SUNGAI RAYA—Pengadaan seragam sekolah di Kubu Raya dengan anggaran sebesar Rp2,2 miliar mulai menuai polemik. Proyek yang dianggarkan dari APBD Kubu Raya tahun 2010 ini, bisa menjadi kasus baju hansip kedua. Sebab, kualitas bahan untuk pelajar kurang mampu tersebut diragukan.
Wakil Ketua DPRD Kalbar, Ahmadi Usman meminta laporan warga Sungai Kakap terkait kualitas proyek pengadaan pakaian seragam sekolah gratis ditindaklanjuti. ”Penyidik Kejati Kalbar dan Polda harus turun. Segera usut kalau memang kualitas seragamnya, tidak seperti diharapkan,” kata dia kepada Pontianak Post, Jum’at (22/10) di Sungai Raya.
Menurutnya sebagai wakil rakyat, ia mengapresiasi program Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan memperhatikan rakyat miskin. Terobosan program tersebut terbaru dan harus ditiru Kab/Kota lain di Kalbar. ”Program sangat pro rakyat sekali. Hanya saja, kualitasnya juga harus mendukung. Jangan untuk rakyat kurang mampu (miskin,red), kualitas seragam diberikan seadanya. Ini sama saja mencoreng muka kepala daerah,” ujar dia.
Ia meminta pihak pelaksana harus bertanggungjawab. Kalau memang kualitasnya tidak sesuai, segera lakukan pemeriksaan dan pengusutan. Semestinya bestek harga satuan perbaju untuk satu pelajar dijelaskan terperinci. Dengan demikian akan jelas kualitas diberikan tidak sembarangan. ”Kasihan kepala daerah, punya program berkualitas, tetapi kualitas seragam diharapkan justru tidak berkualitas,” katanya kembali.
Ahmadi menerangkan jangankan program seragam sekolah, program apapun bertujuan membantu rakyat kurang mampu harus didukung. Itu merupakan beban semua elemen untuk mengetaskan kemiskinan. Apalagi, pendidikan merupakan tanggungjawab bersama. Oleh karena itu, harus amanah dalam melaksanakan.
Ia sedih kalau laporan warga Sungai Kakap M. Bayu membawa satu pasang baju pramuka, satu pasang baju putih biru dan sepatu hitam putih termasuk ikat pinggang ke Komisi D DPRD Kubu Raya karena kualitasnya tidak seperti diharapkan. ”Ini bukan lagi bicara masalah program bagus. Namun kualitas seragam layak untuk pelajar. Jangan sampai program pengadaan seragam gratis bagi pelajar tidak mampu dari APBD tahun 2010 justru menjadi sia-sia,” terang dia.
Wakil rakyat dapil Kabupaten Pontianak-Kubu Raya ini menambahkan, sepertinya program pengadaan seragam sekolah ini agak berantakan. Ia sedih mendengar terjadi penarikan semua rok seragam SMU abu-abu dan coklat oleh Disdik KKR, karena dianggap pendek. Selain itu, ia juga menanggapi sepatu berwarna hitam putih yang diberikan kepada pelajar. Kalau tidak salah di sekolah lain di Kalbar diperlakukan hitam polos.
”Ini sepatu, untuk ke sekolah bukannya ke mall. Makanya harus sesuai aturan sekolah,” ujarnya. Ahmadi menerangkan program pengadaan pakaian seragam sekolah tanpa diukur adalah hal sia-sia. Kalau hanya dibagikan begitu saja tanpa mengukur ukuran standar ribuan ribuan murid SD, SMP dan SMA sama saja proyek main terka. Dari awal, seharusnya melibatkan para penjahit dalam jumlah banyak. ”Jadi wajar kalau seluruh rok seragam SMA ditarik karena kependekan. Itu namanya ukuran main terka,” kata dia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar