Rumah Alihkan Perhatian Modus Baru Maling di Ketapang

KETAPANG--Aksi tamu tak diundang di kawasan Kalinilam Kecamatan Delta Pawan membuat masyarakat khawatir. Betapa tidak, belakangan aksinya semakin nekat. Jika biasanya melakukan aksi dengan mencongkel rumah atau memilih rumah kosong, belakangan kekerasan kerap mewarnai operasi mereka, termasuk menghabisi korbannya.

Masyarakat Kalinilam resah, karena modus maling kini disertai dengan pembakaran rumah. Pembakaran yang dimaksudkan sebagai pengalihan perhatian. Hal ini diungkapkan oleh Rahman Ketua RT 04 RW 02 Kalinilam. “Warga kali Nilam terutama di Gang Hikmah dibuat kalang kabut. Hampir satu minggu warga diteror maling yang berusaha membobol rumah dengan cara membakar rumah,” ungkapnya Rahman

Pembakaran yang dilakukan lanjut Rahman bertujuan untuk mengacaukan suasana atau mengalihkan perhatian. Salah satu korban pembakaran rumah yang diakukan oleh maling ini adalah rumah Amat yang dibakar malam Jumat lalu sekitar pukul 21.30 WIB. “Pembakaran ini merupakan yang ketiga kalinya, sebelumnya beberapa korban yang mengalami, yaitu Aji, Martin, yang ke tiga rumah amat. Sudah satu minggu berlalu pelaku pencuraian belum dapat terungkap,” katanya.

Akibat aksi ini, kata Rahman, masyarakat mengintensifkan siskamling yang diback-up aparat kepolisian. “Bahkan beberapa waktu lalu warga dan masyarakat melakukan penyisiran di wilayah Kalinilam terutama tempat kejadian menemukan sepeda mini yang diduga milik maling tersebut,” tandasnya. Terpisah dihubungi Minggu (31/10), Kapolres Ketapang AKBP Badya Wijaya SH, mengatakan tindakan warga dinilai tepat dengan meningkatkan siskamling.

Hal tersebut merupakan upaya nyata antisipasi tindak kriminal. Bagaimanapun, kata Badya, setiap daerah memiliki potensi kejahatan. ”Kita meminta siskamling ditingkatkan untuk mengantisipasi kejahatan,” ajaknya. Siskamling ini merupakan salah satu cara efektif menjaga ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat.

Selain itu, kata dia, Polres Ketapang juga akan mengintensifkan dan meningkatkan patroli di wilayah terpencil.

“Saya sudah instuksikan ke anggota agar patroli ditingkatkan terutama di malam hari demi memantau situasi kamtibmas,” tegasnya. Kemudian ia juga meminta kerjasama masyarakat, apabila ada kejadian kejahatan harap segera lapor ke polisi baik pos polisi, polsek atau ke polres langsung. “Kalau ada laporan maka akan kita terjunkan anggota untuk melakukan tindakan di lapangan,” tandasnya.

Bangun Karakter yang Unggul

KETAPANG – Penyerahan tumpeng kepada anggota yang tertua dan termuda menjadi momentum peringatan hari Kesatuan Gerak Bhayangkari ke 58 di Mapolres Ketapang (25/10) pagi. Selain itu, para ibu Bhayangkari juga menari.Menurut Ny. Muji Badya Wijaya, Ketua Bhayangkari Ketapang, para ibu Bhayangkari tak hanya mendampingi suami bertugas. Tetapi juga aktif dalam berbagai kegiatan. Peringatan Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari dilakukan dengan sederhana, namun yang terpenting sejumlah kegiatan bermanfaat pada masyarakat banyak. Kegiatan yang dilakukan diantaranya memberikan bantuan kepada korban banjir di Pelang, pemberian bantuan pada istri pensiunan Polri yang sedang sakit, mengunjungi panti asuhan, kegiatan penghijauan, dan lain-lain hingga berupa syukuran yang digelar di Gedung Bhayangkara, Rabu (25/10).

Rangkaian kegiatan dilakukan ini sesuai Bhayangkari siap dukung Polri dalam rangka membangun karakter melalui kepemimpinan yang unggul, kemitraan, profesional dan etika prima. Karena itu para ibu Bhayangkari mendukung profesi suami mulai bangun tidur di pagi hari hingga akan tidur malam harinya.

