Tak Ada CPNS Titipan Pejabat

SINTANG--Bupati Sintang Milton Crosby menegaskan, tak ada titip menitip dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Sintang tahun 2010. Penegasan itu di sampaikan Milton menyusul kerap merebaknya isu CPNS “titipan pejabat” pada setiap penerimaan CPNS di Sintang. “Tak ada istilah titip menitip. Kalau ingin lulus, ikuti saja prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah,” pinta Milton kepada koran ini di Pendopo Bupati Sintang, Kamis (18/11).Ia mengaku, sejak penerimaan CPNS Sintang resmi dibuka, dirinya banyak didatangi oleh sejumlah orang, yang minta diluluskan menjadi PNS. “Saya sendiri bingung, karena sudah puluhan orang yang minta tolong ke saya untuk diluluskan menjadi PNS.Bagaimana cara menolongnya, karena saya tidak bisa mengatur siapa yang lulus dan siapa yang tidak. Apalagi penerimaan CPNS ini menggunakan sistem rangking,” kata Milton.

Bupati meminta, masyarakat yang ingin mendaftar PNS, tidak termakan bujuk rayu para calo bermulut manis, yang menjanjikan bisa mengurus menjadi PNS secara instan. “Jangan mudah percaya calo. Baik yang mengatasnamakan pejabat ini, atau tim MJ (Milton-Juan). Karena ada indikasi, sejumlah pihak yang mulai bermain dengan memanfaatkan situasi ini. Percaya saja pada kemampuan diri sendiri,” imbuhnya.Milton menegaskan, bahwa penerimaan CPNS di Sintang setiap tahun selalu diperbaiki mekanismenya, supaya tidak menimbulkan keluhan dari masyarakat banyak. “Kita ingin asas keadilan ditegakkan, saya tak ingin penerimaan CPNS dikotori oleh hal semacam itu,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, bupati berharap agar masyarakat yang menemukan ada indikasi percaloan dalam penerimaan CPNS, segera melapor pada pihak terkait. “Kalau yang bermain oknum pegawai, silakan lapor langsug ke saya. Nanti, akan diberikan sanksi tegas,” tukasnya.Milton menuturkan, saat ini formasi yang ditetapkan oleh BKN, belum mampu mencukupi kebutuhan pegawai di Sintang. Contohnya adalah tenaga PPL yang hanya mendapatkan kuota yang sedikit, padahal kebutuhan PPL di Sintang bila dibandingkan dengan banyaknya desa, sangat besar. “Kuota yang kita ajukan selalu sesuai dengan kebutuhan. Namun, yang diakomodir tak sesuai dengan yang kita harapkan,” jelasnya.

Secara terpisah, Ketua DPRD LIRA Sintang Abdul Hadi, meminta mekanisme penerimaan CPNS dilaksanakan dengan transparan dengan mengubah pola pengumaman. “Jika pola pengumuman masih menggunakan pola septerti tahun lalu, maka akan muncul keluhan. Ada baiknya, hasil ujian dilampiri, sehunggan pelamar tahu hasil yang sebanarnya,” pintanya.Dalam kesemapatan tersebut, Abdul juga mempertanyakan mengapa Pemkab Sintang memilih UGM sebagai pihak ketiga sebagai mitra pemerintah dalam penerimaan CPNS. Padahal di Sintang, ada universitas lokal yang bisa membantu. “Dengan menggunakan universitas lokal, secara tidak langsung akan membantu pengembangan kampus yang ada di Bumi Senentang ini,” ungkapnya.

Kalbar Diguyur APBN Rp925 M

SINTANG---Alokasi anggaran Bina Marga dari APBN tahun 2011 untuk Kalimantan Barat, dipastikan mengalami kenaikan lebih dari 100 persen dibandingkan tahun 2010. Menurut anggota Komisi V DPR RI Dapil Kalbar, Lasarus, jumlah anggaran untuk Kalbar senilai Rp925 miliar.“APBN sudah ketok palu pada 26 Oktober lalu. Untuk Kalbar, dari alokasi anggaran sebesar Rp446 miliar pada tahun 2010, naik menjadi Rp925 miliar atau meningkat 107 persen pada tahun 2011,” kata Lasarus kepada wartawan ketika menghadiri peringatan puncak Dies Natalis Yayasan Nusantara Indah dan STKIP di Sintang, Sabtu (30/10) lalu.Naiknya anggaran di tahun 2011, diharapkan bisa membuat pembangunan di Kalimantan Barat tidak tertinggal dari daerah lain.

“Mudah-mudahan pada tahun-tahun berikutnya, APBN untuk Kalbar akan terus mengalami peningkatan. Sebagai anggota DPR RI dari Kalbar, kami siap memperjuangkan anggaran itu,” tegasnya. Dikatakan politisi PDI Perjuangan ini, khusus untuk Kabupaten Sintang, pembangunan bandara Sungai Tebelian, masuk dalam alokasi anggaran APBN yang dimaksud. “Tahun 2011, Teebelian Airport mulai dibangun menggunakan dana APBN. Sementara ini, untuk land clering dialokasikan Rp2,3 miliar. Jumlah ini akan ditambah pada APBN Perubahan tahun 2011 dan APBN tahun 2012 untuk runway,” bebernya.Pria kelahiran Desa Paoh Kecamatan Kayan Hilir ini juga berjanji selama lima tahun dirinya duduk di DPR RI, anggaran untuk Tebelian Airport bisa dialokasikan setiap tahun hingga betul-betul selesai. Sehingga, relokasi bandara yang sekarang ini, bisa dialihkan segera pada bandara baru yang lebih luas.

“Untuk itu, kami mohon doa dan dukungan masyarakat Sintang dan Kalbar pada umumnya, agar cita-cita kita bersama yang menginginkan Tebelian Airport terbangun dengan baik tercapai,” harapnya.Lasarus menjelaskan, bahwa dari Rp925 miliar anggaran untuk Kalbar, jumlahnya tersebar di seluruh Kalimantan Barat. Salah satu titik yang mendapat alokasi anggaran yang cukup banyak adalah Kabupaten Sanggau dan Sekadau. “Jumlahnya sekitar Rp50 miliar, kemudian untuk perbaikan jalan Simpang Pinoh-Nanga Pinoh juga dianggarkan Rp50 miliar. Kita berharap, ruas jalan yang rusak ini pada tahun 2010 bisa diselesaikan. Hingga akses jalan yang ke Pinoh biasanya memakan waktu 4 jam, akan kembali normal,” harapnya.

