DPRD Ikuti PSDM

MEMPAWAH- Upaya untuk mendapatkan tambahan pengetahuan, khusus dalam hal pemerintahan dan penyusunan serta penggunaan angaran dalam APBD dipandang sebagai suatu hal yang prinsip.Oleh karena itulah, setiap tahunnya DPRD diseluruh indonesia termasuk Kabupaten Pontianak selalu memaksimalkan waktu dan peluang untuk mengikuti PSDM.Itu disebabkan, dari 45 anggota dewan yang terpilih hasil Pemlu legislatif 2009 lalu memiliki latar pendidikan yang berbeda satu sama lain. Bahkan termasuk pemahaman serta sorotan yang berbeda dalam setiap memandang satu persoalan yang ada.Selama tiga 45 dewan mengikuti Pelatihan Sumber Daya Manusia (PSDM) di Meeting Room Hotel Lumire & Convention Center, Jalan Senen Raya, Jakarta Pusat.

Tampil sebagai nara sumber selaku pembicara dari Departemen Dalam Negeri (Depdagri) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang mengupas masalah peraturan perundang-undangan maupun ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan pemerintahan. Selain diikuti oleh anggota dewan, PSDM tersebut juga diikuti oleh Sekretaris H. Anwar, S.Ip bersama Staf DPRD Kabupaten Pontianak.Beberapa Anggota DPRD Kabupaten Pontianak yang mengikuti kegiatan PSDM tersebut mengaku senang dan mendapatkan banyak masukan serta pengetahuan yang bermanfaat dalam menunjang kinerjanya sebagai wakil rakyat. “Peserta begitu antusias dan serius menyimak materi-materi yang disampaikan para pembicara. Baik dari Depdagri dan BPK dan menarik karena memberi banyak pengetahuan bagi kami selaku anggota dewan. Penyampaian materinya dilakukan dengan baik sehingga mudah dicerna dan dipahami oleh peserta PSDM,” aku H Trisna Jaya Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Pontianak sepulang dari kegiatan itu kepada wartawan.

Legislator PPP itu mengaku perlu melakukan pengkajian lebih mendalam untuk mencermati materi PSDM. Agar materi yang diterima dapat diaplikasikan untuk kepentingan daerah, terutama dalam penerapannya. “Menerapkan materi butuh pengkajian mendalam. Karena dalam mengimplementasikan materi yang ada di lapangan tentu diperlukan pemahaman terlebih dahulu. Sebab, penerapannya harus disesuaikan dengan kondisi daerah,” pendapatnya.Disebutkan, Drs Marulitua MA, pembicara dari Depdagri, memberikan apresiasi atas keseriusan peserta saat mengikuti PSDM. Dewan lebih konsentrasi dan fokus dalam menerima materi-materi yang disampaikannya. “Sangat apresiasi terhadap sikap peserta yang sangat aktif dan serius menerima materi yang disampaikan. Berharap seluruh materi PSDM dapat diterapkan serta menjadi dasar pokok-pokok pikiran dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya,” pikirnya.

Gohan dan 4 Fraksi Berkurban

MEMPAWAH- Pada perayaan Idul adha 1431 Hijriah, lembaga legislatif Kabupaten Pontianak, secara fraksi tanpa membedakan, satu sama lain kompak untuk patungan berkurban seekor sapi. Itu dilakukan oleh fraksi Gohan, fraksi PDIP, fraksi Rakyat Bersatu dan fraski P2KB. Secara fraksi Gohan juga menyerahkan satu ekor sapi kepada H Anwar selaku Sekwan didampingi staf DPRRD. Kedua hewan kurban itu dipotong, lalu dagingnya dibagikan kepada warga sekitar terutama mereka yang berhak dan memang dinilai layak untk menerima, melihat dari sisi.“Fraksi PPP dan fraksi demokrat, melakukan kurban masing-masing. Mereka memang tidaa bergabung,” jelas Sekwan H Anwar S.IP kepada wartawan kemarin.

Memasuki tahun kedua bagi anggota DPRD periode 2009-2014, tahun ini ada peningkatan dari sisi jumlah kurban. Artinya, bagi empat fraksi yang mau patungan juga dinilai positif. Dan bagi fraksi Golkar, hati Nurani dan Amanat Nasional (Gohan) yang berkurban juga dinilai positif. Halnya dengan Fraksi PPP dan fraksi Demokrat.“Kami sebagai masyakat penerima sama sekali tidak mempersoalkan, hewan kurban yang disembelih itu secara fraskai maupun gabungan fraksi. Yang penting, aksi nyata berbuat dijalan Allah itu terlihat. Bukan hanya basa basi, tapi realita dan kami melihat sendiri,” kata Syukur bersama rekan-rekannya memberikan satu penilaian positif. Untuk patungan hewan kurban, jangan sampai ada silang pendapat hingga mencuat kepermukaan, antar satu pimpinan dengan pimpinan yang lain saling tuding dan cari kesalahan.

“Sebagai umat yang beragama, khususnya islam setdianya bisa membaca sejarah bagaimana pengorbanan nasi Ibrahim AS yang atas perintah Tuhan menyembelih Nabi Ismail As, putra satu-satunya. Memberi itu lebih mulia ketimbang hanya mengeritik dan cari kesalahan orang lain,” sebut M Sood Mokhtar pula.

Proyek Diminta Tepat Waktu

MEMPAWAH- Secepatnya dinas dan instansi yang memiliki anggaran untuk kegiatan proyek fisik merealisasikan proyek. Jangan terlalu berlama-lama, karena saat ini sudah memasuki akhir tahun anggaran. Penekanan itu disampaikan HM Amin H Aminin, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, yang memimpin rapat paripurna mendengarkan jawaban/penjelasan Bupati Pontianak, kemarin.Dia minta setiap SKPM secepatnya menyelesaikan pelaksana proyek fisik. Sebab, saat ini sudah memasuki tahap terakhir pelaksanaan anggaran. Jika tidak secepatnya diselesaikan, dikhawatirkan pekerjaan tidak dapat terealisasikan dengan baik dan maksimal.Dari hasil pantauan dilapangan tegas Legislator Partai Persatuan Pembangunan, pihaknya mendapatkan masih banyak kegiatan pembangunan proyek yang masih dalam proses pelaksanaan. Padahal, saat ini sudah memasuki masa pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2011.

