Ayo Dukung Investasi

PEMERINTAH Kabupaten Kapuas Hulu telah berusaha dan berupaya maksimal untuk mendatangkan investor ke Bumi Uncak Kapuas. Mengingat, untuk menggerakan perekonomian daerah sangat tergantung akan investasi.“Kita telah berupaya secara maksimal. Kehadiran para investor ini diharapkan membawa perubahan secara ekonomi kepada daerah. Tolong dukung investasi di daerah kita,” pinta Bupati Kapuas Hulu AM Nasir kepada koran ini.Dikatakan Nasir, mendatangkan dan meyakinkan para investor tersebut bukan perkara mudah. Membutuhkan perjuangan dan lobi-lobi ekstra. Mengingat Kapuas Hulu termasuk daerah yang jauh dan masih terbatas infrastruktur pendukung. “Karenanya, kita patut bersyukur telah ada investor yang mau menanamkan investasinya di kabupaten kita,” tambah Nasir.

Sebab itu, kehadiran para investor di daerah ini dikatakan bupati hendaknya dijaga. Memberikan kemudahan dan rasa aman, bukan kemudian malah membuat para investor tidak betah sehingga hengkang dari Kapuas Hulu. “Tidak ada yang sempurna, termasuk juga para investor. Tidak ada salahnya kita mengingatkan kalau para investor itu berlaku kesalahan. Tapi tentu dengan cara-cara yang elegan. Saya yakin semua persoalan itu pasti ada solusinya,” katanya.Oleh karena itu, Nasir berharap seluruh elemen daerah ini dapat mendukung program pemerintah mendatangkan investor diberbagai bidang. Tidak kemudian melakukan tindakan-tindakan yang justru kemudian merugikan daerah. Ketika daerah rugi, maka dampaknya dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Pemerintah Terus Terangi Pemukiman Penduduk Tenaga Surya Solusi Atasi Kekurangan Listrik

SUNGAI RAYA—Kepala Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan Kubu Raya mengatakan kalau daerah-daerah terpencil dan pesisir Kubu Raya masih banyak membutuhkan listrik. Hanya untuk memenuhi kebutuhannya dengan listrik berbayar seperti di daerah lain sepertinya tidak mampu terlayani semua. ”Diperkirakan sekitar 12.000 rumah di Kubu Raya belum teraliri listrik. Letak-letak pemukiman penduduk tersebut tersebar dan umumnya berada di pedalaman Kubu Raya,” katanya beberapa waktu lalu.

Menurutnya wilayah-wilayah terpencil memang banyak belum tersentuh listrik. Karena itu, pemerintah terus membuat gebrakan dengan listrik tenaga matahari. Kebutuhan tersebut terbilang tidak sedikit untuk di wilayah seluas Kubu Raya. ”Kami akan coba pasang dan masukan dalam buku APBD. Kami berkeinginan rumah warga yang belum tersentuh listrik mampu menikmati listrik tenaga matahari,” katanya.Selain berupaya memasok kebutuhan listrik dari buku APBD, pihaknya juga berupaya menggodok dana dari pemerintah pusat. Dishutbuntam terus mencari terobosan terkait bantuan listrik tenaga surya dengan berbagai jalur dan cara. ”Itu terus kami lakukan. Kami optimis bisa mendapatkannya,” ujarnya.

Sebelumnya, Camat Batu Ampar, Sahril Nur mengatakan sebanyak 50 rumah di Desa Ambarawa, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya sudah diterangi listrik tenaga surya. Penerangan tersebut merupakan bantuan dari pemerintah pusat dan diberikan cuma-cuma kepada masyarakat yang berada di daerah terpencil dan tidak terjangkau akan kebutuhan listrik.Ia mengatakan masyarakat di desanya tidak pernah menikmati pelayanan listrik. Itu karena kondisi geografis Desa Ambarawa yang berada jauh dari ibu kota kecamatan. Disamping Desa Ambarawa, ada empat desa yakni Desa Tanjung Harapan, Tanjung Beringin, Muara Tiga dan Kerawang yang hingga kini juga belum teraliri listrik. ”Mudah-mudahan nanti terkucurkan,” tuturnya beberapa waktu lalu.

100 Pasang Sudah Daftar

SUNGAI RAYA—Pragram Nikah Massal yang digelar Komite Nasional Pemuda Indonesia dan Pemkab Kubu Raya bersama jajaran dan ormas-ormasnya sudah mencatatkan lebih dari 100 pasangan yang terdaftar. Para peserta tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk ikut dalam program nikah massal yang digelar pada tanggal 19 Desember 2010.

”Dari data yang kami peroleh melalui posko-posko di desa-desa dan kecamatan. Saat ini, sudah tercatat lebih dari 100 pasang peserta nikah massal," ujar Nur Said, salah satu panitia kemarin.Menurutnya walaupun panitia penyelenggara sejak awal mempersiapkan nikah massal untuk 100 pasang pendaftar, namun kalau kondisinya melebihi dari yang ditargetkan, pihaknya tetap berupaya memenuhi kebutuhan tersebut. “Kami akan upayakan mengakomodir kebutuhan tersebut. Pasalnya, syarat utama dari nikah massal ini adalah warga Kubu Raya kurang mampu," ucapnya.

KNPI sendiri dalam menjaring peserta bekerjasama dengan panitia. Pihaknya juga berkoordinasi dengan pemerintahan desa dan kecamatan dengan membuat posko kecil. “Apalagi ada persyaratan administrasi. Ada juga yang harus diurus di tingkat desa dan kecamatan," kata dia.Ia berharap program nikah masal mendapatkan apresiasi dari berbagai lapisan masyarakat. Apalagi program ini ditujukan melayani calon pengantin baru, juga program ditujukan kepada pasangan yang telah menikah namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). ”Itu tujuan kami sebenarnya,” terangnya.

Mutasi Tiga Kapolsek

JAJARAPAN Polres Landak, Kamis (18/11) melakukan sertijab kepada anggotanya yang akan bertugas pada jabatan dan tempat yang berbeda, termasuk dua kepala satuan yakni kasat Lantas dan Kasat Reskrim Polres Landak.

Kepala kepolisian resort Landak, AKBP Firman Nainggolan kepada wartawan mengatakan bahwa mutasi yang terjadi ditubuh polres Landak adalah merupakan hal yang wajar dan biasa. Hal ini dilakukan sebagai salah satu kebutuhan organisasi agar operasional kepolisian lebih efektif dan efisien. Hal ini juga sebagai bentuk penyegaran dan pengembangan karir personil yang melaksanakannya.

Dalam mutasi ini, Kasat Lantas yang lama saudara AKP Efos Satria Wisnuwardhana diangkat dalam jabatan baru sebagai Kasi Gar Subdit Dikyasa Dit Lantas Polda Kalbar. Ia digantikan oleh AKP Damianus Dedy Susanto, Perwira Pertama Polda Kalbar. Begitu juga dengan Kasat Reskrim yang lama AKP Abdul Rahman diangkat dalam jabatan baru sebagai Panit II Unit IV Sat Ops II Dit Reskrim Polda Kalbar. Dan digantikan oleh AKP Andi Yul Lapawesean, Perwira Pertama Polda Kalbar.