Alokasi anggaran Rp925 miliar, akan digunakan untuk membiayai pemiliharaan rutin jalan nasional sepanjang 1.539 km, pemelihraan berkala 48 km jalan nasional, rekonstruksi jalan 86 kilometer, peninghkatan kapasitas jalan nasional sepanjang 153 km, pembangunan jembatan baru sepanjang 485 m, pemeliharaan rutin jembatan sepanjang 10.189 meter, pemeliharaan berkala sepanjang 525 meter dan penggantian jembatan 160 meter.Adapun totol anggaran Bina Marga tahun 2011 mencapai Rp28,6 triliun, yang didistribusikan ke pemeliharaan dan pembangunan jalan dan jembatan untuk Pulau Sumatera sebesar Rp6,561 triliun, Jawa Rp6,17 triliun, Kalimantan Rp3,23 triliun, Sulawesi Rp2,99 triliun, Papua Rp2,26 triliun dan sisanya untuk Pulau Bali, Maluku, Nusa Tenggara.Khusus untuk provinsi di Kalimantan yakni Kaltim dianggarkan Rp960 miliar, Kalbar Rp925 miliar, Kalteng Rp800 miliar dan Kalsel Rp450 miliar.

Milton Minta Jamaah Haji Doakan Kapuas Raya

SINTANG--Walimatussafar jamaah haji Kabupaten Sintang di pendopo Bupati, Jumat (29/10) malam lalu, berlangsung penuh kekeluargaan. Acara tersebut dihadiri oleh bupati dan wakil bupati, serta segenap unsur Muspida Kabupaten Sintang.Pada kesempatan tersebut, Bupati Sintang Milton Crosby meminta masyarakat yang menunaikan haji di Tanah Suci Makkah khususnya dari Kabupaten Sintang, bisa mendokan pemekaran Provinsi Kapuas Raya cepat terwujud.“Kapuas Raya adalah kebutuhan bersama. Saya harap, masyarakat yang berhaji bisa mendoakan Kapuas Raya agar cepat terwujud,” harap Milton.Milton juga meminta para jamaah haji Sintang, tidak memikirkan hal duniawi lagi ketika berhaji. “Jangan ada pikiran lagi tentang orang di rumah. Baik anak, harta atau orang-orang yang ditinggalkan. Saya berharap, semua jamaah haji Sintang selamat sampai ke tanah air dan kembali menjadi haji yang mabrur,” kata Milton mendoakan.

Dalam kelancaran haji, bupati mengingatkan jamaah calon haji Kabupaten Sintang supaya tetap menjaga kekompakan, menjaga keamanan, serta menjaga kesehatannya. “Kalau di Sintang biasa makan cabe, di sana jangan lagi makan cabe,” kata Milton sambil bercanda. “Dan yang tak kalah penting, jamaah calon harus menjaga nama baik Sintang. Bila ada kesulitan, tanyakan langsung pada pendamping haji,” saranya.Pelepasan jamaah calon haji Sintang sendiri dilaksanakan Minggu (31/10) di halaman Kantor Bupati Sintang. Kebarangkatan jamaah haji Sintang, didampingi oleh Wakil Bupati Sintang Ignasius Juan sampai ke Batam.

Perhatian Aktivitas Kepemudaan

PERHATIAN Pemerintah Kabupaten Sintang terhadap kegiatan kepemudaan di Sintang diharapkan bisa lebih meningkat lagi, agar kedepannya pengembangan kepemudaan bisa lebih terarah.“Bukan berarti selama ini perhatian Pemkab Sintang kurang terhadap kegiatan kepemudaan, tetapi saya lihat memang perlu ditingkatkan lagi,” kata Hj Sriwani, ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Sintang kepada koran ini, kemarin.Ia mengatakan, selama ini pembinaan lebih banyak mengarah pada pengembangan olahraga, sementara untuk kepemudaan, meskipun ada namun masih bisa dikatakan minim. “KNPI sendiri akan terus berupaya untuk mendorong peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan, dan beberapa waktu belakangan saya lihat perhatian Pemkab terhadap kegiatan kepemudaan mulai meningkat,” imbuhnya.

Ia mengatakan, untuk pembinaan organisasi kepemudaan selain dukungan dari pemerintah, KNPI juga mulai akan melakukan sejumlah kegiatan. “Diantaranya sosialisasi UU Kepemudaan beberapa hari lalu dan kita juga akan laksanakan beberapa kegiatan lainnya, memang awalnya ada kejenuhan dalam kegiatan kepemudaan, tetapi saya lihat sekarang sudah mulai menggeliat lagi,” ucapnya.Menurut Sriwani, untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam pembinaan kepemudaan, ada baiknya instansi yang ada saat ini yang hanya menjadi bagian dalam sekretariat daerah bisa berdiri sendiri. “Bisa berupa badan atau dinas yang khusus menangani kepemudaan dan olahraga, dan saya kira ini perlu didorong agar pembinaan kepemudaan di Sintang bisa lebih fokus,” tukasnya.

Soal pembatasan usia pemuda berdasarkan UU No 40 tahun 2009 tentang kepemudaan, ia mengatakan hal itu sangat baik agar ada proses regenerasi. “Dan tentunya aturan itu dibuat untuk mendorong organisasi kepemudaan yang ada saat ini bisa melakukan kaderisasi agar ada proses regenerasi dalam tubuh organisasi,” ucapnya.

Optimalisasi Kinerja BK Terganjal Fasilitas

SINTANG--Ketua Badan Kehormatan (BK) Dewan Pewakilan Rakyat Daerah (DPRD Sintang Lucius Nelis mengatakan, salah satu kendala yang dihadapi BK dalam mengoptimalisasi kenerjan dikarenakan masih kurangnya sarana pendukung.“Dalam tata tertib DPRD disebutkan bahwa fraksi, komisi maupun badan-badan yang ada di DPRD, harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana. Salah satunya adalah staf ahli. Nah, di DPRD Sintang, staf ahli yang dimaksud belum ada,” kata Nelis, saat di wawancarai belum lama ini.

