Jembatan Sabok Dua Jalur

TINJAU JEMBATAN: Bappenas, Dirjen Pembangunan Daerah, Bappeda Sambas dan konsultan meninjau langsung Jembatan Sabok. Rencananya jembatan ini akan dibangun tahun depan.

SAMBAS – Pembangunan jembatan Sabok, tinggal menunggu waktu. Dan titik terang sudah terlihat. Subdit Otonomi Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Dirjen Pembangunan Daerah, kemarin, melihat langsung kondisi jembatan kebanggaan masyarakat Sambas tersebut. “Kalau semuanya lancar pembangunannya dimulai 2011,” ungkap Kepala Bappeda Kabupaten Sambas, Hasanusi.Walau masih bisa berfungsi kondisi Jembatan Sabok memprihatinkan. Jembatan kayu ini hanya dapat dilintasi kendaraan roda dua, sedangkan roda empat tidak dapat lagi menggunakannya karena alasan keselamatan.Rencananya, Jembatan Sabok dibangun lebih besar dari dua jembatan batu, Kampung Dagang dan Kampung Jawa. Dengan panjang 120 meter dan lebar 11,20 meter. “Tapi bentuk kontruksinya sama dengan jembatan batu, sebagai ciri khas,” tutur Hasanusi.

Dengan lebar 11,20 meter jembatan ini dapat dilintasi dua kendaraan yang berlawanan arah sekaligus atau dua jalur. Desaignnya juga memfasilitasi pejalan kaki dan pengguna sepeda. “Lebar jembatan keseluruhan 11,20 meter, dengan rincian khusus kendaraan atau lebar bersih 7 meter. Ditambah overstake untuk pejalan kaki dan sepeda di kiri kanan jembatan masing-masing 2,10 meter,” paparnya.Dana pembangunan Jembatan Sabok berasal dari dua penganggaran, APBD dan APBD Kabupaten Sambas. Dana APBN sebesar Rp 28 miliar, sedangkan APBD belum dapat ditentukan karena proses perencanaan belum selesai. Dijelaskan Hasanusi, APBN hanya dialokasikan pada pembangunan fisik jembatan. Sedangkan APBD mengakomodir pembebasan lahan dan rumah penduduk yang terkena dampak pelebaran dan perpanjangan jembatan. “Untuk itu berapa jumlah yang harus digunakan dari APBD belum dapat ditentukan. Karena pembebasan lahan dan rumah warga memerlukan penilaian dari konsultan,” ucapnya.

Selain pembebasan lahan dan rumah, dana APBD juga digunakan untuk jaringan listrik serta PDAM. Hasanusi berharap, pengajuan dana APBN tidak mengalami kendala dan segera disetujui. “Semoga saja disetujui dan kita cepat membangunnya,” katanya berharap.

Maknai Kurban dengan Merefleksi Pengorbanan Nabi Ibrahim

SAMBAS – Iduladha yang sering disebut hari raya kurban mempunyai makna besar bagi sejarah umat muslim. Sekretaris ICMI Korda Sambas Misni Safari, kemarin, mengatakan pringatan hari raya ini tak bisa dilepaskan dari peristiwa bersejarah ribuan tahun silam ketika Nabi Ibrahim as dengan penuh ketaqwaan memenuhi perintah Allah menyembelih anaknya nabi Ismail as. “Atas kekuasaan Allah, secara tiba-tiba yang justru disembelih Nabi Ibrahim as berganti menjadi seekor domba. Peristiwa itulah kemudian menjadi simbol bagi umat Islam sebagai wujud ketaqwaan seorang manusia mentaati perintah Allah SWT,” katanya.Ia menjelasakan kata kurban dalam bahasa arab berarti mendekatkan diri. Dalam fiqh Islam dikenal dengan istilah udh-hiyah, sebagian ulama mengistilahkannya an-nahr sebagaimana yang dimaksud dalam QS Al-Kautsar (108): 2 berbunyi, “Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.”

“Ketaqwaan Nabi Ibrahim kepada Allah diwujudkan dengan sikap dan pengorbanan secara totalitas, menyerahkan sepenuhnya kepada sang khaliq dari apa yang ia percaya sebagai sebuah keyakinan. Sikap Nabi Ibrahim ini dalam berkurban ini hendaknya menjadi momen bagi umat Islam merefleksikan diri dalam kehidupan sekarang,” ungkap Misni.Menurutnya, pengorbanan umat Islam terlihat nyata seperti di Palestina, Kashmir, Thailand Selatan, dan Philipina Selatan dengan sikap dan keyakinan mereka terhadap Islam harus mengalami berbagai penyiksaan dan penindasan oleh penguasa. Umat Islam di Palestina menjadi gambaran betapa pengorbanan yang dipikul sangat berat.

“Umat Islam Palestina tidak ada kata menyerah. Mereka terus berjuang membela martabat dan kehormatan bangsa dan agamanya,” katanya.Kondisi sama, sebut pengurus LPDI Sambas ini, sejarah perjuangan bangsa para pahlawan mengorbankan jiwa raga, harta benda untuk kemerdekaan. Jenderal Sudirman harus keluar masuk hutan memimpin tentara Indonesia berjuang melawan Belanda. “Sikap para tokoh bangsa yang dipenjara, dibuang, dan disiksa adalah sebagai wujud dari keyakinan mereka akan kebenaran. Ribuan nyawa yang mati adalah pengorbanan mereka terhadap negeri ini,” ungkap Misni.Ia mengharapkan konteks keseharian, pengorbanan juga bisa dilihat dari pengorbanan seorang pemimpin yang berusaha mensejahterakan rakyatnya. Selain itu, jelas dia, pengorbanan seorang istri terhadap suami dan anak-anaknya, serta sebaliknya anak terhadap kedua orang tuanya.

“Pengorbanan bisa berdimensi luas. Pengorbanan sebagai sebuah konsekuensi logis dari keyakinan yang diperjuangan demi sebuah kebenaran. Hendaknya egoisme personal atau sektoral dihilangkan bila kita berkaca kembali pada makna kurban,” katanya.

