PONTIANAK—Jumat (29/10) pembukaan Ponticomtech di Pontianak Convention Centre diserbu masyarakat. Ruangan pameran sudah ramai sejak dari siang hingga malam. Berbagai kalangan masyarakat mulai dari anak-anak, remaja hingga para orang tua tampak datang menyaksikan pameran IT yang spektakuler diakhir tahun 2010. Acara seremonial dibuka wakil kota Pontianak Paryadi sekitar pukul 19.30 wib. Dalam pembukaan itu diramaikan juga oleh drum band ceria persembahan dari SD Al Azar Pontianak, kemudian diikuti oleh konvoi. Suasana pembukaan, diwarnai keramaian. Terlihat juga yang hadir saat itu Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan.

Paryadi, wakil walikota Pontianak memberikan apresiasi terhadap pegelaran pameran spektakuler tersebut yang digelar Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia, ia mengatakan dalam perkembangan jaman, IT merupakan salah satu perkembangan kemodernan yang tidak bisa terlepaskan lagi saat ini. “Suatu negara akan dikatakan berkembang, jika memang dalam IT nya juga berkembang dan merupakan sebuah penguatan,” ujarnya saat pembukaan. Paryadi mengatakan yang digelar di Pontianak tidak kalah saing dengan beberapa kota besar seperti Jakarta. “Saya mengajak Apkomindo, dengan pameran tersebut bisa memberikan sumbangsih bagi kemajuan anak didik, terutama untuk SMK. Agar SMK atau pelajar Kalbar bisa bersaing dan punya skil,” jelasnya.

Ia berharap agar, lulusan Kalbar terutama SMK yang diharap bisa memiliki skill lebih, kedepannya bisa bekerja dengan Apkomindo, dan ini bisa sebagai perangsang dan memperkuat minat masyarakat dalam bidang teknologi. Ryan, ketua Apkomindo Kalbar mengatakan, bahwa pameran IT di kota Pontianak sangat baik, apalagi sebelumnya pameran sangat susah diikuti oleh peserta. Namun kali ini pameran ini banyak yang mengikuti, bahkan penuh. “Sekarang ramai pesertanya, ini menunjukan peluang pasar di kota Pontianak kedepannya semakin banyak yang melirik dengan harga yang murah dan produk yang semakin banyak,” jelasnya.

Ia menambahkan, Ponticomtech kali ini juga sebuah persembahan kepada Kota Pontianak yang saat ini sedang berulang tahun. Untuk itu, dengan pameran tersebut merupakan sebuah perwujudan untuk memberikan yang terbaik. “Kegiatan ini persembahan untuk Kota Pontianak,” katanya.Sementara Eddy Sutrisno, ketua panitia mengatakan pameran iptek kali ini, bertujuan bukan hanya melihat dari peluang bisnis, namun juga berusaha mengenalkan produk terbaru dan terkini dalam dunia IT kepada masyarakat kota Pontianak. Pameran kali ini sangat ramai diikuti oleh peserta, bahkan ada sekitar 31 dealer yang ikut berpartisipasi.

Kejaksaan Kalbar Menggebrak Dua Bulan, Tahan 12 Tersangka Korupsi

PONTIANAK—Gebrakan kejaksaan di Kalbar mulai tampak dalam memerangi korupsi. Kini institusi yudikatif itu terus memburu koruptor. Tersangka kasus dugaan korupsi seakan tidak lagi mendapat tempat. Kini mereka banyak yang telah mendekam di rumah tahanan selama menjalani masa penyidikan. Terhitung mulai Agustus hingga Oktober 2010 sudah tercatat dua belas tersangka korupsi yang ditahan. Dengan berbagai perkara kasus tindak pidana korupsi. Nominalnya beragam, mulai ratusan hingga milyaran rupiah. Sebuah progres yang cukup mengagetkan di Kalbar. Sebab jarang terjadi kejaksaan menahan tersangka kasus dugaan korupsi di Kalbar.

Nuansa baru mulai terasa sejak Faedhoni Yusuf mengepelai kejaksaan Tinggi Kalbar. Ia menduduki jabatan nomor satu di lembaga Adhyaksa terhitung Agustus. Kurang sebulan menjabat. Faedhoni langsung menggebrak. Korban pertamanya adalah Psm. Tersangka kasus dugaan korupsi penggantian obat di lingkungan BKD Provinsi Kalbar. Kejaksaan menahan Psm, tepat tanggal 19 Agustus lalu. Kebijakan Kajati Kalbar menahan tersangka kasus dugaan korupsi mendapat dukungan lembaga penggiat anti korupsi di Kalbar. Yakni, Laskar Anti Korupsi Indonesia. Melalui ketua umum DPP Pusatnya, Burhanudin Abdullah. Penahanan tersangka dugaan kasus korupsi merupakan langkah kemajuan. Dalam hal penegakan hukum. Sebagai upaya pemberantasan korupsi di Kalbar.

Burhanudin memandang ketegasan sangat penting dalam penegakan hukum. Termasuk menahan tersangka korupsi. “Agar koruptor memiliki efek jera,” katanya. Ia menegaskan tanpa tindakan tegas korupsi bakal terus berkembang subur. Dan sulit dihilangkan. Langkah kejaksaan menahan tersangka dugaan korupsi banyak menimbulkan cerita di Kalbar. Selain mengenai perubahan alur penganganan kasus korupsi di Kalbar sendiri juga berkenaan dengan tersangka yang ditahan. Sebab dari dua belas tersangka yang sudah ditahan, delapan orang diantaranya merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Aktif. Dan selebihnya pihak rekanan. Bahkan seorang diantaranya pejabat eselon di lingkungan pemerintah Provinsi Kalbar. dengan jabatan kepala badan. Dia dijebloskan ke rumah tahanan negara klas II A Pontianak 26 Oktober lalu. Dalam kasus dugaan korupsi pengadaan baju hansip. Ia salah satu dari empat tersangka yang sudah kejaksaan tetapkan.

Tapi, kejaksaan masih menyisakan satu tersangka yang belum ditahan. Yakni Cornelius Kimha. Ia juga pejabat eselon. Yaitu kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar. Sehingga kasus baju Hansip menjadi salah satu kasus yang menyita perhatian publik. Mengingat adanya pejabat yang terseret. Sebab tidak gampang berurusan dengan pejabat. Sehingga kasus baju hansip tetap bakal terus menjadi pengamatan masyarakat soal klimaks pengusutannya. Mengenai gebrakan kejaksaan yang terbilang sealur dengan semangat reformasi, pihak kejaksaan sendiri menyatakan, menahan tersangka dugaan korupsi. Merupakan sebuah proses hukum.

“Itu (penahanan-red) dalam upaya penegakan hukum. Dan semua telah sesuai dengan aturan perundang-undangan,” kata Arifin Arsyad, Kasi Penkum Kejati Kalbar.

Patokan kejaksaan melakukan penahanan adalah sudah terpenuhinya unsur objektif dan subjektif. Kedua unsur tersebut jika telah dianggap memenuhi, tersangka kasus dugaan korupsi sangat terbuka untuk ditahan. Karena korupsi sebagai tindak kejahatan luar biasa, pihak kejaksaan, tidak menginginkan tersangka melarikan diri maupun menghilangkan barang bukti. Sementara itu, pengajar fakultas hukum Untan, Sampur Dongan Simamora, mengatakan penahanan tersangka korupsi memang merupakan kewenangan yang kejaksaan miliki. Sebagai lembaga penegak hukum.

Kasus dugaan korupsi yang tersangkanya sudah mendekam ditahanan antara lain, . proyek Pembangunan Dermaga Paloh. Proyek tersebut menjadi temuan dan merugikan keuangan negara Rp3,7 miliar. Total pagu anggarannya senilai Rp10,3 miliar tahun 2008 dari Kementerian Perhubungan. Motif dugaan korupsinya yakni secara sengaja melakukan mark-up volume pekerjaan proyek. Lalu, kasus pengadaan pakaian yang dianggarkan dalam dua tahap. Tahap pertama Desember 2008 dengan pagu anggaran Rp4,5 miliar untuk pengadaan sekitar 8 ribu stel pakaian Hansip Tahap kedua Februari hingga Maret 2009 dengan pagu dana sekitar Rp4,8 miliar untuk pengadaan 7.950 stel pakaian. Dugaan korupsi baju hansip mengakibatkan negara rugi Rp4,6 miliar dari total pengadaan selama dua tahun penganggaran.

Selain dua kasus tersebut masih banyak kasus yang lain. Yang kini pengusutan kasusnya sedang berjalan dan tersangkanya ditahan kejaksaan. Karena itu, LAKI mengingatkan, puncak pengusutan kasus korupsi bukan penahanan. Tetapi kepastian hukumnya yang paling penting. “Hingga meja pengadilan,” kata Burhan. Namun, ia sangat mengharapkan, kejaksaan berani menahan setiap tersangka kasus korupsi di Kalbar. “Tersangka korupsi memang harus ditahan. Biar kejahatan korupsi dapat diberantas,” tegas Burhan.

Mahasiswa Menuntut Perubahan

 

PONTIANAK - Sebanyak 300 mahasiswa menggelar aksi di Bundaran Untan memeringati hari Sumpah Pemuda 28 Oktober, Kamis (28/10). Mereka mengungkapkan keprihatinan terhadap kondisi bangsa yang kian terpuruk. Aksi dimulai pukul 09.00. Massa tergabung dalam Gerakan Mahasiswa itu terdiri atas KBM STAIN Pontianak, Kamda Kalbar, IMKB, Himakatra, PMKRI, GMNI, BEM UPB, IPPNU, GMKI, PMII, Kompi dan Komsan. Mahasiswa STKIP, FKIP Bahasa Indonesia, Solmadapar serta KAMMI. Mereka turun mengenakan busana yang melambangkan keberagaman daerah. Ada yang berbaju satpam, penjual jamu, pedagang informal, hingga pemulung.

Dalam aksi tersebut beberapa poin tuntutan mahasiswa juga disampaikan sebagai pemuda yang memperjuangkan bangsa ini. Adapun tuntutan itu yang disampaikan Aji, BEM STAIN Pontianak yang tergabung dalam Gema mengatakan saat aksi mulai disampaikan dari Bundaran Digulis ke DPRD Kalbar agar merealisasikan anggaran pendidikan 20 persen dari APBN dan APBD dengan amanat UU 45 di luar gaji guru dan dosen. Hentikan segala bentuk komersialisasi serta privatisasi dalam dunia pendidikan. Ia menambahkan tuntutan lainnya ialah jamin sekolah gratis, kuliah murah (turunkan SPP, hapus biaya masuk kuliah dan tingkatkan fasilitas). Hapuskan RPP sebagai penganti UU BHP. Tolak perwa kota Pontianak tentang pembatasan kuota pelajar daerah yang boleh mengenyam pendidikan kota.

Berikan jaminan lapangan pekerjaan serta upah yang layak bagi seluruh rakyat. Berikan hak-hak normatif pekerja (Jamsostek, cuti Haid, cuti melahirkan). Setop PHK massal diperusahaan-perusahaan). Sementara Bara Pratama dari Front Mahasiswa Nasional yang menggelar aksi terlebih dahulu dengan aksinya menyampaikan 15 poin sebagai pemuda Kalbar yang memperingati hari sumpah pemuda menyampaikan kritikan kepada pemerintah. “Hentikan perampasan tanah, kerja dan upah. Berikan lapangan bagi pemuda mahasiswa. Berikan kebebasan berserikat dan berorganisasi kepada pemuda mahasiswa. Berikan pendidikan gratis bagi seluruh rakyat. Realisasikan anggaran pendidikan 20% dari APBD dan APBN. Berantas praktek korupsi di dunia pendidikan,” ujarnya.