Tumbuhkan Jiwa Sosial pada Generasi Muda

KETAPANG – Selain kemah bhakti Pramuka di Desa Pematang Gadung, Kecamatan Matan Hilir Selatan Pramuka Peduli Ketapang juga menyalurkan sumbangan buku untuk siswa SD. Selain itu mereka juga melakukan aksi sosial membersihkan dan mengecat kuburan di Desa Pematang Gadung. Kegiatan Pramuka Peduli Ketapang, sekaligus kemah bhakti dengan siswa SDN Pematang Gadung itu dilakukan pada Hari Sabtu dan Minggu (23-24 Oktober 2010) tersebut.“Pramuka Peduli Ketapang ini bukan organisasi tandingan Pramuka, Pramuka peduli ini tetap dibawah Kwartir Cabang Pramuka Kabupaten,” kata Fehri S.Pd, penggagas berdirinya Pramuka Peduli Ketapang.

Wakil Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Ketapang ini menegaskan Pramuka Peduli diarahkan untuk kegiatan sosial. Karena itulah, selama ini mereka juga mengumpulkan sumbangan untuk korban banjir di Ketapang dan Papua. Sumbangan dari masyarakat itu, kemudian mereka serahkan langsung ke korban banjir. Selama kegiatan di Desa Pematang Gadung, Pramuka Peduli juga menyampaikan sumbangan untuk masyarakat kurang mampu. Mereka membersihkan fasilitas umum dan lain-lain. “Kita berharap kegiatan Pramuka Peduli ini dilakukan setiap minggu, tujuan kita memang untuk menggagas kepedulian sosial dari Pramuka, karena itu jika ada bhakti sosial atau Jum’at bersih, kita sangat terbuka untuk diajak bersama-sama melakukan gotong royong,” ujar Fehri.

Paripurna PAW Belum Dilaksanakan

KETAPANG –Sesuai agenda yang disusun Banmus DPRD Ketapang, 27 Oktober diagendakan paripurna istimewa peresmian pemberhentian dan pengangkatan pengganti antar waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Ketapang dari Partai Amanat Nasional Kabupaten Ketapang. Namun karena SK dari Gubernur Kalbar belum diterima, maka paripurna istimewa masih ditunda.“Informasinya SK dari Gubernur untuk PAW belum turun, bahkan waktu kita tanya ke KPU pun mereka belum tahu dengan SK PAW,” kata Arfendi Djemali dari sekretariat DPRD Ketapang.

Khairul Saleh dari pengurus PAN menyebutkan memang benar semula ada agenda PAW terhadap anggota DPRD dari PAN. Dimana, Boyman Harun SH menjadi Wakil Bupati Ketapang maka posisinya digantikan oleh calon DPRD dari PAN di dapil nomor urut dua perolehan suara terbanyak. “Kalau tidak salah semua syaratnya sudah lengkap, tak tahulah mengapa sidang paripurna istimewa belum direalisasikan,” ujarnya.

Dari jadwal kegiatan DPRD Ketapang dari sekretariat DPRD yang disusun hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Ketapang, 14 Oktober 2010 diketahui pada Selasa (26/10) hanya diagendakan penyampaian pidato Bupati Ketapang atas nota keuangan dan Raperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Ketapang tahun anggaran 2011. Sedangkan pada 27 Oktober diagendakan paripurna istimewa, peresmian pemberhentian dan pengangkatan pengganti antar waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Ketapang dari Partai Amanat Nasional Kabupaten Ketapang.

Sedangkan 28 Oktober - 1 Nopember diagendakan kegiatan pendampingan komisi-komisi dengan lembaga/dinas terkait dan atau pendampingan dalam rangka konsultasi keluar daerah berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing komisi DPRD Kabupaten Ketapang.Terkait dengan paripurna usulan peresmian pemberhentian Ketua DPRD Kabupaten Ketapang batal pada Rabu (20/10) dan Jum’at (22/10). Maka dalam agenda hasil rapat Banmus DPRD Ketapang diagendakan paripurna dilakukan pada Rabu (20/10) lalu.