Seleksi Panwas Pemilukada Sambas

SAMBAS – Enam calon Panitia Pengawas (panwas) Pemilukada Kabupaten Sambas menjalani fit and propertes, selama dua hari di Pontianak 27 – 28 November. Mereka menjalani tes yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pusat. “Hari ini mulai tesnya di Pontianak. Sebelumnya kita juga telah mendapat radiogram dari Bawaslu,” tutur Ketua KPU Sambas, Suaib, kemarin.Dari enam calon Panwas Pemilukada Sambas tersebut, akan dijaring tiga orang. Merekalah yang akan dilantik oleh Bawaslu. Selain Sambas, Bawaslu juga menjaring Panwas Pemilukada Kabupaten Landak. Selama dua hari mereka menjalani serangkaian tes di Hotel Orchardz.

Suaib menambahkan, KPU Sambas tidak memiliki wewenang dalam hal ini. Semuanya ditentukan dan diselenggarakan oleh Bawaslu. Sebelumnya, enam calin Panwas Pemilukada Sambas tersebut mendaftar langsung kepada Bawaslu melalui surat elektronik. ‘Tidak ada mekanismenya di KPU, pendaftarannya langsung ke Bawaslu. Kita tahunya setelah diinformasikan Bawaslu,” ucapnya.Dari enam peserta seleksi Panwaslu tersebut, terdapat nama lama. Yakni, Mahrus, Suhardi dan Bujang Sulaim, ketiganya merupakan anggota Panwaslu Sambas Pemilukada sebelumnya. “Kita mendapat informasinya demikian, ketiganya ikut lagi dalam seleksi ini,” jelas Suaib.

Pembentukan Panwaslu Pemilukada ini merupakan tindaklanjut putusan Mahkamah Konstitusi nomor Putusan 11/PUU-VIII/2010, yang mengabulkan sebagian uji materi Undang-undang 22 Tahun 2007, tentang Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh Bawaslu.Dalam Pemilukada nanti, kata Suaib, KPU dan Panwaslu akan berkoordinasi. Panwaslu dapat menindaklanjuti pelanggaran pemilukada yang termasuk pidana, sedangkan KPU khusus pelanggaran administrasi. “Ada bagiannya masing-masing,” ujarnya.

155 Peserta Latsitarda Tiba di Sambas

SAMBAS - Sebanyak 155 taruna Akademi Militer peserta Latihan Integrasi Taruna Wreda Nusantara ke XXXI tahun 2010 telah tiba di Sambas, kemarin (27/10) siang. Penyambutan dilakukan dengan upacara di halaman Kantor Bupati Sambas, kemudian dilanjutkan dengan tatap muka.Sore harinya peserta Latsitarda langsung bergeser ke empat kecamatan, Sambas, Tebas, Pemangkat dan Tebas. Mereka ditempatkan di rumah-rumah warga. Selama sebulan peserta yang terdiri dari 71 taruna angkatan darat, 31 angkatan udara dan 53 angkatan laut ini melakukan serangkaian di empat kecamatan tersebut.Di Kecamatan Sambas peserta Latsitarda disebar di empat desa, Dalam Kaum, Tanjung Bugis, Tanjung Mekar dan Lubuk Dagang. Kecamatan Tebas dipusatkan di Desa Sejiram, Pemangkat di koramil dan di Selakau dipusatkan di Desa Sungai Nyirih.

Pimpinan Latsitarda XXXI 2010 Kabupaten Sambas, Letnan Kolonel Penerbang Joko Hadi mengatakan, kegiatan ini merupakan kurikulum wajib taruna Akmil dan Akpol tingkat empat. Latsitarda merupakan kurikulum bagi mereka yang sebentar lagi menyelesaikan pendidikan. “Ini merupakan angkatan pertama Latsitarda sistem empat tahun. Sebelumnya Akmil menggunakan sistem tiga tahun. Tapi kalau Akpol masih dengan sistem lama, tiga tahun,” ungkapnya.Ada tujuh tujuan Latsitarda ini, salah satunya untuk memberikan pembekalan bagi para calon pimpinan TNI masa depan. Kegiatannya mencakup karya bakti, penyuluhan, riset sosial, dan bakti sosial kesehatan. Semua itu dilaksanakan untuk menanamkan nilai-nilai melalui teori dan aplikasi. “Semoga kegiatannya lancar. Kita tidak berharap tidak ada halangan dalam kegiatan selama sebulan, tapi bagaimana segala halangan yang ada dapat diselesaikan berkat kerjasama semua pihak,” tuturnya.

Bupati Sambas, Burhanuddin A Rasyid menjelaskan, kabupaten ini cukup unik. Tidak hanya berbatasan darat sepanjang 83 kilometer dengan Malaysia, tapi juga berbatasa laut dengan negara tersebut. Dia berharap, selama sebulan peserta Latsitarda mau menggugah semangat warga Sambas masuk Akmil. “Seandainya 10 orang saja warga asli Sambas masuk Akmil, kita sangat bangga,” tegasnya yang disambut tepuk tangan hadirin di aula Kantor Bupati Sambas.

APBD Perubahan Defisit Rp40 M

SAMBAS - Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Sambas tentang laporan pansus panitia anggaran rancangan Perda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2010, kemarin (27/10) molor sekitar satu jam. Paripurna tidak sesuai jadwal dikarenakan menunggu terpenuhinya quorum. Selain itu, pansus masih melakukan rapat internal di ruang komisi.Sedianya, sidang paripurna dijadwalkan pukul 09.00, karena alasan tersebut baru dapat dilaksanakan sekitar pukul 10.00.Laporan pansus disampaikan Asyadi. Dia mengatakan, kebijakan umum APBD perubahan dan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) disusun dengan memperhatikan skala prioritas. Mengedepankan hal-hal yang dianggap penting. “Aturan yang ada mengenai pembahasan APBD daerah yakni permendagri nomor 13 tahun 2006, perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA,” ujarnya.

Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antara unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja. Hal ini menyebabkan saldo anggaran lebih dari tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, keadaan darurat dan keadaan luar biasa.Dijelaskannya, penjabaran APBD tahun 2010 telah dilakukan 5 kali penyempurnaan. Antara lain penyempurnaan anggaran kegiatan yang dibiayai DAK bidang pendidikan, sanitasi, kesehatan dan kehutanan, penyesuaian anggaran terkait alokasi dana tambahan penghasilan guru PNS tahun 2009 yang dibayarkan tahun 2010. “Termasuk penyempurnaan anggaran pemutakhiran data penduduk pemilih pemilukada Sambas dan pengalokasian anggaran bantuan pelaksanaan tahapan pemilukada kepada KPUD tahun 2010,” paparnya. “Penyempurnaan tersebut telah dibahas bersama dan telah ditetapkan dalam keputusan pimpinan DPRD,” timpalnya.

Pendapatan daerah pada rancangan perubahan secara keseluruhan bertambah sebesar Rp62,4 milyar, sedangkan target semula Rp 653,36 menjadi Rp 715,83. Dana Perimbangan menjadi Rp589,78 milyar bertambah Rp 5,78 dari target awal Rp 584 milyar. Belanja daerah diperkirakan meningkat menjadi Rp 752,8 milyar dari semula yang dianggarkan sebesar Rp 670,23 milyar. “Hasil itu mengakibatkan defisit anggaran sebesar Rp 39,81 milyar atau meningkat 136,03 persen dari defisit,” jelas Asyadi.

Pertanyakan Panwas, Indikasi Pemilukada Molor Menguat

SAMBAS – Indikasi Pemilihan Umum Kepala Daerah Sambas 2011 molor makin menguat. Anggota DPRD Sambas M Chandra, kemarin, mengatakan berdasarkan analisisnya hal ini dapat terjadi ketika panitia pengawas pemilukada belum terbentuk.“Pembentukan panwas pemilukada seharusnya satu bulan sebelum tahapan dimulai. Sekarang sejumlah tahapan sudah dilakukan komisi pemilihan umum,” katanya.Ia menyebutkan gonjang-ganjing persoalan perekrutan anggota panwas pemilukada sudah ada sejak tahun lalu. Dikatakannya, sempat ada keinginan panwas pilpres menjadi panwas pemilukada.“Bahkan Bawaslu mengusulkan agar masalah rekrutmen Panwas pemilukada dimasukkan dalam perppu. Bawaslu mengusulkan agar Panwas pilpres bisa langsung menjadi Panwas pemilukada dengan alasan menghadapi beberapa kendala jika melakukan rekrutmen Panwas pemilukada sampai ke tingkat kabupaten/kota yang jumlah ratusan,” ungkap legislator PBB ini.

Chandra mengemukakan tidak mungkin KPU meneruskan pelaksanaan tahapan bila panwas pemilukada belum terbentuk. Tegasnya, KPU pasti takut, sebab apa yang mereka kerjakan menjadi objek sengketa.“Sebab pelaksanaan pemilu yang diharapkan yakni langsung, umum, bebas, rahasia dan adil. Sekarang saja tidak ada pengawasan tahapan yang dilaksanakan KPU,” ujarnya.Kasi Poldanhal Kantor Kesbanglinmaspol Sambas Jalil mengatakan pemerintah daerah telah menyurati Bawaslu untuk proses perekrutan Panwas Pemilukada. Ia menyebutkan hingga sekarang belum ada balasan surat.“Kami sebenarnya sudah menyiapkan segala sesuatu untuk pembentukan panwas. Memang seharusnya Agustus 2010 sudah terbentuk lembaga pengawas tersebut,” jelasnya.Disinggung apakah pelaksanaan pemilukada molor, Jalil merasa optimis hal itu tidak terjadi. “Kemungkinan besar waktu pencoblosan saja bergeser. Bukan molor dalam arti keseluruhan.”

Jalil mengungkapkan telah melakukan koordinasi dengan Kesbanglinmaspol Kalbar terkait persoalan perekrutan panwas pemilukada. “Rencana kami 7 November ini akan ke Bawaslu. Pemkab Sambas mendukung semua proses dalam menyukseskan pemilukada,” katanya.

Ket San Gugat Kapolri Jaksa Agung

SAMBAS – Ket San (21), warga Kecamatan Pemangkat, menggugat Kepala Polisi Republik Indonesia dan Jaksa Agung. Karena terkait putusan bebas murni kasus narkoba dari Mahkamah Agung terhadapnya. Pria ini menggugat dua lembaga penegak hukum secara materi Rp 381 juta dan imaterial Rp1 miliar serta pemulihan nama baik.Pariaman Siagian dan Arry Sakurianto, penasihat hukum Ket San, kemarin, mengatakan bahwa kliennya ini menggugat polisi dan jaksa karena merasa telah dirugikan. Ia menyebutkan Ket San menjadi tertuduh dalam kasus kepemilikan psikotropika pada Juli 2009.“Klien kami ini kemudian ditahan oleh polisi dan jaksa dengan total 424 hari. Penahanan itu sejak 21 Juni 2009 sampai 19 Agustus 2010,” katanya.

Ia menjelaskan berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 1513 K/Pid. Sus/2010 tertanggal 27 Juli 2010 menyatakan Ket San tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan dalam semua dakwaan. Selanjutnya, ungkap dia, MA meminta pemulihan nama baik dan membebaskan Ket San.“Karena merasa telah dirugikan atas penahanan yang berakibat terjadinya kerugian materi dan imaterial, maka klien kami menggugat Kapolri dan Jaksa Agung. Kami telah mendaftarkan gugatan itu ke Pengadilan Negeri Sambas dengan nomor regestrasi pendaftaran No.08/PDT/G/2010/PN.SBS tertanggal 26 Oktober 2010,” jelas Siagian.Alasan menggugat imaterial, kata Siagian, yakni polisi dan jaksa melakukan penahanan dengan cara memaksa menjalani hukuman terlebih dulu padahal penggugat tidak bersalah. Dikatakannya, ada perampasan kemerdekaan yang menghilangkan hak kebebasan penggugat dan tidak mungkin dipulihkan kembali.

“Sedangkan gugatan material yakni klien kami kehilangan pendapatan selama berdagang babi selama penahanan. Mudah-mudahan gugatan ini dapat memberikan rasa keadilan kepada klien kami,” tutur Siagian.Arry menambahkan gugatan ini baru pertama kali di Pengadilan Negeri Sambas. Bahkan, kata dia, kemungkinan di Indonesia gugatan ini juga yang pertama dilakukan setelah ada putusan bebas dari Mahkamah Agung.“Kemungkinan besar, kasus yang sama akan kami ajukan lagi ke PN Sambas. Karena ada dua lagi kasus bebas dari putusan MA yang belum sempat kami daftarkan gugatan ganti ruginya,” kata Arry.

