Pemerintah Terus Terangi Pemukiman Penduduk Tenaga Surya Solusi Atasi Kekurangan Listrik

SUNGAI RAYA—Kepala Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan Kubu Raya mengatakan kalau daerah-daerah terpencil dan pesisir Kubu Raya masih banyak membutuhkan listrik. Hanya untuk memenuhi kebutuhannya dengan listrik berbayar seperti di daerah lain sepertinya tidak mampu terlayani semua. ”Diperkirakan sekitar 12.000 rumah di Kubu Raya belum teraliri listrik. Letak-letak pemukiman penduduk tersebut tersebar dan umumnya berada di pedalaman Kubu Raya,” katanya beberapa waktu lalu.

Menurutnya wilayah-wilayah terpencil memang banyak belum tersentuh listrik. Karena itu, pemerintah terus membuat gebrakan dengan listrik tenaga matahari. Kebutuhan tersebut terbilang tidak sedikit untuk di wilayah seluas Kubu Raya. ”Kami akan coba pasang dan masukan dalam buku APBD. Kami berkeinginan rumah warga yang belum tersentuh listrik mampu menikmati listrik tenaga matahari,” katanya.Selain berupaya memasok kebutuhan listrik dari buku APBD, pihaknya juga berupaya menggodok dana dari pemerintah pusat. Dishutbuntam terus mencari terobosan terkait bantuan listrik tenaga surya dengan berbagai jalur dan cara. ”Itu terus kami lakukan. Kami optimis bisa mendapatkannya,” ujarnya.

Sebelumnya, Camat Batu Ampar, Sahril Nur mengatakan sebanyak 50 rumah di Desa Ambarawa, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya sudah diterangi listrik tenaga surya. Penerangan tersebut merupakan bantuan dari pemerintah pusat dan diberikan cuma-cuma kepada masyarakat yang berada di daerah terpencil dan tidak terjangkau akan kebutuhan listrik.Ia mengatakan masyarakat di desanya tidak pernah menikmati pelayanan listrik. Itu karena kondisi geografis Desa Ambarawa yang berada jauh dari ibu kota kecamatan. Disamping Desa Ambarawa, ada empat desa yakni Desa Tanjung Harapan, Tanjung Beringin, Muara Tiga dan Kerawang yang hingga kini juga belum teraliri listrik. ”Mudah-mudahan nanti terkucurkan,” tuturnya beberapa waktu lalu.

100 Pasang Sudah Daftar

SUNGAI RAYA—Pragram Nikah Massal yang digelar Komite Nasional Pemuda Indonesia dan Pemkab Kubu Raya bersama jajaran dan ormas-ormasnya sudah mencatatkan lebih dari 100 pasangan yang terdaftar. Para peserta tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk ikut dalam program nikah massal yang digelar pada tanggal 19 Desember 2010.

”Dari data yang kami peroleh melalui posko-posko di desa-desa dan kecamatan. Saat ini, sudah tercatat lebih dari 100 pasang peserta nikah massal," ujar Nur Said, salah satu panitia kemarin.Menurutnya walaupun panitia penyelenggara sejak awal mempersiapkan nikah massal untuk 100 pasang pendaftar, namun kalau kondisinya melebihi dari yang ditargetkan, pihaknya tetap berupaya memenuhi kebutuhan tersebut. “Kami akan upayakan mengakomodir kebutuhan tersebut. Pasalnya, syarat utama dari nikah massal ini adalah warga Kubu Raya kurang mampu," ucapnya.

KNPI sendiri dalam menjaring peserta bekerjasama dengan panitia. Pihaknya juga berkoordinasi dengan pemerintahan desa dan kecamatan dengan membuat posko kecil. “Apalagi ada persyaratan administrasi. Ada juga yang harus diurus di tingkat desa dan kecamatan," kata dia.Ia berharap program nikah masal mendapatkan apresiasi dari berbagai lapisan masyarakat. Apalagi program ini ditujukan melayani calon pengantin baru, juga program ditujukan kepada pasangan yang telah menikah namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). ”Itu tujuan kami sebenarnya,” terangnya.

Tiga Nelayan Sungai Raya Nyaris Tewas Kapal Tenggelam Dihajar Ombak Besar

SUNGAI RAYA – Tiga orang nelayan yang terdiri dari seorang juragan dan dua Anak Buah Kapal (ABK) luput dari maut, setelah kapal mereka terhempas gelombang di perairan Bengkayang, Jumat (29/10) sekitar pukul 13.00 WIB.

Ketiga nelayan pencari ikan asal Sungai Raya Kabupaten Bengkayang itu, adalah Akim (juragan kapal), serta Ucok dan Slamet (ABK). "Mereka dari Sungai Raya, pada hari Jum'at (29/10) pukul 13.00 WIB itu, menangkap ikan dengan menggunakan kapal ukuran 3 x 16. Ternyata di tengah lautan, tepatnya 3 mil dari Pulau Pengeke, kapal yang ditumpangi mereka ini dihempas gelombang setinggi 3,5 meter," kata seorang warga U. Tommy kepada Pontianak Post, kemarin (1/11).

Akibat hempasan gelombang tersebut, kapal yang ditumpangi nelayan ini tenggelam seketika. Ketiganya, sempat menyelamatkan diri dan luput dari maut. Mereka ditemukan oleh nelayan lain, yang berada di sekitar kawasan ketiga pria ini nyaris meregang nyawa karena kapal dihempas gelombang. Mereka diperkirakan terdampar sekitar satu jam di laut lepas tersebut.

"Sekitar pukul 14.00 siang, mereka diselamatkan oleh sesama nelayan yang kebetulan tengah mencari ikan di tempat mereka dihempas ombak," katanya lagi. "Kita baru mendapatkan kabar, setelah korban menghubungi dan memberitahukan keluarga mereka atas kejadian ini. Keluarga sudah tahu semua dan mereka (tiga nelayan itu) masih dalanm keadaan selamat. Sedangkan kapal mereka tidak bisa diselamatkan," tambahnya.

Saat ini, menurut Tommy, ketiga nelayan itu sementara diselamatkan warga dan ditempatkan di Pulau Pengeke. Ini karena mau pulang ke daratan, cuaca dan gelombang masih tidak bersahabat. "Mau dibawa pulang tidak bisa, karena ombak masih tinggi," katanya.