Harusnya saat ini, seluruh kegiatan proyek fisik sudah rampung dan selesai pekerjaannya. Sehingga memasuki awal bulan November nanti sudah memasuki masa pemeliharaan dan menyelesaikan Laporan Pertanggung Jawabannya (LPJ) saja. Karenanya, Amin menghendaki agar seluruh kegiatan proyek fisik sudah diselesaikan sebelum bulan Desember nanti. Karena, tertanggal 15 Desember segala bentuk kegiatan sudah harus dipertanggungjawabkan secara administrasi keuangannya. Agar, tidak menghambat proses pembahasan APBD 2011 mendatang.“Sudah seharusnya pelaksanaan pembangunan fisik itu tepat waktu. Namun, yang terpenting kualitas pekerjaan harus baik dan sesuai bestek. Untuk itu, kontrol dan pengawasan dari semua pihak sangat diperlukan. Terutama masyarakat untuk pro aktif memantau dan mengawasi kegiatan proyek di lingkungannya masing-masing. Jika ada proyek yang tidak beres segera laporkan kepada kami,” saran Amin.

Legislator Dapil dua berjanji siap lakukan pengawasan atas realisasi proyek di Kabupaten Pontianak. Sebagai lembaga wakil rakyat, Amin menegaskan menjadi tugas dan tanggungjawab dirinya untuk mensukseskan kegiatan pembangunan di masyarakat.“Soal proyek pembangunan fisik akan kita evaluasi secara terus menerus dan berkelanjutan. Sampai sejauh mana realisasi pembangunan dan kualitas pekerjaannya. Kami juga menuntut agar setiap dinas dan instansi melaporkan hasil pekerjaannya untuk dipertanggungjawabkan kepada publik,” tukas dia. Terpisah, Darwis SH, Ketua Komisi C tak menampik, banyak terima aspirasi masyarakat terkait realisasi proyek yang diduga tidak terealisasikan dengan baik sebagaimana perencanaan.

“Kami mendapatkan belasan aspirasi dan pengaduan masyarakat yang mempertanyakan realisasi pekerjaan proyek di masyarakat yang disinyalir tidak sesuai bestek. Kurang lebih ada belasan aspirasi masyarakat terkait pembangunan tersebut. Aspirasi itu disampaikan melalui via telepon maupun lisan,” sebut Darwis.Kedepan, dia menyarankan dinas tekhnis harus pro aktif meningkatkan pengawasan atas pekerjaan. Pihaknya tidak menginginkan adanya program kerja yang bermasalah hingga menjadi temuan dan menyeret pejabatnya ke meja hijau.“Sampai saat ini kami sudah menerima berbagai data dari masyarakat, LSM dan lainnya terkait realisasi proyek yang disinyalir tidak sesuai bestek. Kita resfon dengan turun lapangan guna cross check terhadat,” sebutnya.

Dewan Rancang Tiga Perda Inisiatif

MEMPAWAH- Maraknya pembangunan hotel, gedung maupun penangkaran walet serta semakin banyaknya tumbuh menara ponsel, memunculkan ide kalangan dewan untuk menggarap Peraturan daerah (Perda) Inisiatif. Dalam waktu dekat direncanakan menyusun tiga Raperda inisiatif. Meliputi Perda, Perda menara telekomunikasi dan Perda transparansi pelayanan publik. Keseriusan itu terlihat, manakala Badan Legislasi (Banleg) DPRD mulai melaksanakan pembahasan.“Dalam waktu dekat kita akan melakukan penyusunan beberapa perda inisiatif. Ada dua perda yang sudah pasti akan kita bahas yakni perda usaha walet dan menara telekomunikasi. Sedangkan satu perda lainnya yakni transparansi pelayanan publik masih sebatas wacana dan perlu pengkajian serta pertimbangan lebih lanjut,” terang MA Muhammadiyah, Anggota Banleg DPRD Kabupaten Pontianak.

Diakui, keberadaan usaha walet di Kabupaten Pontianak sudah menjamur hampir diseluruh wilayah kecamatan. Bahkan pada daerah tertentu yang sangat potensial seperti Sui Pinyuh, keberadaan penangkaran walet cukup banyak. Karenanya, perlu suatu payung hukum untuk menata dan menjaga keberadaan usaha tersebut.Halnya dengan menara telekomunikasi mulai menjamur di masyarakat. Tak jarang pula dia menerima ikeluhan dan laporan an dari masyarakat terkait keberadaan usaha walet dan menara telekomunikasi yang pembangunannya semberawut hingga merusak lingkungan.Hingga kini dewan belum bisa mengambil sanksi lantaran tak memiliki payung hukum yang jelas tentang usaha walet dan menara telekomunikasi itu.

“Dengan penyusunan kedua Perda ini, pemerintah bisa melakukan penataan dan membenahi keberadaan walet dan menara telekomunikasi yang ada,” kata dia. Pertimbangan lainnya, sebut Legislator PPP Kabupaten Pontianak ini, rumusan perda inisiatif tentu akan membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD dari dua sektor itu. “Jika dimaksimalkan dengan baik, diyakini mampu memberikan kontribusi besar buat daerah,” prediksinya.Ditegaskan, Perda bukan untuk membebani pengusaha walet maupun pemilik menara komunikasi. Melainkan untuk melakukan penataan agar keberadaannya lebih tertib dan tidak menimbulkan permasalahan di masyarakat. Dengan begitu, para pengusaha dapat berinvestasi dengan baik dan masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan itu dengan baik pula,” terang Muhammadiyah.

Untuk perda transparansi pelayanan publik, Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pontianak ini mengaku masih sebatas wacana. Transparansi pelayanan publik tersebut dimaksudkan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai informasi dan pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. “Sebab, selama ini masyarakat sangat kesulitan untuk mengakses dan mendapatkan berbagai informasi terkait kinerja pemerintah daerah. Baik program kerja hingga mata anggaran dan lainnya. Jangankan masyarakat awam, para awak media massa sendiri kerap kali mengeluhkan kesulitanya untuk mendapatkan data-data dari pihak eksekutif,” ujarnya.