Wanita Stress Melahirkan di Parit

SAMBAS – Wanita stress di Desa Kubangga, yang melahirkan dalam parit, sempat menghebohkan warga, Senin (25/10) sore. Sebut saja Bunga (20)-bukan nama asli, ditemukan Latifah bersama keponakannya Ardiansyah, di parit Gang Usaha yang berukuran tiga meter.Latifah kemarin yang ditemui Pontianak di Desa Sulung mengatakan kronologis penemuan Bunga ketika ingin pulang dari semak belukar bersama dua keponakannya. “Saya bersama dua keponakan pulang dari mengambil kayu dalam hutan. Dalam perjalanan menemukan sesuatu yang aneh di parit,” ceritanya.Senin sore sedang hujan deras, sebut dia, ketika melihat sepintas dalam parit ada benda timbul seperti kayu. Dikatakannya, karena ada keganjilan yang membuat curiga sehingga terus didekati.

“Kami kemudian mendekati barang yang timbul itu. Setelah mendekat, kami melihat telapak kaki timbul ke permukaan,” ungkap Latifah.Wanita setengah baya ini bersama keponakan memberanikan diri masuk ke dalam parit. Latifah meyakini kalau yang didalam parit adalah manusia dikarenakan melihat telapak kaki Bunga.“Saya bersama Ardiansyah membalikkan barang dalam parit tersebut. Sebab Bunga saat ditemukan pada posisi telungkup atau wajah ke air,” tuturnya.Ardiansyah menambahkan sewaktu akan mengangkat Bunga ke permukaan bibinya terkejut. Tanpa disadari bahwa ada bayi yang belum putus tali pusar berdekatan wanita stress tersebut.

“Bibi mengira kalau yang diangkat dari air adalah ular. Ternyata setelah dibawa ke atas ternyata bayi,” paparnya.Pemuda ini mengatakan bibinya kemudian memberikan pertolongan pertama ke bayi. Yakni, sebut dia, dengan menyedot lumpur atau air dari bagian hidung dan menutupi bayi perempuan pakai kain yang dibawa saat mengambil kayu di hutan.“Kami kemudian bergegas ke rumah warga terdekat dengan lokasi penemuan Bunga. Karena bayi itu masih bernyawa saat diselamatkan. Setelah itu kami tidak tahu kondisinya. Kami mendapat kabar terakhir Selasa (26/10) pagi, bahwa bayi bunga meninggal dunia,” ungkap Ardiansyah.Kedua orang ini menyayangkan bayi itu tidak dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. “Kami hanya bisa menyelamatkan tahap awal, selanjutnya ada keluarga yang mengurus,” kata Ardiansyah dan Latifah.

Jamkesda Tidak Pilih Kasih RSUD Pemangkat Bantah Isu

PEMANGKAT – Beredarnya kabar layanan kesehatan gratis dari jamkesda di RSUD Pemangkat pilih kasih dibantah pihak rumah sakit. Dipastikan jamkesda khusus layanan kesehatan gratis kelas III tidak membeda-bedakan pasien.

Humas RSUD Pemangkat, Beny Nugraha mengatakan, isu yang beredar di masyarakat tersebut tidak benar. Dia meminta masyarakat tidak memercayainya. “Tidak ada pilih kasih dalam pelayanan gratis kelas III. Semua masyarakat berhak mendapatkannya,” ujarnya. Dikatakannya, siapapun asal termasuk warga Kabupaten Sambas berhak mendapatkan layanan kesehatan gratis kelas III. Tidak ada pembedaan latar belakang mendapatkan jamkesda tersebut.

“Jamkesda merupakan program Pemkab Sambas untuk masyarakatnya. Kami sebagai rumah sakit tidak berhak membedakan pasien,” katanya. Beny mendengar ada keluhan masyarakat kalau layanan jamkesda tersebut pilih kasih. Pelayanan hanya diperuntukan untuk kalangan tertentu. Dia mengimbau masyarakat tidak terpancing dengan isu tersebut. “Masyarakat harus cerdas, tidak percaya begitu saja dengan isu-isu yang tidak jelas sumbernya,” tuturnya.

Intinya, lanjut Beny, jamkesda diperuntukan masyarakat yang tidak tertampung dalam jamkesmas. Seluruh masyarakat berhak mendapatkannya dengan fasilitas yang sudah ditentukan. “Fasilitasnya telah ditentukan oleh Pemkab Sambas. Kami hanya menjalani,” paparnya. Syarat mendapatkan jamkesda tersebut hanya dengan melengkapi administrasi kependudukan seperti KTP dan kartu keluarga.

Selain itu, pasien juga harus mengantongi rujukan dari puskesmas di mana dia berdomisili. “Justru syarat tersebut kita permudah. Banyak pasien yang langsung dilayani di kelas III tanpa membawa syarat. Syaratnya dapat menyusul,” tegasnya.

Kepada masyarakat yang bingung dan ingin mengetahui lebih jelas tentang program ini, diharapkan langsung menghubungi pihak rumah sakit. Hal itu, menurut Beny, lebih baik dari pada hanya mendengar kabar sepihak. “Datang ke rumah sakit lebih jelas. Kalau hanya dengar kabar burung membuat resah sendiri,” ucapnya.

Sampan Bocor Fatimah Tewas Angkut 8 Karung Pasir

SAMBAS – Warga Dusun Sebataan, Desa Sulung, Sejangkung, Fatimah (47) atau karib disapa Fat, tewas tenggelam di Sungai Kartiasa, kemarin (26/10) sekitar pukul 10.30. Fat tenggelam lantaran sampan yang digunakannya mengangkut pasir bocor.

Fat mengangkut pasir bersama suaminya, Ahmad. Pasir tersebut hendak digunakan untuk membangun rumah. Ahmad selamat karena berhasil berenang ke pinggir sungai. “Saya juga rasanya tidak mampu mencapai pinggir sungai. Sudah berpikir pasti mati tadi,” tutur Ahmad. Diceritakan Ahmad, keduanya mengambil pasir di dekat mesin pompa di pinggir sungai.