Kapolsek Sungai Raya AKP Husni Ramli mengimbau, di tengah cuaca yang masih ekstrim dan ombak yang tinggi sekarang ini, nelayang harus hati-hati. "Kita imbau agar nelayan berhati-hati melaut, dan utamakan keselamatan karena cuaca sedang ekstrim," tegas Kapolsek kemarin.

Harga Kopra Teluk Pakedai Dikeluhkan Nival Rusman Ali

DI samping menjaga, memelihara, serta memantapkan kegiatan pemerintah, percepatan dalam program-program pembangunan yang telah dirumuskan dalam APBD Provinsi Kalbar juga perlu dilakukan pengawasan dan evaluasi. Anggota DPRD Kalbar Noval Rusman Ali mengungkapkan bahwa sesuai dengan hasil reses, perlu sekali perbaikan ekonomi dan kesejahteraan, serta kesehatan masyarakat. Noval mencontohkan, masyarakat Kecamatan Teluk Pakedai begitu mengharapkan bantuan modal untuk usaha kecil. Itu dijumpai dia ketika bertandang ke Desa Sungai Deras. Keinginan ini perlu diwujudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani, baik melalui koperasi maupun perbankan. Kemudian masyarakat Desa Punggur Kecil dan Desa Teluk Pakedai mengharapkan agar harga kopra dapat ditingkatkan, karena saat ini di pasangan sudah tidak sebanding dengan biaya perawatan pohon kelapa.

Selain itu, pihaknya menilai, untuk Kabupaten Kubu Raya sudah ada langkah positif mengatasi pengangguran yang semakin hari semakin bertambah. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah melakukan terobosan dengan menciptakan lapangan kerja di berbagai sektor, seperti pertanian terpadu, meningkatkan mutu beras lokal yang dijadikan raskin untuk kebutuhan masyarakat miskin di Kabupaten Kubu Raya, serta menciptakan pencetakan sawah baru untuk mengubah pola masyarakat dari ladang berpindah-pindah menjadi menetap.

Sementara itu, untuk kabupaten induk, Kabupaten Pontianak, dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), mereka telah membangun terminal terpadu di Temajo, Kecamatan Sungai Kunyit. Tak kalah pentingnya, ditambahkan dia, adalah perlunya peningkatan infrastruktur di bidang kesehatan di Kabupaten Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya, dengan memperkuat fungsi puskesmas melalui fasilitas rawat inap di semua kecamatan."Puskesmas pembantu (pustu) ditingkatkan menjadi puskesmas di setiap desa, (dilakukan) untuk menanggulangi dan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang mudah dijangkau, apabila perlu tindakan tindakan pendahuluan," jelas legislator PBR Kalbar ini.

Sementara untuk mengatasi kurangnya tenaga medis karena adanya peningkatan status puskesmas yang ada rawat inap dan pustu menjadi puskesmas, memerlukan tenaga medis. Maka sambil menunggu formasi calon PNS, untuk mempercepat pelayanan pada masyarakat yang akan berobat, diberdayakan dari tenaga honor medis. Program pemerintah untuk masyarakat kurang mampu diberikan jamkesda untuk berobat. Sementara dia juga mendapati masyarakat Kecamatan Sungai Pinyuh yang memohon penyedianaan air bersih melalui leding ke rumah-rumah penduduk melalui mata air di pegunungan di Toho. "Dan masyarakat Desa Sungai Kupah mohon sarana untuk puskesmas seperti ambulans sampai saat ini belum ada," katanya.

Arus Deras Dapat Pujian

TELUK PAKEDAI – Desa Arus Deras, kecamatan Teluk Pakedai, mendapat kunjungan 4 personil tim monitoring data awal program terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) Provinsi Kalbar, Senin (1/11). Kunjungan tersebut dalam rangka penilaian awal P2WKSS Kabupaten Kubu Raya.

Tim tersebut diterima langsung Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan bersama jajaran SKPD dan Ketua Tim Penggerak PKK. Bupati memandang bahwa program P2WKSS mampu meningkatan peranan perempuan dengan pendekatan lintas bidang pembangunan. Apalagi tujuannya meningkatkan kesejahteraan keluarga. “Maret sudah dilaksanakan pendataan awal. Diharapkan pada instansi terkait dapat melaksanakan program kerjanya secara serius,” ucapnya.

Program P2WKSS, lanjutnya, bertujuan membangun desa sehat dan sejahtera dengan sentuhan tangan perempuan. Karenanya pembinaan kepada keluarga diharapkan dapat berlanjut dan tidak berhenti sebatas penilaian. “Supaya maksimal, programnya harus dilakukan pengeroyokan. Untuk SKPD yang sudah tuntas diharapkan langsung membantu SKPD lain yang belum selesai,” pinta figur yang karib disapa Bang Endi ini.Ia menuturkan bahwa program P2WKSS harus terus berlanjut dan tidak berhenti usai pengambilan nilai. Itu karena program bermanfaat bagi warga untuk meningkatkan taraf hidup.

Di tempat terpisah, Ketua Tim P2WKSS Kalbar Ismarwoto mengungkapkan bahwa kedatangan tim tersebut untuk pendataan dan pencatatan serta pengarahan. Ia berharap data dan informasi diberikan akurat, lengkap, juga semua pihak membantu mencapai tujuan program P2WKSS ini. Dalam kesempatan tersebut dia mengungkapkan bahwa dari data awal yang dilakukan tim, dalam lomba P2WKSS, Kubu Raya sudah cukup baik. Bisa saja diprediksi dia Desa Arus Deras keluar sebagai juara, asalkan jelas ada karya nyata dan bermutu. ”Dan itu bisa dilakukan Desa Sungai Deras,” katanya.

SMAN 2 Kakap Disepakati Berdiri di Batas Kupah – Jeruju Besar

SUNGAI KAKAP – Lokasi pembangunan SMA Negeri 2 Sungai Kakap untuk proyek tahun 2010 sedikit menemui ganjalan. Itu karena rencana awal pembangunannya berada di belakang pasar Desa Jeruju Besar mengalami kendala teknis. Akhirnya disepakati dengan titik temu dibangun di Jalan Raya Sungai Kupah yakni perbatasan antara Sungai Kupah – Jeruju Besar.Kesepakatan terjadi setelah berbagai tawaran beberapa warga, aspek persyaratan teknis, dan pertemuan akhir pekan lalu dengan pemilik lahan, M Rasib. Ikut hadir pula dalam pertemuan tesrebut Wakil Ketua DPRD Kubu Raya Usman, anggota Komisi D DPRD Kubu Raya Zulkarnaen, dan Kadis Pendidikan Kubu Raya Frans Randus bersama perwakilan Dirjen Kementrian Diknas. "Membangun sekolah selain aspek teknis, tata ruang wilayah (juga) harus diperhitungkan. Oleh karena itu, kami tidak ingin jika lokasi sekolah ditunjuk kedepannya tidak mengakomodir pengembangan pembangunan," ungkap Zulkarnaen setelah meninjau lokasi.