Kegiatan tersebut adalah usulan peresmian pemberhentian Ketua DPRD Kabupaten Ketapang sehubungan surat DPD Partai Golkar Kabupaten Ketapang nomor 62/Golkar-KTP/VII/2010 dan surat DPD Partai Golkar Kabupaten Ketapang nomor 75/Golkar-KTP/X/2010. Namun, pada paripurna hari Jum’at tanggal 22 Oktober 2010 yang dipimpin Jamhuri Amir SH ketika itu menutup sidang dan memutuskan akan dilakukan rapat konsultasi pimpinan DPRD. Dari informasi yang berkembang pada pukul 14.00 WIB pada hari Selasa (26/10) akan dilakukan rapat konsultasi pimpinan. Karena belum ada disebarkan undangan, rapat tersebut diinformasikan juga batal.

Bangun Karakter Yang Unggul Bhayangkari Dukung Profesi Suami

KETAPANG – Penyerahan tumpeng kepada anggota yang tertua dan termuda menjadi momentum peringatan hari Kesatuan Gerak Bhayangkari ke 58 di Mapolres Ketapang (25/10) pagi. Selain itu, para ibu bhayangkari juga menari.

Menurut Ny.Muji Badya Wijaya, Ketua Bhayangkri Ketapang, para ibu Bhayangkari tak hanya mendampingi suami bertigas. Tetapi juga aktif dalam berbagai kegiatan. Peringatan Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari dilakukan dengan sederhana, namun yang terpenting sejumlah kegiatan bermanfaat pada masyarakat banyak. Kegiatan yang dilakukan diantaranya memberikan bantuan kepada korban banjir di Pelang, pemberian bantuan pada istri pensiunan Polri yang sedang sakit, mengunjungi panti asuhan, kegiatan penghijauan, dan lain-lain hingga berupa syukuran yang digelar di Gedung Bhayangkara, Rabu (25/10).

Rangkaian kegiatan dilakukan ini sesuai Bhayangkari siap dukung Polri dalam rangka membangun karakter melalui kepemimpinan yang unggul, kemitraan, profesional dan etika prima. Karena itu para ibu Bhayangkari mendukung dukung profesi suami mulai bangun tidur di pagi hari hingga akan tidur malam harinya.

Selidiki Tewasnya Bocah 5 Tahun Tersangkanya Telah Diamankan

KETAPANG –Seorang bocah berusia lima tahun meninggal dunia di Matan Hilir Selatan. Saat ditemukan ada ditemukan luka di tubuhnya. Untuk mendeteksi luka tersebut, jenazah bocah tersebut dibawa ke RSUD Agoesdjam Ketapang. Polisi masih menyelidiki kasus tersebut.

Kapolres Ketapang AKBP Badya Wijaya melalui Kapolsek Matan Hilir Selatan, IPTU Chandra MR, menerangkan kepolisian mendapat laporan dari Kades Sungai Besar yang melaporkan kejadian anak kecil bernama Angga meninggal dunia ke Polsek Pesaguan. Dasar laporan tersebut, polisi langsung menuju TKP.

Ketika mencari keterangan di TKP polisi menemukan luka pada tubuh korban. Luka tersebut dianggap kurang wajar. Kapolres Ketapang melalui Kasat Reskrim Polres Ketapang AKP Aryo TW menjelaskan pihak kepolisian mencurigai korban sebelumnya ada perlakukan seksual menyimpang oleh tersangka yang berinisial DR.

Untuk membuktikan kecurigaan tersebut, polisi mengamankan tersangka untuk penyelidikan lebih lanjut. Sedangkan korban usai menjalani visum et repertum di RSUD Agoesdjam dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan.

PKK Ujung Tombak Wujudkan Kesejahteraan Masyarakat

KETAPANG – Rapat daerah PKK se-Kalbar dinilai efektif dan strategis memantapkan kinerja Tim Penggerak PKK secara professional. Penilaian itu disampaikan Ny.Riniwati Henrikus, ketua TP-PKK Kabupaten Ketapang yang menghadiri Rakerda VII PKK Kalimantan Barat, (26-29/10) di Hotel Mercure Pontianak.