Pasir dikemas dalam delapan karung plastik. Masing-masing karung diperkirakan seberat 25 kilogram. Karung lantas dinaikkan ke sampan untuk dibawa pulang. Saat di tengah sungai, sampan yang digunakan bocor. Air sangat cepat masuk, dalam waktu singkat sampan tenggelam. “Kami sudah mulai mengayuh ingin pulang, setelah di tengah sungai baru ketahuan ada bocor di bagian belakang,” ungkapnya.

Kedua suami istri ini panik. Ahmad dan Fatimah berupaya menyelamatkan diri dengan berenang ke bibir sungai. Sesampainya di pinggir, Ahmad melihat Fatimah tidak ada lagi. Dia tidak dapat menolong karena nyawanya sendiri nyaris tidak selamat. “Jarak antara saya dan istri tidak jauh, tapi air sangat deras. Sampai di pinggir saya lihat istri sudah tidak ada,” lirihnya.

Ahmad langsung memberitahu warga meminta bantu mencari Fatimah. Berjam-jam penduduk berupaya menemukan ibu dua anak itu. Akhirnya membuahkan hasil, jenazahnya ditemukan sore, kemarin. Sebelum ditemukan, warga dan keluarga berkumpul di kediaman Ahmad. Sebagian besar perempuan, sedangkan warga laki-laki turun ke sungai. Putra Sulung Ahmad dan Fatimah, Guntur terlihat terpukul.

Dengan wajah polosnya dia mencoba tersenyum kepada keluarga dan tamu yang datang. “Mudah-mudah ibu cepat ditemukan,” ungkapnya polos. Kepala Pos SAR Sintete, Yulius Cahyono mengatakan, jenazah Fatimah ditemukan penduduk tidak jauh dari lokasi tenggelam, sekitar 20 meter. Pencarian dilakukan dengan pengait yang ditarik menggunakan tali. “Masyarakat yang menemukannya, Fatimah sudah tidak bernyawa lagi,” ucapnya.

Lomba Sampan Capek Menunggu

KEGIATAN lomba di lapangan Sepakat pada hari Minggu (24/10) ternyata mengecewakan orang tua dan guru. Mereka menilai kegiatan tak professional. “Kalau waktu ditentukan jam 10.00. Harus tepat jangan molor sampai 2-3 jam, capek yang menunggu,” ujar salah satu orang tua yang menunggui anaknya ikut lomba.

Orang tua dan guru yang turut menyetai anak-anak di Lapangan Sepakat mengeluh karena lomba foto (Pose) kategori TK, SD dan SMA dianggap umum. Waswandi, salah satu guru menyebutkan mengapa tidak seperti lomba mewarnai gambar khusus TK dan SD penilaiannya dilakukan terpisah. ”Tidak seperti lomba-lomba pada umumnya, dewan juri duduk berderet di depan peserta lomba,penilaiannya seperti senang-senang panitia saja, belum lagi waktu yang ditentukan panitia pukul 10.00 WIB, molor sampai pukul 12.30 WIB,” ujar Waswandi.

Ia menuturkan jika dalam lomba hadiahnya adalah Sapi, atau lomba harapan kerbau sampai malam pun tidak apa-apa. Tetapi lomba itu diikuti anak-anak TK dan SD. Kalah atau menang itu sudah biasa. Ia menyebutkan sudah puluhan tahun membawa anak-anak lomba. Tapi belum pernah menerima seperti itu.Apalagi peserta digabung antara TK, SD dan SMA.

Akibatnya, pelaksana terkesan tidak punya biaya untuk melakukan lomba. Karena itu, mengapa tidak minta sumbangan saja dari sekolah atau orang tua murid. Misalnya, satu peserta biayanya Rp 50 ribu. “Pasti kami bantu, sekali lagi kami tegaskan, kalah atau menang dalam lomba sudah kami anggap biasa.

Tapi kalau caranya seperti ini kan kurang bagus. Dari awal juga sudah tidak ada teknikal meeting sehingga peserta yang ikut samar-samar seperti apa lomba yang akan dilakukan panitia,” ucapnya.

Kritisi Keberangkatan Haji

SAMBAS – Keberangkatan seluruh calon haji tahun 2010 terpusat di Kota Sambas mendapatkan kritik dari pihak keluarga jemaah. “Kami mengkritisi hal ini karena jemaah dari wilayah Pemangkat, Selakau, Selakau Timur, Salatiga dan Semparuk harus ke Sambas. Padahal tahun sebelumnya jemaah hanya menunggu di Masjid Attaqwa Pemangkat,” kata Hari, salah satu keluarga jemaah calon haji kemarin.Ia mempertanyakan kenapa hal yang tidak lazim dilakukan. Menurutnya, keberangkatan pada Jumat (29/10) kalau dikaji hampir 300 calon haji menginap di Kota Sambas hanya untuk sebuah pertemuan atau acara seremonial dengan pejabat pemerintah daerah.“Perlu dipikirkan tidak semua calon haji adalah orang-orang dengan usia produktif. Banyak dari jemaah ini berusia lanjut. Sehingga agenda yang dibuat pemerintah daerah bersama kementerian agama hanya membebani calon haji,” tegasnya.

Hari menyebutkan jarak antara Pemangkat-Sambas sekitar 40 kilometer. Lanjutnya, tidak semua calon haji bila diwajibkan datang ke Sambas menginap sehari sebelum kegiatan pelepasan.“Kami pihak keluarga mengharapkan keberangkatan dilakukan seperti tahun sebelumnya. Sehingga tidak membebankan keluarga atau jemaah,” harap Hari.Mantan anggota DPRD Sambas Almanar juga mendapatkan informasi sama dengan keluarga calon haji. Ia mengemukakan biasanya calon haji yang dilepas keberangkatan berasal dari 14 kecamatan minus Semparuk, Pemangkat, Selakau, Salatiga dan Selakau Timur.