Terkait penyusunan perda itu nantinya, Muhammadiyah mengaku akan melibatkan konsultan tekhnis dari lembaga-lembaga lainnya. Seperti Universitas Tanjung Pura (UNTAN) dan Universitas Panca Bhakti (UPB) untuk menyusun draf akademisnya. Sebab, kajian akademis perda itu sangat penting dan menentukan dalam menunjang efektifitas perda yang akan dirumuskan.“Kita akan memulai pembahasan rapat internal Banleg pada Senin (1/11) besok. Mudah-mudahan masyarakat Kabupaten Pontianak dapat mendukung kinerja DPRD dalam menyusun perda tersebut. Dan yang terpenting, perda yang disusun dan dirumuskan itu bermanfaat untuk masyarakat dan daerah,” pungkasnya.

Tiga Bulan Jalani Pemantapan KML Pramuka 2010 Ditutup

MEMPAWAH- Kegiatan Kursus Mahir Lanjutan (KML) yang dihelat Kwarcab Pramuka Kabupaten Pontianak ditutup. Kegiatan itu diikuti 20 orang berlangsung selama sepekan, ditutup Sekretaris Kwarcab Ridwan A Wahab S.Ap, di halaman Gedung KNPI Mempawah.

“Alhamdulillah, seluruh rangkaian kegiatan yang dicanangkan untuk kegiatan KML ini telah dilaksanakan dengan baik dan benar. Secara keseluruhan tidak ada kendala dan kegiatan KML 2010 yang dilaksanakan Kwarcab Pramuka Kabupaten Pontianak berlangsung sukses,” kata Ridwan. Kegiatan KML jelas Pak Endek, demikian sapaan akrabnya diikuti oleh 20 peserta dari tiga Pontianak, KKR dan Kabupaten Pontianak selaku tuan rumah.

Sedangkan Kabupaten Landak tidak mengirimkan peserta. “Kami undang empat daerah. Namun, hanya tiga daerah yang mengirimkan peserta. Pontianak kirimkan 8 peserta, KKR satu orang dan 11 orang dari Kabupaten Pontianak. Sayang memang Landak berhalangan kirim pesertanya,” jelas Ridwan. Diakui, kegiatan KML merupakan tindaklanjut dari kegiatan sebelumnya yakni Kursus Mahir Dasar (KMD) beberapa waktu lalu.

Berbagai materi yang disampaikan hampir sama dengan kegiatan KMD. Hanya saja, pada KML lebih mengedepankan praktek dilapangan. “Materi yang disampaikan hampir sama dengan KMD. Hanya saja pada KML lebih banyak difokuskan pada praktek dilapangan. Pada KML ini, sekaligus dijadikan masa pemantapan bagi peserta dalam memilih jurusannya. Apakah siaga, penggalang atau penegak,” ujarnya.

KML tersebut, ungkap Ridwan dimaksudkan untuk memantapkan persiapan peserta sebagai pembina pramuka sesuai dengan golongan atau jurusannya. Jadi, kegiatan tersebut untuk memantapkan para pembina yang nantinya akan menyampaikan kegiatan-kegiatan pramuka di gugus depannya masing-masing. “Setelah mengikuti KML, maka para peserta akan dikembalikan ke gugus depannya masing-masing untuk menjalani masa pemantapan selama tiga bulan. Selama pemantapan itu, peserta akan selalu dipantau dan dimonitoring hasil kerjanya oleh kwarcab nya masing-masing,” bebernya.

“Setelah menjalani masa pemantapan selama tiga bulan, bagi peserta yang berhasil dan dinyatakan lolos akan diberikan sertifikat, selendang dan pita mahir sebagai lambang keberhasilannya mengikuti kegiatan KML. Pemantauan dan monitoring terhadap para peserta di gugus depanya kita serahkan kepada kwarcab didaerahnya masing-masing,” timpalnya.

Kemudian, Ridwan mengatakan, setelah mengikuti kegiatan KML, peserta dapat mengikuti kegiatan Kursus Pelatih Dasar (KPD). KPD itu akan memantapkan para pembina untuk di didik sebagai pelatih. KPD itu akan melatih para pembina menjadi pelatih yang akan menyampaikan berbagai materi baik teori maupun praktek pada kegiatan KMD maupun KML yang akan datang.

“Setelah KPD barulah dimantapkan lagi dengan kegiatan Kursus Pelatih Lanjutan (KPL) pramuka. Kita berharap seluruh peserta KML ini dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik. Hendaknya segala ilmu dan pengetahuan selama KML dapat diaplikasikan kepada para pramuka-pramuka di gugus depannya masing-masing,” pungkasnya.

DAU Tak Sesuai Target

DAU MEMPAWAH- Kondisi keuangan daerah yang minim, memang dirasakan memberikan dampak kepada daerah. Gambaran itu terlihat dari draf Raperda APBD 2011 yang diajukan eksekutif kepada legislatif sempat menimbulkan sikap pro dan kontra dikalangan dewan itu sendiri.“Mestinya draf raperda APBD itu dijaring dari hasil rakorbang kecamatan. Karenanya, semua anggota DPRD mustilah hadir pada saat rakorbang dihelat. Dengan begitu, pada saat pembahasan dalam rapat gabungan eksekutif-legislatif sudah tidak lagi tambahan,” kata H Ria Norsan, Bupati Pontianak sebelum berangkat menunaikan ibadah haji pekan lalu. Hal itupun jelas Bupati, sudah menyampaikan kepada dewan, agar menghadiri kegiatan rakorbang kecamatan.

“Kondisi keuangan daerah, memang banyak aspirasi yang belum dapat diserap dalam raperda APBD 2011. Karenanya, tidak akan ada bangunan gedung baru dalam tahun 2011, kecuali untuk kecamatan yang dimekarkan seperti Sadaniang dan Mempawah Timur,” tegas Bupati.Kendatipun musti bolak-balik Mempawah-Jakarta dalam upaya mendongkrak DAU, predeksi ad akenaikan mencappai 50 dari DAU tahun 2010 seertinya bakalan tak terpenuhi. Karena itulah, Pemda focus pada realisasi rencana pembangunan 2010 yang bersifat prioritas dan disesuaikan dengan kemampuan daerah. Dia memperkirakan dalam rapat gabungan panitia anggaran eksekutif dengan Ban-Ang legislatif tentu akan berjalan alot. Terjadi ulur tarik aspirasi yang disampaikan berupa tambahan diluar hasil rakorbang kecamatan.