Tuntutan lainya ialah tolak segala bentuk komersilisasi pendidikan berkedok otonomisasi. Hentikan penggusuran terhadap PKL dan kaum miskin kota. Setop kriminalisasi terhadap petani. Hentikan segala bentuk ekspansi perkebunan dan pertambangan skala besar. Berikan cuti reproduksi dan hentikan diskriminasi terhadap kaum perempuan. Hapus sistem kerja kontrak dan outsourching. Setop perdagangan orang di tanah air. Turunkan biaya SPP dan sediakan fasilitas yang layak bagi pendidikan. Berikan subsidi pupuk kepada petani dan wujudkan reforma agraris sejati. “Tuntutan yang berjumlah 15 buah itu merupakan deklarasi pemuda mahasiswa sebagai perwujudan dari semangat kecintaan terhadap tanah air, bangsa dan bahasa. Tanah air yang terbebas dari cengkraman imperialisme dan feodalisme, bangsa yang berdaulat terhadap dirinya sendiri dan bahasa yang tidak mengajarkan kebohongan kepada rakyat Indonesia,” jelasnya.

Presidium Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, Lidia menyampaikan ada enam tuntutan yaitu usir penjajah asing. Turunkan harga, sita harta koruptor. Tegakkan demokrasi kerakyatan. Sediakan lapangan kerja. Pendidikan gratis sebagai tunas bangsa. Irwan Julianto dari STKIP mengatakan pemuda pencetus Sumpah Pemuda tentunya miris, melihat generasi penerus bangss Indonesia yang diharapkan untuk melanjutkan pefjuangcii mereka, memiliki nasionalisme yang rendah, kurang persatuan, dan moral yang bobrok. Nasib bangsa Indonesia mendatang pun menjadi taruhan.

Berjuang Lewat Budaya, Selipkan Kritik Melalui Teatrikal Cara Aksi Massa Peringati Hari Sumpah Pemuda

Banyak cara mengungkapkan pesan. Dalam memaknai momentum hari bersejarah. Mulai demonstrasi hingga unjuk seni. Semua menyuarakan tentang kondisi bangsa. Bagaimana dengan kritikan melalui pendekatan budaya? Kenapa teatrikal yang dipilih dibanding unjuk rasa?

Pontianak,

SEMUA bersemangat. Menggelorakan kebangkitan pemuda. Meski Sumpah Pemuda telah 82 tahun lalu. Aktivis mahasiswa tetap mengenang bahwa sumbangsih pemuda Indonesia menjadi ukiran bingkai jalan kemerdekaan. Tapi realitas bangsa seakan jauh dari keinginan semula pemuda yang bersumpah 28 Oktober 1928.

Mereka tidak ingin sebuah perjalanan bangsa dilupakan atau tutup buku. Semangat ingin memerdekakan bangsa dari keterjajahan imperialisme harus tetap diingatkan. Supaya rakyat benar-benar merdeka. Atas segala hak sebagaimana cita-cita sumpah pemuda. Dengan menggalang semangat persatuan untuk mencapainya.

Wajah penuh ekspresi. Semua mengabarkan tentang semua sumpah pemuda. “Kami dari Fisip,” kata Aji, Kamis (28/10) di Bundaran Digulis Universitas Tanjungpura. Ia beserta puluhan mahasiswa Fisip Untan lain menjadikan bundaran sebagai panggung teater jalanan. Dengan menggelar aksi teatrikal peringatan Sumpah Pemuda.

Dalam teatrikalnya semua lapisan masyarakat diperankan. Meski tampak terkesan sederhana. Tapi pesan yang disampaikan sangat menggigit. Bahwa masyarakat lapisan strata paling bawah jadi perahan dan bulan-bulanan tumpuan kesalahan. Kebijakan menjauhi mereka. Apalagi keberpihakan. Sama sekali tidak ada. Suara rakyat kecil tidak mendapat gubrisan. “Peringatan Sumpah Pemuda 2010 mahasiswa Fisip sengaja tidak menggelar demonstrasi atau unjuk rasa. Kami memilih teatrikal. Walau sifatnya masih bernuansa jalanan. Sebab kami ingin menerapkan pola kebudayaan. Bahwa kebudayaan sangat mempengaruhi kondisi masyarakat. Ini yang ingin kami gali,” kata Aji.

Sambil membaca skenario teatrikal yang ditampilkan, Aji menuturkan. Banyak contoh bahwa mengambil jalan pendekatan kebudayaan sangat berpengaruh besar. Menurut dia, era Orde Baru karya seni berupa kebudayaan rakyat banyak dilarang. “Misal lagu genjer-genjer atau karya buku karya sastrawan kenamaan Pramoedya Ananta Toer dilarang peredarannya,” kata Aji.

Pembicaraan terus mengalir. Sementara mahasiswa Fisip yang didaulat sebagai pemeran di teatrikal semakin bersemangat. Ketika diperdengarkan bait-bait sumpah pemuda. Yang dibacakan seorang mahasiswa menggunakan sebuah megaphone. Semangat mahasiswa Fisip menyuarakan ketimpangan sosial masyarakat tak luput dari penjagaan aparat keamanan. Puluhan polisi berseragam dinas maupun sipil terus mengawal aksi teatrikal hingga usai. Bahkan tampak diantara mereka ikut menikmati suguhan karya mahasiswa Fisip tersebut.

Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Dwi Agus Muharya, Fisip Untan mengungkapkan sedikitnya tujuh puluh mahasiswa dari jurusannya terlibat dalam aksi teatrikal. Ia menambahkan, melalui teatrikal, pihaknya ingin menyuguhkan kritikan yang bisa membuka kesadaran bersama. Bahwa perampasan hak masyarakat selaku warga negara sering terjadi. Perampasannya secara struktural. Melalui kebijakan yang pemerintah hadirkan. “Berapa luas tanah telah asing kuasai melalui izin perkebunan. Atau aktivitas pertambangan. Dan praktik korupsi serta politik daging sapi yang makin subur,” kata Dwi seraya menjelaskan, semua pemeran dalam teatrikal berlatih seminggu penuh di kampus sebelum tampil.

PPJU Dibayar, Lampu Jalan Tetap Gelap

SEKADAU--Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) yang rutin dibayar pelanggan PLN sebesar 10 % bersamaan dengan membayar rekening listrik, kini dikeluhkan masyarakat konsumen. Ini dikarenakan, di wilayah kecamatan minim bahkan tidak adanya penerangan listrik jalan.Topit, salah seorang pemuda Dusun Betung Serawai Desa Naga Suri Kaecamatan Nanga Mahap, saat bertandang ke redaksi koran ini mengatakan sampai saat ini penerangan jalan di dalam dusunya tidak pernah ada, bahkan utuk ibukota Kecamatan Nanga Mahap sampai saat ini hanya dapat dihitung dengan jari yang masih menyala di malam hari.“Kita bayar pajaknya, tapi tidak pernah menikmati penerangan jalan. Ini yang kita pertanyakan walau hanya 10% dibayar setiap kali membayar rekening, tapi di akumulasikan dalam setahun per rekening bisa mencapai jutaan rupiah. Tapi kemana uangnya? Jalan tetap saja gelap,” Tanya Topit.

Terkait pembayaran PPJU tanpa ada imbal balik dari pihak terkait berupa penerangan jalan, sudah beberapa kali dia (Topit, Red) tanyakan pada pihak PLN ranting Kecamatan Nanga Mahap. Namun setiap kali menanyakan tetap tidak mendapatkan jawaban yang diinginkan masyarakat, dengan terealisasinya pemasangan lampu jalan.“Beberapa kali saya dan kawan-kawan menanyakan hal ini pada pihak PLN di Mahap mereka malah menyarakan kita untuk langsung ke ranting PLN Sekadau,” tukanya.Tak hanya itu aspirasi atas hak masyarat untuk mendapatkan penerangan lampu jalan, sebagai konpensasi atas pembayaran 10 % dari potongan setiap kali membayar rekening ini, juga sudah sampai pada pihak Muspika Kecamatan Nanga Mahap beberapa waktu lalu. Bahkan akhir-akhir ini Topit bersama masyarat lainnya juga sudah menyampaikan pertanyaan mereka ini pada wakil rakyat yang dipilih masyarakat Dapil II yang duduk di DPRD Sekadau.

“Dari pihak Muspika waktu itu menyarankan kita agar memasukan proposal pemasangan lampu jalan ke Pemkab Sekadau, terutama bagian umum. Karena retrebusi PPJU masuk ke bagian umum, tapi sampai sekarang belum juga ada hasil sepertinya dan proposal kita di peti Es kan,”tukasnya.

Gulirkan KB Bukan Untuk Membatasi

KAYONG UTARA-Penerapan program Keluarga Berencana, kata Hildi Hamid, Bupati Kayong Utara, bukan berarti membatasi tingkat kelahiran. “Tetapi hal ini agar pihak keluarga lebih fokus dalam memperhatikan tingkat kualitas keluarga terutama anak-anak,” ujarnya ketika berkunjung, belum lama ini.Sedangkan bagi ibu-ibu, ungkap Hildi, mesti sudah harus menjaga kesehatan anak-anaknya mulai dari kandungan. Karenanya dianjurkan kepada warganya agar melaksanakan program KB dengan tujuan untuk meningkatkan derajat hidup agar sejahtera.“Memang investasi dibidang sumber daya manusia itu mahal dan memakan waktu cukup lama. Maka untuk mendukung meningkatnya kualitas SDM di Kayong Utara, Pemerintah Daerah telah menyediakan fasilitas penunjangnya,” papar Bupati.

Kemudian, mengenai kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah, jelas Hildi, tak akan ada manfaatnya bila masyarakat melihat hal ini hanya sebuah keinginan namun bukan dengan suatu kebutuhan. Sedangkan yang dibutuhkan Pemerintah Daerah yakni berupa kesadaran dari masyarakat untuk membantu pemerintah meningkatkan kesejahteraan.Bupati menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah telah berupaya menyediakan fasilitas yang lebih mendekatkan kepada masyarakat. Contohnya melalui Puskesmas, Puskesdes, Postu dan fasilitas-fasilitas umum lainnya. “Sebaliknya, ini akan berhasil bilamana adanya kunjungan dari masyarakat yang memang benar-benar memanfaatkan fasilitas-fasilitas tersebut untuk kepentingan hidup sehat,” tandasnya.

Jadi, imbuh Hildi, sangat disayangkan jika Pemerintah Daerah telah mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk tersedianya fasilitas tersebut namun tidak ada partisipasi dari masyarakat. Oleh karena itu, kaitannya dengan program Keluarga Berencana sebagaimana yang dianjurkan pemerintah in,i diharapkan bisa menciptakan bentuk kehidupan keluarga yang layak, berkualitas dan sejahtera. “Sebab, kedepannya kita sudah barang tentu akan menghadapi tantangan persaingan hidup yang begitu ketat.”

Bila hal ini tidak diimbangi dengan tujuan program KB, kata Bupati, tentu akan berdampak kurang baik terhadap kehidupan selanjutnya. “Untuk itu, sudah saatnya kita mempersiapkan generasi penerus di daerah ini dengan SDM yang berkualitas agar mereka mampu menghadapi hal tersebut,” jelasnya.Bupati menegaskan program KB bukan melarang ataupun membatasi kelahiran, namun yang perlu difahami yakni mengatur kelahiran anak agar perhatian terhadap perkembangan kualitas anak-anak terjamin. Disamping itu juga supaya hal-hal yang menjadi keinginan dan cita-cita anak-anak kita yang ingin maju bisa tercapai.