Ia mengatakan, salah satu hal yang yang menjadi masalah dalam pengadaan staf ahli dikarenakan mereka dibiayai oleh APBD. “Dengan kondisi ini, tahu sendiri bagimana kondisi APBD Sintang. Setiap tahun APBD Sintang tak mengalami peningkatan signifikan,” bebernya.Selain tak adanya staf ahli, ia mengatakan, kalau ketiadaan ruangan yang refresentatif bagi anggota dewan juga menjadi kendala dalam menjalankan tugas BK. “Di DPRD Sintang ini hanya memiliki tiga ruangan untuk komisi I, II dan III. Ruangan inilah yang digunakan untuk fraksi, badan-badan DPR untuk bekerja. Bisa dibayangkan bagimana kinerja dewan dengan keterbatasan ini. Oleh sebab itu, saya sebagai ketua BK dalam mengontrol kinerja dewan yang berhubungan dengan profesionalisme, mamang sangat sulit. Begitu juga mengontrol masalah dispilin dewan,” keluhnya.

Ia menuturkan kalau dewan sangat membutuhkan staf ahli dan ruangan yang refresentatif untuk mendukung kinerja dewan. “Namun kita harus realistis melihat kondisi APBD Sintang. Bisa saja kita ngotot, tapi masyarakat nanti yang jadi korban. Karena, akan berpengaruh pada anggaran pembangunan yang dianggarkan pada SKPD yang ada. Kita tak ingin hal ini terjadi,” ulasnya.

Tenun Ikat Sintang Lebih Dekoratif

SINTANG--Komisaris Group Femina, Pia Alisjahbana mengatakan, tenun ikat Sintang lebih dekoratif dan dalam bentuk aslinya dengan nilai budaya yang tinggi lebih cocok dipajang untuk hiasan dinding bernilai tinggi.”Saya lihat tenun ikat ini sudah cukup bagus, apalagi dibalik hasil tenunan ada cerita yag menyertainya,” katanya, kemarin.Ia menilai kulitas kain untuk tenun ikat Sintang sudah cukup baik, tinggal mengemas dan mempromosikan terus mennerus kerajinan ini agar bernilai tinggi. “Saya sebenarnya sudah sangat familiar dengan tenun ikat Sintang, sudah beberapa kali saya berkunjung ke Sintang dan melihat langsung kerajinan ini,” kata wanita sukses yang masih kerabat dekat sastrawan angkatan lama Sutan Takdir Aslisjahbana ini .

Ia menilai kemampuan untuk mempromosikan kerajinan khas Sintang ini tentunya akan memberikan nilai tambah lebih baik terhadap hasil kerajinan maupun peningkatan kesejahteraan perajin.“Kalau batik sudah oke. Artinya, secara nasional dan internasional sudah diakui, tinggal bagaimana kita memoles kerajinan tenun ikat ini agar lebih baik dan dikenal luas,” ucapnya.Direktur Yayasan Kobus, Pastor Jacques Maessen mengatakan, ada 1300 penenun yang sudah dibina melalui Koperasi Jasa Menenun Mandiri. “Begitu tahu tenun ikat, saya lihat saya kalau tidak diteruskan,” ucapnya.Ia mengatakan, dahulu, kerajinan tenun ikat ini seperti ditinggalkan padahal kerajinan ini adalah warisan dari nenek moyang yang tidak boleh hilang. “Dan sekarang tenun ikat Sintang ini sudah jadi salah satu kebanggan dunia karena sudah mulai dikenal luas,” ucapnya.

Pia meminta para penenun agar tetap menjaga dan meningkatkan kualitas tenunan dan melakukan proses regenerasi agar kerajinan tenun ikat Sintang tetap lestari.“Kalau bisa para penenun yang sudah tua tidak menjadikan kain hasil kreasinya hanya sebatas pusaka, selain disimpan, sampaikan juga ke anak cucu bahwa ada cerita dibalik kain tenun ini agar mereka nanti tetap ingat dan mengetahui nilai-nilai budaya yang dimiliki nenek moyangnya,” ujarnya.

Sintang Masih Dihantui Flu Burung

SINTANG--Sempat redup, ternyata penyakit flu burung sampai saat ini masih menghantui Kecamatan Sintang, terutama di sekitar perkotaan. Tidak ingin menganggap remeh, Pemerintah Kabupaten Sintang terus berupaya untuk menjadi nol flu burung di Sintang.“Yang jelas kita tetap waspada, dan instansi terkait selalu memonitor perkembangan kasus flu burung yang sejauh ini baru menyerang unggas,” kata Bupati Sintang Milton Crosby kepada wartawan, Kamis (28/10) di Sintang.Ia mengingatkan warga yang suka sabung ayam agar tidak sembarangan membawa ayam sabung ke Sintang, terutama dari daerah yang sudah tertular flu burung. “Karena penularan awal flu burung di Sintang, sudah diketahui bermula dari ayam sabung yang dibawa warga dari Pontianak,” katanya.

Menurut Milton, upaya yang dilakukan selain sosialisasi juga mengintensifkan pencegahan dengan penyemprotan menggunakan desinfektan dan memusnahkan unggas yang tertular. “Dana kita terbatas untuk menanggulangi persoalan ini, dan tentunya kita sangat berharap agar pemerintah provinsi ikut membantu untuk memanggulangi flu burung di Sintang ini,” harap bupati.Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sintang Wiryono mengatakan, sat ini untuk wilayah kota Sintang masih positif ditemukan adanya unggas yang mati akibat flu burung. “Dua pekan lalu kalau tidak salah ada kematian ayam di daerah Akcaya, dan setelah di cek ternyata karena flu burung,” jelasnya.

Menurut dia, untuk luar kota seperti ditemukannya kematian ayam di daerah Jerora atau di daerah Sepauk, hasil pelacakan diketahui kalau kematian itu diakibatkan Newcastle Desease (ND) atau sampar ganas. “Sejauh ini memang masih di seputaran kota Sintang, kalau di luar kota belum ada kita temukan penularan flu burung,” imbuhnya.Wiryono mengatakan, pihaknya tidak ingin menganggap remeh penularan flu burung yang sudah lebih dari dua bulan sejak ditemukan pertama pada pertengahan Agustus lalu.“Kita akan terus upayakan pencegahan penularan lebih jauh dengan harapan kasus flu burung di Sintang ini nol, karena virus ini potensi beresiko pada manusia,” tukasnya.