Selain itu pergantian Kapolsek juga dilakukan. Kapolsek Sebangki, Ipda Petrus Irianus diangkat dalam jabatan baru sebagai Kasubbag Dal Ops Bag Ops Polres Landak. Ia digantikan oleh Ipda Ikhwan Syukri. Kapolsek Kuala Behe, Aiptu Renatus Dolosaribu diangkat dalam jabatan baru sebagai BA Polres Landak. Ia digantikan Ipda Pahlawan.

Sedangkan Kapolsek Meranti, Iptu Joko Lupikso diangkat dalam jabatan baru sebagai Panit II Unit IV Sat Ops II Dit Reskrim Polda Kalbar. Ia digantikan oleh Ipda Muhammad Yusuf yang sebelumnya sebagai Kaur Bin Ops Sat Intelkam Polres Landak. Kapolres berharap dengan tugas dan jabatan yang baru ini bisa semakin menambah profesionalisme dalam menjalankan tugas kepolisian dan tentunya masih banyak tugas berat yang menunggu ditempat maupun jabatan yang baru saja diamanhkan kepada setiap personil polri.

Mantan Kasat Lantas Polres Landak, AKP Efos Satria Wisnuwardhana kepada Pontianak Post mengatakan bahwa sejauh ini dirinya bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku ditubuh Polri dan perlu kerjasama yang baik antara setiap elemen dalam mewujudkan sebuah kedisiplinan dan ketertiban terutama berlalu lintas. Ia juga menyebutkan bahwa anggota kepolisian perlu melakukan reformasi pada dirinya agar bisa menjadi polisi yang baik terutama dalam hal pelayanan, pengayoman, dan perlindungan kepada masyarakat di Kabupaten Landak.

“Semuanya berjalan dengan wajar, tidak ada yang terlalu diistimewakan karena kinerja polisi harus terus mendapatkan peningkatan kualitas dari setiap anggota. Walaupun masih ada oknum polisi yang masih enggan untuk mereformasi dirinya,” terangnya.

DPRD Ikuti PSDM

MEMPAWAH- Upaya untuk mendapatkan tambahan pengetahuan, khusus dalam hal pemerintahan dan penyusunan serta penggunaan angaran dalam APBD dipandang sebagai suatu hal yang prinsip.Oleh karena itulah, setiap tahunnya DPRD diseluruh indonesia termasuk Kabupaten Pontianak selalu memaksimalkan waktu dan peluang untuk mengikuti PSDM.Itu disebabkan, dari 45 anggota dewan yang terpilih hasil Pemlu legislatif 2009 lalu memiliki latar pendidikan yang berbeda satu sama lain. Bahkan termasuk pemahaman serta sorotan yang berbeda dalam setiap memandang satu persoalan yang ada.Selama tiga 45 dewan mengikuti Pelatihan Sumber Daya Manusia (PSDM) di Meeting Room Hotel Lumire & Convention Center, Jalan Senen Raya, Jakarta Pusat.

Tampil sebagai nara sumber selaku pembicara dari Departemen Dalam Negeri (Depdagri) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang mengupas masalah peraturan perundang-undangan maupun ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan pemerintahan. Selain diikuti oleh anggota dewan, PSDM tersebut juga diikuti oleh Sekretaris H. Anwar, S.Ip bersama Staf DPRD Kabupaten Pontianak.Beberapa Anggota DPRD Kabupaten Pontianak yang mengikuti kegiatan PSDM tersebut mengaku senang dan mendapatkan banyak masukan serta pengetahuan yang bermanfaat dalam menunjang kinerjanya sebagai wakil rakyat. “Peserta begitu antusias dan serius menyimak materi-materi yang disampaikan para pembicara. Baik dari Depdagri dan BPK dan menarik karena memberi banyak pengetahuan bagi kami selaku anggota dewan. Penyampaian materinya dilakukan dengan baik sehingga mudah dicerna dan dipahami oleh peserta PSDM,” aku H Trisna Jaya Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Pontianak sepulang dari kegiatan itu kepada wartawan.

Legislator PPP itu mengaku perlu melakukan pengkajian lebih mendalam untuk mencermati materi PSDM. Agar materi yang diterima dapat diaplikasikan untuk kepentingan daerah, terutama dalam penerapannya. “Menerapkan materi butuh pengkajian mendalam. Karena dalam mengimplementasikan materi yang ada di lapangan tentu diperlukan pemahaman terlebih dahulu. Sebab, penerapannya harus disesuaikan dengan kondisi daerah,” pendapatnya.Disebutkan, Drs Marulitua MA, pembicara dari Depdagri, memberikan apresiasi atas keseriusan peserta saat mengikuti PSDM. Dewan lebih konsentrasi dan fokus dalam menerima materi-materi yang disampaikannya. “Sangat apresiasi terhadap sikap peserta yang sangat aktif dan serius menerima materi yang disampaikan. Berharap seluruh materi PSDM dapat diterapkan serta menjadi dasar pokok-pokok pikiran dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya,” pikirnya.

Gohan dan 4 Fraksi Berkurban

MEMPAWAH- Pada perayaan Idul adha 1431 Hijriah, lembaga legislatif Kabupaten Pontianak, secara fraksi tanpa membedakan, satu sama lain kompak untuk patungan berkurban seekor sapi. Itu dilakukan oleh fraksi Gohan, fraksi PDIP, fraksi Rakyat Bersatu dan fraski P2KB. Secara fraksi Gohan juga menyerahkan satu ekor sapi kepada H Anwar selaku Sekwan didampingi staf DPRRD. Kedua hewan kurban itu dipotong, lalu dagingnya dibagikan kepada warga sekitar terutama mereka yang berhak dan memang dinilai layak untk menerima, melihat dari sisi.“Fraksi PPP dan fraksi demokrat, melakukan kurban masing-masing. Mereka memang tidaa bergabung,” jelas Sekwan H Anwar S.IP kepada wartawan kemarin.

Memasuki tahun kedua bagi anggota DPRD periode 2009-2014, tahun ini ada peningkatan dari sisi jumlah kurban. Artinya, bagi empat fraksi yang mau patungan juga dinilai positif. Dan bagi fraksi Golkar, hati Nurani dan Amanat Nasional (Gohan) yang berkurban juga dinilai positif. Halnya dengan Fraksi PPP dan fraksi Demokrat.“Kami sebagai masyakat penerima sama sekali tidak mempersoalkan, hewan kurban yang disembelih itu secara fraskai maupun gabungan fraksi. Yang penting, aksi nyata berbuat dijalan Allah itu terlihat. Bukan hanya basa basi, tapi realita dan kami melihat sendiri,” kata Syukur bersama rekan-rekannya memberikan satu penilaian positif. Untuk patungan hewan kurban, jangan sampai ada silang pendapat hingga mencuat kepermukaan, antar satu pimpinan dengan pimpinan yang lain saling tuding dan cari kesalahan.