Kelola Potensi Bahari

“Perlunya keterkaitan antara pengembangan kawasan produksi dengan kawasan pengolahan dan pemasaran karena untuk membantu sektor kompetitif ini. Supaya dapat menembus zona pasaran dalam skala yang lebih luas,” papar Hildi Hamid, Bupati Kayong Utara, dalam suatu acara. Selain itu pula, tuturnya, sebagai dampaknya menghasilkan sentral-sentral industri dengan pengembangan pusat-pusat ekonomi. Meskipun demikian, tentu saja memerhatikan keseimbangan antara ekonomi dengan lingkungan sebagai bentuk urgensi (penting Red) dalam mengembangkan potensi kelautan dan perikanan, tutur Hildi.

Melihat peluang pasar sebagai konektifitas (hubungan Red) dari peningkatan taraf hidup masyarakat dalam upaya pengembangan potensi ini, imbuh Hildi, perlu diintegrasikan agar mengurangi kompetisi tidak sehat dalam pasar. Mengingat, imbuhnya, pariwisata bahari pada hakikatnya merupakan kegiatan ekonomi dalam mengembangkan dan memanfaatkan obyek dan daya tarik kelautan diseluruh kawasan pesisir dan lautan KKU. Baik itu berupa kekayaan serta pemandangan alam yang indah, terumbu karang, berbagai jenis ikan hias dan biota lainnya yang menghuni wilayah pesisir dan lautan KKU.

“Kemudian dalam meningkatkan pendapatan perkapita (pendapatn berupa uang seluruh penduduk suatu kawasan selama setahun yang dibagi 12 bulan, Red) potensi ini bisa dikombinasikan dengan sektor kepariwisataan, “ ulas Hildi. Diterangkannya supaya semua hal ini bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sektor kelautan dan perikanan, sifatnya mesti terencana dengan matang. Jadi ada saling keterkaitan semua stakeholder (pemegang kebijakan atau pemegang modal) dalam menyikapi potensi yang cara pandangnya berdampak pada kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat..

Terkait dengan sumber daya manusia, sambungnya, sudah menjadi kewajiban bersama untuk mencetak kader-kader yang layak agar pekerjaan sebagai nelayan menjadi suatu usaha berpola modern. Dengan demikian akan muncul generasi baru dengan jiwa berwirausaha yang tinggi. Sehingga tidak ada lagi ketergantungan kehidupan masyarakat yang selalu berkeinginan untuk menjadi pegawai, dimana aktifitas ini merupakan investasi bergerak. Karena pilar pembangunan ini terletak pada pemerintah, masyarakat dan pihak swasta sebagai pelaku usaha yang mengisi pembangunan,” pesannya.

Salah satu potensi sumber daya alam Kabupaten Kayong Utara (KKU) yang besar, sehingga kini belum diberdayagunakan secara optimal memang pada sumber daya kelautan dan perikanan (SDPKP). Padahal kalau diolah dengan baik akan menyokong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kalau SDKP dimanfaatkan dan dikelola secara professional dan benar, sektor ini akan menjadi keunggulan kompetitif dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat KKU pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya kata Hildi belum lama ini. Seperti, jelasnya, semakin terbuka lebarnya kesempatan dan peluang kerja, munculnya usaha-usaha kecil dan menengah yang berorientasi bisnis.

Berdasarkan lintasan kawasan, dibagian utara KKU berbatasan dengan Kabupaten Kubu Raya (KKR), dibagian selatan dengan laut jawa, dibagian timur berbatasan dengan Kabupaten Ketapang, dan bagian barat dengan laut jawa. Agar semua itu semakin terlaksana maka perlu didukung sarana prasarana, dan Infrastruktur yang memadai.

Bussiness Gathering Bank Kalbar Sukadana Jalin Kemitraan

KAYONG UTARA-Bussiness Gathering Bank Kalbar Cabang Sukadana, Jumat (22/10) malam, di Aula Pendopo Bupati Kayong Utara, berlangsung meriah. Kegiatan ini terselenggara dalam rangka menjalin kerjasama dan kemitraan antara pihak Bank Kalbar Sukadana bersama nasabah, calon nasabah, dan para pengusaha.Dari kalangan eksektutif, tampak hadir pada kegiatan tersebut Bupati dan Wakil bupati Kayong Utara. jajaran legislatif hadir Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kayong Utara, para Kepala SKPD, tokoh masyarakat dan beberapa dari pihak pengusaha serta Direksi Bank Kalbar Pontianak.Bussiness Gathering Bank Kalbar ini selain menjalin tali silaturahmi, juga untuk menampilkan berbagai macam bentuk dan jenis pelayanan yang di tawarkan kepada para nasabah maupun calon nasabah.

Selain menampilkan hiburan musik orgen tunggal dengan menghadirkan artis cantik dari Pontianak, kemeriahan acara tersebut juga mempertunjukkan seni dan budaya melayu hadrah dari Sanggar Al-Burdah Al-Ihwan Sukadana dan Syair Gulung serta profile Kayong Utara sebelum dan rencana kedepan kabupaten hasil pemekaran Ketapang. Atraksi seni dan budaya melayu yang ditampilkan melalui sanggar ini, tentunya mampu memukau para undangan yang menghadiri acara tersebut. Tepuk tangan dan decak kagum dari para undangan menambah semarak suasana acara Bussiness Gathering Bank Kalbar Sukadana.Dalam kesempatan ini Bupati Kayong Utara, Hildi Hamid sebagai pihak yang pernah berjasa terhadap keberlangsungan Bank Kalbar akibat terkena imbas pada masa krisis moneter beberapa tahun lalu, mengatakan manajemen yang profesional yakni menggunakan segala fasilitas pemerintah. Salah satunya adalah Bank Kalbar.

“Jadi, pada dasarnya tidak ada kegagalan dalam pelaksanaan proyek. Sebab, pihak Bank Kalbar sebagai mitra Pemerintah Daerah sudah cukup banyak membuktikan keberhasilannya membantu pemerintahan dalam pembangunan,” ujarnya. Karena Bank mempunyai aturan-aturan yang normatif, maka dirinya mengharapkan ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk jasa-jasa konstruksi.Menurut Pimpinan Bank Kalbar Cabang Sukadana, Solihin Agus,SH,M.Hum dalam sambutannya mengatakan untuk kedepannya Bank Kalbar menjadi Regional Champion di Provinsi Kalimantan Barat, apalagi untuk wilayah Kabupaten Kayong Utara. Oleh karena itu, ia sangat berharap adanya dukungan dan partisipasi dari para mitra sehingga Bank Kalbar dijadikan pilihan pertama dan utama.

Begitu pula yang disampaikan Direksi Bank Kalbar Provinsi Kalimantan Barat, Drs. Syamsir Ismail,MM di Aula Pendopo Bupati yang pada malam itu juga sebagai saksi pemberian nama tempat tersebut oleh Bupati Kayong Utara dengan sebutan “Balai Nirmala” mengatakan bahwa Bank Kalbar memiliki layanan cukup lengkap. Untuk para nasabah dan calon nasabah diharapkan bisa memanfaatkan layanan-layanan yang ada sebaik-baiknya.

DPRD Kapuas Hulu Dukung Provinsi Kapuas Raya

PUTUSSIBAU--Pemekaran Provinsi Kapuas Raya banyak mendapat dukungan dari berbagai pihak. Sebab, akan terbentuknya Provinsi Kapuas Raya yang meliputi wilayah timur Kalimantan Barat ini merupakan kebutuhan masyarakat.“Karena itu merupakan kebutuhan masyarakat tentunya sebagai DPRD Kapuas Hulu kita mendukung dengan pemekaran provinsi baru, yang dinilai sangat bermanfaat bagi masyarakat khususnya yang berada di wilayah timur Kalimantan Barat,” ungkap Wakil Ketua DPRD Kapuas Hulu Yusuf Habbie kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya.

Menurut Yusuf baru-baru ini pihak legislatif dan eksekutif yang ada di wilayah timur mengadakan pertemuan di Kabupaten Sintang untuk menindaklanjuti kunjungan DPRD RI belum lama ini. Serta membahas pemenuhaan persyaratan yang belum lengkap. “Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mendukung pemekaran tersebut, sepenuhnya kita dukung. Hanya saja masyarakat diharapkan bersabar, karena realisasi terbentuknya Kapuas Raya harus melewati beberapa proses,” terangnya.Ditambahkan Yusuf, Provinsi Kapuas Raya menduduki urutan kedua dari tiga provinsi yang ada di Indonesia yang memiliki kualitas dan layak untuk dimekarkan. Ketiga provinsi tersebut yaitu Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kapuas Raya, dan Provinsi Selatan Papua.

“Untuk itu ada harapan Provinsi Kapuas Raya direalisasikan dan itu layak. Apalagi Kapuas Raya menduduki urutan kedua dari segi kelayakan untuk dimekarkan, dalam hal ini pada umumnya masyarakat mendukung penuh pembentukan provinsi tersebut,” papar Yusuf didampingi Abang Isnandar, ketua Komisi A DPRD Kapuas Hulu yang membidangi bidang pemerintahan.

Tarif Pemasangan Listrik Mencekik

PUTUSSIBAU--Sebanyak 200 orang konsumen yang berada di Kapuas Hulu mendapatkan pemasangan meteran baru, namun sejumlah konsumen merasa dirugikan dengan mengeluh mahalnya tarif pemasangan listrik.Informasi yang diperoleh koran ini bahwa pihak PLN cabang Sanggau yang berkedudukan di Kabupaten Sanggau, telah menentukan tarif pemasangan listrik di luar pemasangan instalansi 450 V dikenakan Rp3.332.950, pemasangan listrik 900 V dikenakan tarif Rp3.715.900, untuk daya 1.300 V dikenakan tarif sebesar Rp4.083.900. Sedangkan untuk 2.200 V sebesar Rp4.881.600 tarif tersebut berlaku disetiap ranting PLN di bawah cabang Sanggau termasuk Kabupaten Kapuas Hulu.

Sementara tarif yang dikeluhkan konsumen di Kapuas Hulu adalah, bahwa untuk pemasangan listrik daya 900 V di luar pemasangan instalasi oleh instalatir sebesar Rp5.500.000, sedangakan pemasangan sekaligus instalasi sebesar Rp6.500.000. Untuk tarif 1.300 V diluar instalasi sebesar Rp6.600.000, sedangkan tarif termasuk pemasangan instalasi oleh instalatir sebesar Rp7.280.000. Menurut salah satu konsumen yang enggan disebutkan namanya menuturkan, bahwa dengan tarif pemasangan listrik tersebut sangat memberatkan konsumen, namun karena listrik merupakan kebutuhan dengan terpaksa dirinya membayar sesuai permintaan, ironisnya menurut konsumen tersebut pembayaran dilakukan dengan menggunakan kuitansi biasa tanpa ada cap dari pihak PLN.

Ketika ditemui sejumlah wartawan Rabu (27/10) kemarin diruang kerjanya, Ph. Manager PLN Ranting Putussibau Suparyono, membantah telah melakukan pungutan yang tidak sesuai dengan rapat PLN cabang Sanggau. Menurut penjelasnya, bahwa tarif listrik yang pembayarannya melalui PLN sesuai dengan hasil rapat PLN cabang, dan hal tersebut sama seperti kabupaten-kabupaten lain. “Kita menerima pembayaran tidak lebih dari yang ditetapkan dari hasil rapat PLN cabang, jikapun ada lebih dari itu pihak PLN ranting Putussibau tidak tahu, karena memang kita bekerjasama dengan pihak ketiga yang memasang instalansi (sambungan PLN dalam rumah, Red) oleh instalatir, pihak kita mematok tarif berdasarkan hasil rapat dengan PLN cabang,” jelasnya.