Menurutnya, stok desinfektan di dinas beberapa waktu lalu sudah habis sehingga dinas berencana untuk menggunakan dana taktis untuk tanggap darurat membeli disinfektan, dan juga sejumlah perlengkapan untuk pemusnahan unggas yang tertular. “Kalau ada persetujuan dana, maka akan digunakan untuk pembelian desinfektan, perlengkapan pemusnahan dan operasional, karena rencananya akan melibatkan desa dan RT yang sudah teridentifikasi ada penularan flu burung untuk turut membantu dinas melakukan pembersihan,” ucapnya.Menurutnya, beberapa hari yang lalu sudah datang bantuan desinfektan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalbar. “Jumlahnya 100 liter, dan ini yang sementara akan kita gunakan untuk melakukan penyemprotan di sejumlah titik temuan flu burung di kota Sintang,” jelanya.

Kejari Tahan Is

OKNUM Pegawai Negeri Sipil (PNS) berinisial Is, pada salah satu badan di Pemprov Kalbar yang sebelumnya menjadi panitia pelaksana teknis kegiatan, dalam kasus dugaan korupsi pengadaan air bersih di Nanga Pak Kecamatan Sayan Kabupaten Melawi ditahan Kejaksanaan Negeri Sintang.Kamis (21/10) pekan lalu, setelah memenuhi panggilan Kejari Sintang untuk menjalani pemeriksaan, surat penahanan Is langsung dikeluarkan dan ia terpaksa menginap di balik jeruji besi Rutan Klas 2B Sintang, menyusul Sm yang sudah ditahan terlebih dahulu.“Sebelumnya tersangka bertugas di Melawi dan saat ini statusnya adalah salah satu staf di Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Keluarga Berencana Provinsi,” kata Buchari Taslim Tuasikal, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Sintang kepada wartawan, Kamis (28/10) di Sintang.

Menurut dia, Kejari sudah menyurati tersangka untuk pemeriksaan lanjutan serta tahap dua perkara dan panggilan itu dipenuhi tersangka, karena memang selama ini tersangka cukup kooperatif. “Setelah pemeriksaan karena sudah tahap dua, maka surat penahanan kita keluarkan dan tersangka kita titipkan ke Rutan,” ujarnya.Dalam kasus tersebut, Is adalah pimpro atau PPTK dari Dinas Kimpraswil Melawi, kemudian Sd sebagai kontraktor pelaksana proyek dan Sm yang sudah terlebih dahulu ditahan berperan sebagai sub kontraktor. “Kasus ini di split tiga berkas dengan tiga tersangka, untuk tersangka yang seorang lagi yaitu Sd masih akan kita periksa lagi dan surat panggilan akan segera kita layangkan,” ungkapnya.

Menurut Buchari, untuk dua orang tersangka yang telah ditahan ada kemungkinan akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Sintang, namun saat ini pihaknya masih sedang menyusun rencana dakwaan. “Harapan kita dalam tahun ini kasus tersebut sudah dilimpahkan, karena dua dari tiga berkas kasus ini sudah diselesaikan dan dua tersangkanya sudah ditahan,” ucapnya.Nilai proyek air bersih itu mencapai Rp235.998.000 dan pekerjaan dimulai pada 2006, hasil audit BPKP kemudian menemukan kerugian negara mencapai Rp212.398.200.Dalam kasus ini, tersangka Sm yang sudah terlebih dahulu ditahan, ternyata juga terlibat dugaan korupsi lainnya dalam proyek serupa di Batu Buil Melawi dan kasusnya ditangani oleh Polres Melawi.

Sementara mengenai kasus dugaan korupsi pembangunan jalan di kawasan Mengkurai Sintang, Kepala Seksi Intel Kejari Sintang, Joko Suryanto mengatakan kemarin pihak BPKP sudah turun kelapangan melihat fisik pekerjaan proyek yang kasusnya ditangani Kejari Sintang.”Hanya sehari mereka di Sintang melihat langsung kondisi lapangan dalam proyek tersebut,” ujarnya singkat.

108 Orang Formasi Guru Disetujui SINTANG--Kepala Dinas Pendidikan Si

Sntang H Senen Maryono mengatakan, bahwa dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Sintang tahun 2010, kuota untuk tenaga guru berjumlah 108 orang. “Tadinya diusulkan penambahan 35 orang ke Menpan. Namun kata BKD, keputusannya masih menunggu persetujuan pusat,” kata Senen kepada koran ini, Kamis (28/10).Dikatakan dia, dari kuota tersebut, alokasi untuk guru Sekolah Dasar (SD) sebanyak 50 orang. Sedangkan untuk guru SMP, SMA dan SMK jumlahnya 58 orang. “Untuk guru SD sekitar 40 formasi untuk guru kelas, 10 formasi lagi untuk guru agama ditambah guru olahraga,” bebernya.

Senen menambahkan, untuk formasi guru khusus SD, pelamar dengan ijazah DII masih diterima. Untuk guru SMP/SMA dan SMK harus berijazah S1. “Guru-guru tersebut sebagian besar akan kita tempatkan di daerah pedalaman, yang bener-benar mengalami kekurangan guru. Sebetulnya tenaga adminstrasi juga mengalami kekurangan, namun di prioritaskan dulu pada pemenuhan tenaga guru,” ucapnya.Dengan dibukanya 108 formasi guru di Sintang, Senen berharap semua formasi terisi oleh para pelamar. “Kita tidak ingin kejadian tahun lalu terulang kembali. Saat itu, ada formasi yang tidak terisi seperti formasi guru fisika dan kimia. Sebetulnya pelamar ada, namun sebagian besar enggan memilih tempat yang jauh. Padahal, guru yang bertugas di tempat yang jauh, telah diperhatikan oleh pemerintah dengan memberikan tunjangan guru terpencil. Namun, pelamar tetap saja enggan bertugas di tempat jauh untuk jurusan-jurasan tertentu,” katanya.