“Sebagai umat yang beragama, khususnya islam setdianya bisa membaca sejarah bagaimana pengorbanan nasi Ibrahim AS yang atas perintah Tuhan menyembelih Nabi Ismail As, putra satu-satunya. Memberi itu lebih mulia ketimbang hanya mengeritik dan cari kesalahan orang lain,” sebut M Sood Mokhtar pula.

Tak Ada CPNS Titipan Pejabat

SINTANG--Bupati Sintang Milton Crosby menegaskan, tak ada titip menitip dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Sintang tahun 2010. Penegasan itu di sampaikan Milton menyusul kerap merebaknya isu CPNS “titipan pejabat” pada setiap penerimaan CPNS di Sintang. “Tak ada istilah titip menitip. Kalau ingin lulus, ikuti saja prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah,” pinta Milton kepada koran ini di Pendopo Bupati Sintang, Kamis (18/11).Ia mengaku, sejak penerimaan CPNS Sintang resmi dibuka, dirinya banyak didatangi oleh sejumlah orang, yang minta diluluskan menjadi PNS. “Saya sendiri bingung, karena sudah puluhan orang yang minta tolong ke saya untuk diluluskan menjadi PNS.Bagaimana cara menolongnya, karena saya tidak bisa mengatur siapa yang lulus dan siapa yang tidak. Apalagi penerimaan CPNS ini menggunakan sistem rangking,” kata Milton.

Bupati meminta, masyarakat yang ingin mendaftar PNS, tidak termakan bujuk rayu para calo bermulut manis, yang menjanjikan bisa mengurus menjadi PNS secara instan. “Jangan mudah percaya calo. Baik yang mengatasnamakan pejabat ini, atau tim MJ (Milton-Juan). Karena ada indikasi, sejumlah pihak yang mulai bermain dengan memanfaatkan situasi ini. Percaya saja pada kemampuan diri sendiri,” imbuhnya.Milton menegaskan, bahwa penerimaan CPNS di Sintang setiap tahun selalu diperbaiki mekanismenya, supaya tidak menimbulkan keluhan dari masyarakat banyak. “Kita ingin asas keadilan ditegakkan, saya tak ingin penerimaan CPNS dikotori oleh hal semacam itu,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, bupati berharap agar masyarakat yang menemukan ada indikasi percaloan dalam penerimaan CPNS, segera melapor pada pihak terkait. “Kalau yang bermain oknum pegawai, silakan lapor langsug ke saya. Nanti, akan diberikan sanksi tegas,” tukasnya.Milton menuturkan, saat ini formasi yang ditetapkan oleh BKN, belum mampu mencukupi kebutuhan pegawai di Sintang. Contohnya adalah tenaga PPL yang hanya mendapatkan kuota yang sedikit, padahal kebutuhan PPL di Sintang bila dibandingkan dengan banyaknya desa, sangat besar. “Kuota yang kita ajukan selalu sesuai dengan kebutuhan. Namun, yang diakomodir tak sesuai dengan yang kita harapkan,” jelasnya.

Secara terpisah, Ketua DPRD LIRA Sintang Abdul Hadi, meminta mekanisme penerimaan CPNS dilaksanakan dengan transparan dengan mengubah pola pengumaman. “Jika pola pengumuman masih menggunakan pola septerti tahun lalu, maka akan muncul keluhan. Ada baiknya, hasil ujian dilampiri, sehunggan pelamar tahu hasil yang sebanarnya,” pintanya.Dalam kesemapatan tersebut, Abdul juga mempertanyakan mengapa Pemkab Sintang memilih UGM sebagai pihak ketiga sebagai mitra pemerintah dalam penerimaan CPNS. Padahal di Sintang, ada universitas lokal yang bisa membantu. “Dengan menggunakan universitas lokal, secara tidak langsung akan membantu pengembangan kampus yang ada di Bumi Senentang ini,” ungkapnya.

Pihak Sekolah Diingatkan Tak Lagi Ada Pungut

SANGGAU--Ada hal menarik yang kiranya patut untuk digarisbawahi dalam pandangan umum, yang disampaikan oleh Fraksi Partai Demokrat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, pekan lalu.Pandangan Umum (PU) yang ditandatangani oleh Ketua Fraksi Partai Demokrat Khironoto, Wakil Ketua Usman dan Sekretaris Dicky, tertanggal 12 November 2010 tersebut menyoroti beberapa hal. Diantaranya adalah soal pedapatan dan belanja pegawai yang braasal dari dana tunjangan profesi guru PNSD sebsar Rp11,409 miliar, dan dana tambahan penghasilan guru SD PNSD sebsar Rp10,768 miliar.

Dalam hal ini terkait program Wajib Belajar (Wajar) 9 tahun dan adanya dana Bantuan Operasioal Sekolah (BOS) sebesar Rp23,329 miliar, maka Fraksi Partai Demokrat menegaskan tidak ada alasan lagi guru melalui komite sekolah melakukan pungutan pada orang tua murid.Fraksi Partai Demokrat minta bupati Sanggau membuat surat edaran kepada seluruh sekolah yang ada di daerah ini yang mendapatkan BOS, untuk tidak melakukan pungutan iuran lagi. Kemudian yang juga disoroti adalah soal kebijakan Pemkab dalam penundaan pembayaran tambahan penghasilan PNS untuk 1 bulan (Desember 2010) dan akan dibayar pada APBD Tahun Anggaran 2011. Secara jelas Fraksi Partai Demokrat tidak dapat menyetujuinya, dan meminta pembayaran tambahan penghasilan tepat waktu.

Selain dari dua hal yang disoroti oleh Partai Demokrat tersebut, juga ada hal lain yang dipandang tidak kalah pentingnya untuk dijadikan perhatian. Yakni terkait penjabaran dan pelaksanaan APBD dan APBD Perubahan yang berpedoman kepada prinsif transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, efesiensi dan efektivitas. Mengingat waktu tahun berjalan tinggal sekitar 1 bulan lagi, maka Fraksi Partai Demokrat menyarankan kepada bupati beserta jajarannya untuk bekerja lebih keras lagi dan tidak banyak melakukan perjalanan ke luar kota (meninggalkan kota Sanggau, red).

Karena fraksi ini melihat banyak kegiatan pembangunan fisik yang progresnya relatif rendah, dan mengakibatkan penyerapan dana sangat tidak signifikan. Dalam beberapa kali pertemuan dengan SKPD terkait, menghasilkan suatu kesimpulan mulai tahun ini tidak boleh ada dana atau proyek luncuran.“Akhir tahun anggaran sudah dekat, karenanya bupati dan jajarannaya agar tidak terlalu sering ke luar kota. Sebab, sangat banyak yang harus dilakukan, khususnya terkait dengan pembahasan APBD untuk 2011,” jelas Khironoto ketika dimintai pendapatnya soal bupati dan jajarannya jika tidak ada di tempat.

Jumlah Hewan Kurban Meningkat

SANGGAU- Dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah hewan kurban pada Idul Adha tahun ini meningkat. Salah seorang koordinator pendataan hewan qurban, Abang Indra menjelaskan, hingga H-1 Idul Adha, jumlah hewan kurban mencapai 175 ekor sapi dan 29 ekor kambing untuk wilayah Kota Sanggau dan sekitarnya yang sudah masuk pendataan.