“Berdasarkan keterangan sejumlah calon haji, supaya salat Jumat dilaksanakan di Masjid Attaqwa Pemangkat. Mereka beralasan sebelum berangkat tetap berdoa di daerah sendiri,” katanya.Ia mengungkapkan karena berdasarkan jadwal keberangkatan yang dibuat calon haji salat Jumat di Masjid Agung Singkawang. Menurutnya, panitia haji dan pemerintah daerah seharusnya mengakomodir harapan calon haji.“Bila melihat jarak tempuh ke Pontianak, kalau pun jemaah salat di Pemangkat hanya selisih satu jam. Kami hanya bisa menyarankan saja, supaya kesan negatif dan nuansa politik Pemilukada tidak terjadi terhadap pelaksanaan kegiatan ibadah haji di tingkat daerah,” tutur Almanar.

Pengelolaan Potensi Pariwisata Belum Maksimal

SAMBAS – Aktivis mahasiswa menilai program pengelolaan potensi pariwisata Kabupaten Sambas belum maksimal. Sekjend Aliansi Mahasiswa Kabupaten Sambas Nasaruddin, kemarin, mengatakan sudah dua periode Bumi Terigas dipimpin Burhanuddin A Rasyid tetapi tidak ada perkembangan berarti.“Bila dilakukan evaluasi, kinerja yang dihasilkan tidak ada. Sejak awal menjabat hingga sekarang Sambas tetap sama saja, tak begitu banyak perubahan yang dilakukan,” katanya.Ia menyebutkan potensi pariwisata begitu lengkap di Kabupaten Sambas. Sebutnya, cukup banyak lokasi wisata alam seperti gunung, pantai dan danau hingga wisata sejarah (istana, museum perjuangan dan berbagai peninggalan sejarah lainnya).“Namun yang menjadi permasalahan, sejak pisah dari Singkawang dan Bengkayang, potensi wisata tersebut minim pengelolaan. Mulai dari pantai yang biasa-biasa saja, hingga peninggalan sejarah yang tampak tak terurus,” ungkap Nasaruddin.

Mahasiswa STAIN Pontianak ini mengemukakan katakanlah istana sudah ditata sedemikian menarik walaupun kenyataannya tampak tak terurus. Dikatakannya, masih banyak peninggalan sejarah yang terbengkalai. “Salah satunya museum perjuangan tak dipedulikan, hingga rusak di sana-sini. Belum lagi tempat bersejarah lain di luar Kota Sambas. Misalnya bekas kapal perang Inggris yang karam di Sebatu, Benteng di Kalangbau Jawai, Tugu Peringatan Pembantaian Jepang dan Makam Obos di Pemangkat,” paparnya.Nasaruddin mengatakan hal ini tentu saja menjadi sebuah permasalahan besar. Tegasnya, apa yang sebenarnya dilakukan oleh mereka yang ditempatkan di dinas terkait dan diberi gaji tersebut.

“Sungguh ironi hak pegawai diberikan setiap waktunya tiba. Tetapi kewajiban yang harusnya mereka laksanakan demi mendapatkan gaji tak tampak sama sekali,” ujarnya.Ia mengharapkan pemimpin daerah ini ke depan memperhatikan potensi pariwisata untuk dimanfaatkan dalam meningkatkan perekonomian daerah. “Karena andalan sumber pendapatan daerah ke depan hanyalah pariwisata selain sumber daya alam,” tuturnya.

PAN Solid Usung Tony Kurniadi Pemilukada Sambas

PARTAI Amanat Nasional (PAN) menegaskan tetap mengusung kader mereka, untuk perhelatan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Sambas 2011 mendatang.

Dalam hal ini tentu saja mereka tetap mengacu pada Surat Keputusan (SK) DPW PAN Nomor PAN/17/A/Kpts/K-S/047/VII/2010 pada 14 Juli 2010 lalu. Ketika itu mereka menetapkan Tony Kurniadi untuk diusung dalam pemilukada langsung kali kedua di kabupaten paling utara di Kalbar tersebut. “Kami tegaskan bahwa kami tetap mengusung kader, dalam hal ini saudaraku Tony Kurniadi sebagaimana keputusan kami sebelumnya,” ujar Edy Faisal, sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Kalbar, dalam konferensi pers yang berlangsung di Rumah PAN Jalan Merdeka Barat Nomor 599 Pontianak, Minggu (24/10) malam.

Dalam konferensi pers tersebut, Faisal, sapaan akrabnya, juga mengumumkan terbentuknya tim pilkada DPW PAN yang beranggotakan Dedi Iswadi, Rikza Thamrin, dan Deni Hamdani. Selain dihadiri anggota tim pilkada, konferensi tersebut juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sambas Ramzi dan anggota DPRD Kabupaten Sambas Trisno.

Sebelumnya di tempat yang sama juga dilangsungkan rapat internal yang dipimpin langsung Ketua DPW PAN Kalbar Sukiman, serta dihadiri Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) DPW PAN Kalbar Ishaq Saleh. Tim pilkada yang dibentuk DPW PAN Kalbar tersebut, dikatakan Faisal, telah menghadap Tim Pilkada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN pada 22 Oktober lalu.

Mereka bertemu langsung dengan Ketua Tim Pilkada DPP PAN Drajat Wibowo bersama dua anggota, John Erizal dan Hafiz Tohir. Sementara itu Dedi Iswadi menambahkan bahwa penetapan tersebut tidak lantas menutup peluang bagi kandidat lain, untuk mendaftar ke partai berlambang matahari putih ini. “Namun kalau ada kandidat lain yang mendaftar, tetap harus bergandengan dengan calon yang kami usung yang juga merupakan kader dari partai kami, dalam hal ini Tony Kurniadi,” tegas Dedi.

Mengusung kader dalam pemilukada kali ini, dilakukan PAN bukan tanpa alasan. Rikza Thamrin menyebutkan bahwa sebagai partai politik pemenang ketiga dalam Pemilu 2009 di Kabupaten Sambas, mereka layak untuk melakukan itu. Terlebih kader yang diusung juga menjanjikan peluang untuk kembali membawa partai ini ke kursi kepala dan wakil kepala daerah.

Untuk diketahui, dalam Pemilukada Kabupaten Ketapang lalu, PAN berhasil mengusung kader mereka Boyman Harun, duduk sebagai wakil bupati, mendampingi Henrikus. Penetapan ini sekaligus menampik isu yang beredar di Kabupaten Sambas bahwa PAN mulai melirik figur lain. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sambas Ramzi mengakui merebaknya isu tersebut. Namun dia memandang hal ini sebagai sebuah dinamikan politik.