“Kalau formasi guru SD, semua terserap oleh para pelamar. Bahkan kuotanya bisa di katakan kurang,” sambungnya.Senen mengakui, dengan kuota 108 dalam penerimaan CPNS, belum mencukupi kebutuhan tenaga guru di Kabupaten Sintang. “Kalau dilihat berdasarkan pemerataan, guru masih sangat kurang. Namun, bila dilihat dari rasio anak, maka tenaga guru sudah cukup. Contohnya untuk satu guru mengajar 30 murid,” ulasnya.Untuk pengangkatan honorer, Senen mengatakan, bahwa yang masuk data base kategori 1 (yang digaji melalui dana APBN atau APBD, Red), kebanyakan adalah guru TK. “Mereka ini adalah honorer yang tercecer pada pendataan sebelumnya, untuk guru SD alternatif 1 sudah terangkat semua. Kalau guru kategori 2 (honor sekolah, Red) juga sudah kita usulkan, namun belum ada tindaklanjut dari BKN,” jelasnya.

Segera Audit ADD Bermasalah

SINTANG--Inspektorat Kabupaten Sintang akan segera mengaudit Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Sintang yang diduga bermasalah, termasuk di Desa Solam Raya Kecamatan Sungai Tebelian yang beberapa waktu lalu dikeluhkan warga masyarakat setempat.“Untuk ADD di Solam Raya sudah ada perintah dari bupati untuk melakukan pemeriksaan,” kata Inpektur Kabupaten Sintang H Jannah Lingga kepada kepada koran ini kemarin.Ia mengatakan, untuk pelaksanaan audit tersebut direncanakan dalam waktu dekat ini tim akan turun langsung ke lapangan. “Selesaikan beberapa pekerjaan dan tim sudah saya perintahkan untuk melakukan audit itu, karena sebelumnya memang belum pernah dilakukan audit,” jelasnya.

Jannah mengatakan, secara keseluruhan dari 281 desa penerima ADD di Sintang, saat ini yang sudah pernah diperiksa Inspektorat kabupaten baru mencapai 150 desa. “Ini kita lakukan selama tiga tahun, selain audit reguler juga ada audit khusus berdasarkan laporan dari masyarakat. Kalau ada laporan biasanya kita langsung tindaklanjuti,” ujarnya.Ia mengatakan, saat ini inpspektorat kabupaten memiliki 21 orang tenaga pemeriksa bersertifikat terdiri dari tujuh orang auditor reguler, tujuh orang auditor kasus dan tujuh orang auditor SKPD. “Memang jumlah ini masih kurang dibanding jumlah outbreak (objek audit, Red) yang ada di Sintang,” jelasnya.

Salah satu upaya untuk menambah jumlah auditor, menurut Jannah, adalah dengan mengikutsertakan petugas lapangan pemeriksa untuk inpassing (penyetaraan) menjadi auditor penuh. “Tentunya melalui proses tes dan diantara 21 orang itu sudah ada yang melalui proses inpassing karena berdasarkan aturan, yang boleh melakukan audit adalah auditor yang bersertifikat. Jadi tenaga lapangan ini harus ikut inpassing, dan dinyatakan lulus baru bisa memeriksa,” paparnya.Menurut dia, selain mengikutsertakan tenaga pemeriksa lapangan untuk ikut inpassing, juga setiap tahun kebutuhan pengadaan tenaga auditor tetap dimasukkan dalam formasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). “Saat ini kita sudah ada enam orang pegawai baru yang siap untuk mengikuti diklat auditor,” ujarnya.

Ia mengatakan paling tidak untuk tahun 2010, Inspektorat Kabupaten Sintang memiliki 31 orang tenaga auditor mengingat outbreak di Sintang yang mencapai 815 unit terdiri dari SKPD, kecamatan, kelurahan, desa, puskesmas dan sekolah. “Tentu tidak mungkin kita memeriksa semua outbreak itu dalam satu tahun, paling tidak dengan 31 orang siklusnya bisa tiga tahun, jadi tiap tahun 1/3 atau 270 outbreak bisa diperiksa,” ucapnya.Jannah menjelaskan, selain audit khusus yang memang harus segera ditindaklanjuti seperti ada laporan dari masyarakat atau perintah dari bupati atas laporan masyarakat atau ketika ada mutasi, siklus tiga tahunan untuk mengaudit seluruh outbreak di Sintang masih dalam batas toleransi. “Karena, kalau didasarkan kebutuhan ril agar tiap tahun semuanya bisa diaudit maka kita butuh 96 orang auditor,” ujarnya.

Jumlah auditor yang sudah cukup juga menurutnya harus diimbangi dengan pendanaan yang memadai. “Selain audit dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten, biasanya dari inpektorat provinsi juga turut membantu melakukan audit di SKPD kabupaten,” imbuhnya.

PMI Harus Proaktif

ANGGOTA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang Ginidie mengatakan, setiap waktu kebutuhan darah di Sintang meningkat, sementara stok darah yang ada masih sangat terbatas.“Padahal ini kebutuhan mendasar dalam pelayanan kesehatan, sementara tidak sedikit orang ketika benar-benar membutuhkan, agak kesulitan mendapatkan pasokan darah,” jelasnya.Ia mengungkapkan itu karena menurutnya tidak sedikit keluhan dari masyarakat yang didapatnya mengenai minimnya ketersediaan darah di Rumah Sakit Umum Daerah Ade M Djoen Sintang.“Bahkan ketika membutuhkan, keluarga pasien harus berkeliling mencari darah kesana kemari, beruntung masih ada orang yang dengan sukarela mau mendonorkan darahnya seperti di kepolisian atau militer,” imbuhnya.

Ia mengatakan ketersediaan darah juga menyangkut upaya pertolongan pada nyawa pasien yang benar-benar membutuhkan, sehingga ada baiknya lembaga Palang Merah Indonesia (PMI) di Sintang bisa lebih proaktif. “Keberadaan PMI sangat diperlukan untuk menjamin ketersediaan darah di kabupaten ini,” imbuhnya.

Ginidie berharap PMI bisa difungsikan dengan baik, dan bila perlu ada penyegaran kepengurusan ditubuh PMI Sintang. “Artinya ini persoalan serius di masyarakat, dan pemerintah juga harus serius mengatasi masalah ini,” tandasnya.Bahkan ia pribadi mengaku siap membantu mendorong pembenahan ditubuh PMI dan mengaktifkan PMI, agar benar-benar berfungsi untuk memberikan pelayanan ke masyarakat. “Kita juga siap membantu mendorong pemerintah menguatkan peran PMI Sintang agar lebih berdayaguna, paling tidak ada sarana unit tranfusi darah yang memadai milik PMI yang bisa diakses oleh semua masyarakat,” imbuhnya.Peran PMI diharapkan lebih ditingkatkan lagi sehingga stok darah yang ada di Sintang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. “Saya kira kalau dibuat program khusus donor darah tiap bulan atau beberapa bulan sekali di tiap instansi atau sekolah, banyak yang mau mendonorkan darahnya. Sementara pemerintah menyiapkan peralatan, agar darah bisa disimpan lebih lama dalam jumlah banyak,” jelas Ginidie.