Semula dari hasil rapat KUA dan PPAs, memang sudah terakomodir rencana pembangunan dalam APBD 2011. Setelah diketahui, tambahan DAU tidak seperti yang diharapkan, musti ada yang harus ditunda dulu.

Sudah sudah beberapa kali musti bolak-balik untuk mengajukan tambahan. Pusat ternyata memberikan DAU dibawah yang kita inginkan. “Maka, musti ada yanbg ditunda,” sebut dia. Diharapkan, pembahasan raperda APBD 2011, masing-masing pihak mampu mengedepankan kepentingan daerah dan masyarakat. Dia masih optimis, kalau DAU masih bisa ditingkatkan minimal pada masa ABT tahun depan. Menyangkut tambah tidaknya AU, tak hanya dialami Kabupaten Pontianak. “Kita masih beruntung bisa ditambah. Ada kabupaten/ kota yang justru diturunkan dari sebelumnya,” terang Ria Norsan.

Pengembangan Sektor Usaha Kecil

MEMPAWAH-Sektor usaha kecil yang ada di Desa Sengkubang Kecamatan Mempawah Hilir ternyata mendapat perhatian khusus dari dr Karolin Margret Natasa anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan. “Kita bangga akan budidaya lele yang dikembangkan warga. Dengan berbekal modal seadanya ternyata mampu berkembang dan menambah penghasilan keluarga,” nilai Karolin saat berkunjung di tambak budidaya milik kelompok Tani Sabtu (30/10) yang lalu. Dalam mengembangkan usaha kecil, seyogya kita dapat meniru dengan apa yang dilakukan oleh warga Sengkubang. “Apa yang dilakukan warga sini patut kita contoh, dan melalui semangat kerja keras seperti ini, pemerintah daerah juga akan terbantu, khususnya bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat. Jadi saya pikir pemerintah tinggal bagaimana memberikan pembinaan,” tegas dia.

Dalam kunjungan kali ini Karolin yang juga Ketua Taruna Merah Putih Propinsi Kalbar ini juga didampingi M. Jimmi Ketua Komisi B DPRD Kalbar dan Susanto, SE Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pontianak. Bahkan dirinya mengaku siap membantu apa yang menjadi persoalan. “Kita hari ini membawa anggota DPRD Kalbar dan DPRD Kabupaten. Silahkan sampaikan aspirasi kepada mereka. Ini ada pak Santo dan Pak Jimi. Kalau kabupaten tidak mampu menyelesaikan bawa ke tingkat propinsi. Kalau masalah itu masih juga belum diselesaikan tinggal hubungi saya,” jelasnya.Bentuk perhatian Karolin tidak Cuma sekedar berkunjung, melainkan langsung memberikan dukungan biaya untuk pengembangan usaha budidaya.

“Pada hari ini kami bantu Rp 20 juta untuk usaha ini, dan ini kita bantu untuk pembelian alat penggilingan pakan. Karena kita lihat warga hanya secara manual mengolah pakan ikan lele,” tambah dia. Bantuan sendiri langsung diterima oleh Bactiar Yasir Kades Sengkubang. “Pak Kades, tolong bina terus warganya agar lebih produktif. Kalau ada kesulitan silahkan hubungi anggota DPRD kita yang ada di Kabupaten Pontianak,” tegas Karolin sambil memberi isyarat kepada Susanto Anggota DPRD Kabupaten Pontianak.

PLN Gelar Program Sejuta Sambungan

MEMPAWAH-Memperingati Hari Listrik Nasional ke-65 yang jatuh pada tanggal 27 Oktober 2010, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Ranting Mempawah, pagi kemarin, melaksanakan Program Gerakan Sehari Sejuta Sambungan. Gerakan penyambungan ini secara resmi dimulai dari Perumahan Bali Asri di Jalan Raden Sudjarwo.Manajer PLN Ranting Mempawah, Hefzi, di sela-sela pemasangan listrik di rumah warga, mengatakan gerakan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan dan kemudahan kepada calon pelanggan untuk melakukan pemasangan listrik secara Mudah, Cepat Dan Pasti.

“Ini merupakan program PLN yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Melalui momen ini, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat,” katanya. Untuk wilayah Kalbar, Program Gerakan Sehari Sejuta Sambungan di Kalbar melayani 20.000 pelanggan baru. Sedangkan, di Cabang Unit Pontianak dan Ranting Mempawah, PLN menjatahkan 14.000 dan 1.500 pelanggan.

“Kita masih memiliki daya untuk menerapkan program ini. Pun demikian, kita terus berupaya meningkatkan pelayanan dengan melakukan pembenahan pembangkit tenaga listrik,” ungkapnya.Terkait dengan masih adanya tunggakan dari para pelanggan PLN di Kabupaten Pontianak, Hefzi mengaku akan meminta bantuan PLN Cabang Unit Pontianak untuk menyelesaikan masalah ini. “Kami berharap masyarakat, khususnya para pelanggan bisa mengerti, karena banyaknya tunggakan itu bisa menganggu operasional kami di PLN. Apalagi lancarnya pembayaran rekening listrik yakni pajak penerangan jalan umum (PPJU) dapat meningkatkan PAD Kabupaten Pontianak,” cetusnya.

Sedangkan Camat Mempawah Hilir, Drs. Suwanda, saat menyalakan lampu di rumah warga usai pemasangan listrik, mengucapkan terima kasih atas pelayanan PLN yang semakin meningkat tiap tahunnya. “PLN sudah berkomitmen memberikan pelayanan yang baik untuk para konsumen mereka yang baru, sekarang tinggal kita di masyarakat untuk bisa menggunakan listrik secara bijak dan hemat,” katanya.

KML 2010 Ditutup

MEMPAWAH- Kegiatan Kursus Mahir Lanjutan (KML) yang dihelat Kwarcab Pramuka Kabupaten Pontianak ditutup. Kegiatan itu diikuti 20 orang berlangsung selama sepekan, ditutup Sekretaris Kwarcab Ridwan A Wahab S.Ap, di Halaman Gedung KNPI Mempawah.“Alhamdulillah, seluruh rangkaian kegiatan yang dicanangkan untuk kegiatan KML ini telah dilaksanakan dengan baik dan benar. Secara keseluruhan tidak ada kendala dan kegiatan KML 2010 yang dilaksanakan Kwarcab Pramuka Kabupaten Pontianak berlangsung sukses,” kata Ridwannya.Kegiatan KML jelas Pak Endek, demikian sapaan akrabnya diikuti oleh 20 peserta dari tiga daerah, Pontianak, KKR dan Kabupaten Pontianak selaku tuan rumah. Sedangkan Kabupaten Landak tidak mengirimkan peserta.