“Jumlah ini berpeluang bertambah. Bahkan angkanya akan jauh lebih besar jika dihitung dengan jumlah hewan qurban di kecamatan-kecamatan. Cuma, untuk di wilayah kecamatan tidak masuk dalam pendataan kita,” kata pria berjenggot ini. Jumlah ini mengalami trend meningkat jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun lalu jumlahnya 110 ekor sapi dan 28 ekor kambing, khusus di wilayah Kota Sanggau dan sekitarnya.

Selanjutnya tahun 2008, jumlah mencapai 96 ekor sapi dan 63 ekor kambing. Tahun 2007 berjumlah sekitar 90-an ekor sapi. Namun, di tahun 2006 silam, jumlah hewan kurban 145 ekor sapi dan 91 ekor kambing. “Hewan-heran ini di potong di beberapa lokasi pemotongan hewan kurban yang menyebar di beberapa tempat di dalam Kota Sanggau,” katanya.

Seperti biasanya, setelah disembelih, daging dari hewan kurban ini akan langsung disitribusikan kepada para kaum dhuafa dan anak yatim serta kepada mereka yang berhak menerimanya. Karena ada arti penting dari pelaksanaan kurban yang merupakan teladan para Nabi dalam membentuk keikhlasan. Dalam kehidupan sehari-hari dengan berkurban berarti manusia dapat melatih diri untuk membentuk rasa ikhlas, juga dapat melatih diri manusia untuk dapat saling berbagi kepada mereka yang tidak mampu.

Kerelaan berkurban demi kepentingan bersama tersebut juga harus dibarengi dengan niat yang tulus tanpa mengharapkan imbalan apapun bentuknya. Dengan tujuan mereka dapat merayakan hari daya Idul Adha dengan lebih meriah. Besar harapan, jumlah hewan kurban yang akan disembilih pada tahun yang akan datang alami peningkatan. Sehingga semakin banyak pula masyarakat yang membutuhkan menerimanya.

Sementara itu, berdasarkan Surat Edaran Dirjen Binmas Islam Nomor DJ.II/KS.01.07/1840/2009 tentang Pnyembelihan Hewan dan Kehalalan Daging Qurban menegaskan, setiap tempat pemotongan hewan qurban, baik rumah ibadah maupun instansi yang menyelenggarakan pemotongan hewan qurban harus memperhatikan tentang kehalalan dan kethayiban pelaksanaan ibadah Idul Adha.

Pejabat Sementara(PJS) Kantor Kementrian Agama Kabupaten Sanggau,H Hermanto Yanen menjelaskannya, bahwa menyembelih adalah melenyapkan ruh binatang dengan cara memotong leher kerongkongan dan tenggorokan serta dua urat nadi dengan alat yang tajam, kecuali gigi atau tulang atau cara lain yang dibenarkan syriat Islam.

”Binatang yang tidak disembelih, menurut ajaran Islam haram hukumnya dimakan karena status bintang itu sama dengan bangkai,” kata Hermanto menjelaskan.

Ada beberapa hal atau tata cara yang harus diperhatikan oleh setiap penyelenggarakan pemotongan hewan qurban. Yaitu hewan kurban yang disembelih direbahkan lalu dihadapkan ke arah kiblat.

Memotong urat nadi dan kerongkongannya yang ada di kiri kanan leher sampai putus agar lekas mati, dan pada saat memotong harus membaca doa. Adapun jenis hewan yang layak dipotong adalah yang umurnya yaitu untuk unta 5 tahun ke atas, sapi 2 tahun ke atas, kambing 1 tahun ke atas dan domba 1 tahun ke atas. Selain itu, hewan yang diqurbankan juga harus dalam keadaan sehat dan tidak dalam kondisi cacat, yang disebut dengan istilah thayiban.

Sedangkan waktu-waktu penyembelihan hewan qurban berbeda dengan hewan pada umumnya. Kalau hewan qurban waktunya setelah Shalat Idul Adha sampai terbenam matahari pada hari-hari tasyriq. “Hari tasyriq itu adalah tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal 13 Dzulhijah,” jelasnya.

Sanggau Butuh Layanan Pajak Keliling

SANGGAU--Dalam lima tahun terakhir, jumlah kendaran bermorot di Kabupaten Sanggau, baik roda dua maupun roda empat terus bertambah. Kondisi ini memberi peluang untuk menambah pendapatan daerah, jika pajak kendaraannya dikelola dengan optimal.“Hingga saat ini Kabupaten Sanggau masih belum memiliki fasilitas pelayanan pajak keliling untuk kendaraan bermotor. Meskipun daerah ini memiliki fasilitas Puskesmas Keliling maupun Perpustakaan Keliling, namun khusus untuk pelayanan pajak keliling belum dimiliki,” ujar Kasat Reskrim AKP Dwi Hartono kepada koran ini, di kantornya.Salah satu faktor penyebab belum tersedianya fasilitas pelayanan pajak keliling sebagai wujud jemput bola, sekaligus membantu masyarakat di daerah-daerah pedalaman khususnya di kecamatan yang ingin membayar pajak kendaraannya, adalah karena terbentur pada persoalan perangkat komputer.

“Namun tentunya akan ada upaya-upaya untuk itu. Apalagi jumlah kendaraan bermotor di Bumi Daranante ini dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan jumlahnya,” kata Dwi.Menurut data yang diperoleh koran ini dari Kantor Samsat Sanggau menyebutkan, bahwa sejak lima tahun terakhir (termasuk mutasi baru, Red), jumlah kendaraan bermotor di daerah ini terus mengalami peningkatan. Terhitung mulai tahun 2005, jumlah mobil penumpang sebanyak 640 unit, mobil beban sebanyak 1.786 unit, micro bus berjumlah 407 unit, dan sepeda motor sebanyak 46.900 unit. Kemudian para tahun 2006, tercatat ada 698 unit mobil penumpang, 1.889 unit mobil beban, 436 unit microbus dan 57.005 unit sepeda motor. Di tahun 2007 tercatat ada 740 unit mobil penumpang, 2.064 unit mobil beban, 510 microbus dan 66.959 unit sepeda motor. Pada tahun 2008, tercatat ada 1.211 unti mobil penumpang 2.267 unit mobil beban, 48 unit micobus, dan 81.565 unit sepeda motor.