Komunikasi dengan pendonor atau instansi yang ada di Sintang, katanya, harus dibangun agar ketika ada orang yang membutuhkan darah tidak harus kesulitan kesana-kemari mencarinya.“Saya kira untuk mencari pendonor darah bisa saja melalui PMI, sehingga ketika ada yang membutuhkan PMI sudah punya database siapa saja atau lembaga mana saja yang bisa dihubungi,” ujarnya.

PKL Pasar Inpres Direlokasi

SINTANG--Puluhan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang selama ini menggelar dagangan maupun jasa di emperan toko Pasar Inpres Tanjungpuri, dipindahkan oleh pemerintah ke lantai 2 Pasar Junjung Buih yang berada tak jauh dari Pasar Inpres.Beragam keluhan pun muncul meskipun masih tersisa harapan tempat yang baru nantinya masih tetap bisa memberikan penghasilan yang layak bagi para PKL tersebut.Budimansyah, salah seorang PKL yang menjual jasa sol sepatu di depan toko mas karunia mengatakan dimana-mana sol sepatu berada di emperan toko. “Jadi bingung juga bagaimana nantinya, karena belum pernah melihat tempat sol sepatu yang hanya bermodalkan kotak ditaruh di tempat elit seperti itu,” katanya.

Ia mengatakan karena berada di emperan toko dan di pinggir jalan, selama ini pelanggan terkadang tidak perlu turun dari motor untuk menyerahkans epatu yang akan di sol. “Tinggal berikan kantongnya dan langsung saya ambil, kalau sekarang harus parkir motor dulu dan naik tangga baru bisa ke tempat sol sepatu,” ujarnya. Ia merasa selama ini aktivitas sol sepatu tidak mengganggu lalu lintas di kawasan pasar dan kalau harus pindah tentunya akan menambah repot dan khawatir pendapatannya berkurang. “Tapi mudah-mudahan apa yang kami dapat selama ini tetap dan tidak ada perubahan meskipun harus beraktivitas di lantai 2 pasar junjung buih,” jelasnya.

PKL lainnya, Yadi berharap kalaupun memang harus berada di pasar junjung buih, pemerintah daerah mestinya memperhatikan kenyamanan bagi para PKL dan juga pengunjung pasar. “Kalau bisa dibuatkan tangga dari luar dan kalau bisa pagar di lantai dua bisa lebih rapat karena kalau masih seperti itu akan berbahaya terutama bagi anak-anak,” imbuhnya.Siang kemarin, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Disperindagkop dan UKM) Kabupaten Sintang mengumpulkan semua PKL yang berada di pasar inpres untuk pembagian lapak tempat jualan di lantai 2 Pasar Junjung Buih dan ditargetkan sebelum 31 Oktober semua PKL sudah pindah ke lapak baru mereka.

Sebelumnya kawasan lantai dua tersebut digunakan oleh pedagang sayur, namun karena dilantai dua sepi pengunjung akhirnya para pedagang sayur turun ke lantai 1.

Kepala Disperindagkop dan UKM Sintang, Herry Syamsudin SPd mengatakan kegiatan hari itu dilakukan untuk pendataan, penertiban dan pemindahan para PKL di Pasar Inpres ke Lantai 2 Pasar Junjung Buih. “Nanti bekas tempat usaha yang mereka tinggalkan di pasar inpres akan kita beri plang agar konsumen tahu kalau mereka sudah pindah ke lantai 2 Pasar Junjung Buih,” jelasnya.Menurut dia tidak ada niat sedikitpun untuk mematikan usaha para PKL ini, namun hanya ingin agar PKL ini juga tertata dengan baik dan berkontribusi pada pada perekenomian sekaligus keindahan kota. “Yang jelas kalau nantinya pasar inpres sudah dibangun kembali, kami akan upayakan mereka bisa kembali ke tempat semula, tentunya dengan temlat yang baru, lebih baik dan tertata,” ucapnya.

Ia mengatakan memang sudah sejak lama ada rencana untuk merenovasi pasar inpres yang usianya sudah 32 tahun tersebut. “Namun tentunya ini butuh waktu dan anggarannya juga dari pemerintah pusat karena anggaran kita belum mampu untuk membiayai pembangunan pasar itu,” ujarnya.Ia mengatakan untuk lebih mempermudah aktivitas lantai 2 Pasar Junjung Buih, bupati sudah menyampaikan kalau bisa tangga masuk ke lantai dua dibuat dari luar.“Pertimbangan untuk membuat tangga dari luar sudah ada dan kita lihat perkembangannya nanti, kalau memang memungkinkan tangga tersebut akan kita bangun untuk memudahkan masyarakat mengunjungi lantai 2 pasar tersebut,” ucapnya.

60 Persen Jalan Rusak Parah

SINTANG--Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang Askiman mengatakan, sekitar 60 persen jalan kabupaten yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten ini rusak berat.“Kalau dihitung-hitung hanya 25 pesen saja yang dalam kondisi baik, selebihnya rusak berat, sedang dan ringan. Kalau yang rusak sedang dan ringan ya sekitar 15 persen,” katanya kepada koran ini Jumat (22/10) di Sintang.Askiman mengatakan, data mengenai kerusakan jalan secara keseluruhan masih sedang diinventarisasi, namun gambaran umum mengenai kondisi jalan sudah dipetakan oleh Dinas PU Sintang.“Apalagi ketika banjir kemarin juga menambah deretan panjang kerusakan jalan di Sintang,” bebernya.