“Kami undang empat daerah. Namun, hanya tiga daerah yang mengirimkan peserta. Pontianak kirimkan delapan peserta, KKR satu orang dan 11 orang dari Kabupaten Pontianak. Sayang memang Landak berhalangan kirim pesertanya,” jelas Ridwan. Diakui, kegiatan KML merupakan tindaklanjut dari kegiatan sebelumnya yakni Kursus Mahir Dasar (KMD) beberapa waktu lalu. Berbagai materi yang disampaikan hampir sama dengan kegiatan KMD. Hanya saja, pada KML lebih mengedepankan praktek dilapangan.

Profesionalisme Eksekutif Dipertanyakan

MEMPAWAH- Fraksi di DPRD Kabupaten Pontianak, memberikan pandangan umum (PU) terhadap nota keuangan dan raperda tahun 2011. Dari enam fraksi, semuanya memberikan kritik cukup tajam.Pasalnya, raperda yang diajukan kepada dewan, dinilai tidak mencerminkan apa yang sudah menjadi kesepakatan di tingkat bawah seperti hasil rakorbang kecamatan, maupun hasil pembahasan Kebijakan Umum anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Semua hasil pembahasan telah disepakati menjadi prioritas dabn plafon anggaran sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) sebelum disepakati dengan DPRD.

Tak heran, jika penilaian miring masih dilontarkan dewan yang menyuarakan aspirasi rakyat maupun melalui jaringan komisi dan fraksi mereka. Hal itu dinilai wajar, karena dalam raperda 2010, banyak aspirasi yang semula sudah dibahas ternyata raib. Yang cukup memprihatinkan ada yang tidak menyisakan sama sekali usulan.“Beberapa lokasi proyek tidaks esuai dengan asas pemerataan. Disatu lokasi,s etiap tahunnya dianggarkan. Sementara ditempat yang lain belum tersentuh sama sekali oleh pembangunan selama ini,” tanya M Zaldi Arpan, juru bicara Fraksi Pemuda pembaharuan Keadilan Bangsa (F-PPKB) di depan rapat paripurna DPRD, kemarin.

Hal seperti itu kata Zaldi yang rolling ke dapat menimbulkan kecemburuan dan prasangka buruk kepada pemirntah dari sebagian masyarakat. “Dari totol belanja modal sebesar Rp 70 miliar lebih. Kecamatan Anjongan hanya kebagian Rp 550 juta saja. “Apakah disini ada pemerataan?” tanyanya.Jika sudah demikian kataya lagi, dimana hasil musrenbang ekcamatan?. Dimana semangat atau ruhnya RPJIMD. Apakah, hanya sekedar serimonial belaka. ”F-PPKB mepertanyakan tentang keprofesionalismean tim anggaran eksekutif dalam merumuskan pembagian kue-kue pembangunan yang tertera pada draf RAPB 2011,” akunya prihatin.

Pelabuhan Dongkrak PAD

MEMPAWAH- Saat ini pembangunan lanjutan Pelabuhan Kuala Mempawah menjadi satu-satunya tumpuan daerah pasca berpisah dengan KKR untuk dongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pembangunan gudang masih tahap penyelesaian. Pemda musti lebih serius dalam melakukan pengelolaan terhadap pembangunan yang ada. “Tak gampang realisasikan pembangunan pelabuhan ini secara keseluruhan. Pemda perlu dukungan dari Pemprov maupun pusat. Kita minta agar Pemda lebih serius lakukan lobi-lobi ke provinsi maupun pemerintah pusat. Jangan sampai pembangunan pelabuhan ini terbengkalai,” saran Darwis.

Apalagi, realisasi pelabuhan Kuala Mempawah sejak lama dinantikan masyarakat. Selain itu, pembangunan pelabuhan menjadi salah satu harapan daerah ini untuk menggali dan menyerap PAD. Jika pembangunan tidak dapat terealisasikan dengan baik dan maksimal, maka masyarakat dan daerah yang sangat dirugikan.

“Pemerintah daerah hendaknya tidak main-main dalam merealisasikan pembangunan yang telah menelan anggaran puluhan miliar itu.

Sebab, jika pembangunan ini tidak terealisasikan dengan baik, tentunya akan menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat itu sendiri,” pendapatnya. Karenanya, Jailani menyarankan agar pemerintah daerah lebih gencar melakukan lobi-lobi untuk mendapatkan sharing maupun bantuan dana baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun investor guna mendukung percepatan pembangunan pelabuahan tersebut.

“Pemerintah daerah mulai saat ini harus lebih aktif mencari bantuan dana untuk kelancaran pembangunan pelabuhan. Sebab, kalau hanya mengandalkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mustahil pembangunan pelabuhan dapat direalisasikan dengan baik,” katanya.

APBD 2011 Tak Bangun Kantor Baru

MEMPAWAH- Anggaran Pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Pontianak tahun 2011 diitargetkan Rp 439,87 miliar. PAD ditargetkan Rp 17,68 miliar terdiri atas pajak daerah Rp 6,55 miliar naik 29,56 persen dibanding setelah perubahan APBD tahun 2010.

Retribusi daerah Rp 4,15 miliar naik 5,26 persen. Lain-lain pendapatan asli daerah Rp 6,97 miliar. Sedangkan dana perimbangan ditargetkan Rp 406,39 miliar terdiri dari bagi hasil pajak dan bukan pajak Rp 17,44 miliar. DAU Rp 350,04 milair diproyeksikan naik 11,78 persen dari DAU tahun 2010. DAK Rp 38,91 miliar serta lain-lain pendapatan yang sah Rp 15,78 miliar merupakan pendapatan dari perimbangan pemerintah provinsi.

Bupati Pontianak H Ria Norsan menyampiakan hal itu didepan rapat paripurna DPRD yang dipimpin H Rahmad Satria tanpa dihadiri tiga wakil ketua, kemarin. “Dari target APBD 201 itu, untuk belanja tidak langsung Rp 295,86 miliar yang diperuntukan buat belanja pegawai, belanja hibah dan bantuan sosial, belanja langsung Rp 144 miliar yang peruntukannya untuk belanja barang dan jasa serta belanjha modal pembangunan,” terang Bupati, yang akan mulai cuti sejak 27 Oktober untuk berangkat ke Mekkah.