Menurutnya, ia sangat ingin melihat desanya disegani daerah lain di Kubu Raya terkait fasilitas pendidikan. Sebab, kalau dulu untuk melanjutkan ke jenjang SMA, terpaksa harus keluar desa, bahkan ke kota. "Minat masyarakat sangat tinggi untuk penyediaan gedung SMA di daerah mereka,” ucap dia.Ia menuturkan, untuk penyaluran bantuan pembangunan SMA Negeri 2, lahan disediakan minimal harus 1 hektare. Sementara tanah yang diajukan kepala desa tak lebih dari 300 meter persegi. “Dengan kata lain ada kekurangan 700 meter persegi lagi untuk memenuhi syarat pemerintah pusat,” sambungnya.

Wakil rakyat daerah pemilihan (dapil) Sungai Kakap ini mengatakan bahwa lahan disyaratkan harus bebas dari kebisingan. Karena itu, harus tersedia alternatif lahan lain. ”Akan tetapi sepertinya tiga lokasi pengajuan lahan sebelumnya, tidak disertakan karena ada lahan dijagokan. Intinya ada lahan tunggal diajukan,” ucapnya.Frans Randus, kepala Dinas Pendidikan Kubu Raya mengatakan bahwa mereka bersama Dirjen dan DPRD memantau langsung ke lapangan agar yang dipilih tidak salah tunjuk. Bahkan untuk penentuan lokasi pembangunan, dinas yang dipimpinnya tidak memiliki hak melakukan intervensi. "Itu semua murni keinginan masyarakat. Kita tinggal membangun saja, tapi saya berharap pembangunan SMA jangan sampai gagal karena perdebatan masalah lokasi pembangunan. Namun setelah disepakati, akhirnya lokasi strategis dipilih," kata dia.

Kepala Desa Jeruju Besar H Abdurrahman mengatakan bahwa di mana pun dan dibangun di lahan milik siapa pun, tak begitu dipersoalkan. "Yang terpenting, Desa Jeruju Besar dalam waktu dekat mendapatkan tambahan aset yang sangat berharga bagi pemenuhan hak pendidikan anak di desa kami," ungkapnya.Sementara itu Wakil Ketua DRPD Kubu Raya Usman merasa lega dengan telah ditentukan semua kesepakatan yang ada. "Semakin cepat kita mengambil keputusan dengan musyawarah, maka pembangunan pun semakin cepat berjalan," ungkapnya.

Digelar 6 November

KELUARGA Besar Addarussiyah Kerajaan Kubu akan melaksanakan haul atau peringatan wafatnya Syarif Idrus bin Abdurrahman Al Aydrus ke-222 (26 Dzulqaidah 1209 H – 1431 H) di Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya. Kegiatan itu akan dilangsungkan pada 6 November mendatang di Masjid Jami Khairussa’adah Kubu.

Majelis Haul Sayidis Syarif Idrus bin Abdurrahman Al Aydrus sendiri digelar pada 28 Dzulqaidah 1431 H, bertepatan dengan 6 November, pukul 08.00 WIB. Mereka akan menghadirkan penceramah Ustaz Hasan bin Ahmad Alaydroes dari Jakarta.

H Rafik bin Yusuf Alaydrus, salah seorang ahli waris Kerajaan Kubu mengatakan, momen haul dengan panitia pelaksana Syarif Harun Alaydrus dan Syarif Hermansyah Syahab ini juga merupakan wadah pemersatu keluarga besar dan kabilah Alaydrus dan kaum Alawiyin yang tersebar di penjuru nusantara. ”Bersatu itu indah. Mari kita hindari prasangka buruk sesama kita demi melestarikan khazanah budaya bangsa kita. Sekarang memang bukan zaman raja-raja, tetapi Kerajaan Kubu/Ambawang merupakan aset budaya dan sejarah bangsa Indonesia, khususnya Kalimantan Barat dan Kabupaten Kubu Raya,“ kata Penanggung Jawab Thabaraq, Tim Revitalisasi Kerajaan Kubu/ Ambawang ini, didampingi anggotanya Pradono dan Syarif M Ardiansyah. Rafik menambahkan bahwa pihaknya tidak menerbitkan semacam proposal, tetapi lebih kepada mengajak seluruh khalayak, khususnya peneliti dan peminat sejarah, serta wartawan untuk bersama-sama menyukseskan, meramaikan, dan memanfaatkan peristiwa bersejarah ini sebagai bahan kajian dan informasi. ”Banyak situs dan informasi berharga yang bisa kita gali dan sebarluaskan sebagai salah satu wujud kepedulian kita melestarikan dan membina khazanah budaya di daerah kita,“ Rafik.

Banjir Rendam Rumah Penduduk

SUNGAI RAYA—Sungai Kapuas menggenangi puluhan sampai ratusan rumah, kebun, dan persawahan warga. Pemandangan tersebut terlihat Sabtu siang kemarin ketika aliran Sungai Kapuas memasuki pemukiman penduduk. ”Mungkin banjir tahunan. Kalau sudah memasuki akhir tahun, kejadiannya seperti begini,” kata Jasmi (54) seorang ibu rumah tangga yang terlihat sibuk membersihkan kotoran dari dalam rumahnya.Menurutnya yang ditemui Sabtu kemarin di rumahnya, banjir yang diterima warga ini merupakan luapan air Sungai Kapuas. Ketinggian air mencapai bahkan melebihi lutut orang dewasa atau sekitar setengah meter. “Rumah saya saja yang tinggi bisa kena banjir. Lihat saja rumah tetangga sekelilingnya,” ucap dia.

Musibah banjir tersebut melanda Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya. “Banjir ini kecilah. Cuma repot jak. Apalagi pemukiman kami terletak di pinggir sungai. Ini sudah lumrah,” kata ibu dua anak ini.Ia menuturkan kemungkinan kondisi paling parah berada di Sungai Ambawang dan Kuala Mandor B. Pasalnya, daerah tersebut air tidak meluap saja bisa banjir. ”Apalagi kalau sungai sudah meluap seperti begini,” sambung Akri, warga Sungai Ambawang.Dia memaparkan kalau areal pertanian dan persawahan banyak terendam. Namun untunglah musim air besar seperti begini, padi warga banyak yang sudah dipanen l. Kalau ada yang bertanam hanya tanaman berumur beberapa bulan. ”Masih kecil tanamannya,” ungkap dia.