Di tahun 2009 ada 1.443 unit mobil penumpang, 2544 mobil beban, 220 microbus dan 90.466 unit sepeda motor. Sedangkan pada tahun 2010, hingga bulan September ada 1.627 unit mobil penumpang, 2.751 unit mobil beban, 214 unit microbus dan 98.797 unit sepeda motor. Sementara itu jumlah STNK yang sudah diterbitkan sejak lima tahun terakhir, pada tahun 2005 sebanyak 11.431 lembar, tahun 2006 berjumlah 13.168 lembar, 2007 sebanyak 13.969 lembar, tahun 2008 berjumlah 19.285, di tahun 2009 berjumlah 4.720 lembar dan pada tahun 2010 hingga bulan September mencapai 1.413 lembar. Sedangkan catatan jumlah BPKB yang diterbitkan pada tahun 2005 sebanyak 9.073 lembar, tahun 2006 berjumlah 10.203 lembar, tahun 2007 banyaknya 10.179 lembar, tahun 2008 berjumlah 14.953, di tahun 2009 mencapai 9.506 dan pada tahun 2010 hingga bulan September berjumlah 979 lembar.“Para pemilik kendaraan bermotor yang ingin membayar melalui Kantor Samsat dengan melengkapi persyaratannya. Jika ada anak buah saya yang ditugaskan di Kantor Pelayanan Samsat berani “bermain-main” dengan pajak kendaraan, tentunya sanksi tegas akan saya berikan kepadanya,” ujarnya serius.

Ridha Nasrudin : Perekonomian Baru

WILAYAH seluas 1.050 km2 ini merupakan salah satu wilayah yang kaya dengan Sumber Daya Alam, yang berada di Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau. Sebagai wilayah yang sedang berkembang, Tayan memiliki posisi yang sangat strategis, Demikian strategisnya, sehingga secara bisnis memiliki tingkat kelayakan yang tinggi. Memiliki nilai jual yang sangat eksotis.

Karena Tayan dekat dengan ibukota Proponsi (Pontianak) yang memiliki jarak 100 km dan Kabupaten Sanggau 100 km serta didukung dua akses yaitu akses sungai dan akses darat. Tayan nantinya akan memiliki jembatan terpanjang nomor 2 di Indonesia, dan memiliki pabrikasi tambang Bauksit (bauxite) yang nantinya akan didirikan oleh PT Antam, Tbk.

Menyusuri kota Tayan, terdapat pulau yang memiliki Pantai pasir membentang sepanjang 1 km, dengan lebar 300 m (jika air surut). Dengan adanya pantai tersebut, masyarakat local maupun luar daerah dapat menikmati objek wisata. Hal ini akan menarik investor menanamkan modalnya di Kecamatan Tayan Hilir. “Pengembangan suatu wilayah dibangun mulai dari menciptakan SDM yang profesional dan memanfaatkan SDA dengan baik. Karena itu upaya untuk meningkatkan SDM, Pemkab Sanggau telah mendukung pihak swasta atas pendirian Balai Latihan Kerja Swasta Ridha Bintang Mandiri di Tayan Hilir,” ujar warga Tayan Hilir Ridha Nasrudin SE MM.

Tujuan balai latihan kerja itu adalah untuk menciptakan SDM yang professional, yang tentunya akan mentransfer ilmu kepada generasi muda agar menjadi tenaga kerja siap pakai sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sedangkan SDA nya dikelola secara baik, dan dimanfaatkan untuk pengembangan wilayah sesuai peraturan daerah yang berlaku.

Sejauh ini, Kecamatan Tayan Hilir sudah memiliki rencana menjadi kabupaten, mengingiat SDM dan SDA cukup mendukung, apalagi Tayan dikelilingi oleh perusahaan-perusahaan diantaranya : perusahaan bidang perkebunan kelapa sawit, karet, pertambangan, dan sebagainya. Hal ini, tentunya akan menjadi dasar untuk menuju “Kota Tayan sebagai Kota Berkembang”. Semua itu dapat terwujud karena adanya kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dengan perusahaan industry yang berada di daerah setempat.

Pemotongan Kurban Berlanjut Hari Kedua Idul adha

SINGKAWANG-Masjid Raya Singkawang memotong hewan kurban pada hari kedua. Demikian diungkapkan Pengurus Masjid Raya Singkawang, Ruslan Karim kepada Pontianak Post, kemarin. Daging sapi, seperti biasa, kata Abul biasa dia dipanggil, disebarkan kepada mereka yang berhak menerima.

“Ya, seperti biasa kita sebar untuk mereka yang membutuhkan,” kata Abul. Ditempat lainnya juga melakukan hal yang sama. Ikatan Keluarga Sumantra Barat di Singkawang juga melakukan pemotongan hewan kurban. Sebanyak lima ekor sapi dipotong dan dibagikan kepada mereka yang berhak menerimanya. “Dari lima ekor sapi itu bisa menghasilkan 850 bungkus.

Jadi kita bagikan mulai pukul satu siang yang dipusatkan di Masjid Darul Mutakin,” kata pengurus IKSB di Singkawang, Jamaan Elvis Elwis. Sementara itu, Resimen Induk Daerah Militer XII / Tanjungpura (Rindam XII /TPR) yang bermarkas di Kota Singkawang, berkurban tiga ekor sapi dan dua kambing, pada hari Raya Idul Adha 1431 Hijriah. Daging-daging kurban itu diserahkan kepada yang berhak menerimanya.

“Ini semua merupakan hasil dari sumbangan anggota Rindam XII / TPR, yang ditujukan buat masyarakat kurang mampu, yang berada di lingkungan sekitar Rindam XII/TPR,” kata Komandan Rindam XII / TPR, Kolonel Inf M Sofad Nasution. Danrindam XII / TPR langsung menyerahkan sumbangan daging sapi, beras 100 kilogram, serta lima dus mi instant kepada dua panti asuhan, Rabu (17/11).

Yakni, Panti Asuhan Ibnu Taimiyah Sedau Singkawang Selatan, dan Al Amin Bukit Batu Singkawang Tengah. Dia berharap sumbangan-sumbangan tersebut dapat diberikan kepada penghuni panti, yakni para yatim piatu. “Kami memohon untuk dapat diberikan kepada anak yatim piatu, dan mohon didoakan agar kesatuan kami selalu diberikan perlindungan, dan kemurahan dalam melaksanakan tugas sehari-hari,” kata Sofad Nasution saat menyerahkan sumbangan kepada Yayasan Ibnu Taimiyah.

Sumbangan itu langsung diterima oleh pihak panti, dan Sofad dalam kesempatan tersebut didampingi beberapa anggota Rindam XII / TPR. Salat Idul Adha, keluarga besar Rindam XII / TPR berjalan khusyuk. Dalam pelaksanaan shalat Idul Adha 1431 H tersebut dihadiri lima ratus orang yang terdiri dari anggota Rindam XII/TPR,dan masyarakat sekitar yang memadati Masjid Al Iman. Bertindak selaku imam, dan khotib yakni, Azhari.

Sementara itu, Surau Al Muhajirin Perumnas Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah, memotong tiga ekor sapi untuk kurban pada Hari Raya Idul Adha 1431 H. “Kita sudah selesai dan sudah bagi-bagikan kepada yang berhak menerimanya,” kata Ketua Panitia Kurban Surau Al Muhajirin, H.M. Kasim Ibrahim yang juga pensiunan PNS di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang ini. Ustadz H.