Ditegaskan Norsan, penganggaran belanja langsung 2011, tetap diarahkan keberpihakan kepada kepentingan publik. Oleh karena itu tahun 2011 tidak ada pembangunan gedung kantor baru, kecuali kantor Camat pemekaran. “Itupun secara bertahap baru bisa diusulkan untuk kantor Camat Sadaniang dan rehab ringan kantor-kantor yang ada dalam rangka mempertahankan kondisi minimal,” tutur Bupati.

Merujuk amanat Permendagri No 37 tahun 2010 mengenai belanja perjalanan dinas , pemda dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah menerapkan prinsip kebutuhannya (cost) dan meninggalkan pola ‘paket’. “Untuk persiapan pelaksanannya, saya telah menyampaikan SE kepada seluruh SKPD tertanggal 11 Oktober,” tukas Bupati.

Pembangunan Pelabuhan Dongkrak PAD

MEMPAWAH- Saat ini pembangunan lanjutan Pelabuhan Kuala Mempawah menjadi satu-satunya tumpuan daerah pasca berpisah dengan KKR untuk dongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pembangunan gudang masih tahap penyelesaian.

Pemda mesti lebih serius dalam melakukan pengelolaan terhadap pembangunan yang ada. “Tak gampang realisasikan pembangunan pelabuhan ini secara keseluruhan. Pemda perlu dukungan dari Pemprov maupun pusat. Kita minta agar Pemda lebih serius lakukan lobi-lobi ke provinsi maupun pemerintah pusat. Jangan sampai pembangunan pelabuhan ini terbengkalai,” saran Darwis.

Apalagi, realisasi Pelabuhan Kuala Mempawah sejak lama dinantikan masyarakat. Selain itu, pembangunan pelabuhan menjadi salah satu harapan daerah ini untuk menggali dan menyerap PAD. Jika pembangunan tidak dapat terealisasikan dengan baik dan maksimal, maka masyarakat dan daerah yang sangat dirugikan.

“Pemerintah daerah hendaknya tidak main-main dalam merealisasikan pembangunan yang telah menelan anggaran puluhan miliar itu.

Sebab, jika pembangunan ini tidak terealisasikan dengan baik, tentunya akan menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat itu sendiri,” pendapatnya. Karenanya, Jailani menyarankan agar pemerintah daerah lebih gencar melakukan lobi-lobi untuk mendapatkan sharing maupun bantuan dana baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun investor guna mendukung percepatan pembangunan pelabuhan tersebut.

“Pemerintah daerah mulai saat ini harus lebih aktif mencari bantuan dana untuk kelancaran pembangunan pelabuhan. Sebab, kalau hanya mengandalkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mustahil pembangunan pelabuhan dapat direalisasikan dengan baik,” katanya.

2011 Tak Ada Bangun Kantor Baru

MEMPAWAH- APBD Kabupaten Pontianak 2011 ditargetkan Rp 439,87 miliar. PAD ditargetkan Rp17,68 miliar terdiri atas pajak daerah Rp 6,55 miliar naik 29,56 persen dibanding setelah perubahan APBD tahun 2010. Retribusi Rp 4,15 miliar naik 5,26 persen. Lain-lain pendapatan asli daerah Rp 6,97 miliar.

Sedangkan dana perimbangan ditargetkan Rp 406,39 miliar terdiri dari bagi hasil pajak dan bukan pajak Rp17,44 miliar. DAU Rp 350,04 milair diproyeksikan naik 11,78 persen dari DAU tahun 2010. DAK Rp 38,91 miliar serta lain-lain pendapatan yang sah Rp 15,78 miliar merupakan pendapatan dari perimbangan pemerintah provinsi.

Bupati Pontianak H Ria Norsan menyampiakan hal itu didepan rapat paripurna DPRD yang dipimpin H Rahmad Satria tanpa dihadiri tiga wakil ketua, kemarin. “dari target APBD 201 itu, unuk belanja tidka langsung Rp 295,86 miliarf yang diperuntukannnya buat belanja pegawai, belanja hibah dan bantuan sosial, belanja langsung Rp 144 miliar yang peruntukannya untuk belanja barang dan jasa serta belanjha modal pembangunan,” terang Bupati, yang akan mulai cuti sejak 27 Oktober, saat berangkat ke tanah suci Mekkah.

Ditegaskan Borsan, penganggaran belanja langsung 2011, tetap diarahkan keberpihakan kepada keepntingan publik. Oleh akrena itu tahun 2011 tidak ada pembangunan gedung kantor baru, kecuali kantor Camat pemekaran. “Itupun secara bertahap baru bisa diusulkan untuk kantor Camat Sadaniang dan rehab ringan kantor-kantor yang ada dalam rangka mempertahankan kondisi minimal,” tutur Bupati.

Merujuk pada amanat Permendagri No 37 tahun 2010 mengenai belanja perjalanan dinas , pemda dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah menerapkan prinsip kebutuhannya (at cost) dan meninggalkan pola ‘paket’. “Untuk persiapan pelaksanannya, saya telah menyampaikan SE kepada seluruh SKPD tertanggal 11 Oktober,” tukas Bupati.

Kabupaten Pontianak Bukan Penjajah

MEMPAWAH. Statmen Ketua Lembaga Pemantau Pembangunan Daerah (LPPD) Kabupaten Kubu Raya (KKR), Dede Junaidi, terkait wacananya diterbitkannya buku sejarah berdirinya kabupaten termuda di Kalbar itu, menimbulkan sorotan negatif masyarakat.

“Kami sangat keberatan dengan pernyataan saudara Dede Junaidi. Dalam statemen tersebut seolah-olah Kabupaten Pontianak dianggap sebagai penjajah yang selama ini membelenggu kebebasan KKR. Ini pernyataan yang tidak benar dan mencederai perasaan masyarakat Kabupaten Pontianak,” sesal tokoh pemuda kota Mempawah, Sy Rudy Al-Qadrie, Kamis (14/10).