Budi Irawan Munir dari DPW PAN Kalbar turut mengingatkan bahwa mereka akan menerapkan sanksi jika keputusan ini diganggu-gugat. “Jika itu diganggu akan ada sanksi,” tukasnya.

BPD Ngaku Tak Pernah Diberitahu

PEMANGKAT-Badan Perwakilan Desa (BPD) Pemangkat Kota akan mengambil langkah menyikapi polemik rumah walet di Jalan Uray Bawadi (depan Kantor Camat Pemangkat). Semua pihak akan dikumpulkan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Ketua Komisi Pembangunan BPD Pemangkat Kota, M Isa mengatakan, selama ini tidak pernah masyarakat menginformasikan kepada perangkat desa jika membangun rumah walet. “Saya tahu dari media, masyarakat dan pemilik tidak pernah memberitahu kami (BPD),” tegasnya. Dia mengaku kaget dengan polemik tersebut. Isa atas nama BPD Pemangkat Kota akan menindaklanjutinya. Terpenting tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

“Kami tidak ingin masalah ini berbuntut panjang. Semua pihak harus sama-sama diuntungkan,” ujarnya. Isa mengutarakan, akan menindaklanjutinya bertahap. Mulai dari menemui warga, pemilik rumah walet dan Camat Pemangkat untuk mengklarifikasi apa yang sebenarnya yang terjadi. “Kami ingin kejelasan dulu, apa sebenarnya yang menjadi dasar persoalan. Nanti setelah itu baru cari solusinya,” paparnya.

Kemarin, Isa langsung mendatangi pihak-pihak tersebut termasuk Camat Pemangkat. Dia ingin semua pihak menahan diri agar tidak terjadi konflik. “Kita tahan diri dulu, biar selesaikan dengan cara arif,” imbaunya. Warga yang rumahnya berdampingan dengan rumah walet itu, Fu Djung Khin meminta pembangunannya dihentikan sementara waktu. Jika tetap diteruskan, tegasnya, persoalan tersebut dapat memicu konflik di tengah masyarakat.

“Sebaiknya tidak dilanjutkan pembangunannya sementara sampai masalah selesai. Takutnya memicu konflik, itu yang tidak kita semua inginkan,” ucapnya. Secara prosedur, Djung Khin menganggap pembangunan rumah walet itu menyalahi aturan. Warga dan ketua RT sama sekali tidak pernah memberikan izin. Pemilik hanya mengantongi rekomendasi camat. “Anehnya itu, kami dan ketua RT tidak pernah memberikan persetujuan tapi ada rekomendasi camat,” ungkapnya. (

Pengelolaan Potensi Pariwisata Belum Maksimal

SAMBAS – Aktivis mahasiswa menilai program pengelolaan potensi pariwisata Kabupaten Sambas belum maksimal. Sekjend Aliansi Mahasiswa Kabupaten Sambas Nasaruddin, kemarin, mengatakan sudah dua periode Bumi Terigas dipimpin Burhanuddin A Rasyid tetapi tidak ada perkembangan berarti.“Bila dilakukan evaluasi, kinerja yang dihasilkan tidak ada. Sejak awal menjabat hingga sekarang Sambas tetap sama saja, tak begitu banyak perubahan yang dilakukan,” katanya.Ia menyebutkan potensi pariwisata begitu lengkap di Kabupaten Sambas. Sebutnya, cukup banyak lokasi wisata alam seperti gunung, pantai dan danau hingga wisata sejarah (istana, museum perjuangan dan berbagai peninggalan sejarah lainnya).

“Namun yang menjadi permasalahan, sejak pisah dari Singkawang dan Bengkayang, potensi wisata tersebut minim pengelolaan. Mulai dari pantai yang biasa-biasa saja, hingga peninggalan sejarah yang tampak tak terurus,” ungkap Nasaruddin.Mahasiswa STAIN Pontianak ini mengemukakan katakanlah istana sudah ditata sedemikian menarik walaupun kenyataannya tampak tak terurus. Dikatakannya, masih banyak peninggalan sejarah yang terbengkalai. “Salah satunya museum perjuangan tak dipedulikan, hingga rusak di sana-sini. Belum lagi tempat bersejarah lain di luar Kota Sambas. Misalnya bekas kapal perang Inggris yang karam di Sebatu, Benteng di Kalangbau Jawai, Tugu Peringatan Pembantaian Jepang dan Makam Obos di Pemangkat,” paparnya.

Nasaruddin mengatakan hal ini tentu saja menjadi sebuah permasalahan besar. Tegasnya, apa yang sebenarnya dilakukan oleh mereka yang ditempatkan di dinas terkait dan diberi gaji tersebut.“Sungguh ironi hak pegawai diberikan setiap waktunya tiba. Tetapi kewajiban yang harusnya mereka laksanakan demi mendapatkan gaji tak tampak sama sekali,” ujarnya.Ia mengharapkan pemimpin daerah ini ke depan memperhatikan potensi pariwisata untuk dimanfaatkan dalam meningkatkan perekonomian daerah. “Karena andalan sumber pendapatan daerah ke depan hanyalah pariwisata selain sumber daya alam,” tuturnya.

Pendaftaran Pemantau Pemilukada Dibuka

SAMBAS – Menjelang Pemilukada 2011, Komisi Pemilihan Sambas telah mengumumkan pendaftaran tim pemantau. Pembukaan Senin 25 Oktober-7 November 2010. “Silakan, bagi pemantau yang berminat dapat mengambil dan mengisi formulir pendaftaran di KPU Sambas, buka setiap hari kerja mulai jam 09.00-15.00,” kata Su’aib, ketua KPU Sambas, kemarin. Ia menjelaskan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi tim pemantau yakni indenpenden, bebas, non partisan dan tidak mempunyai afiliasi kepada peserta pemilu. Terpenting, sebut dia, mempunyai dana yang jelas, pemantau pemilu dari LSM harus mempunyai keterampilan dan pengalaman dalam bidang pemantauan yang membuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan dan memperoleh akreditasi dari KPU Sambas.