Aspian dalam khutbah Idul Adha 1431 H di Surau Al Muhajirin mengatakan, ibadah kurban yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan ajaran Nabi Ibrahim A.S dan keluarganya. “Kepasrahan, ketaatan, pengorbanan dan kesediaan Nabi Ibrahim, Siti Hajar (istri Nabi Ibrahim) dan Ismail (anak Nabi Ibrahim) demi mengabdi dan berbakti hanya kepada Allah sang khaliq, harus kita resapi dan senantiasa dijadikan contoh, suri tauladan,” kata Aspian.

Sebab taqwa kepada Allah, kata Aspian, menuntut setiap muslim agar senantiasa memiliki daya kontrol yang kuat terhadap diri sendiri. “Sehingga diri pribadinya selalu mampu berbuat kebajikan terhadap Allah dan sesama manusia serta senantiasa menjauhkan diri dari segala bentuk penyelewengan, kerusakan diri sendiri dan masyarakat,” ujarnya.

Bomber Molotov Dituntut Setahun Terdakwa Lain 6 Bulan

SINGKAWANG-Para terdakwa bomber molotov yang duduk di kursi persakitan Pengadilan Negeri Singkawang, dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Singkawang, enam bulan dan satu tahun penjara.

Dakwaan yang dibacakan, maksimal dituntut dua belas tahun. Pengacara terdakwa memastikan akan melakukan pembelaan terhadap tuntutan jaksa yang dibacakan oleh jaksa Angling Kusumah. Pembacaan tuntutan itu dilakukan, Selasa (16/11) siang di Pengadilan Negeri Singkawang. Terdakwa yang dituntut jaksa enam bulan yakni Redo.

Sementara pelaku atau terdakwa lainnya yakni Ponimin, Uki, Maryadi masing-masing satu tahun penjara. Pembacaaan tuntutan tersebut dibacakan didepan majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut. Dua majelis hakim yang berbeda. Jika Redo, Ponimin, Uki diketuai oleh AA Putu NGr Rajendra, Novita Riama dan Achmad Irfir Rahman.

Sedangkan majelis hakim untuk Maryadi diketuai oleh Achmad Irfir Rahman dan hakim anggota masing-masing, AA Putu NGR Rajendra dan Novita Riama. Jaksa penuntut berkeyakinan mereka para pelaku ini bersalah dalam melakukan tindak pidana pelemparan bom molotov yang terjadi di sejumlah tempat di Kota Singkawang. Pengacara terdakwa yang hadir dalam persidangan kali ini yakni Zainuddin Abdul Kadir dan Anselma.

Zainuddin kepada Pontianak Post mengatakan, pihaknya dari penasihat hukum MABM Kalbar siap memberikan pembelaan. “Kita siap dengan pembelaan pada sidang berikutnya,” katanya. Menurutnya, tidak ada saksi yang melihat aksi para terdakwa. “Dalam persidangan terungkap mana ada saksi yang melihat para pelaku melakukan aksinya,” katanya memberikan penjelasan.

Setiap kali sidang digelar, selalu saja dikawal oleh anggota kepolisian dari Polsek Singkawang Barat dan Polres Singkawang. Kasus bom molotov ini mendapat perhatian serius dari banyak pihak dan menghebohkan Singkawang dan Kalbar umumnya. Beberapa pekan setelah kejadian, barulah terungkap kasus tersebut dan polisi menyeret para pelaku ke proses hukum.

Para terdakwa didampingi oleh pengacara dari Majelis Budaya Adat Melahyu Kalbar. Ada sembilan pengacara diturunkan dalam pendampingan tersebut diantaranya, M Tamsil Sjoekoer, Zainuddin H Abdul Kadir, Gustian Masnen, Samsil, Nurliansyah, Anselma, Muzakir Dolmanan, Agus Sujatmiko dan Ratna Iriani.

Aliran Listrik Padam Lagi Disambar Petir

SINGKAWANG – Listrik di Kota Singkawang sekitar pukul 09.55 WIB, sempat padam, sekitar belasan menit. “Sekarang ini listrik padam. Ada apa sebenarnya. Katanya, tidak ada pemadaman lagi oleh PLN,” kata Marno, salah satu warga Singkawang mengeluh kepada Pontianak Post, kemarin (18/11).

Ia menambahkan, seharusnya tidak terjadi lagi pemadaman. Apalagi, PLN sudah mencanangkan Gerakan Sejuta Sambungan Sehari (GSSS). Bahkan, tegasnya, beberapa waktu lalu, saat Manajer PLN Cabang Singkawang mengecek langsung meteran listrik, berjanji mengupayakan tidak ada lagi pemadaman. “Tapi, kenyataannya sekarang ini masih juga padam. Kemarin juga padam. Sekarang ini beberapa titik itu padam,” katanya.

Manager PLN Cabang Singkawang Achmad Ismail membenarkan bahwa memang terjadi pemadaman listrik kemarin pagi itu. Penyebabnya, tegas Ismail, karena ada petir yang menyambar. “(Listrik Kota Singkawang) padam total. Ada petir tadi (kemarin),” ujar Ismail kepada Pontianak Post, Kamis (18/11). Hujan deras memang melanda Kota Singkawang pagi itu.

Juga diiringi dengan beberapa kali bunyi petir yang menggelegar. Saat suatu bunyi petir besar, seketika listrik menjadi padam. Ia menjelaskan, arus petir kalau kena jaringan, memang harus mati total. Karena arus petir itu lebih besar dari listrik. “Makanya padam total,” ungkap pria bersahaja ini. Dia menegaskan, pihaknya langsung melakukan penormalan. “Sekarang ini kita lagi melakukan penormalan,” katanya.

Dia menjelaskan, pemadaman itu karena petir, dan tidak ada hubungannya dengan GSSS. “Ini padam total, tidak ada pengaruh dengan GSSS,” terangnya. Tak lama berselang listrik menyala kembali seperti biasanya.

Gerakan Pramuka Untuk Kemanusiaan

SINGKAWANG-Keprihatinan Kwatir Cabang Kota Singkawang terhadap bencana merapi dan tsunami di Kepulauan Mentawai melahirkan Pramuka Peduli yang dipusatkan di Kota Singkawang.

Aksi Pramuka Peduli ini dibagi tiga bentuk, penyampaian surat edaran ke gugus depan-gugus se Kota Singkawang dan kepada badan/dinas/kantor/intansi Pemerintah Kota Singkawang selaku unsur Mabicab serta Kwartir Cabang se Kalbar sejak tanggal 1-10 November. Aksi berikutnya, yakni membuka posko sejak tanggal 1-6 November.

“Posko 1 di simpang depan SMP-SMA Talenta Singkawang dibuka sejak pukul 11.00-21.00 WIB juga dilakukan aksi ngamen yang dimotori oleh DKC Kota Singkawang di daerah Pasar Hongkong Kota Singkawang. Posko 2 terletak di simpang Jalan Ahmad Yani-Diponegoro-Jalan Yohana Godang (depan Hotel Mahkota) Singkawang dimulai pukul 15.00-18.00 WIB.