Dijelaskannya, sebagaimana pemberitaan yang diterbitkan koran ini, Rabu (13/10) kemarin, Ketua LPPD KKR tersebut mengatakan, perjuangan pemekaran KKR ibarat lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari belenggu penjajahan. “Siapa yang dijajah dan siapa pula yang menjajah. Perlu dipahami, secara histori sangat berbeda proses lahirnya NKRI dengan pemekaran KKR. Untuk pemekaran suatu wilayah dibutuhkan proses panjang. Tidak semudah membalikkan telapak tangan,” pendapatnya.

Bahkan, menurut dia, dalam proses pemekaran KKR ketika itu Kabupaten Pontianak sebagai kabupaten induk telah memberikan kontribusi besar. Bersama-sama semua pihak ikut membantu perjuangan pemekaran daerah tersebut.

“Sebagai kabupaten induk, Kabupaten Pontianak telah ikut serta membantu dengan maksimal untuk proses pemekaran itu. Perjuangan kabupaten induk tulus, bukan semata-mata untuk kepentingan orang-orang yang selalu mengatasnamakan dirinya aktor intelektual,” cetusnya.

“Selain itu, dilihat dari sisi pembangunan, sebelum lahirnya KKR, Pemkab Pontianak berlaku adil. Buktinya, daerah di KKR juga turut dibangun. Bahkan secara kasat mata pembangunannya jauh lebih dominan dibanding Mempawah,” tuturnya.

Karenanya, imbuhnya, sejak pembentukan KKR sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 35 tahun 2007 hingga saat ini telah terjadi perkembangan signifikan pada semua aspek pembangunan. Termasuk terciptanya hubungan yang harmonis antara Kabupaten Pontianak dengan KKR.

“Hendaknya kondisi yang harmonis itu dipertahankan dan ditingkatkan. Bukan saling tuding-menuding, yang pada akhirnya dapat menimbulkan permasalahan baru, dan merusak hubungan antarkedua daerah yang selama ini sudah berjalan dengan baik,” pungkasnya.

BLHPD Optimis Banjir Teratasi

MEMPAWAH. Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Daerah (BLHPBD) Kabupaten Pontianak, Ir Asfahani Arsyad, optimis banjir tahunan di daerah ini dapat ditanggulangi. Pemkab telah melakukan langkah-langkah riil untuk mengatasi bencana alam itu.

“Kita yakin tahun ini banjir di pemukiman masyarakat dapat diantisipasi. Meski belum keseluruhan, paling tidak dapat diminimalisir agar tidak terlalu parah seperti tahun sebelumnya,” yakin Asfahani kepada wartawan belum lama ini.

Keyakinan Asfahani bukan tidak beralasan. Pada tahun ini Pemkab telah melakukan upaya penanggulangan pada daerah-daerah yang menjadi titik rawan banjir. Misalnya di Kecamatan Sungai Kunyit, Mempawah Hilir, Sungai Pinyuh dan Siantan. “Pemkab melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) telah merealisasi beberapa proyek normalisasi dan memperbaiki fasilitas pengairan. Itu merupakan salah satu langkah strategis penanggulangan. Kita optimis banjir dapat diantisipasi,” ujarnya.

Dia menambahkan, banjir lebih disebabkan saluran pembuangan air tidak berfungsi dengan baik. Ketika pasang atau hujan, wilayah-wilayah tertentu mudah tergenang. “Pemkab memfokuskan memperbaiki fasilitas pengairan, normalisasi dan lainnya. Sehingga membuka saluran air yang selama ini tertutup. Jika pasang, maka dengan cepat air mengalir ke daerah lain. Selama saluran banyak tersumbat sehingga air meluap ke pemukiman masyarakat dan terjadilah banjir,” analisanya.

Selain upaya Pemkab, BLHPD juga mendapat kucuran dana segar Rp 18,5 miliar dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dana itu akan digunakan untuk pembangunan fisik, perencanaan dan pengawasan pasca bencana. “Dana ini akan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk pembangunan fisik, perencanaan dan pengawasan pasca bencana Kabupaten Pontianak,” ucapnya.

Penggunaan dana akan difokuskan untuk kegiatan pembangunan fisik. Kini daerah rawan banjir mulai dipetakan, meliputi Kecamatan Sungai Kunyit, Mempawah Timur, Sungai Pinyuh dan Segedong. Bentuk pembangunan fisiknya yakni normalisasi saluran air dan memperbaiki badan jalan yang rusak akibat banjir. Sedangkan proses lelang 13 paker proyek itu dimulai akhir bulan ini.

Terpisah, Erwandi, warga Mempawah memberikan apresiasi atas upaya Pemkab menanggulangi bencana . Dia berharap pemerintah daerah melakukan langkah yang tepat dan efektif.

PSDM Harus Bermanfaat

Sebanyak 45 anggota DPRD Kabupaten Pontianak saat ini sedang mengikuti kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia (PSDM) di Jakarta. Ketua LSM Clean Governance (CG), Mulyadi Jaya, berharap kegiatan tersebut bermanfaat dan efektif dalam meningkatkan kinerja para wakil rakyat tersebut.

“Mudah-mudahan PSDM ini bermanfaat. Khususnya meningkatkan kualitas dan kemampuan dewan. Lembaga DPRD merupakan pilar penunjang kinerja pemerintahan di Kabupaten Pontianak,” kata Mulyadi kepada wartawan, Kamis (14/10) di Mempawah.

Menurut Mulyadi, PSDM merupakan momentum tepat bagi anggota dewan untuk menimba ilmu, dan pengetahuan terkait pelaksanaan pemerintahan. Khususnya dalam mempelajari, dan mendalami berbagai peraturan, prosedur dan proses pelaksanaan pemerintahan dan lainnya.

“PSDM itu menjadi rutinitas agenda anggota dewan tiap tahun. Sebagai mitra eksekutif, dewan memiliki peran dan fungsi strategis memajukan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai hasil kerja yang maksimal, maka individu anggota dewan juga harus berkualitas,” pendapatnya.

Selain itu, anggota dewan juga dituntut serius mengikuti kegiatan PSDM. Supaya berbagai ilmu yang disampaikan narasumber dapat diserap dengan baik, dan dimaksimalkan untuk kinerja para wakil rakyat ini di Pemkab Pontianak.