Meski demikian, lanjutnya, banjir mengganggu aktivitas masyarakat. Penyebabnya adalah jalan desa terputus karena tergenang banjir. Warga ada yang terpaksa harus menggunakan sampan.Akri menambahkan banjir akibat luapan Sungai Kapuas sudah menjadi langganan untuk warga setempat. Banjir terakhir melanda daerah tersebut pada Desember 2009. “Sempat ada warga yang mengungsi. Namun tidak banyak. Tetapi sepertinya tahun ini tidak sama sekali,” ucapnya.

Komisi B Ajak Fokus Kembangkan Perikanan

SUNGAI RAYA—Komisi B DPRD Kubu Raya mengajak seluruh elemen masyarakat memasyarakat konsumsi potensi keluatan dan perikanan di Kubu Raya. ”Ada budidaya perikanan sungai dan laut. Juga produk khas seperti kepiting dan udang galah. Sudah saatnya menjadikan Kubu Raya penghasil dan pengekspor produk tersebut,” kata Suprapto, Ketua Komisi B DPRD Kubu Raya belum lama ini.Menurutnya prospek perikanan Kubu Raya sangat menjanjikan. Sebab, sebagai daerah besar, sebagai wilayahnya berada di kawasan pesisir pantai dan perairan. Kabupaten ini memiliki peran besar bagi Kalbar. “Tidak hanya potensi perikanan ikan air tawar. Ada juga perikanan air asin yang bisa diandalkan, kepiting dan udang galah merupakan varian perikanan berprospek bagus,” ucapnya.

Ia menuturkan kalau prospek tersebut cukup menjanjikan bila dikembangkan dengan baik. Bahkan, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI sebelumnya a mengakui kalau kepiting KKR lebih bagus dibanding daerah lain. “Selain dagingnya padat, ukurannya juga besar. Sehingga memiliki kualitas ekspor,” bebernya. “Begitu juga dengan udang galah. Ini seharusnya ditangkap dan dikembangkan kedepannya,” kata dia.Suprapto menambahkan, kualitas kepiting dan udang galah di Kabupatan Kubu Raya sangat dipengaruhi kondisi geografis dan alam di KKR. Ini mengakibatkan pertumbuhan habitat ikan dan sejenisnya memiliki karakteristik. Hanya saja kebiasaan masyarakat yang menangkap kepiting dari alam, bisa berpengaruh pada populasi kepiting itu sendiri.

“Dikhawatirkannya, jika tidak diantisipasi sedini mungkin, bisa mengakibatkan kepunahan kepiting. Jelas ini nantinya akan sangat berpengaruh pada kondisi ekosistem. Untuk itu, harus ada rencana melakukan pengembangbiakan kepiting di beberapa lokasi yang cocok,” ungkapnya.Ia menambahkan pembudidayaan merupakan langkah menyelamatkan habitat kepiting, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mengingat prospek kepiting dan udang galah kedepan masih lebih baik. “Bayangkan, kalau kita makan di restoran. Satu porsi kepiting mencapai puluhan dan ratusan ribu. Peluang ini yang harus kita tangkap,” usulnya.Suprapto menerangkan saat ini pembudidayaan kepiting belum dilakukan secara luas di Kubu Raya. Jika melihat keadaan, sistem budidaya sangat cocok diaplikasikan di daerah pesisir Kubu Raya, seperti Kecamatan Kubu, Batu Ampar, Terentang dan Teluk Pakedai.

Bentuk Pelayanan Prima Kesehatan Pemkab Buat Program KKD

SUNGAI RAYA—Pemerintah Kubu Raya terus bergerak dalam memberikan pelayanan prima kesehatan kepada warga. Yang terbaru adalah melibatkan Komite Kesehatan Desa (KKD) sebagai ujung tombak dari Dinas Kesehatan. ”KKD berfungsi menanggapi, bertindak cepat dan memantau kesehatan warga. Seandainya ada permasalahan kesehatan di tengah masyarakat, maka KKD akan bergerak cepat mendata dan memberikan informasi valid ke petugas kesehatan di desa dan kecamatan. Tujuannya pencegahan secara cepat dan tepat," kata Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan kemarin di Sungai Raya.

Menurutnya disamping KKD sebagai mediator Dinas Kesehatan dan masyarakat, KKD harus memperbanyak kegiatan diskusi kesehatan dengan masyarakat di desa tempat mereka bertugas. Ini dilakukan buat membangun paradigma dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesehatan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Ia menambahkan KKD sendiri juga berfungsi mempercepat informasi kesehatan bagi masyarakat dalam upaya menurunkan angka gizi buruk, kematian pada ibu melahirkan, pemberantasan demam berdarah dan program kesehatan lain. “Dalam menjalankan tugasnya, para anggota komite kesehatan desa wajib memberikan informasi tentang kesehatan masyarakat,” ujarnya.

Sebagai pencetus program KKD, Bupati Muda menerangkan dalam menjalankan tugasnya, disamping karakteristik masyarakat beragam, kondisi geografis Kubu Raya dan kondisi desa luas akan menjadi tantangan petugas. ”Karena itu dibutuhkan anggota KKD piawai juga pintar melakukan pendekatan kepada masyarakat dalam menjalankan tugasnya,” terang dia.Pemkab sendiri juga akan mengevaluasi kinerja KKD, dalam jangka waktu tertentu. Tolak ukur penilaian dilakukan dengan melihat antusias warga atas keberadaan KKD. ”Seberapa banyak koordinasi oleh KKD dan petugas kesehatan akan jelas diketahui," ucapnya.Ditempat terpisah Plt Kepala Dinas Kesehatan Kubu Raya, Titus Nursiwan menerangkan anggota KKD dipilih dari desa asal mereka. Sehingga anggota KKD lebih mengenal daerah, warga dan permasalahan kesehatan di daerahnya sendiri.