Menurut dia, Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (UPJJ) memang didesain untuk melakukan pemeliharaan rutin permanen. “Nantinya memang kita harapkan ada aturan yang menetapkan ruas jalan yang ditangani oleh UPJJ, sehingga perawatan bisa dilakukan dengan rutin dan permanen,” kata dia.Menurut Askiman, untuk penetapan status jalan yang bisa dirawat rutin oleh UPJJ tersebut memang dibutuhkan beberapa criteria. Seperti arus lalu lintas orang dan barang di kawasan itu, dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi di dalam suatu kawasan.“Sementara ada juga nantinya jalan yang berstatus pemeliharaan rutin periodik yang bisa dilakukan swakelola ataupun kontraktual,” ucapnya.Ia mengatakan aktivitas UPJJ saat ini sudah mulai berjalan baik di wilayah I, II dan III.“Bahkan tidak sedikit desa yang sebelumnya terisolir saat ini sudah mulai terbuka karena ada ruas jalan baru yang dibuat untuk membuka keterisoliran tersebut,” imbuhnya.

Lagi, 7 Ruko Terbakar di Sungai Durian

SINTANG--Kebakaran kembali menjadi momok bagi warga di kawasan Pasar Sungai Durian, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Sintang. Kali ini menimpa 7 ruko di persimpangan Jalan Kolonel Sugiono dan Wirapati. Tidak ada korban jiwa akibat kejadian itu, namun kerugian ditaksir ratusan juta rupiah.Kejadian yang terjadi Jumat (22/10) subuh, sekitar pukul 04.45 WIB, sontak mengagetkan warga sekitar. Terlebih, aktivitas warga sedang lengang karena hari masih pagi. Tujuh ruko yang terbakar masing-masing Bengkel Diamon sebanyak 2 pintu, Toko Usaha Jaya sebanyak dua pintu, dealer motor KTM, Toko Sejahtera dan Toko Kasi Mura masing-masing satu pintu.

Upaya pemadaman api, bahu membahu dilakukan oleh Badan Pemadam Kebakaran (BPK) Busera dan Pemadam Kebakaran Pemerintah, yang di bantu oleh Water Canon milik Kepolisian Resort Sintang. Api baru bisa dipadamkan setelah menghanguskan hampir seluruh bangunan ruko sekitar pukul 06.00 WIB. Pemadaman masih tetap di lakuka sampai pukul 07.00 WIB untuk memastikan api benar benar telah mati.Terjadinya kebakaran di Sungai Durian, semakin menambah daftar panjang kebakaran ruko di pusat ekonomi Sintang di daerah ini. Terlebih, belum hilang ingatan kita soal kebakaran yang menghanguskan ruko di Jalan Kolonel Sugiono, serta puluhan ruko di Jalan Katamso beberapa waktu lalu.

Kapolsek Kota AKP Joko Sulistiono melalui Kanit Reskrim Aiptu Sukaif mengatakan, kalau penyebab kebakaran saat ini belum bisa dikatahui. Namun berdasarkan informasi dari saksi mata, api di duga berasal dari ruko Usaha Jaya. “Saat kebakaran, semua ruko tanpa penghuni. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan,” tegasnya. Ia menambahkan, bahwa dalam kejadian itu salah seorang anggota Pemadam Kebakaran Busera yakni Alim, sampat mengalami kecelakaan ketika berusaha memadamkan api, namun yang bersangkutan berhasil selamat. “Korban mengalami luka lecet dan masih di rawat di Rumah Sakit Ade M Djoen Sintang sampai saat ini,” bebernya.

Kejadian ini, juga menjadi perhatian Bupati Sintang Milton Crosby M Si. Bahkan, kemarin bupati menyempatkan diri meninjau langsung lokasi kebakaran sekitar pukul 10.00 WIB.“Saya turut prihatin dengan kejadian ini. Ke depan dalam membangun ruko, perlu diperhatikan standar pengamanan kebakaran agar saat kebakaran terjadi telah siap,” kata Milton.

Waspada Imigran Gelap

SINTANG. Bupati Sintang, Drs Milton Crosby M.Si mengatakan, jumlah imigran gelap yang masuk ke wilayah Indonesia, setiap tahun selalu mengalami peningkatan. Kejadian itu sulit dibendung, lantaran luas wilayah yang terdiri dari ribuan pulau dan beberapa pulau diantaranya berbatasan langsung dengan negara lain. Selain itu, penegakan hukum masih terbilang lemah, karena belum adanya peraturan dan perundang-undangan yang mengatur tentang imigran gelap.

“Imigran gelap ini, sangat berpotensi menimbulkan kerawanan dan gangguan Kamtibmas. Seperti tindak pidana perdagangan orang maupun penyeludupan manusia,” ungkapnya saat memberikan sambutan pada Sosialisasi Strategi Penanggulangan Migrasi Gelap di Indonesia, di Balai Praja Pemkab Sintang, Kamis (14/10) kemarin.

Kegiatan Sosialisasi ini merupakan kerjasama Pemkab Sintang dengan International Organization for Migration (IOM) Indonesia, Ditjen Imigrasi dan Mabes Polri.

Milton mengatakan, potensi masuknya imigran gelap sangat besar, sebab Negara Indonesia merupakan negara transit bagi negara asing sebelum mencapai negara tujuan yang diinginkan. Karena itu, melalui sosialisasi ini para peserta dan masyarakat harus dapat saling bertukar informasi. Apabila menemukan atau mencurigakan adanya imigran gelap, secepatnya melapor.

“Instansi terkait juga harus meningkatkan perannya. Semua pihak harus memiliki pengertian dan persepsi yang sama tentang imigran gelap atau penyelundupan manusia. Dengan demikian, apabila mengetahui atau menemukan dugaan terjadinya imigran gelap masing-masing instansi akan dapat bekerjasama dengan baik dalam penanganannya,” ucap Milton.

Berdasarkan data Ditjen Imigrasi sampai dengan periode Agustus 2010, tercatat 3.434 imigran ilegal, dengan jumlah yang berstatus pengungsi hanya 843 orang.

Kuota Pertamina Kian Menipis Pemilik Kios Meringis

SINTANG. Pertamina kian menciutkan kuota, pasokan bahan bakar minyak (BBM) ke SPBU berada di Bumi Dara Juanti, beberapa waktu belakangan ini. Dampaknya, warga masyarakat kelimpungan mencari solar dan bensin.

Kondisi miris ini, lebih di rasakan para pemilik kios. Pasalnya, bakal kehilangan mata pencarian. Sebab, tak bisa lagi mendapatkan BBM di SPBU untuk dijual kembali.