Prioritaskan Rakyat

Menjelang pembahasan RAPBD 2011, eksekutif dan legislatif dituntut bekerja profesional. Anggaran yang dirumuskan hendaknya lebih memprioritaskan kepentingan rakyat. Agar upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

“Minimal 50 persen mata anggaran APBD harus berpihak kepada rakyat. Artinya, berbagai program kerja maupun pembangunan yang dicanangkan harus menyentuh kepentingan masyarakat. Pembangunan harus lebih tepat sasaran. Tidak terkesan asal-asalan untuk kepentingan proyek saja,” kata Ketua LSM Gerakan Pemuda Anti Korupsi dan Penyelamat Aset Negara (GPAK-PAN), Agus Suhardi, Kamis (14/10).

Warga Ragu Konsumsi Indomie

Mempawah. Meskipun Pemerintah Indonesia melalui Menteri Perdagangan dan PT Indofood membantah mi instan dengan merek dagang Indomie tidak mengandung bahan pengawet berbahaya, namun warga tetap ragu membeli produk tersebut.

Larangan mengonsumsi Indomie dan penarikan Indomie di Taiwan dari pasar sangat memengaruhi kepercayaan pasar. Sebagian warga bahkan memilih tidak membeli produk tersebut.

Seperti diberitakan, dari hasil tes Departemen Kesehatan Taiwan, Indomie mengandung dua bahan pengawet Hydroxy Methyl Benzoate pada mi dan pengawet Benzoic Acid pada bumbu. Dua bahan ini tidak lolos klarifikasi barang impor di Taiwan.

“Saya lihat berita ditelevisi kalau Indomie dikatakan mengandung bahan berbahaya. Jadi saya masih ragu untuk membeli Indomie. Padahal biasanya anak saya senang dengan Indomie,” kata Suryaningsih, warga Mempawah ditemui di Pasar Tradisional Mempawah pagi kemarin.

Menurut ibu tiga orang anak ini, dari informasi yang didapat dari situs internet, selain dapat menyebabkan kerusakan pencernaan, mengonsumsi Indomie dengan skala besar juga mengganggu perkembangan saraf, otak dan otot pada anak-anak. “Untuk sementara ini saya belum mau membeli Indomie,” akunya.

Terpisah, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dagkop-UKM) Kabupaten Pontianak, Imansyah, menegaskan belum mendapat intruksi secara resmi dari pemerintah terkait penarikan produk Indomie dari pasar. “Selama tidak ada larangan dari pemerintah maupun pihak terkait lain seperti Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), saya pikir tidak ada masalah,” kata Imansyah.

Imansyah mengaku siap menarik dan merazia Indomie jika mendapatkan intruksi atau pemberitahuan langsung dari pemerintah. “Jika memang ada larangan dari pemerintah maupun BPOM terkait keberadaan produk Indomie, maka kapan saja kita siap tarik dari pasar,” tegasnya.

Namun, kontroversi masalah Indomie, dinilai Imansyah, dimungkinkan bentuk persaingan bisnis. Tidak dimungkiri produk Indonesia tersebut memiliki konsumen besar dan sangat diminati masyarakat di luar negeri.

“Mungkin ini hanya persaingan bisnis yang tidak sehat ditingkat internasional. Produk Indomie cukup terkenal dan memiliki konsumen besar. Mungkin saja itu hanya untuk memengaruhi daya beli masyarakat,” pendapatnya.

Pun demikian, informasi dari Taiwan tersebut memengaruhi konsumen dalam negeri, khususnya di Kabupaten Pontianak.

Dewan Bingung

MEMPAWAH. Kebijakan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Pontianak mengelola Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan 2010 dengan sistem penunjukan Langsung (PL) mendapatkan sorotan tajam. Ketua Komisi C DPRD, Darwis mengaku bingung dengan kinerja Disdik.

“Kita bingung dengan pola kerja Disdik yang selalu mengubah-ngubah realisasi DAK. Ini menunjukkan kalau Disdik tidak konsekuen terhadap kebijakannya. Jangan sampai tindakan seperti itu menimbulkan permasalahan di kemudian hari,” diingatkan Darwis ditemui di kantornya, Rabu (13/10).

Kebingungan yang disampaikan legislator PPNUI itu bukan tidak beralasan. Awalnya Disdik mengungkapkan pola pekerjaan DAK pendidikan. Yakni dari sistem swakelola menjadi tender sebagaimana surat edaran dari Departemen Pendidikan (Depdiknas).

Bahkan untuk mendukung efektifitas proses lelang proyek, Disdik mengalokasikan anggaran dalam APBD perubahan 2010 untuk memenuhi kebutuhan panitia lelang. Menjelang akhir tahun ini kebijakan tersebut kembali diubah.

“I mengundang kecurigaan, mengapa ada perubahan secara mendadak seperti itu. Apakah ada kongkalikong atau kepentingan oknum tertentu dalam proyek ini, kami juga tidak mengetahuinya. Kita akan mempermasalahkan mekanismenya berubah-rubah seperti itu,” sesal Darwis.

Bukan itu saja. Ketua Fraksi Rakyat Bersatu (RB) ini juga mengaku kesal lantaran Disdik tidak pernah berkoordinasi terkait perubahan sistem tersebut. Padahal DPRD merupakan mitra kerja pemerintah daerah yang seharusnya mengetahui segala bentuk realisasi program.

“Jangankan berkoordinasi melalui rapat kerja dan lainnya, hubungan komunikasi saja tidak bisa dilakukan lantaran telepon Kadisdik tidak pernah diaktifkan. Untuk hal yang sangat prioritas seperti perubahan pola kerja ini kami ketahui melalui media massa dan konfirmasi rekan wartawan,” cetusnya.

Meski demikian, Darwis mengingatkan agar Disdik mengelola DAK Pendidikan tersebut dengan baik dan benar. Dia berjanji akan meningkatkan kontrol dan pengawasan di lapangan. Jika ditemukan adanya proyek DAK yang bermasalah dan tidak sesuai bestek, maka pihaknya tidak segan memproses temuan tersebut sesuai prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku.

“Menjadi tugas dan tanggungjawab kami sebagai wakil rakyat untuk mendukung kinerja pemerintah. Termasuk melakukan pengawasan terhadap hasil pembangunan. Jika ada pembangunan yang bermasalah, tentu harus dipertanggungjawabkan,” pendapatnya.