Dan posko 3 terletak di Simpang Pasar Roban Singkawang, dimulai pukul 15.00-17.30 WIB, kemudian dilanjutkan lagi pukul 19.00-20.30 WIB,” kata Benyamin, selaku Sekretaris Kwarcab Kota Singkawang, kepada Pontianak Post, kemarin. Menurut Benyamin, tanggal 6 November, aksi di posko ditutup dengan aksi turun ke jalan dengan melibatkan pramuka penggalang dan pramuka penegak dan Gudep SMP Negeri 2, SMP Negeri 7, SMA Negeri 6 dan Gudep Wilayah Pasiran Kota Singkawang serta anggota DKC Kwarcab Singkawang.

“Penyaluran sumbangan melalui rekening atas nama Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Singkawang,” kata Benyamin. Aksi Pramuka Peduli, terkumpul sebanyak Rp24 juta lebih dan tiga koli pakaian pantas. “Dana ini terkumpul melalui posko sumbangan sebesar Rp15 juta lebih dan tiga koli pakaian pantas dan melalui gugus depan se Kota Singkawang dan intansi pemerintah sebesar Rp9 juta lebih,” katanya. Kata Benyamin, dana tersebut disalurkan langsung ke rekening Kwarda DIY dan Sumbar dan sudah ditransper Senin (18/11).

Kesempatan ini, Benyamin menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Singkawang yang ikut peduli guna meringankan beban masyarakat yang terkena musibah. “Kita berterima kasih kepada anggota pramuka yang bekerja keras untuk memperoleh sumbangan dan masyarakat luas yang telah menyisihkan rezkinya untuk masyarakat yang terkena musibah,” kata Benyamin.

Setuju Dibentuk

LSM Merpati Nusantara Singkawang, minta kepada DPRD Singkawang menyetujui terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang. Sebab, Singkawang juga sering terjadi bencana.

Demikian diungkapkan Ketua LSM Merpati Nusantara Singkawang, M Firdaus, kepada Pontianak Post, kemarin. Menurut Firdaus, bencana adalah peristiwa mengancam kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam maupun manusianya, sehingga menimbulkan korban dan kerusakan lingkungan hingga kerugian harta benda.

“Jadi peristiwa itu sering terjadi di Singkawang. Perlu ditinjau ulang penolakan DPRD Singkawang atas pembentukan badan penanggulangan bencana alam,” katanya, kemarin. Menurutnya, DPRD belum memahami dewan sebagai lembaga legislasi. Alasan penolakan karena membebani anggaran, bukanlah hal yang patut ditakuti.

“Sebab, ini sudah diamanahkan UU,” katanya. Sebelumnya, DPRD Singkawang memastikan menolak terbentuknya sebuah badan baru di Pemerintah Kota Singkawang. Eksekutif mengajukan raperda terbentuknya BPBD. Namun, dengan alasan anggaran minim, dewan menolak untuk dibentuk. Sekarang, badan tersebut dibentuk melalui Perwako Singkawang.

Sebelumnya, tokoh pemuda Tionghoa Singkawang, Iwan Gunawan memandang belum perlu membentuk sebuah badan penanggulangan bencana di Kota Singkawang. Alasannya, seperti yang dikemukakan oleh dewan yakni soal anggaran. Bila ada bencana, kata Iwan, tentu bisa ditangani oleh dinas teknis yang selama ini dilaksanakan.

“Kita jarang sekali bencana. Kalau bencana itu hanyalah banjir. Itu pun datang beberapa tahun sekali. Dinas teknis yang menangani masalah tersebut dan terbukti bisa dilakukan. Jika ada badan baru, tentu berdampak pada keuangan daerah. Jadi, perlu dipikirkan kembali wacana pembentukan tersebut,” kata Iwan, kala itu. UU yang mengamanatkan terbentuknya badan tersebut, menyebutkan dapat dibentuk. Artinya, kata Iwan, jika tidak dibentuk pun tak masalah.

Usai Wuquf, Kondisi Jemaah tetap Fit

KONDISI kesehatan jemaah haji kota Singkawang dalam keadaan baik. Menurut HM Nadjib Ketua Tim Pembimbing Haji Daerah (TPIHD) Kota Singkawang yang juga Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB Kota Singkawang itu, kondisi jamaah haji lainnya dalam keadaan sehat saja.

Usai melempar jumrah hari ketiga kemarin, jamaah haji akan kembali ke Mekkah untuk melaksanakan tawaf ifadah. Sepanjang siang dan malam 9 dan 10 Dzulhijah 1431 Hijriah jemaah haji asal Kota Singkawang melaksanakan prosesi wukuf di Arafah, mabith di muzdalifah dan bergerak menuju mina untuk melontar jumrah.

Suhu udara yang diperkirakan mencapai 40 derajat celcius tidak menjadi penghalang semangat para jemaah untuk bertafakur, berdoa, dan berdiam diri saat puncak ibadah haji di padang tandus itu. Suara zikir dan tahlil terdengar berkumandang di setiap tenda. Perasaan haru mewarnai jemaah dengan lafaz surat-surat pendek.

Pasca wafatnya jamaah haji asal Kota Singkawang, Hawati Binti Mahli yang meninggal dunia di UGD Rumah Sakit Mina, Rabu (17/11) dia memantau seluruhnya dalam kondisi fit dan stabil. ‘’Alhamdulillah, kita di sini semua tidak memiliki kesulitan yang berarti. Semoga bisa berjalan lancar hingga kembali ke Singkawang,’’ katanya dalam pesan singkat yang dikirim ke staf humas Setda Singkawang, Heri Ristiawan.

Setelah KPPU Lanjut ke KPK Tender Dinas BM

SINGKAWANG – Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI, Jumat (5/11), telah membacakan Putusan Perkara Nomor: 33/KPPU-L/2010 yaitu dugaan pelanggaran terhadap pasal 22 UU nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, terkait dengan tender paket pekerjaan di Dinas Bina Marga, SDA dan ESDM, Kota Singkawang, Tahun Anggaran 2009.

Hal ini disampaikan Koordinator Aliansi LSM Perintis Singkawang Bachtiar Ismail, kemarin. “Setelah putusan KPPU diterima, akan diindaklanjuti dengan melapor ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), karena terindikasi kuat ada penyalahgunaan anggaran,” kata Bachtiar. Majelis Komisi dalam perkara ini terdiri dari Didik Akhmadi, Ak., M.Com sebagai Ketua, Erwin Syahril, S.H. dan Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, MS. masing-masing sebagai Anggota.

Bachtiar menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan KKPU, maka pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran dan ditetapkan sebagai terlapor adalah sebagai berikut, PT AN IS (terlapor I), PT AJ, (terlapor II), PT SYA (terlapor III), PT ARG (terlapor IV), PT BJB (terlapor V), panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral Kota Singkawang Tahun Anggaran 2009 (terlapor VI) dan PT SR (terlapor VII).

KPPU menurut dia, menimbang sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e UU No. 5/ 1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Kepala Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan ESDM Kota Singkawang untuk memberikan sanksi administrasi kepada panitia tender karena tidak melaksanakan proses tender dengan benar.

“Memberikan saran kepada Walikota Singkawang untuk menginstruksikan kepada Kepala Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan ESDM Kota Singkawang berikut instansi di bawahnya agar melaksanakan aturan tender sesuai ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat,” katanya mengenai rekomendasi KPPU.