Ditambahkan Suparyono, dalam pemasangan listrik, pihak PLN hanya bertanggungjawab dengan biaya penyambungan dan uang jaminan pelanggan. Hal tersebut berdasarkan aturan yang berlaku. Sementara itu, menurut dia, untuk pemasangan sambungan di dalam rumah yang bertanggung jawab adalah pihak ketiga yaitu instalatir. Mewakili Manager PLN ranting Putussibau sebagai pelaksana harian Suparyono mengimbau, agar masyarakat Kapuas Hulu terutama kepada 200 konsumen yang mendapat jatah pemasangan listrik supaya berhati-hati dalam melakukan pembayaran, jangan sampai konsumen yang menjadi korbannya. “Jika ditemui ada oknum-oknum tertentu yang sengaja melakukan penipuan dan menjual institusi PLN, kita mita kepada masyarakat untuk segera melaporkannya ke pihak PLN, untuk selanjutnya kita (pihak PLN, Red) melaporkan hal tersebut ke yang berwajib,” pintanya.

Anggota DPRD Kapuas Hulu Baco Maewa, pada Rabu (27/10) kemarin juga mendatangi pihak PLN ranting Putussibau yang diterima langsung Suparyono, selaku Ph. Manager, guna menyampaikan keluhan-keluhan para konsumen terutama terkait tarif yang memberatkan konsumen. “Tarif yang digunakan pihak PLN berbeda dengan hasil rapat PLN cabang Sanggau, sehingga hal tersebut menjadi tanda tanya besar di tengah-tengah masyarakat selaku konsumen. Untuk itu kita datang untuk minta penjelasan pihak PLN, yang terkesan menaikan tarif pemasangan tidak sesuai keputusan rapat PLN cabang, seharusnya sama tarifnya karena kita Putussibau ini adalah ranting,” ungkap Baco.

Menurut Baco, selaku wakil rakyat untuk mencari titik terang permasalahan dalam waktu dekat ini pihaknya (DPRD Kapuas Hulu) akan menindaklanjuti dengan memanggil pihak PLN dan pihak instalatir, sehingga apa yang menjadi keluhan masyarakat terjawab, dan akan diketahui siapa yang menjadi oknum yang melakukan penipuan kepada para konsumen dan harus ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku.

Diknas Harus Proaktif

DINAS Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kapuas Hulu, diminta untuk proaktif dalam mengawasi dunia pendidikan khususnya bagi guru yang berada di daerah-daerah terpencil.Pernyataan ini disampaikan Ketua Komis A DPRD Kapuas Hulu Abang Isnandar, yang membidangi pendidikan ketika ditemu di ruang kerjanya, Rabu (27/10) kemarin. Selaku wakil rakyat, Isnandar prihatin dengan kondisi dunia pendidikan yang berada di Kapuas Hulu khususnya yang berada di daerah terpencil, akibat ulah oknum guru yang malas-malasan murid menjadi terlantar. “Kita sangat prihatin karena hingga saat ini masih ada saja oknum guru yang tidak menjalankan tugasnya sebagai guru, akhirnya murid yang menjadi korbannya,” ungkap Isnandar serius.

Terkait kondisi murid SDN No. 18 Na. Enap Desa Cempaka Baru Kecamatan Putussibau selatan, yang hingga saat ini ditelantarkan akibat oknum guru yang tidak menjalankan kewajibannya, Isnandar menekankan kepada instansi terkait untuk mengambil langkah sesuai aturan yang berlaku, dan untuk hal tersebut Isnandar berjanji pihaknya akan memanggil Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kapuas Hulu untuk mengetahui apa penyebab jarang masuknya oknum guru tersebut. Padahal, menurut Isnandar, guru yang berada di daerah terpencil yang memenuhi keriteria mendapatkan tunjangan sebesar Rp1.350.000 per orang setiap bulannya. Dan sebagai PNS, kata Isnandar, harus bersedia ditempatkan di mana saja, dan harus tetap menjalankan kewajibanya. “

Jangan maunya dapat gaji tanpa bekerja itu namanya makan gaji buta, dan sangat kasihan murid yang menjadi korbanya, untuk itu kita akan menindak lanjuti terhadap instansi terkait agar segera mengambil langkah, bila perlu jika memang oknum guru tersebut sudah tidak mampu melaksanakan tugas dan kewajibanya sebagai guru bikin surat pernyataan, jangan murid yang dijadikan korbanya, bagai mana kualitas pendidikan Kita mau meningkat jika kelakuan para oknum guru seperti itu,” tegasnya kesal.

Tergantung Moral Kontraktor

TIDAK diperhatikannya atau diabaikannya mutu pekerjaan oleh sejumlah oknum kontarktor dipengaruhi oleh beberapa faktor. Seperti moral oknum kontarktor yang tidak baik, sehingga menimbulkan niat-niat yang tidak baik salah satu contohnya ingin mengambil keuntungan pribadi. Pernyataan ini disampaikan oleh Joni Kamiso, ketua Komisi C DPRD Kapuas Hulu kepada koran ini melalui telepon selulernya, Selasa (26/10) kemarin. Menurut pria yang kerap dipanggil Bang Ajun ini mengatakan, bahwa sebelum melaksanakan suatu pekerjaan pihak kontraktor sudah terikat dengan perjanjian kontrak, yang mana pihak kontraktor dituntut harus komitmen menyelesaikan pekerjaan sesuai perjanjian kontrak. Selama ini adanya sejumlah kontraktor yang tidak melaksanakan atau menepati perjanjian kontrak tersebut, disebabkan oleh moralnya yang tidak baik.

Tidak hanya itu, Ajun juga menekankan kepada pihak-pihakn yang ada dalam perusahaan para kontraktor yang sudah memiliki titel insinyur tersebut sebagai tenaga teknis untuk tidak melaksanakan tugasnya di atas meja saja, wajib turun kelapangan untuk melihat secara langsung sejauh mana mutu pekerjaan yang sudah dilaksanakan. “Sebab, jika tidak, maka pekerjaan yang dilakukan akan menyalahi perjanjian kontrak dan akan merugikan negara, masyarakat serta dirinya sendiri,” tegasnya serius.

Ditambahkan Ajun, bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan sangat dipengaruhi oleh moral dari kontraktor itu sendiri, jika memiliki moral yang baik maka tidakpun diawasi kontraktor tersebut akan melaksanakan pekerjaanya sesuai ikatan kontrak yang sudah mengikat. “Meskipun demikian kita berharap agar pekerjaan yang dilaksanakan oleh para kontraktor dapat terawasi dengan baik oleh pihak-pihak terkait, maupun seluruh masyarakat Kapuas Hulu, demi kemajuan dan berkembangnya Bumi Uncak Kapuas ini, mari kita bangun Kapuas Hulu ini dan tumbuhkan rasa memiliki untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kemajuan Kapuas Hulu merupakan kemajuan kita bersama,” pungkasnya.

Bentuk Pelayanan Prima Kesehatan Pemkab Buat Program KKD

SUNGAI RAYA—Pemerintah Kubu Raya terus bergerak dalam memberikan pelayanan prima kesehatan kepada warga. Yang terbaru adalah melibatkan Komite Kesehatan Desa (KKD) sebagai ujung tombak dari Dinas Kesehatan. ”KKD berfungsi menanggapi, bertindak cepat dan memantau kesehatan warga. Seandainya ada permasalahan kesehatan di tengah masyarakat, maka KKD akan bergerak cepat mendata dan memberikan informasi valid ke petugas kesehatan di desa dan kecamatan. Tujuannya pencegahan secara cepat dan tepat," kata Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan kemarin di Sungai Raya.

Menurutnya disamping KKD sebagai mediator Dinas Kesehatan dan masyarakat, KKD harus memperbanyak kegiatan diskusi kesehatan dengan masyarakat di desa tempat mereka bertugas. Ini dilakukan buat membangun paradigma dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesehatan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Ia menambahkan KKD sendiri juga berfungsi mempercepat informasi kesehatan bagi masyarakat dalam upaya menurunkan angka gizi buruk, kematian pada ibu melahirkan, pemberantasan demam berdarah dan program kesehatan lain. “Dalam menjalankan tugasnya, para anggota komite kesehatan desa wajib memberikan informasi tentang kesehatan masyarakat,” ujarnya.

Sebagai pencetus program KKD, Bupati Muda menerangkan dalam menjalankan tugasnya, disamping karakteristik masyarakat beragam, kondisi geografis Kubu Raya dan kondisi desa luas akan menjadi tantangan petugas. ”Karena itu dibutuhkan anggota KKD piawai juga pintar melakukan pendekatan kepada masyarakat dalam menjalankan tugasnya,” terang dia.Pemkab sendiri juga akan mengevaluasi kinerja KKD, dalam jangka waktu tertentu. Tolak ukur penilaian dilakukan dengan melihat antusias warga atas keberadaan KKD. ”Seberapa banyak koordinasi oleh KKD dan petugas kesehatan akan jelas diketahui," ucapnya.Ditempat terpisah Plt Kepala Dinas Kesehatan Kubu Raya, Titus Nursiwan menerangkan anggota KKD dipilih dari desa asal mereka. Sehingga anggota KKD lebih mengenal daerah, warga dan permasalahan kesehatan di daerahnya sendiri.

"Memang mereka bukan berasal dari latar belakang kesehatan. Akan tetapi, mereka akan diberikan bekal tentang berbagai penyakit dan solusi pengobatan secara mendalam agar mudah dalam menjalankan tugasnya," terang Titus.Program KKD termasuk program baru dan hanya dilakukan Pemkab Kubu Raya. Untuk sementara ada sekitar 30 desa menjadi sasaran program. “30 desa dipilih berdasarkan banyaknya kasus kesehatan dan letak daerah yang berada jauh dari layanan kesehatan. Jika program ini berhasil dan antusias masyarakat baik, maka kita akan melakukan program serupa pada desa lainnya," katanya.

Kaji Secara Menyeluruh

SUNGAI RAYA—Kepala Bidang Evaluasi, Asdep Kajian Dampak Lingkungan, M.Askary mengatakan Amdal adalah salah satu instrumen pencegahan dampak lingkungan dimana kajiannya bukan sebagai alat menerima untuk menolak proyek. ”Amdal dapat digunakan membangun aspek ekonomi tanpa mengorbankan aspek ekologis,” katanya kemarin.Menurutnya stakeholder/pemangku kepentingan berfikir mencari alternatif terbaik bagi rencana usaha/kegiatan. Apalagi kajian Amdal berfungsi memastikan setiap perubahan lingkungan mendasar karena suatu usaha/kegiatan yang sudah dilakukan mendalam. ”Amdal juga peruntukannya untuk memperoleh nilai dan perubahan lingkungan mendasar dapat atau tidak dapat diterima seluruh pemangku kepentingan,” ucapnya.

Ia menuturkan perubahan lingkungan hidup mendasar adalah perubahan bersifat merubah taraf hidup, merubah fungsi ekosistem sebagai pemasok air, pengendali banjir, perlindungan, penangkap sedimen atau unsur hara.Para peserta kegiatan secara antusias kemudian mempertanyakan berbagai hal menyangkut masalah lingkungan di Kubu Raya. Mulai pemanfaatan air permukaan, budidaya sarang walet, pengawasan usaha/kegiatan, kebijakan usaha tambak, relevansi antara Amdal dan RSPO (roundtable sustainable palm oil). Ada juga pertanyaan berupa sanksi bagi kegiatan yang melakukan aktivitas masih dalam proses amdal,

Anita, S. Hut, MT, Kabid Pemantauan dan Analisis Dampak Lingkungan BLH KKR menambahkan Amdal perlu dipertimbangkan atau diperhatikan dalam menentukan kelayakan atau ketidaklayakan suatu proyek. Ini supaya anduan teknis penilaian dokumen amdal sampai dengan praktek bedah dokumen AMDAL lebih berkualitas. ”Dan bisa menjadi pedoman pengelolaan dampak dan pemantauan komponen lingkungan bagi setiap usaha atau kegiatan berdampak penting di KKR,” ungkapnya.