Dalam Rakerda VII PKK Kalimantan Barat yang dibuka resmi oleh Ketua TP PKK Propinsi Kalbar, Ny Frederika Cornelis, SPd, diterangkan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan PKK kabupaten/kota se-Kalimantan Barat. Dimana dalam kegiatan itu menyamakan persepsi dengan dinas dan instansi terkait di berbagai tingkatan akan pentingnya gerakan PKK dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Melalui Rakerda PKK se-Kalbar itu, Ny.Riniwati menilai satu sisi positip adalah kompaknya dan akrab para ketua PKK Kalbar. Dengan kekompakan para ketua PKK se-Kalbar dan dukungan SKPD yang ada, maka program PKK dalam mensejahterakan masyarakat bisa diwujudkan.

Sebab, PKK merupakan ujung tombak pembangunan sampai ke desa-desa. Karena tujuan PKK dan SKPD juga mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka sudah selayaknya untuk saling sinergis.

”Apalagi, hasil dari Rakerda PKK tersebut untuk menyusun prioritas program kerja PKK lima tahun 2011 – 2015 yang didukung oleh dinas dan instansi,” kata Ny.Riniwati Henrikus, Ketua TP-PKK Ketapang.

Illegal Logging Masih Terjadi Keberadaan Polhut Dipertanyakan

KETAPANG--Guna menjamin keamanan dan kelestarian kawasan hutan secara berkelanjutan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kehutanan terus menggiatkan operasi illegal logging (IL). Karena kegiatan pembalakan kayu illegal ini, tidak saja merugikan negara dari sisi pendapatan pajak negara (PSDH DR) namun IL secara sistematis menyebabkan hutan gundul, lahan terbuka, kritis serta rawan kebakaran hutan dan banjir.

Namun sungguh disayangkan, kegiatan penanggulangan IL di Ketapang belum maksimal. Dinas Kehutanan melalui Polisi Kehutanan yang mereka miliki belum menunjukan aksi nyata di lapangan dalam meminimalisir kegiatan IL. Justru, penanganan IL lebih didominasi aparat dari Polres Ketapang. ”Seharusnya Dinas Kehutanan Ketapang lebih pro aktif dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan kegiatan IL.

Apalagi mereka punya juga Satuan Polisi Kehutanan. Namun hingga saat ini, kami belum melihat tindakan persuasif atau refresif Polhut kepada pelaku IL,” ujar Roni Saputra dari LSM Wana Lestari. Berdasarkan informasi yang didapat, ternyata Unit Satuan Polisi Kehutanan (Polhut) pada Dinas Kehutanan Ketapang tidak ada lagi. Sebagian besar anggota Polisi Kehutanan tersebut telah disebar ke kecamatan-kecamatan dan diperbantukan pada UPPRH (Unit pelaksana Pengamanan Rehabilitasi Hutan) Dinas Kehutanan Ketapang yang dibawahi Pejabat setingkat Esselon IV a.

Beberapa waktu lalu, Kepolisian RI beberapa kali mengadakan operasi Wana Laga I dan wana Laga II di Ketapang dan KKU. Namun dalam skala yang kecil secara sembunyi-sembunyi praktik IL masih terus berlangsung. Berdasarkan pengamatan dan evaluasi lapangan LSM Bina Masyarakat Mandiri Ketapang, saat ini, deforestasi atau penghancuran vegetasi hutan justru di legalkan. Kayu Belian (Eusideroxylon zwagery TET) terancam musnah di Ketapang dan Kalimantan Barat.

Hal ini disebabkan Gubernur Kalbar kala itu, Usman Djafar, mengeluarkan Peraturan Gubernur yang memberikan izin bagi kelompok masyarakat, koperasi dan perorangan untuk melaksanakan penebangan dan menjual kayu belian di wilayah Kalimantan Barat. Dalam kenyataannya, izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Belian tersebut bukan memanfaatkan kayu belian dengan diameter 60 cm ke atas, di bawah diameter 30 cm pun turut dibabat oleh penebang.

“Kami mendesak, Gubernur dan DPRD Kalbar dapat meninjau ulang atau mencabut Pergub Belian tersebut. Selain itu kami mendesak agar Bupati Ketapang melalui Kadis Kehutanan Ketapang tidak lagi mengeluarkan izin untuk pemanenan kayu belian. Karena itu jelas-jelas akan menghabiskan kayu asli Kalimantan Barat tersebut,” ujar Fery dari LSM BIMMA.