Ia menambahkan, berdasarkan alat bukti, fakta dan kesimpulan, serta mengingat Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi memutuskan menyatakan semua terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 22 UU nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Menghukum terlapor I membayar denda sebesar Rp 40 juta, menghukum terlapor III membayar denda sebesar Rp 100 juta, menghukum terlapor V membayar denda sebesar Rp55 juta, menghukum terlapor VII membayar denda sebesar Rp50 juta. Kemudian, melarang terlapor I, terlapor II, , terlapor III, , terlapor IV, , terlapor V dan , terlapor VII untuk mengikuti tender yang dibiayai oleh APBD maupun APBN selama satu tahun di Singkawang, terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.

“Putusan tersebut dibacakan dalam Sidang Majelis Komisi yang dinyatakan terbuka untuk umum di Gedung KPPU, Jl. Ir. H. Juanda No.36, Jakarta Pusat, Jumat (5/11),” ungkap Bachtiar. Pasal 22 UU nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berbunyi, pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Jembatan Sabok Dua Jalur

TINJAU JEMBATAN: Bappenas, Dirjen Pembangunan Daerah, Bappeda Sambas dan konsultan meninjau langsung Jembatan Sabok. Rencananya jembatan ini akan dibangun tahun depan.

SAMBAS – Pembangunan jembatan Sabok, tinggal menunggu waktu. Dan titik terang sudah terlihat. Subdit Otonomi Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Dirjen Pembangunan Daerah, kemarin, melihat langsung kondisi jembatan kebanggaan masyarakat Sambas tersebut. “Kalau semuanya lancar pembangunannya dimulai 2011,” ungkap Kepala Bappeda Kabupaten Sambas, Hasanusi.Walau masih bisa berfungsi kondisi Jembatan Sabok memprihatinkan. Jembatan kayu ini hanya dapat dilintasi kendaraan roda dua, sedangkan roda empat tidak dapat lagi menggunakannya karena alasan keselamatan.Rencananya, Jembatan Sabok dibangun lebih besar dari dua jembatan batu, Kampung Dagang dan Kampung Jawa. Dengan panjang 120 meter dan lebar 11,20 meter. “Tapi bentuk kontruksinya sama dengan jembatan batu, sebagai ciri khas,” tutur Hasanusi.

Dengan lebar 11,20 meter jembatan ini dapat dilintasi dua kendaraan yang berlawanan arah sekaligus atau dua jalur. Desaignnya juga memfasilitasi pejalan kaki dan pengguna sepeda. “Lebar jembatan keseluruhan 11,20 meter, dengan rincian khusus kendaraan atau lebar bersih 7 meter. Ditambah overstake untuk pejalan kaki dan sepeda di kiri kanan jembatan masing-masing 2,10 meter,” paparnya.Dana pembangunan Jembatan Sabok berasal dari dua penganggaran, APBD dan APBD Kabupaten Sambas. Dana APBN sebesar Rp 28 miliar, sedangkan APBD belum dapat ditentukan karena proses perencanaan belum selesai. Dijelaskan Hasanusi, APBN hanya dialokasikan pada pembangunan fisik jembatan. Sedangkan APBD mengakomodir pembebasan lahan dan rumah penduduk yang terkena dampak pelebaran dan perpanjangan jembatan. “Untuk itu berapa jumlah yang harus digunakan dari APBD belum dapat ditentukan. Karena pembebasan lahan dan rumah warga memerlukan penilaian dari konsultan,” ucapnya.

Selain pembebasan lahan dan rumah, dana APBD juga digunakan untuk jaringan listrik serta PDAM. Hasanusi berharap, pengajuan dana APBN tidak mengalami kendala dan segera disetujui. “Semoga saja disetujui dan kita cepat membangunnya,” katanya berharap.

Maknai Kurban dengan Merefleksi Pengorbanan Nabi Ibrahim

SAMBAS – Iduladha yang sering disebut hari raya kurban mempunyai makna besar bagi sejarah umat muslim. Sekretaris ICMI Korda Sambas Misni Safari, kemarin, mengatakan pringatan hari raya ini tak bisa dilepaskan dari peristiwa bersejarah ribuan tahun silam ketika Nabi Ibrahim as dengan penuh ketaqwaan memenuhi perintah Allah menyembelih anaknya nabi Ismail as. “Atas kekuasaan Allah, secara tiba-tiba yang justru disembelih Nabi Ibrahim as berganti menjadi seekor domba. Peristiwa itulah kemudian menjadi simbol bagi umat Islam sebagai wujud ketaqwaan seorang manusia mentaati perintah Allah SWT,” katanya.Ia menjelasakan kata kurban dalam bahasa arab berarti mendekatkan diri. Dalam fiqh Islam dikenal dengan istilah udh-hiyah, sebagian ulama mengistilahkannya an-nahr sebagaimana yang dimaksud dalam QS Al-Kautsar (108): 2 berbunyi, “Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.”

“Ketaqwaan Nabi Ibrahim kepada Allah diwujudkan dengan sikap dan pengorbanan secara totalitas, menyerahkan sepenuhnya kepada sang khaliq dari apa yang ia percaya sebagai sebuah keyakinan. Sikap Nabi Ibrahim ini dalam berkurban ini hendaknya menjadi momen bagi umat Islam merefleksikan diri dalam kehidupan sekarang,” ungkap Misni.Menurutnya, pengorbanan umat Islam terlihat nyata seperti di Palestina, Kashmir, Thailand Selatan, dan Philipina Selatan dengan sikap dan keyakinan mereka terhadap Islam harus mengalami berbagai penyiksaan dan penindasan oleh penguasa. Umat Islam di Palestina menjadi gambaran betapa pengorbanan yang dipikul sangat berat.

“Umat Islam Palestina tidak ada kata menyerah. Mereka terus berjuang membela martabat dan kehormatan bangsa dan agamanya,” katanya.Kondisi sama, sebut pengurus LPDI Sambas ini, sejarah perjuangan bangsa para pahlawan mengorbankan jiwa raga, harta benda untuk kemerdekaan. Jenderal Sudirman harus keluar masuk hutan memimpin tentara Indonesia berjuang melawan Belanda. “Sikap para tokoh bangsa yang dipenjara, dibuang, dan disiksa adalah sebagai wujud dari keyakinan mereka akan kebenaran. Ribuan nyawa yang mati adalah pengorbanan mereka terhadap negeri ini,” ungkap Misni.Ia mengharapkan konteks keseharian, pengorbanan juga bisa dilihat dari pengorbanan seorang pemimpin yang berusaha mensejahterakan rakyatnya. Selain itu, jelas dia, pengorbanan seorang istri terhadap suami dan anak-anaknya, serta sebaliknya anak terhadap kedua orang tuanya.

“Pengorbanan bisa berdimensi luas. Pengorbanan sebagai sebuah konsekuensi logis dari keyakinan yang diperjuangan demi sebuah kebenaran. Hendaknya egoisme personal atau sektoral dihilangkan bila kita berkaca kembali pada makna kurban,” katanya.