Pemuda Harus Bangkit

SUNGAI RAYA--Pemuda harus mampu bergerak dan menjadi lokomotif pembangunan bangsa. Oleh karena itu, pembangunan kepemudaan harus dilakukan secara serius. ”Ibarat kata pemuda maju, bangsa akan maju. Pemuda kuat negara juga kuat. Di tangan pemuda bangsa terletak. Sebab, pemuda mengambil porsi terbesar dari jumlah penduduk Indonesia,” kata Bupati Muda pada upacara Hari Sumpah Pemuda di Halaman Kantor Bupati Kubu Raya, Kamis (28/10).Menurutnya pemerintah membuat undang-undang kepemudaan dan harus dipandang secara positif mengatur pembinaan pemuda agar menjadi sentra dan lokomotif pembangunan bangsa. “UU Kepemudaan jangan dipandang negatif. Ini untuk proteksi pemuda agar tidak menjurus kearah perbuatan negatif,” kata dia.

Ia menuturkan peran dan partisipasi pemuda dalam pembangunan nasional harus merupakan hal nyata. Berbagai potensi, bakat, kemampuan, ketrampilan dengan semangat dan idealisme kental dari pemuda harus memberikan warna khas bagi pertumbuhan dan kemajuan bangsa. “Karena itu, peringatan Hari Sumpah Pemuda dapat dijadikan medium menggelorakan semangat pemuda dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,” tuturnya.Muda menerangkan dengan berbekal semangat juang dan idealisme tinggi, para pemuda Indonesia telah membuat catatan sejarah gemilang sejak zaman pergerakan kemerdekaan. Hanya bermodalkan semangat muda, para pemuda telah menampakkan jejak-jejak perjuangan dalam proses lahirnya NKRI.

Lelang Barang dan Jasa Secara Online Diskominfo Gelar Pelatihan

SUNGAI RAYA—Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kubu Raya mengadakan pelatihan e-Procurement atau pengadaan barang/jasa secara elektronik dengan aplikasi LPSE bagi dinas/badan/kantor baik di bidang konstruksi dan non konstruksi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Ini dilakukan untuk menerapkan azas keterbukaan dan persaingan sehat di tingkat pengusaha. “Pelatihan ini akan sangat menguntungkan. Proyeknya bisa dilihat oleh siapa saja. Dengan demikian akan tercipta transparansi pengadaan barang dan jasa di tingkat pemerintah dan siapapun boleh masuk tanpa pembatasan untuk melakukan penawaran,” ungkap Yusran Anizam, Kadis Kominfo kepada sejumlah, Kamis (28/10) di Sungai Raya.

Menurut dia dengan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) di Kubu Raya atau e-Procurement dapat meningkatkan efisiensi proyek pengadaan barang jasa. “Utamanya adalah berupa efisiensi mata anggaran. Di banyak wilayah di Indonesia bahkan sudah melaksanakan jauh hari. Tujuannya supaya anggaran efisien berbagai pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan, jembatan, sarana dan prasarana lain dalam pelayanan masyarakat dapat terpenuhi,” katanya.Ia menuturkan dalam proses pengadaan barang jasa tidak saja nilai pra kontrak dan kontrak diperhatikan. Nilai pasca kontrak dan pengawasan berkualitas hasil kerja pemenang lelang harus dilakukan supervisi. “Dengan LPSE ini, berarti Kubu Raya mengikuti perkembangan teknologi yang semakin efektif, efisien, cepat, tepat sasaran, transparan, akuntabel dan mengarah kepada budaya paperless,” ungkap dia.

Ia menambahkan kalau e-Procurement mampu mendukung Interoperabilitas dan jaminan keamanan data (security data). Disitu dalam proses akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat terbuka. Kedepannya nanti nilai persaingan sehat, adil dan non-diskriminatif antar pelaku usaha dapat lebih cepat terdorong. ”Dan ffisiensi atau efektifitas belanja negara dapat diwujudkan,” jelasnya.Yusran menambahkan pelatihan digelar selama dua hari (28 – 29 Oktober 2010). Pelatihan meliputi fungsi PPK (pejabat pembuat komitmen), panitia, penyedia, dan admin agency.

Indonesia Harus Bangkit

SUNGAI RAYA—Gubrani, Sekretaris KNPI Kubu Raya mengatakan sejak tahun 1998 bangsa indonesia mengalami fase kehidupan era reformasi menuntut perubahan a mendasar untuk asfek penyelenggaraan kehidupan bangsa dan negara. “Reformasi menghendaki tampilnya bangsa indonesia sebagai bangsa penegaj nilai-nilai demokrasi secara konsisten dan mengupayakan berbagai kemajuan di berbagai kehidupan,” katanya kepada Pontianak Post, dalam siaran pers releasenya.Menurutnya dalam kontek tersebut, pemuda indonesia senantiasa tergerak k mengaktualisasikan tanggung jawab.

Caranya dengan mempelopori perubahan demi kemajuan dan keberlangsungan masa depan. ”Disadari atau tidak sejak tahun 1998, bangsa indonesia masih dalam situasi multikrisis. Realitanya ternyata masih banyak tantangan menghadang, Makanya butuh kepemimpinan dan kebersamaan yang kokoh antar elemen bangsa. Tujuannya menghadapi tantangan-tantangan tersebut secara efektif dan optimal,” ujar Ketua Gema Kosgoro KKR ini. Ia menuturkan terdapat perbedaan dalam dunia pergerakan pemuda dan mahasiswa Indonesia. Masa kini dibanding masa lalu sungguh berbeda. Misalnya wacana, perdebatan, agenda dan aksi politik pemuda masa lalu lebih banyak mengekploitasikan idealisme, kualitatif, argumentatif-konseptual. Disitu nuansa pendidikan politik lebih terasa. “Sementara masa sekarang aksi politik yang dilakukan cenderung terjebak materiil-kekuasaan,” ujarnya.

Selain itu, Ketua IPTI KKR ini meminta pemuda jangan terjebak dalam dunia kepemudaan kita akan besarnya budaya patronase politik. Dengan kata lain, kepolitikan pemuda sesunguhnya belum dapat dikatakan mandiri, lepas dari ketergantungan-ketergantungan yang bersifat patronatif. “Pola patron klien didalam dunia politik kita, yang melibatkan kalangan pemuda masih demikian kental,” katanya.Ia juga mengkritisi bagaimana pemuda indonesia belum terbiasa melakukan persaingan kualitatif. Pasalnya, kemandirian, obyektifitas dan prestasi dijadikan dasar memenangkan persaingan. Dalam pola persaingan bukan prestasi dan kualitas sebagai ukuran, tetapi bagaimana mencari “backing” dan “penghambaan-penghambaan.

Tiga Polsek Baru

MENGIMBANGI pemerintahan yang ada di Kabupaten Landak, Kepolisian resort Landak berencana mendirikan tiga kantor polsek baru di tiga kecamatan yang ada di kabupaten landak.Tiga kecamatan tersebut adalah kecamatan sompak, kecamatan jelimpo, dan kecamatan Banyuke Hulu. Polsek Sompak merupakan pecahan dari polsek mempawah hulu, polsek Jelimpo merupakan pecahan dari polsek Ngabang, dan Polsek banyuke hulu pecahan dari polsek manyuke.Kepala Bagian Perencanaan Polres Landak, Ajun Komisaris Polisi Ridwan membenarkan hal tersebut. Ketiga polsek baru tersebut pada pengajuan pertamanya ditolak, dan sudah direncanakan kembali untuk tahun 2012 yang akan diajukan pada tahun 2011 nanti.

“Kami sudah pernah ajukan pada tahun sebelumnya, tetapi ditolak. Tahun 2011 perencanaan tersebut akan kami lakukan pengajuan kembali,” ujarnya kepada Pontianak Post.Sejauh ini kecamatan-kecamatan yang ada tersebut masih menginduk pada polsek yang ada. Misalnya saja kecamatan jelimpo masih menginduk ke polsek ngabang. Dengan jarak yang begitu jauh dan jangkauan kerja yang cukup luas sangat memungkinkan pembangunan polsek baru untuk memaksimalkan kinerja polisi dalam melayani masyarakat.

Jika melihat kondisi dilapangan ini jelas sangat dibutuhkan. Karena kebutuhan masyarakat terhadap keamanan juga dirasakan semakin meningkat. Belum lagi misalnya kejadian-kejadian kriminalitas yang akan sangat sulit terpantau dengan tidak adanya Polsek didaerah kecamatan setempat.Sejauh ini, guna melakukan antisipasi serta pelayanan kepada masyarkat sudah didirikan pos-pos kepolisian dibeberapa kecamatan tersebut untuk membantu masyarakat dalam hal keamanan dan gangguan kejahatan lainnya. Dengan semakin maraknya kejahatan yang muncul setiap waktu, polsek-polsek yang akan didirikan nanti bisa lebih optimal dalam membantu masyarakat.

Lebih lanjut Ridwan menjelaskan bahwa pengajuan polsek baru ini nanti akan diajukan melalui rapat ditingkat polres, kemudian diajukan ke polda. Setelah dibahas dilingkungan Polda kalbar baru akan dilanjutkan ke Mabes Polri untuk ditindaklanjuti lebih lanjut.

Ajak Hidup Bersih

KEPALA Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Landak, Fransiskus Asius, Selasa (26/10) mengatakan bahwa urusan kebersihan jangan hanya diserahkan kepada pemerintah saja, tetapi mesti ada kesadaran dari semua lapisan masyarakat.

“Kalau urusan kebersihan semuanya diserahkan kepada pemerintah jelas tidak akan tertangani, karena personil dilapangan sangat terbatas. Karena itu perlu kesadaran bersama dari pemerintah, baik dari pimpinan tertinggi sampai dengan pegawai yang dibawah serta masyarakat harus melakukan dan membiasakan hidup bersih,” ungkapnya kepada Pontianak Post.

Penanggungjawab titik pantau kebersihan ini mesti bertanggungjawab atas kerjanya. Baik disekolah SD, SMP, dan SMA. Terutama lingkungan pendidikan dan kesehatan. Lebih lanjut ia mengatakan, Kabupaten Landak saat ini dalam hal kebersihan berada diperingkat kedua untuk kategori kota kecil, peringkat pertama diambil alih oleh Kabupaten Sintang.

Sedangkan untuk kategori kota sedang, Kabupaten Landak berada diperingkat keempat dibawah Kota Singkawang diposisi pertama, Kota Pontianak diposisi kedua, dan Kabupaten Sintang diposisi ketiga. “Sekarang ini sedang digalakkan anggota orange yang dimiliki, jadi personil dilapangan sudah bersih-bersih setiap hari Jumat,” jelasnya.

Ia menambahkan, tahun 2011 mendatang Pemerintah Kabupaten Landak menargetkan Adipura. Untuk mendapatkan adipura tersebut, perlu kekompakkan dari semua pihak termasuk SKPD yang ada di Landak. Ia juga menegaskan komitmen kepada pemkab agar kantor kebersihan dan pertamanan ini statusnya bisa naik menjadi dinas.

Sedangkan menanggapi cuaca yang berkabut asap, dia pun mengajak agar mayarakat tidak membakar sembarangan. Karena, kalau kabut asap kian tebal, maka seluruhnya bakal terkena imbasnya.

JCH Bengkayang Dilepas

BENGKAYANG-Rabu (27/10) sebanyak 49 jamaah calon haji Kabupaten Bengkayang untuk menunaikan ibadah haji dilepas keberangkatannya pukul 09.00 WIB dari Masjid Agung Syuhada Bengkayang.

Jamaah dilepas Asisten III Setdakab Bengkayang Obaja, yang mewakili Bupati yang berhalangan hadir. Jamaah akan menuju asrama haji Pontianak. Turut hadir pada acara pelepasan tersebut Kepala Inspektur Bengkayang, Y Sutahan Tambun, Kepala Kantor Kementerian Agama Bengkayang yang diwakilkan oleh Kasi Mapenda, Paija, Muspida Bengkayang dan para Kepala SKPD di lingkungan Pemkab Bengkayang.