“Tata cara pendaftaran harus dipatuhi pemantau yang ingin mendaftar adalah pemantau pemilu yang keberadaannya lintas provinsi mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi KPU provinsi. Sedangkan pemantau pemilu yang keberadaannya lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU provinsi. Lain halnya dengan pemantau pemilu yang keberadaannya hanya ada di Kabupaten Sambas, maka cukup mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU Sambas saja,” paparnya. Su’aib mengingatkan agar Formulir pendaftaran di kembalikan ke KPU Provinsi dan KPU Sambas dengan menyertakan proposal yang berisi akte pendirian organisasi pemantau pemilu. Dikatakannya, harus jelas susunan pengurus dan jumlah anggota pemantau pemilu, alokasi anggota pemantau pemilu masing-masing daerah atau wilayah yang ingin di pantau, nama, alamat, dan pekerjaan anggota pemantau beserta dua lembar pas foto terbaru ukuran 4 x 6.

“Hal lain yang perlu diperhatikan melampirkan pernyataan pemantau pemilu yang bersangkutan bersifat independen yaitu tidak mempunyai afiliasi kepada peserta pemilu. Menyebutkan sumber dana untuk kegiatan pemantauannya dan jumlah dana di milikinya dan khusus pemantau pemilu dari LSM harus melampirkan pernyataan kompetensi dan pengalaman di bidang pemantauan,” tutur Su’aib.

Waspadai Penyakit Menular

SAMBAS – Masyarakat perlu mewaspadai kehadiran wabah penyakit menular saat pergantian cuaca yang ekstrim sekarang ini. Peringatan tersebut dikemukakan Plt Kadis Kesehatan Sambas I Ketut S, beberapa hari lalu, menanggapi sejumlah kasus penyakit menular.“Banyak kasus penyakit menular terjadi saat pergantian cuaca ekstrim dari hujan menjadi kemarau. Penyakit yang ditangani pihak rumah sakit seperti demam berdarah, malaria, chikungunya dan diare,” katanya.Ia menyebutkan jumlah kasus demam berdarah memang tidak seperti tahun sebelumnya. Menurutnya, persoalan ini tetap harus diwaspadai oleh seluruh lapisan masyarakat.“Sama halnya dengan kasus malaria, jumlah yang didata oleh Dinkes Sambas lebih dari 20 kasus. Bahkan di Kecamatan Subah masyarakat sejumlah desa sudah terserang chikungunya,” ungkap Ketut.

Pria berkacamata ini menjelaskan bahwa program untuk mencegah masyarakat terserang penyakit akibat gigitan nyamuk yakni dengan kelambunisasi. Dikatakannya, penggunaan kelambu saat tidur sangat penting menghindari gigitan nyamuk pembawa virus.“Bila melihat sebaran penyakit, daerah endemis malaria yakni di Tebas, Subah dan Selakau. Sedangkan untuk demam berdarah hampir merata di kawasan perkotaan karena lingkungan kotor,” tuturnya.Ketut mengatakan pasien yang rentan terhadap semua penyakit menular adalah anak-anak dan ibu hamil. Sebutnya, karena antibodi kedua kelompok ini lemah dalam menghadapi virus yang dibawa nyamuk serta bakteri penyebab diare.

“Kami akan melakukan upaya promotif dan preventif dan menghadapi wabah penyakit menular tersebut. Sebab pencegahan lebih baik dari mengobati,” katanya.Ia mengungkapkan penyuluhan bagaimana menciptakan lingkungan bersih sangat penting serta penanganan gejala penyakit menular. Sehingga masyarakat, ungkap dia, dapat melakukan tindakan cepat bila menghadapi kasus tersebut. “Mudah-mudahan saja penyakit menular yang membahayakan manusia tidak menjadi kejadian luar biasa di daerah ini. Mari bersama-sama mewujudkan hidup sehat dengan menjaga kebersihan lingkungan,” ungkap Ketut.

BPD Harus Bersikap

BADAN Perwakilan Desa (BPD) Pemangkat Kota diminta segera menyikapi polemik rumah walet di Jalan Uray Bawadi, Pemangkat. Agar persoalan itu tidak berdampak luas. "BPD khususnya yang membidangi pembangunan mesti cepat menyikapi ini.

Karena masyarakat sekitar sudah resah," ujar Sekretaris Himpunan Cendikiawan Pembangunan Sambas, Yan Wahyudi. Campur tangan BPD, kata dia, sangat diperlukan. Karena beberapa kali pertemuan yang difasilitasi ketua RT setempat belum membuahkan hasil. Masyarakat dekat bangunan yang terletak di depan Kantor Camat Pemangkat menolak keras bangunan tersebut.

"Terutama BPD yang membidangi pembangunan harus tanggap. Selama ini hanya ketua RT yang memfasilitasi, namun belum ada titik temu," ungkapnya. Menurut Yan, di Sambas belum ada perda tentang walet. Dia yakin pemilik rumah walet tidak mengantongi izin. Jika pun ada hanya izin undang-undang gangguan (UUG) dan izin mendirikan bangunan.

"Bohong kalau ada izin, karena memang di Sambas belum ada perda walet," tegasnya. Yan juga meragukan pemilik rumah walet mengantongi UUG dan IMB. Karena UUG dan IMB memerlukan izin dari tetangga, depan, belakang, kiri dan kanan. "Jadi apa yang dikantonginya. RT, desa dan camat mestinya tidak susah menyelesaikan persoalan ini. Semuanya sudah diatur dalam ketentuan," katanya.

Sampai sekarang, tetangga sekitar rumah walet tersebut sama sekali belum dimintai izin. Namun anehnya mengantongi rekomendasi Camat Pemangkat. "Ini yang menarik, mengapa bisa ada rekomendasi camat, padahal tetangga sama sekali tidak tahu," ucapnya.

Yan menyarankan ada sikap dari desa atau camat meminta pemilik rumah walet menghentikan sementara pembangunan. Pun dengan masyarakat, tetangga jangan sampai mengambil langkah gegabah. Protes yang diajukan harus secara santun. "Pemilik bangunan juga harus bijaksana, menghentikan sementara proses pembangunan sampai persoalan beres," katanya.