"Memang mereka bukan berasal dari latar belakang kesehatan. Akan tetapi, mereka akan diberikan bekal tentang berbagai penyakit dan solusi pengobatan secara mendalam agar mudah dalam menjalankan tugasnya," terang Titus.Program KKD termasuk program baru dan hanya dilakukan Pemkab Kubu Raya. Untuk sementara ada sekitar 30 desa menjadi sasaran program. “30 desa dipilih berdasarkan banyaknya kasus kesehatan dan letak daerah yang berada jauh dari layanan kesehatan. Jika program ini berhasil dan antusias masyarakat baik, maka kita akan melakukan program serupa pada desa lainnya," katanya.

Kaji Secara Menyeluruh

SUNGAI RAYA—Kepala Bidang Evaluasi, Asdep Kajian Dampak Lingkungan, M.Askary mengatakan Amdal adalah salah satu instrumen pencegahan dampak lingkungan dimana kajiannya bukan sebagai alat menerima untuk menolak proyek. ”Amdal dapat digunakan membangun aspek ekonomi tanpa mengorbankan aspek ekologis,” katanya kemarin.Menurutnya stakeholder/pemangku kepentingan berfikir mencari alternatif terbaik bagi rencana usaha/kegiatan. Apalagi kajian Amdal berfungsi memastikan setiap perubahan lingkungan mendasar karena suatu usaha/kegiatan yang sudah dilakukan mendalam. ”Amdal juga peruntukannya untuk memperoleh nilai dan perubahan lingkungan mendasar dapat atau tidak dapat diterima seluruh pemangku kepentingan,” ucapnya.

Ia menuturkan perubahan lingkungan hidup mendasar adalah perubahan bersifat merubah taraf hidup, merubah fungsi ekosistem sebagai pemasok air, pengendali banjir, perlindungan, penangkap sedimen atau unsur hara.Para peserta kegiatan secara antusias kemudian mempertanyakan berbagai hal menyangkut masalah lingkungan di Kubu Raya. Mulai pemanfaatan air permukaan, budidaya sarang walet, pengawasan usaha/kegiatan, kebijakan usaha tambak, relevansi antara Amdal dan RSPO (roundtable sustainable palm oil). Ada juga pertanyaan berupa sanksi bagi kegiatan yang melakukan aktivitas masih dalam proses amdal,

Anita, S. Hut, MT, Kabid Pemantauan dan Analisis Dampak Lingkungan BLH KKR menambahkan Amdal perlu dipertimbangkan atau diperhatikan dalam menentukan kelayakan atau ketidaklayakan suatu proyek. Ini supaya anduan teknis penilaian dokumen amdal sampai dengan praktek bedah dokumen AMDAL lebih berkualitas. ”Dan bisa menjadi pedoman pengelolaan dampak dan pemantauan komponen lingkungan bagi setiap usaha atau kegiatan berdampak penting di KKR,” ungkapnya.

Pemuda Harus Bangkit

SUNGAI RAYA--Pemuda harus mampu bergerak dan menjadi lokomotif pembangunan bangsa. Oleh karena itu, pembangunan kepemudaan harus dilakukan secara serius. ”Ibarat kata pemuda maju, bangsa akan maju. Pemuda kuat negara juga kuat. Di tangan pemuda bangsa terletak. Sebab, pemuda mengambil porsi terbesar dari jumlah penduduk Indonesia,” kata Bupati Muda pada upacara Hari Sumpah Pemuda di Halaman Kantor Bupati Kubu Raya, Kamis (28/10).Menurutnya pemerintah membuat undang-undang kepemudaan dan harus dipandang secara positif mengatur pembinaan pemuda agar menjadi sentra dan lokomotif pembangunan bangsa. “UU Kepemudaan jangan dipandang negatif. Ini untuk proteksi pemuda agar tidak menjurus kearah perbuatan negatif,” kata dia.

Ia menuturkan peran dan partisipasi pemuda dalam pembangunan nasional harus merupakan hal nyata. Berbagai potensi, bakat, kemampuan, ketrampilan dengan semangat dan idealisme kental dari pemuda harus memberikan warna khas bagi pertumbuhan dan kemajuan bangsa. “Karena itu, peringatan Hari Sumpah Pemuda dapat dijadikan medium menggelorakan semangat pemuda dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,” tuturnya.Muda menerangkan dengan berbekal semangat juang dan idealisme tinggi, para pemuda Indonesia telah membuat catatan sejarah gemilang sejak zaman pergerakan kemerdekaan. Hanya bermodalkan semangat muda, para pemuda telah menampakkan jejak-jejak perjuangan dalam proses lahirnya NKRI.

Lelang Barang dan Jasa Secara Online Diskominfo Gelar Pelatihan

SUNGAI RAYA—Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kubu Raya mengadakan pelatihan e-Procurement atau pengadaan barang/jasa secara elektronik dengan aplikasi LPSE bagi dinas/badan/kantor baik di bidang konstruksi dan non konstruksi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Ini dilakukan untuk menerapkan azas keterbukaan dan persaingan sehat di tingkat pengusaha. “Pelatihan ini akan sangat menguntungkan. Proyeknya bisa dilihat oleh siapa saja. Dengan demikian akan tercipta transparansi pengadaan barang dan jasa di tingkat pemerintah dan siapapun boleh masuk tanpa pembatasan untuk melakukan penawaran,” ungkap Yusran Anizam, Kadis Kominfo kepada sejumlah, Kamis (28/10) di Sungai Raya.

Menurut dia dengan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) di Kubu Raya atau e-Procurement dapat meningkatkan efisiensi proyek pengadaan barang jasa. “Utamanya adalah berupa efisiensi mata anggaran. Di banyak wilayah di Indonesia bahkan sudah melaksanakan jauh hari. Tujuannya supaya anggaran efisien berbagai pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan, jembatan, sarana dan prasarana lain dalam pelayanan masyarakat dapat terpenuhi,” katanya.Ia menuturkan dalam proses pengadaan barang jasa tidak saja nilai pra kontrak dan kontrak diperhatikan. Nilai pasca kontrak dan pengawasan berkualitas hasil kerja pemenang lelang harus dilakukan supervisi. “Dengan LPSE ini, berarti Kubu Raya mengikuti perkembangan teknologi yang semakin efektif, efisien, cepat, tepat sasaran, transparan, akuntabel dan mengarah kepada budaya paperless,” ungkap dia.

Ia menambahkan kalau e-Procurement mampu mendukung Interoperabilitas dan jaminan keamanan data (security data). Disitu dalam proses akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat terbuka. Kedepannya nanti nilai persaingan sehat, adil dan non-diskriminatif antar pelaku usaha dapat lebih cepat terdorong. ”Dan ffisiensi atau efektifitas belanja negara dapat diwujudkan,” jelasnya.Yusran menambahkan pelatihan digelar selama dua hari (28 – 29 Oktober 2010). Pelatihan meliputi fungsi PPK (pejabat pembuat komitmen), panitia, penyedia, dan admin agency.

Indonesia Harus Bangkit

SUNGAI RAYA—Gubrani, Sekretaris KNPI Kubu Raya mengatakan sejak tahun 1998 bangsa indonesia mengalami fase kehidupan era reformasi menuntut perubahan a mendasar untuk asfek penyelenggaraan kehidupan bangsa dan negara. “Reformasi menghendaki tampilnya bangsa indonesia sebagai bangsa penegaj nilai-nilai demokrasi secara konsisten dan mengupayakan berbagai kemajuan di berbagai kehidupan,” katanya kepada Pontianak Post, dalam siaran pers releasenya.Menurutnya dalam kontek tersebut, pemuda indonesia senantiasa tergerak k mengaktualisasikan tanggung jawab.

Caranya dengan mempelopori perubahan demi kemajuan dan keberlangsungan masa depan. ”Disadari atau tidak sejak tahun 1998, bangsa indonesia masih dalam situasi multikrisis. Realitanya ternyata masih banyak tantangan menghadang, Makanya butuh kepemimpinan dan kebersamaan yang kokoh antar elemen bangsa. Tujuannya menghadapi tantangan-tantangan tersebut secara efektif dan optimal,” ujar Ketua Gema Kosgoro KKR ini. Ia menuturkan terdapat perbedaan dalam dunia pergerakan pemuda dan mahasiswa Indonesia. Masa kini dibanding masa lalu sungguh berbeda. Misalnya wacana, perdebatan, agenda dan aksi politik pemuda masa lalu lebih banyak mengekploitasikan idealisme, kualitatif, argumentatif-konseptual. Disitu nuansa pendidikan politik lebih terasa. “Sementara masa sekarang aksi politik yang dilakukan cenderung terjebak materiil-kekuasaan,” ujarnya.

Selain itu, Ketua IPTI KKR ini meminta pemuda jangan terjebak dalam dunia kepemudaan kita akan besarnya budaya patronase politik. Dengan kata lain, kepolitikan pemuda sesunguhnya belum dapat dikatakan mandiri, lepas dari ketergantungan-ketergantungan yang bersifat patronatif. “Pola patron klien didalam dunia politik kita, yang melibatkan kalangan pemuda masih demikian kental,” katanya.Ia juga mengkritisi bagaimana pemuda indonesia belum terbiasa melakukan persaingan kualitatif. Pasalnya, kemandirian, obyektifitas dan prestasi dijadikan dasar memenangkan persaingan. Dalam pola persaingan bukan prestasi dan kualitas sebagai ukuran, tetapi bagaimana mencari “backing” dan “penghambaan-penghambaan.

Kekurangan TK Negeri

PEMEKARAN Kubu Raya belum banyak melahirkan tempat pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK). Buktinya, yang baru berstatus TK negeri hanya dua unit yakni di Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Rasau Jaya. ”Memang TK negeri di KKR (Kubu Raya, Red) minim. Pada tahun 2011 mendatang, kita harapkan ada kaki tersendiri,” kata Supardi, kabid Non Formal Dinas Pendidikan Kubu Raya, seusai meresmikan LPGTK/PAUD Pelangi di Jalan Adisucipto Km 14,6, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya. Menurut dia pada tahun tahun 2011 mendatang, Dinas Pendidikan (Disdik) mencoba membuat terobosan. Pembinaan terhadap TK dan PAUD akan lebih serius dan konsen. Tidak heran jika nantinya PAUD diserahkan kepada warganya, sementara pemerintah hanya membantu ala kadarnya. “Makanya kita akan terobos dengan membuat kepala seksi (KASI) tersendiri di Disdik. Ini supaya mudah membantu permodalan,” ucapnya.

Ia mengakui bahwa pada tahun 2009 dan 2010 memang minim bantuan dana tutor ke PAUD. Namun pada tahun 2011 akan lebih diseriuskan. Kehadiran LPGTK Pelangi diharapkan akan memberi asa baru. ”Kita bersyukur karena di KKR hanya satu-satunya. Dulu ingin mencetak guru TK/PAUD adanya di Kota Pontianak. Kini Kecamatan Sungai Raya sudah berkembang. Dan saya sarankan kepada warga ikutilah kursus ini dengan harapan punya ketrampilan dan bekal diri mendidik anak-anak,” ujarnya.

Kepala UPT Disdik Sungai Raya Abu Bakar mendukung sekali kehadiran LPGTK/PAUD Pelangi di Kecamatan Sungai Raya. Sebab, ini merupakan satu-satunya sarana pendidik guru TK yang ingin trampilan dan ahli. “Di daerah seperti KKR, untuk tutor atau pembimbing cukup tamatan SMP/SMA bisa mengajar. Di sini kita dilatih dari tamatan SMA bisa mengajar anak-anak usia 1 – 5 tahun,” ungkap dia.Iffa Trikorina, ketua Lembaga LPGTK/PAUD Pelangi mengatakan bahwa berdasarkan pengalaman 23 tahun mengajar di TK, pemerintah mendukung sekali berdirinya PAUD di mana-mana. Lembaganya sendiri berperan membantu pemerintah, khususnya Disdik agar lebih memiliki kompetensi kepribadian, profesional, sosial asih, asuh, dan asah. ”Kami berupaya mencetak calon-calon guru PAUD profesional, kualitas, dan siap pakai,” ujarnya.

Kubu Kurang Guru

WARGA Dusun Meriam Jaya Di Kecamatan Kubu mengeluh karena ketiadaan guru pegawai negeri sipil (PNS) di SD Negeri 40 Kubu dan SMP Negeri 9 Kubu. “Warga mengeluh. Dua sekolah tersebut, PNS hanya kepala sekolah,” kata Samsudin, ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Himpunan Mahasiswa Kubu Raya, di Sungai Raya, Senin (25/10).Menurutnya, kedua sekolah ini tidak memiliki guru berstatus PNS. Tenaga guru yang tersedia hanya honorer. Hanya kepala sekolah yang berstatus PNS, namun jarang hadir. Masyarakat sekitar, diakui dia, juga merasa kecewa dan khawatir pendidikan di desa tersebut terbengkalai. Itu karena dikarenakan hanya guru honor yang menjadi pengajar di kedua sekolah. ”Kami jelas takut. Sebab, di sana (Dusun Meriam Jaya, Red) jauh dari pusat kota Kecamatan Kubu,” kata Samsudin didampingi Ketua Himpunan Mahasiswa Kubu Raya Sumadi.