Menurut Ketua Pelaksana Haji Kabupaten Bengkayang, Darsyafudin tanggal 28 Oktober akan berangkat dari Pontianak menuju embarkasi Batam bersama-sama dengan jamaah calon haji dari Kabupaten Pontianak, KKR dan Kota Pontianak. “Dari Batam menuju Arab Saudi tanggal 29 Oktober 2010 pukul 10.00 WIB dengan no penerbangan SV 5509,” kata Darsyafuddin yang juga Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Bengkayang ini.

Bupati dalam amanat tertulis yang dibacakan Asisten III agar selalu menjaga kesehatan, kebersamaan dan toleransi sesama. Selain itu, mendoakan keselamatan dan kelancaran pembangunan. 49 jamaah Kabupaten Bengkayang terdiri laki-laki 29 orang dan sisanya perempuan 20. Usia paling tua 84 tahun atas nama Dadung asal Kecamatan Bengkayang dan yang termuda umur 34 tahun atas nama Harianto asal Kecamatan Sungai Raya.

PLN Atasi Krisis Listrik Kabupaten Bengkayang

PONTIANAK- PLTM Merasap mempunyai arti yang sangat strategis, mengingat bahwa PLTM menggunakan energy yang renewable (terbarukan), bersih dan murah. Meskipun kapasitas PLTM ini relative kecil, namun ini merupakan salah satu upaya dan bukti konkrit bahwa PLN selalu ingin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan pasokan dengan memperhatikan potensi sumber daya setempat, serta meningkatkan efisiensi, mengingat PLTM Merasap ini digerakkan oleh tenaga air (non BBM). Demikian disampaikan Direktur Operasi Indonesia Barat PT PLN (Persero), Hari Jaya Pahlawan pada Peresmian Pengoperasian PLTM Merasap berkapasitas (2x750 kW), di Kabupaten Bengkayang.

“Sudah barang tentu dengan beroperasinya PLTM Merasap ini akan memberikan semangat baru bagi PLN untuk mengembangkan potensi renewable energy khususnya tenaga air, yang cukup banyak ditemui dibeberapa daerah di Kalimantan Barat ini,” ujar Hari.Selain itu, Hari mengatakan, pihaknya sedang melakukan penelitian lebih lanjut tentang potensi tenaga air bagi PLTM, terutama yang dekat ke perbatasan serta tidak terlalu jauh dari pusat beban. Diharapkan dengan pengembangan tenaga air untuk PLTM maka terjadi pasokan listrik yang lebih andal, bersih dan berkelanjutan, bagi daerah daerah yang terpencil, jauh dari jaringan dan pembangkit listrik besar.

“Keinginan PLN tersebut diatas sudah barang tentu akan sulit terwujud tanpa adanya kerjasama yang baik antara Unit-Unit PLN dengan Pemerintah Daerah, Masyarakat, serta para anggota DPRD yang terhormat, serta semua pihak terkait,” ujar dia.Sementara itu, Bambang Budiarto, General Manager PLN Wilayah Kalbar, menambahkan Kalbar memiliki banyak potensi sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan terutama untuk membangun pembangkit listrik berbasis sumber energi terbarukan. Salah satunya potensi air terjun Riam Merasap yang memiliki debit air yang cukup besar. “Walau keberadaan air terjun Riam Merasap selama ini telah dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar dalam menunjang kebutuhan hidup sehari-hari, namun potensinya belum termanfaatkan secara optimal,” ungkap Bambang.

Berdasarkan hasil survey yang telah dilaksanakan sejak tahun 1983 oleh tim survey PLN Wilayah Kalbar dan Prokitring Kalimantan, maka berdasarkan kontrak Nomor 051.PJ/041/DIR/2007 tanggal 4 April 2007 proyek PLTM Merasap mulai dikerjakan dan memakan waktu kurang lebih dua tahun hingga siap beroperasi. Pekerjaan pembangunan PLTM Merasap dilaksanakan oleh PT. ADHI KARYA yang bekerjasama dengan perusahaan CNTIC dari China dan LAPIJOINT OPERATION dengan melibatkan sekitar 200 orang teknisi lokal dan teknisi yang berasal dari negara China.

“PLTM berskala kecil 2 X 750 kW yang dibangun dengan menggu-nakan dana ADB (Asian Development Bank) ini akan diresmikan pengop-erasiannya oleh Bupati Bengkayang dan Direktur Operasi Indonesia Barat tanggal 29 April 2010 (hari ini-red)” jelas Bambang.Meskipun PLTM Merasap mempunyai kapasitas yang relative kecil (2 X 750 kW) namun memiliki peran yang sangat strategis, yakni merupakan energy yang terbarukan, bersih dan murah. Kedepan diharapkan pengembangan PLTM akan terus dilanjutkan ter-hadap potensi energy air yang ada. Keberadaan PLTM Merasap ini akan dapat melistriki daerah Sanggau Ledo dan sekitarnya.

Sistem kelistrikan Bengkayang dengan beban puncak 3,96 MW di pasok sebesar 2,1 MW dari Singkawang dengan jaringan 20 kV yang berjarak 70 km dan dibantu oleh PLTD Sanggau Ledo dan PLTD Seluas khususnya pada saat beban puncak sebesar 1,8 MW. Kondisi ini tentunya sangat tidak ideal karena rawan terjadinya gangguan di jaringan dan besarnya biaya pokok produksi. Akibatnya keluhan pelanggan atas seringnya padam dan tergang-gunya pasokan listrik semakin meningkat serta tingginya susut jaringan distribusi.

“PT. PLN (Persero) bersama denganPemeritah Kabupaten Bengkayang dan dukungan oleh Gubernur Kalimantan Barat melihat adanya potensi sumber daya air Sungai Tanggi (Riam Merasap) di Desa Pisak Kecamatan Tujuh Belas yang dapat membangkitkan energi listrik dengan kapasitas 2 x 750 kW. Oleh karena itu Proyek PLTM Merasap 2 x 750 kW dibangun untuk mengatasi dan meningkatkan keandaian pasokan listrik sistem kelistrikan Bengkayang,” tandas dia.

Sintang Masih Dihantui Flu Burung

SINTANG--Sempat redup, ternyata penyakit flu burung sampai saat ini masih menghantui Kecamatan Sintang, terutama di sekitar perkotaan. Tidak ingin menganggap remeh, Pemerintah Kabupaten Sintang terus berupaya untuk menjadi nol flu burung di Sintang.“Yang jelas kita tetap waspada, dan instansi terkait selalu memonitor perkembangan kasus flu burung yang sejauh ini baru menyerang unggas,” kata Bupati Sintang Milton Crosby kepada wartawan, Kamis (28/10) di Sintang.Ia mengingatkan warga yang suka sabung ayam agar tidak sembarangan membawa ayam sabung ke Sintang, terutama dari daerah yang sudah tertular flu burung. “Karena penularan awal flu burung di Sintang, sudah diketahui bermula dari ayam sabung yang dibawa warga dari Pontianak,” katanya.

Menurut Milton, upaya yang dilakukan selain sosialisasi juga mengintensifkan pencegahan dengan penyemprotan menggunakan desinfektan dan memusnahkan unggas yang tertular. “Dana kita terbatas untuk menanggulangi persoalan ini, dan tentunya kita sangat berharap agar pemerintah provinsi ikut membantu untuk memanggulangi flu burung di Sintang ini,” harap bupati.Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sintang Wiryono mengatakan, sat ini untuk wilayah kota Sintang masih positif ditemukan adanya unggas yang mati akibat flu burung. “Dua pekan lalu kalau tidak salah ada kematian ayam di daerah Akcaya, dan setelah di cek ternyata karena flu burung,” jelasnya.

Menurut dia, untuk luar kota seperti ditemukannya kematian ayam di daerah Jerora atau di daerah Sepauk, hasil pelacakan diketahui kalau kematian itu diakibatkan Newcastle Desease (ND) atau sampar ganas. “Sejauh ini memang masih di seputaran kota Sintang, kalau di luar kota belum ada kita temukan penularan flu burung,” imbuhnya.Wiryono mengatakan, pihaknya tidak ingin menganggap remeh penularan flu burung yang sudah lebih dari dua bulan sejak ditemukan pertama pada pertengahan Agustus lalu.“Kita akan terus upayakan pencegahan penularan lebih jauh dengan harapan kasus flu burung di Sintang ini nol, karena virus ini potensi beresiko pada manusia,” tukasnya.

Menurutnya, stok desinfektan di dinas beberapa waktu lalu sudah habis sehingga dinas berencana untuk menggunakan dana taktis untuk tanggap darurat membeli disinfektan, dan juga sejumlah perlengkapan untuk pemusnahan unggas yang tertular. “Kalau ada persetujuan dana, maka akan digunakan untuk pembelian desinfektan, perlengkapan pemusnahan dan operasional, karena rencananya akan melibatkan desa dan RT yang sudah teridentifikasi ada penularan flu burung untuk turut membantu dinas melakukan pembersihan,” ucapnya.Menurutnya, beberapa hari yang lalu sudah datang bantuan desinfektan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalbar. “Jumlahnya 100 liter, dan ini yang sementara akan kita gunakan untuk melakukan penyemprotan di sejumlah titik temuan flu burung di kota Sintang,” jelanya.

Kejari Tahan Is

OKNUM Pegawai Negeri Sipil (PNS) berinisial Is, pada salah satu badan di Pemprov Kalbar yang sebelumnya menjadi panitia pelaksana teknis kegiatan, dalam kasus dugaan korupsi pengadaan air bersih di Nanga Pak Kecamatan Sayan Kabupaten Melawi ditahan Kejaksanaan Negeri Sintang.Kamis (21/10) pekan lalu, setelah memenuhi panggilan Kejari Sintang untuk menjalani pemeriksaan, surat penahanan Is langsung dikeluarkan dan ia terpaksa menginap di balik jeruji besi Rutan Klas 2B Sintang, menyusul Sm yang sudah ditahan terlebih dahulu.“Sebelumnya tersangka bertugas di Melawi dan saat ini statusnya adalah salah satu staf di Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Keluarga Berencana Provinsi,” kata Buchari Taslim Tuasikal, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Sintang kepada wartawan, Kamis (28/10) di Sintang.

Menurut dia, Kejari sudah menyurati tersangka untuk pemeriksaan lanjutan serta tahap dua perkara dan panggilan itu dipenuhi tersangka, karena memang selama ini tersangka cukup kooperatif. “Setelah pemeriksaan karena sudah tahap dua, maka surat penahanan kita keluarkan dan tersangka kita titipkan ke Rutan,” ujarnya.Dalam kasus tersebut, Is adalah pimpro atau PPTK dari Dinas Kimpraswil Melawi, kemudian Sd sebagai kontraktor pelaksana proyek dan Sm yang sudah terlebih dahulu ditahan berperan sebagai sub kontraktor. “Kasus ini di split tiga berkas dengan tiga tersangka, untuk tersangka yang seorang lagi yaitu Sd masih akan kita periksa lagi dan surat panggilan akan segera kita layangkan,” ungkapnya.

Menurut Buchari, untuk dua orang tersangka yang telah ditahan ada kemungkinan akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Sintang, namun saat ini pihaknya masih sedang menyusun rencana dakwaan. “Harapan kita dalam tahun ini kasus tersebut sudah dilimpahkan, karena dua dari tiga berkas kasus ini sudah diselesaikan dan dua tersangkanya sudah ditahan,” ucapnya.Nilai proyek air bersih itu mencapai Rp235.998.000 dan pekerjaan dimulai pada 2006, hasil audit BPKP kemudian menemukan kerugian negara mencapai Rp212.398.200.Dalam kasus ini, tersangka Sm yang sudah terlebih dahulu ditahan, ternyata juga terlibat dugaan korupsi lainnya dalam proyek serupa di Batu Buil Melawi dan kasusnya ditangani oleh Polres Melawi.