Pemkab diminta mencarikan solusi, soalnya kebijakan Pertamina ini, menyuburkan gejolak di tengah-tengah masyarakat.

“Kita tidak tahu, apa motivasi dari kebijakan Pertamina ini. Padahal kebutuhan BBM semakin hari, terus meningkat. Ini berdampak kepada masyarakat,” ungkap H Akhmad Sutarmin S Hut MM, Ketua Komisi III DPRD Sintang, kemarin.

Kuat dugaan, Pertamina mengurangi jatah pasokan ke SPBU, karena keberadaan pengantri, yang kerap membuat ulah. Selain, untuk efisiensi penggunaan BBM. Mencermati hal itu, Sutarmin mengaku sepaham. Hanya saja, ia meminta hendaknya dicarikan solusi, sebab bagaimana pun para pengantri tersebut. Merupakan para pemilik kios, yang notabenenya di jual kembali.

“Kita setuju dengan itu. Tapi ingat, mereka antri bukan untuk di jual ke perusahaan. Tapi, hanya untuk eceran saja. Kan bisa dilaksanakan penertiban oleh pengelola SPBU,” tegasnya.

Langkah penanggulangan, diantaranya di bangun SPBU khusus untuk para pemilik kios. Jika tidak demikian, Pemkab Sintang mengambil sebuah langkah, bagaimana warga yang notabenenya pemilik kios, tidak kehilangan mata pencarian. Bahkan, meminta secara resmi, agar pasokan BBM dikembalikan pada posisi semula.

“Kalau menunggu ada yang membangun SPBU khusus untuk antrean kios. Kan, memakan waktu lam. Nah, satu-satunya jalan Pemkab, turun tangan dan kerjasama dengan SPBU untuk mengatur distribusi BBM ini, terutama untuk para pemilik kios tersebut,” tukasnya.

Bukan itu saja lanjut Tarmin, pemerintah melalui instansi terkait, bisa saja membantu para pemilik kios, untuk pengurusan administrasi pendukung, sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Pertamina, untuk kios binaan. “Masalah ini cukup pelik, tapi bukan berarti tidak bisa di carikan solusi. Campur tangan pemerintah, jelas sangat dibutuhkan,” pungkasnya.

Soal Data WP dan SKF KP3 Masih Bungkam?

SINTANG. Sejumlah kalangan di Bumi Dara Juanti kembali mempertanyakan, mengenai Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang dikantongi perusahaan, pemenang lelang proyek di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Sintang, belum lama ini.

Tak ayal, Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KP3) Sintang, selaku instansi yang mengeluarkan SKF itu, menjadi tumpahan pertanyaan. Apakah perusahaan yang telah mengantongi SKF itu, sudah melunasi pajak kepada Negara.

“Kita mempertanyakan, apakah SKF yang dikeluarkan itu, karena perusahaan yang bersangkutan sudah melunasi pajak,” ujar Danil Setiawan, Kepala Perwakilan PT Pawan Sari Manunggal Kalbar Cabang Sintang, didampingi Bujang Syahrial, Teddy Z Liu dan Widodo, kemarin.

Mirisnya, hal itu disambut dingin instansi tersebut dan memilih ‘bungkam’. Apalagi menunjukkan data-data resmi, terkait dengan perusahaan-perusahaan, yang dimenangkan pada 24 paket pekerjaan dengan pagu dana mencapai Rp 18,4 Miliar tersebut.

Alasannya, karena sudah diatur dalam aturan, dimana tidak membenarkan membocorkan rahasia wajib pajak kepada siapapun. Termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Mohon maaf Pak, Kita tidak bisa membeberkan rahasia wajib pajak. Itu sudah ada yang mengaturnya, jadi hal itu tidak mungkin kami berikan. Jika pun diberikan, kalau ada persoalan hingga ke meja hijau atau proses hukum,” dalih Erna Sulistyowati, Kepala KP3 Sintang, di dampingi beberapa stafnya, ketika berdialog dengan Danil Cs di ruang kerjanya, kemarin.

Pihak KP3 Sintang, sempat mencetuskan kalimat, SKF bisa saja dikeluarkan. Meski wajib pajak, mengajukan keberatan atas nilai pajak yang harus dibayar. “Ini bisa saja kita terbitkan SKF-nya. Walaupun, ada keberatan dan belum ada hukum tetap terhadap wajib pajak yang bersangkutan,” tegas Erna lagi.

Mencuatnya persoalan ada keterkaitan dengan lelang proyek PU tersebut. Setelah, perusahaan yang dipimpin pria tinggi besar ini, tidak bisa memasukkan penawaran. Panitia beralasan, karena waktu sudah habis. Sementara, perusahaan tersebut, memiliki kelengkapan yang patut untuk dipertanggungjawabkan.

Dalam pertemuan yang ketiga kalinya itu, pihaknya KP3 tetap bersikukuh untuk tidak memberikan data-data yang dimaksud. Kendati pun, kubu Danil Cs tetap memberondong dengan berbagai pertanyaan. “Jadi kalau kita tidak bisa mendapatkan data itu. Lantas siapa yang bisa, apakah Bupati, Dirjen Pajak atau KPK,” cecar Danil.

Hal itu ditanggapi dengan berbagai diplomasi. Bahkan, dalam ucapan , sedikit menantang. “Intinya, memang tidak bisa. Biar pun KPK sekali,” ujar Erna, dengan mimik wajah serius.

Terlepas dari itu, Bujang Syahrial menduga lelang proyek memenangkan berbagai perusahaan itu menyimpan misteri. Selain itu, terindikasi ada ‘permainan’ pihak tertentu. Pihaknya imbuh Bujang, sempat memergoki salah seorang pemenang baru mengurusi SKF, setelah perusahaan dinyatakan menang. “Jadi ada apa ini, masak setelah tahu menang, baru mengurusi pajak. Kalau demikian, siapapun bisa,” sindirnya.

Untuk itu kata Danil, persoalan yang kini terus bergulir itu, tidak hanya dihentikan sampai di situ. Pihaknya akan terus melaksanakan penelusuran. “Ini akan kita pantau terus, dan dalam waktu singkat akan melayangkan surat ke berbagai instansi terkait. Semua ini, demi untuk Kabupaten Sintang,” tukasnya.