Ia berharap Dinas Pendidikan (Disdik) Kubu Raya sering melakukan kunjungan atau pengecekan ke lapangan. Sebab, kalau dibiarkan, bukan tidak mungkin, masyarakat setempat bisa mengamuk dan kecewa dengan pendidikan di Kubu Raya. Selain itu, ia meminta Disdik menambah guru PNS di dua sekolah dan memberi teguran kepada kepala sekolah yang jarang sekali berada di sekolah. “Dalam 1 minggu, (kepala sekolah) hanya 2 kali masuk. Bahkan, Kepala SDN 40 jarang datang. Kalaupun ada ketika ulangan saja,” ujar Samsudin.

Ia menambahkan di SD Negeri 40 Kubu hanya terdapat empat tenaga guru kontrak. Dua di antaranya tamatan SMA/SLTA. Sedangkan di SMP Negeri 9 Kubu hanya empat tenaga guru kontrak, tanpa memiliki tenaga guru PNS. “Kedua sekolah tersebut hanya kepala sekolah saja saja yang PNS,” katanya.Samsudin berharap pembinaan pendidikan di Kubu Raya tidak terdengar sekadar bunyi slogan saja. SDN dan SMPN di Dusun Meriam Jaya, menurut dia, harus memiliki guru PNS. Dengan demikian masyarakat di daerah terpencil dapat setara dengan anak-anak di perkotaan. “Kan moto Kubu Raya, Terdepan dan Berkualitas. Pendidikan juga harus seperti itu,” tukas dia.

Siapkan Tim ke FSL Mediasi Penyelesaian Sengketa Sawit

SUNGAI RAYA – Dinas Kehutanan, Perkebunan, dan Pertambangan (Dishutbuntam) Kabupaten Kubu Raya akan menurunkan tim setelah kunjungan mendadak Komisi B DPRD Kabupaten Kubu Raya ke PT Fajar Saudara Lestari (FSL) di Desa Batu Ampar, Kecamatan Batu Ampar. ”Pada prinsipnya setelah dewan turun, kita akan turun. Kami akan berusaha objektif dan tidak akan memihak kepada pihak manapun,” kata Sadik Azis, kepala Dishutbuntam Kubu Raya, Senin (25/10).Dijelaskan dia bahwa tim yang akan diturunkan adalah tim TP4L yang konsen menangani masalah perkebunan. Dalam waktu dekat, mereka akan melakukan klarifikasi terkait masalah di PT FSL. ”Yang pasti, turunnya tim untuk mengakomodir supaya tidak lagi terjadi masalah di tempat lain. Namun, pada dasarnya kami akan tetap dukung investor yang benar-benar serius,” ujarnya.

Ia menuturkan bahwa masyarakat petani dan manajemen PT FSL diminta tetap tenang. “Silahkan bekerja karena memang sebetulnya tidak ada gangguan sama sekali. Kalaupun ada masalah, sifatnya hanya persoalan administratif. Permasalahan itu dapat diselesaikan dengan cepat,” kata dia.Kasus PT FSL, menurut dia, bisa dikaji dan ditelaah melalui surat. Surat-surat dimaksud berupa Amdal dikarenakan paling tinggi dalam mengurus proses perizinan. Sementara izin usaha perkebunan (IUP) hanyalah pelengkap dari kegiatan teknis. ”Kalau Amdal sudah pada izin lokasi serupa, maka tinggal tindaklanjuti saja di IUP (izin usaha perkebunan). Mereka akan mendapatkan kejelasan,” ujarnya.

Ia memastikan timnya akan turun ke PT FSL pekan depan. Tim ini nantinya akan menelaah untuk mencari penyelesaiannya. ”Ini demi perkebunan di KKR (Kubu Raya, Red),” ucap dia.Sebelumnya Ratusan pekerja PT FSL di Desa Batu Ampar, Kecamatan Batu Ampar, berkumpul dan menyatakan sikap mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kubu Raya untuk melanjutkan kegiatan perkebunan yang selama ini sudah berjalan. Mereka juga menuntut dikabulkannya permohonan hak guna usaha (HGU) yang sempat terhambat oleh ulah oknum tak bertanggungjawab. Pendapat tersebut dikeluarkan salah satu petani di hadapan rombongan Komisi B DPRD Kubu Raya dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kubu Raya yang meninjau lokasi perkebunan pada 19 Oktober di Desa Batu Ampar.

Koordinator Forum Kepala Desa Kecamatan Batu Ampar Effendi menilai keberadaan investasi perkebunan untuk peningkatan pendapatan dan ekonomi masyarakat, benar-benar membantu masyarakat. Karena itu, sebagai forum yang mengakomodir para kepala desa se-Kecamatan Batu Ampar, pihaknya berupaya memperjuangkan agar kepala daerah memberikan keputusan berpihak kepada rakyat. “Itu yang dibutuhkan masyarakat saat ini,” ujar dia.Meskipun demikian, terjadi kendala. Beberapa minggu terakhir, untuk sementara Pemkab Kubu Raya meminta menghentikan sementara aktivitas perkebunan PT FSL. Aliansyah dari perwakilan warga menyatakan, jika aktivitas perkebunan dihentikan yang telah menyerap lebih dari 400 tenaga kerja, sama saja Pemkab menghentikan mata pencaharian warga Desa Batu Ampar. "Kalau berhenti sementara, berarti berhenti makan sementara," tuturnya.

Pemekaran Desa Sesuai Aturan

SUNGAI RAYA – Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kubu Raya Saini Umar mengatakan bahwa draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pemekaran Desa yang diusulkan ke legislatif sudah sesuai aturan. Bahkan rincian perundang-undangan berlaku dikupas menyeluruh. “Raperda diusulkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Yahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Daerah dan Pusat,” katanya.

Menurut Saini, selain peraturan tersebut, mereka juga berpedoman pada peraturan lain seperti UU Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kubu Raya, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah, juga PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah, Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota. ”Dan kami juga masukkan seperti Permendagri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Penghapusan, juga penggabungan desa, termasuk perubahan status desa menjadi kelurahan,” jelasnya. ”Jadi kami tidak main-main dalam mengusulkan peraturan tersebut,” timpal dia.