Sementara mengenai kasus dugaan korupsi pembangunan jalan di kawasan Mengkurai Sintang, Kepala Seksi Intel Kejari Sintang, Joko Suryanto mengatakan kemarin pihak BPKP sudah turun kelapangan melihat fisik pekerjaan proyek yang kasusnya ditangani Kejari Sintang.”Hanya sehari mereka di Sintang melihat langsung kondisi lapangan dalam proyek tersebut,” ujarnya singkat.

108 Orang Formasi Guru Disetujui SINTANG--Kepala Dinas Pendidikan Si

Sntang H Senen Maryono mengatakan, bahwa dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Sintang tahun 2010, kuota untuk tenaga guru berjumlah 108 orang. “Tadinya diusulkan penambahan 35 orang ke Menpan. Namun kata BKD, keputusannya masih menunggu persetujuan pusat,” kata Senen kepada koran ini, Kamis (28/10).Dikatakan dia, dari kuota tersebut, alokasi untuk guru Sekolah Dasar (SD) sebanyak 50 orang. Sedangkan untuk guru SMP, SMA dan SMK jumlahnya 58 orang. “Untuk guru SD sekitar 40 formasi untuk guru kelas, 10 formasi lagi untuk guru agama ditambah guru olahraga,” bebernya.

Senen menambahkan, untuk formasi guru khusus SD, pelamar dengan ijazah DII masih diterima. Untuk guru SMP/SMA dan SMK harus berijazah S1. “Guru-guru tersebut sebagian besar akan kita tempatkan di daerah pedalaman, yang bener-benar mengalami kekurangan guru. Sebetulnya tenaga adminstrasi juga mengalami kekurangan, namun di prioritaskan dulu pada pemenuhan tenaga guru,” ucapnya.Dengan dibukanya 108 formasi guru di Sintang, Senen berharap semua formasi terisi oleh para pelamar. “Kita tidak ingin kejadian tahun lalu terulang kembali. Saat itu, ada formasi yang tidak terisi seperti formasi guru fisika dan kimia. Sebetulnya pelamar ada, namun sebagian besar enggan memilih tempat yang jauh. Padahal, guru yang bertugas di tempat yang jauh, telah diperhatikan oleh pemerintah dengan memberikan tunjangan guru terpencil. Namun, pelamar tetap saja enggan bertugas di tempat jauh untuk jurusan-jurasan tertentu,” katanya.

“Kalau formasi guru SD, semua terserap oleh para pelamar. Bahkan kuotanya bisa di katakan kurang,” sambungnya.Senen mengakui, dengan kuota 108 dalam penerimaan CPNS, belum mencukupi kebutuhan tenaga guru di Kabupaten Sintang. “Kalau dilihat berdasarkan pemerataan, guru masih sangat kurang. Namun, bila dilihat dari rasio anak, maka tenaga guru sudah cukup. Contohnya untuk satu guru mengajar 30 murid,” ulasnya.Untuk pengangkatan honorer, Senen mengatakan, bahwa yang masuk data base kategori 1 (yang digaji melalui dana APBN atau APBD, Red), kebanyakan adalah guru TK. “Mereka ini adalah honorer yang tercecer pada pendataan sebelumnya, untuk guru SD alternatif 1 sudah terangkat semua. Kalau guru kategori 2 (honor sekolah, Red) juga sudah kita usulkan, namun belum ada tindaklanjut dari BKN,” jelasnya.

Segera Audit ADD Bermasalah

SINTANG--Inspektorat Kabupaten Sintang akan segera mengaudit Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Sintang yang diduga bermasalah, termasuk di Desa Solam Raya Kecamatan Sungai Tebelian yang beberapa waktu lalu dikeluhkan warga masyarakat setempat.“Untuk ADD di Solam Raya sudah ada perintah dari bupati untuk melakukan pemeriksaan,” kata Inpektur Kabupaten Sintang H Jannah Lingga kepada kepada koran ini kemarin.Ia mengatakan, untuk pelaksanaan audit tersebut direncanakan dalam waktu dekat ini tim akan turun langsung ke lapangan. “Selesaikan beberapa pekerjaan dan tim sudah saya perintahkan untuk melakukan audit itu, karena sebelumnya memang belum pernah dilakukan audit,” jelasnya.

Jannah mengatakan, secara keseluruhan dari 281 desa penerima ADD di Sintang, saat ini yang sudah pernah diperiksa Inspektorat kabupaten baru mencapai 150 desa. “Ini kita lakukan selama tiga tahun, selain audit reguler juga ada audit khusus berdasarkan laporan dari masyarakat. Kalau ada laporan biasanya kita langsung tindaklanjuti,” ujarnya.Ia mengatakan, saat ini inpspektorat kabupaten memiliki 21 orang tenaga pemeriksa bersertifikat terdiri dari tujuh orang auditor reguler, tujuh orang auditor kasus dan tujuh orang auditor SKPD. “Memang jumlah ini masih kurang dibanding jumlah outbreak (objek audit, Red) yang ada di Sintang,” jelasnya.

Salah satu upaya untuk menambah jumlah auditor, menurut Jannah, adalah dengan mengikutsertakan petugas lapangan pemeriksa untuk inpassing (penyetaraan) menjadi auditor penuh. “Tentunya melalui proses tes dan diantara 21 orang itu sudah ada yang melalui proses inpassing karena berdasarkan aturan, yang boleh melakukan audit adalah auditor yang bersertifikat. Jadi tenaga lapangan ini harus ikut inpassing, dan dinyatakan lulus baru bisa memeriksa,” paparnya.Menurut dia, selain mengikutsertakan tenaga pemeriksa lapangan untuk ikut inpassing, juga setiap tahun kebutuhan pengadaan tenaga auditor tetap dimasukkan dalam formasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). “Saat ini kita sudah ada enam orang pegawai baru yang siap untuk mengikuti diklat auditor,” ujarnya.

Ia mengatakan paling tidak untuk tahun 2010, Inspektorat Kabupaten Sintang memiliki 31 orang tenaga auditor mengingat outbreak di Sintang yang mencapai 815 unit terdiri dari SKPD, kecamatan, kelurahan, desa, puskesmas dan sekolah. “Tentu tidak mungkin kita memeriksa semua outbreak itu dalam satu tahun, paling tidak dengan 31 orang siklusnya bisa tiga tahun, jadi tiap tahun 1/3 atau 270 outbreak bisa diperiksa,” ucapnya.Jannah menjelaskan, selain audit khusus yang memang harus segera ditindaklanjuti seperti ada laporan dari masyarakat atau perintah dari bupati atas laporan masyarakat atau ketika ada mutasi, siklus tiga tahunan untuk mengaudit seluruh outbreak di Sintang masih dalam batas toleransi. “Karena, kalau didasarkan kebutuhan ril agar tiap tahun semuanya bisa diaudit maka kita butuh 96 orang auditor,” ujarnya.

Jumlah auditor yang sudah cukup juga menurutnya harus diimbangi dengan pendanaan yang memadai. “Selain audit dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten, biasanya dari inpektorat provinsi juga turut membantu melakukan audit di SKPD kabupaten,” imbuhnya.

PLN Gelar Program Sejuta Sambungan

MEMPAWAH-Memperingati Hari Listrik Nasional ke-65 yang jatuh pada tanggal 27 Oktober 2010, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Ranting Mempawah, pagi kemarin, melaksanakan Program Gerakan Sehari Sejuta Sambungan. Gerakan penyambungan ini secara resmi dimulai dari Perumahan Bali Asri di Jalan Raden Sudjarwo.Manajer PLN Ranting Mempawah, Hefzi, di sela-sela pemasangan listrik di rumah warga, mengatakan gerakan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan dan kemudahan kepada calon pelanggan untuk melakukan pemasangan listrik secara Mudah, Cepat Dan Pasti.

“Ini merupakan program PLN yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Melalui momen ini, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat,” katanya. Untuk wilayah Kalbar, Program Gerakan Sehari Sejuta Sambungan di Kalbar melayani 20.000 pelanggan baru. Sedangkan, di Cabang Unit Pontianak dan Ranting Mempawah, PLN menjatahkan 14.000 dan 1.500 pelanggan.

“Kita masih memiliki daya untuk menerapkan program ini. Pun demikian, kita terus berupaya meningkatkan pelayanan dengan melakukan pembenahan pembangkit tenaga listrik,” ungkapnya.Terkait dengan masih adanya tunggakan dari para pelanggan PLN di Kabupaten Pontianak, Hefzi mengaku akan meminta bantuan PLN Cabang Unit Pontianak untuk menyelesaikan masalah ini. “Kami berharap masyarakat, khususnya para pelanggan bisa mengerti, karena banyaknya tunggakan itu bisa menganggu operasional kami di PLN. Apalagi lancarnya pembayaran rekening listrik yakni pajak penerangan jalan umum (PPJU) dapat meningkatkan PAD Kabupaten Pontianak,” cetusnya.

Sedangkan Camat Mempawah Hilir, Drs. Suwanda, saat menyalakan lampu di rumah warga usai pemasangan listrik, mengucapkan terima kasih atas pelayanan PLN yang semakin meningkat tiap tahunnya. “PLN sudah berkomitmen memberikan pelayanan yang baik untuk para konsumen mereka yang baru, sekarang tinggal kita di masyarakat untuk bisa menggunakan listrik secara bijak dan hemat,” katanya.

KML 2010 Ditutup

MEMPAWAH- Kegiatan Kursus Mahir Lanjutan (KML) yang dihelat Kwarcab Pramuka Kabupaten Pontianak ditutup. Kegiatan itu diikuti 20 orang berlangsung selama sepekan, ditutup Sekretaris Kwarcab Ridwan A Wahab S.Ap, di Halaman Gedung KNPI Mempawah.“Alhamdulillah, seluruh rangkaian kegiatan yang dicanangkan untuk kegiatan KML ini telah dilaksanakan dengan baik dan benar. Secara keseluruhan tidak ada kendala dan kegiatan KML 2010 yang dilaksanakan Kwarcab Pramuka Kabupaten Pontianak berlangsung sukses,” kata Ridwannya.Kegiatan KML jelas Pak Endek, demikian sapaan akrabnya diikuti oleh 20 peserta dari tiga daerah, Pontianak, KKR dan Kabupaten Pontianak selaku tuan rumah. Sedangkan Kabupaten Landak tidak mengirimkan peserta.

“Kami undang empat daerah. Namun, hanya tiga daerah yang mengirimkan peserta. Pontianak kirimkan delapan peserta, KKR satu orang dan 11 orang dari Kabupaten Pontianak. Sayang memang Landak berhalangan kirim pesertanya,” jelas Ridwan. Diakui, kegiatan KML merupakan tindaklanjut dari kegiatan sebelumnya yakni Kursus Mahir Dasar (KMD) beberapa waktu lalu. Berbagai materi yang disampaikan hampir sama dengan kegiatan KMD. Hanya saja, pada KML lebih mengedepankan praktek dilapangan.

PLN Sanggau Dapat Jatah 3.711 Pelanggan Baru

SANGGAU--Dalam rangka program pasang baru sejuta pelanggan dari Dirut PLN (Persero), PLN cabang Sanggau mendapatkan jatah sebanyak 2.000 calon pelanggan baru. Data terakir pada 27 Oktober 2010 kemarin, jumlahanya melampaui target, yakni mencapai 3.711 pelanggan baru.Hal itu dibenarkan oleh Manajer PLN cabang Sanggau Alex Kwa, seusai mendampingi Wakil Bupati Sanggau Paolus Hadi melakukan penghidupan saklar listrik secara simbolis di Kantor PLN Sanggau kemarin. Sementara itu pada kesempatan tersebut, Wabup tidak dapat menyembuyikan kegembiraannya, khususnya terhadap program PLN ini. Minimal masyarakat yang selama ini mendambakan pelayanan listrik ada yang terbantu.

“Harapan saya ke depan, masyarakat yang berada di sekitar perkotaan Sanggau dapat menikmati listrik dan juga masyarakat keseluruhan. Termasuk masyarakat yang bermukim di seberang Kapuas kota Sanggau, nantinya bakal bisa menikmati listrik. Apalagi sedang ada proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Sungai Batu Kecamatan Kapuas, diharapkan menjadi jalan keluarnya,” ungkap Paolus.Ditambahkan Alex Kwa, bahwa data terakhir pelanggan baru hingga 27 Oktobr 2010 berjumlah 3.711. Semuanya dilayani untuk menjadi pelanggan baru, baik yang telah mengantongi Standar Layak Operasi (SLO) maupun yang tidak mengantonginya.

Mengingat di Sanggau ini belum ada konsoil yang berkewenangan mengeluarkan SLO, maka Alex meminta untuk para pelanggan ini dapat mengurusnya. Dijelaskannya, keberadaan konsoil di Kalbar ini hanya ada di Pontianak, sehingga untuk pelaksanaan program ini di Sanggau, PLN melibarkan AKLI, asosiasi kontraktor yang bergerak di bidang kelistrikan.“Sejauh ini, pelaksanaan program ini tidak ada kendala yang berarti di lapangan. Sebab, berbagai persoalan yang muncul di lapangan dapat kita selesaikan berdasarkan pedoman yang telah ada,” jelas Alex.Dari jumlah 3.711pelanggan baru dalam program ini, rinciannya Sanggau sebanyak 2.161, Sintang 250, Sekadau 600, Putussibau 230, Nanga Pinoh 337 dan Balai Karangan 133. “Kita memprediksikan, menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2011 mendatang, PLN tidak ada masalah,” harapnya.

Dukung Hak Angket

PERSOALAN yang membelit PT BAM masih bergulir dan membutuhkan penyelesaian yang paling tepat, supaya tidak berlarut-larut. Wacana perlunya hak angket DPRD Sanggau sempat pula mengemuka dan mendapat sejumlah dukungan dari kalangan legislatif.Setidaknya Wakil Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Sanggau Aloysius Iwan mengatakan, dukungannya tentang perlunya hak angket untuk menyelesaikan persoalan PT BAM ini. Sebab, masalah ini dikatakannya tidak boleh terus menerus berlarut-larut, dan harus dicarikan solusi paling tepat supaya tidak menimbulkan beraneka ragam persepsi di dalam masyarakat.

Ketika ditanya soal hasil kajian geologi, Iwan mengaku belum mengetahuinya dan juga belum menerima laporannya. Sementara itu, seharusnya anggota dewan seperti dirinya yang juga termasuk dalam anggota pansus PT BAM DPRD Sanggau saat itu, pantas untuk mendapatkan hasil kajian geologi yang dimaksudnya. Bahkan, Iwan juga sangat mendukung dibentuknya tim independent untuk terlibat dalam persoalan ini. “Melalui hak angket DPRD Sanggau, diharapkan persoalan ini segara clear dan tak lagi berlarut-larut,” katanya.

Hal senada juga sampaika oleh anggota Komisi B DPRD Sanggau Razali. Ketika dimintai komentarnya, Razali mengatakan, sangat mendukung dan sependapat soal wacana perlunya hak angket dalam permasalahan PT BAM yang bergerak di bidang pertambangan emas di wilayah Kecamatan Sekayam ini. Tentunya yang perlu digarisbawahi adalah, bahwa melalui hak angket bukan untuk mencari-cari kesalahan, dan mencari kambing hitam dalam persoalan ini. Tujuannya adalah mencari jalan terbaik, guna menyelesaikan masalah tanpa muncul permasalahan baru.

“Persoalan ini sudah lama bergulir dan harus segera diselesaikan dengan baik. Tujuannya supaya persoalan tidak sampai melebar dan memunculkan masalah baru, termasuk menghindari adanya pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkannya demi kepentingan pribadi,” tandasnya.

Polisi Harus Tegas Tangani Perusakan PT Ratubadis

PENGACARA PT Ratubadis Adhi Perkasa Raymundus Loin SH , Selasa (25/10) mendatangi Mapolsek Tayan Hulu dan Mapolres Sanggau, mempertanyakan tindak lanjut penanganan kasus pencurian dan perusakan aset perusahaan, oleh sekolompok orang beberapa waktu lalu.Dikatakannya, setelah mempertanyakan pada Kapolsek Tayan Hulu jawaban yang di keluarkan oleh Kapolsek sangat kurang memuaskan. “Jawabannya sangat tidak memuaskan kami. Kapolsek mengatakan penangan masalah ini mereka terbentur, bukankah tugas polisi itu pelindung dan pengayom masyarakat,” ujarnya. Usai dari Polsek, Raymundus pun mempertanyakan perkembangan kasus ke Mapolres Sanggau. Di sana Raymundus, bertemu Waka Polres Kompol Surakyo. “Setelah kita tanya, baru diketahui ternyata hingga saat ini, pihak kepolisian sudah melayangkan surat pemanggilan yang kedua. Meskipun demikian, kita menilai kinerja aparat kepolisian lamban dalam menangani kasus ini, karena kasus ini sudah memasuki bulan ke dua,” ujarnya.

Parahnya lagi, selama ini pihak perusahaan bahkan pengacara PT Ratubadis Adhi Perkasa, tidak pernah menerima surat pemberitahuan perkembangan penyelidikan dari pihak kepolisian. “Waka meminta maaf dalam masalah ini. Menurutnya mereka akan melayangkan panggilan ketiga sekaligus pemanggilan paksa,” jelasnya lagi.Sesuai dengan keputusan Pengadilan Negeri Sanggau nomor 05/Pdt.P/2009/PN.Sanggau, bahwa kasus sengketa perusahan PT Ratubadis dimenangkan oleh Barita R Napitupulu. Bahkan ditingkat kasasidi MA, kasus tersebut juga ditolak. “Jadi keputusannya sudah inkrah, perusahaan itu milik Ibu Barita R Napitupulu,” ucap Raymundus dengan nada tegas.

Diduga tidak puas dengan keputusan, tersebut sekelompok orang yang mengatasnamakan keluara Endelillah, melakukan penyerangan ke kantor PT Ratubadis Adhi Perkasa di Jalan Raya Sosok. Mereka juga nerampas aset perusahaan berupa motor dan mobil. “Robinson, yang diduga bertindak sebagai aktor penyerangan dan perusakan serta pengambilan sejumlah aset perusahaan, menurut pak waka akan dipanggil paksa,” ujarnya. Dalam kesempatan itu, Raymundus juga meminta polisi mengusut kasus penyerangan dengan senjata api yang sempat terjadi di perusahaan. “Polisi kita minta untuk mengamankan terlapor segera. Kita khawatir senjata itu akan melukai warga sekitar,” pintanya. Salah seorang pegawai perusahaan bernama Letman, juga mengakui adanya upaya penyerangan dengan senjata api ke tempat kerja mereka.

“Pak Waka Polres ketika saya temui juga mengakui anggota mereka mendengar suara letusan. Bahkan mereka sempat mengepung bersama warga sekitar, namun terlapor berhasil kabur, kita minta segera ditangkap,” pinta Raymundus.

Truk Hantam Pagar Masjid

SANGGAU--Dua orang yang berboncengan mengendarai sepeda motor menjadi korban dan mengalami luka berat, dalam peristiwa tabrakan dengan truk pengangkut pasir yang terjadi di Jalan RE Martadinata, Kelurahan Tanjung Kapuas pada 26 Oktober 2010 pukul 22.00 WIB kemarin. Truk yang kehilangan kendali dan nyelonong di halaman Masjid Nurul Jannah setelah membengkas pagarnya.Kaurbin Lantas Polres Sanggau Iptu Tumiyo didampingi Bripka Wakit Huda dari Unit Laka ketika dikonfirmasi kemarin, membenarkan terjadinya peristiwa kecelakaan tersebut. Dua orang yang menjadi korban adalah pengendara sepeda motor bernomor Polisi KB 4335 DY tersebut adalah Rudiansyah (17 th) warga Jalan Juanda Kelurahan Beringin, yang berboncengan dengan temannya Alvisyahrina (17 th) warga Jalan RE Marthadinata Tanjung Kapuas.

Rudianysah mengalami patah tulang pada tangan kiri dan patah tulang pada paha kanan. Sementara Alvisyahrina mengalami patah tulang pada tangan kanan dan patah pada paha kiri. Sedangkan truk yang dikemudikan oleh Aleng, pria 41 tahun warga Sosok I Kecamatan Tayan Hulu tidak mengalami cidera, namun truknya alami kerusakan parah setelah menabrak pagar dan nyelonong ke halaman masjid. Sepanjang sekitar 7 meter agar masjid itu pun terbengkas dihantam truk itu.“Saat ini pihak kepolisian dari Sat Lantas Polres Sanggau masih melakukan penyidikan lebih lanjut. Sejumlah saksi maupun keduabelah pihak sudah dimintai keterangannya,” katanya sembari menghimbau supaya para pengguna jalan senantiasa berhati-hati saat berada di jalan raya.

Sementara itu menurut keterangan Aleng, pengemudi truk naas itu mengatakan, bahwa saat kejadian dirinya dalam kondisi normal, dan tidak mengantuk. Termasuk kondisi kendaraannya juga baik, karena masih relative baru, rakitan tahun 2007. Namun saat dirinya melaju menuju pusat kota Sanggau, dari arah yang berlawanan tiba-tiba muncul iring-iringan sepeda motor yang kebanyakan dikendarai oleh anak-anak muda. Tepat di ruas jalan tempat terjadinya kecelakaan itu memang agak menikung dan ketika korban memotong jalan sepeda motor yang ada di depannya, Aleng mengaku tidak dapat lagi mengelak. Sehingga tabrakan pun tak dapat dihindari. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dengan timbulnya korban baru, maka Aleng lebih memilih membanting setir ke arah kiri. Truk bernomor Polisi KB 9266 DA itu pun kehilangan kendali dan menghantam pagar masjid, dan terhenti sebelum menyentuh teras masjid.

Pengakuan Aleng, dia sempat tertunduk di depan kemudianya sebelum keluar perlahan lewat kaca depan yang berderai. Ada seorang warga yang membawanya pergi dari tempat lokasi kejadian dan diantar ke Polres Sanggau untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sebab hanya sekejab saja, kerumunan warga langsung memadati kawasan itu untuk melihat secara langsung peristiwa yang sempat mengejutkan warga sekitar mal.

DAD Gelar Penyelesaian Adat

BERDASARKAN berita acara bernomor 028/DAD-TH/X-2010 tanggal 23 Oktober 2010, Dewan Adat Dayak (DAD) Kecamatan Tayan Hulu telah melaksanakan upacara penyelesaian adat pengigoh/ngentem/ngeraya.Ketua DAD Tayan Hulu Benediktus Sofyan dan sekretarisnya Dionus Haryono membenarkan hal itu. Bahwa sesuai dengan berita acara tersebut pada tanggal 23 Oktober 2010 bertempat di Komplek Kantor PT Ratubadis Adhi Perkasa (RAP) Desa Sosok Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau telah dilaksanakan upacara penyelesaian secara adat, yang berlaku di wilayah kecamatan tersebut.

Upacara adat tersebut dilaksanakan dalam rangka menegakkan supremasi hukum adat Dayak di wilayah Kecamatan Tayan Hulu. