Kabupaten Sekadau

Sejarah

Nama Sekadau terambil dari sejenis pohon yang banyak tumbuh di muara sungai Sekadau. Penduduk setempat menamakannya Batang Adau.

Asal mula penduduk Sekadau adalah pecahan rombongan Dara Nante yang di bawah pimpinan Singa Patih Bardat dan Patih Bangi yang meneruskan perjalanan ke hulu sungai Kapuas. Rombongan Singa Patih Bardat menurunkan suku Kematu, Benawas, Sekadau dan Melawang. Sedangkan rombongan Patih Bangi adalah leluhur suku Dayak Melawang yang menurunkan raja-raja Sekadau.

Mula-mula kerajaan Sekadau terletak di daerah Kematu, lebih kurang 3 kilometer sebelah hilir Rawak. Raja pertama Sekadau adalah Pangeran Engkong yang memiliki tiga putra, yakni Pangeran Agong, Pangeran Kadar dan Pangeran Senarong. Sesudah Pangeran Engkong wafat, kerajaan diteruskan oleh putra keduanya, Pangeran Kadar, karena dinilai lebih bijaksana dari putra-putra yang lain. Karena kecewa, Pangeran Agong kemudian meninggalkan Sekadau menuju daerah Lawang Kuwari. Sedangkan Pangeran Senarong kemudian menurunkan penguasa kerajaan Belitang.

Setelah Pangeran Kadar wafat, pemerintahan dilanjutkan oleh putra mahkota Pangeran Suma. Pangeran Suma pernah dikirim orangtuanya untuk memperdalam pengetahuan agama Islam ke kerajaan Mempawah, karena itu pada masa pemerintahannya agama Islam berkembang pesat di kerajaan Sekadau. Ibukota kerajaan kemudian dipindahkan ke kampung Sungai Bara dan sebuah masjid kerajaan didirikan di sana. Pada masa ini pula Belanda sampai ke kerajaan Sekadau.

Pangeran Suma kemudian digantikan oleh putra mahkota Abang Todong dengan gelar Sultan Anum. Lalu digantikan lagi oleh Abang Ipong bergelar Pangeran Ratu yang bukan keturunan raja namun naik tahta karena putra mahkota berikutnya belum cukup dewasa. Setelah putra mahkota dewasa, ia pun dinobatkan memerintah dengan gelar Sultan Mansur. Kerajaan Sekadau kemudian dialihkan kepada Gusti Mekah dengan gelar Panembahan Gusti Mekah Kesuma Negara karena putra mahkota berikutnya, yakni Abang Usman, belum dewasa. Abang Usman kemudian dibawa ibunya ke Nanga Taman.

Sesudah pemerintahan Panembahan Gusti Mekah Kesuma Negara berakhir, Panembahan Gusti Akhmad Sri Negara dinobatkan naik tahta. Tetapi oleh penjajah Belanda, panembahan beserta keluarganya kemudian diasingkan ke Malang, Jawa Timur, dengan tuduhan telah menghasut para tumenggung untuk melawan Belanda.

Karena peristiwa tersebut, Panembahan Haji Gusti Abdullah kemudian diangkat dengan gelar Pangeran Mangku sebagai wakil panembahan. Ia pun dipersilakan mendiami keraton. Belum lama setelah penobatannya, Pangeran Mangku wafat. Ia kemudian digantikan oleh Panembahan Gusti Akhmad, kemudian Gusti Hamid. Raja Sekadau berikutnya adalah Panembahan Gusti Kelip.

Tahun 1944 Gusti Kelip tewas dibunuh penjajah Jepang. Pihak Jepang kemudian mengangkat Gusti Adnan sebagai pembesar kerajaan Sekadau dengan gelar Pangeran Agung. Ia berasal dari Belitang. Juni 1952, bersama Gusti Kolen dari kerajaan Belitang, Gusti Adnan menyerahkan administrasi kerajaan kepada pemerintah Republik Indonesia di Jakarta. dan pada tahun 2003 menjadi kabupaten

Wilayah Pemerintah Kabupaten Sekadau

Sekadau Hilir : 85.300 Ha

Sekadau Hulu : 86.970 Ha

Nanga Taman : 94.490 Ha

Nanga Mahap : 56.860 Ha

Belitang Hilir : 76.430 Ha

Belitang Hulu : 116.370 Ha

Belitang : 28.100 Ha

KAB. SEKADAU : 544.420 Ha ( 5.444,2 Km2 )

Atau sekitar 3,7 % dr luas Kalbar

PEMERINTAHAN :

7 KECAMATAN

76 DESA

268 DUSUN

1. Bupati dan Wakil Bupati

SIMION PETRUS, S.Sos, M.Si sebagai Bupati Sekadau

ABUN EDIYANTO, SE, MM sebagai Wakil Bupati Sekadau

dilantik tanggal 15 Agustus 2005.

Satuan Kerja Perengkat Daerah ( SKPD )

Berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2008

Sekretaris Daerah, yang membawahi 2 Asisten dan 8 Bagian yaitu :

1. Asisten Pemerintahan, Perekonomian dan Sosial membawahi :

- Bagian Tata Pemerintahan

- Bagian Hukum dan HAM

- Bagian Kesejahteraan Sosial

- Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal

2. Asisten Administrasi dan Umum membawahi :

- Bagian Umum

- Bagian Perlengkapan dan Asset Daerah

- Bagian Keuangan

- Bagian Organisasi

Dinas Daerah

- Dinas Pendidikan, Pemudan dan Olah Raga

- Dinas Kesehatan

- Dinas Perhubungan, Informasi, Komunikasi dan Telekomunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata

- Dinas Kehutanan dan Perkebunan

- Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan

- Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Tranmigrasi

- Dinas Pendapatan Daerah

- Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

- Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambagan

- Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil

Lembaga Tehknis Daerah

1. Inspektorat Kabupaten

2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

3. Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Kantor

1. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

2. Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah

3. Kantor Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

4. Kantor Lingkugan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan

5. Kantor Penyuluhan dan Ketahanan Pangan

6. Kantor Kepegawaian Daerah dan Diklat

Sekretariat DPRD

1. Bagian Umum

2. Bagian Risalah dan Persidangan

Instansi Vertikal

1. Badan Pusat Statistik

2. Badan Pertanahan Nasional

3. Departemen Agama

VISI

TERWUJUDNYA KABUPATEN SEKADAU YANG MAJU,

MANDIRI DAN DEMOKRATIS

MISI

RPJM SKADAU 2006-2010

* Penguatan struktur ekonomi dengan menciptakan dan menumbuh kembangkan iklim investasi yang semakin kondusif, serta peningkatan kegiatanindustri pengolahan termasuk pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

* Pemberdayaan ekonomi rakyat yang berbasis pada sektor pertanian, perkebunan, dan potensi daerah lainnya.

* Mengembangkan dunia usaha dan sektor swasta dalam membangun Kabupaten Sekadau menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi.

* Membangun prasarana dasar (infrastruktur) perkotaan, pedesaan, dan pedalaman.

* Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan.

* Meningkatkan kehidupan sosial, agama, demokrasi, rasa aman serta ketahanan budaya.

* Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan pelayanan serta dekat dengan masyarakat.