Ia menyayangkan pernyataan salah satu tim pansus di media terkait usulan draf Raperda Pemekaran Desa. Padahal persoalan tapal batas sudah sejak lama diambil kesepakatan bersama pada 21 April 2010. “Dihadiri banyak kalangan dari tim pemekaran desa. Ada juga kades, berita acara penyerahan sepenuhnya dihadiri oleh Ketua Komisi A (DPRD Kubu Raya). Di sini terjadi peneyerahan langsung, khususnya tim pemekeran desa,” ucapnya.

Saini mengatakan bahwa tujuan pemekaran desa dilakukan agar peningkatan pelayanan dan rentang kendali jarak menjadi mudah. Bahkan proses pembangunan diusulkan merata termasuk pembagian ADD. ”Ini yang kita pikirkan kenapa pemekaran desa harus terjadi?” ujarnya.

Ia menyesalkan adanya pernyataan kepala desa terkait draf usulan pemekaran desa. Seharusnya, ditambahkan dia, seorang kepala desa tidak berbicara seperti itu. Pasalnya aspirasi pemekaran desa merupakan keinginan warga. “Semestinya disejukkan. Jangan ada segelintir kepentingan justru menjadi kisruh. Antara eksekutif dan legislatif harus sejalan. Raperda tersebut sedang dalam penyempurnaan, bukannya amburadul,” ungkap dia.

Saini berharap warga tetap tenang dan sabar. Tidak lama lagi pemekaran akan terjadi. ”Insya Allah beberapa desa terjadi pemekaran. Dalam waktu dekat kita akan ajukan kembali ke banleg (badan legislasi) dan rapat bersama. Masalah tapal batas juga akan menjadi prioritas utama penyelesaian kami agar pemekaran desa terjadi,” terangnya.

Turnamen Futsal Dibuka

DINAS Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) Kubu Raya menggelar kejuaraan futsal se-Kabupaten Kubu Raya yang berlangsung di lapangan Futsal Citra Kartini Sungai Raya, 24-30 Oktober 2010. Tujuannya untuk menjaring dan menciptakan atlet terbaik Kubu Raya cabang olahraga futsal. ”Potensi atlet Kubu Raya sangat luar biasa. Makanya pemerintah daerah berkewajiban menggelar kejuaraan futsal untuk mengasah kemampuan atlet futsal di Kubu Raya,” kata Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan kepada wartawan seusai membuka secara resmi turnamenr futsal se -Kubu Raya, Minggu (24/10).

Menurutnya, walaupun kegiatan moment turnamen pertama di Kubu Raya, namun antusias warga mengikuti kejuaraan memperebutkan Piala Bupati Kubu Raya sangat ramai. Terbukti, sebanyak 132 klub futsal se-Kubu Raya turut ambil bagian pada kejuaraan ini. “80 diantaranya klub umum. Sementara sisanya klub sepakbola kategori pelajar SMP dan SMA,” ungkapnya.Bupati Muda menambahkan dengan open turnamen futsal, diharapkan muncul pemain-pemain futsal masa depan. Soalnya, Kubu Raya merupakan barometer sepakbola di Kalbar. Itu ketika berkaca pada Pekan Olahraga Provinsi Kalbar. ” Kubu Raya sukses menjadi juara pertama di ajang olahraga bergengsi,” kata dia.

Kepala Disparbudpora Kubu Raya, Fauzi Kasim menambahkan diadakannya kejuaraan futsal untuk memasyarakatan olahraga sejak awal. Pembibitan atlet Kubu Raya beregenerasi mesa depan harus dilakukan. ”Ajang seperti ini masih minim di KKR. Jadi, bila kami selenggarakan, otomatis memberikan wadah warga yang gemar olahraga bisa berprestasi,” terangnya.Fauzi menerangkan, Open Turnamen ini merupakan program percobaan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) di tahun 2010 yang rencananya digelar serentak di 33 provinsi. “Bila setelah dievaluasi bermanfaat, maka kegiatan ini akan jadi ajang tahunan Dispora di daerah. Secara pribadi, saya berharap bisa menjadi ajang rutin. Kita membutuhkan ajang seperti ini untuk mengasah kemampuan atlet daerah,” ucapnya.

12 Pasangan Terjaring Razia

SUNGAI RAYA—Sebanyak 12 pasangan tanpa identitas resmi terjaring razia “Penyakit Masyarakat", Sabtu (23/10) malam kemarin. Pasangan mesum tersebut tertangkap di sejumlah hotel melati di kawasan Polsek Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Dari belasan pasangan tersebut, delapan pasangan masih berstatus belum menikah. Sedangkan empat pasangan lain sudah memiliki suami dan istri. Razia yang dipimpin langsung Kapolsek Sungai Raya, AKP Ahmadi dimulai pada pukul 21.00 WIB. Rombongan petugas berangkat dari Mapolsek Sungai Raya menuju sejumlah lokasi. Mulai dari warung kopi yang diduga remang-remang di kawasan Jalan Adisucipto, Pontianak juga hotel Srikandi di Jalan Arteri Supadio, Pontianak.

Dalam razia tersebut, petugas tidak banyak menemukan sasaran khususnya di warung remang-remang. Pasalnya, petugas hanya menemukan satu orang saja yang bekerja di salah satu warug yang tidak memiliki KTP karena masih di bawah umur. “Semuanya ada 12 pasang yang terjaring. Rata-rata mereka masih berusia remaja,” kata Ahmadi.Menurutnya, razia digelar sebagai upaya menjaga kondusifitas di wilayah hukum Polsek Sungai Raya. Bagi pasangan yang dijaring razia harus dilakukan pendataan, dan diminta membuat surat pernyataan tidak melakukan kembali perbuatan yang dilarang agama ini.

Ia menerangkan razia kali juga dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Operasi seperti ini akan terus digelar. “Razia dengan sasaran tempat-tempat hiburan, penginapan, miras, senjata tajam, dan prostitusi dilakukan untuk memberikan kenyamanan pada warga dan terciptanya keamanan dan ketertiban," ucapnya, Kedua belas pasangan yang terjaring polisi didata oleh petugas Polsek Sungai Raya guna diberikan pengarahan selanjutnya. Beberapa diantara mereka sebelum dibawa dari tempat razia sempat mencoba berontak. Akan tetapi tetap memaksa membawanya meninggalkan hotel untuk dibawa ke Mapolsek Sungai Raya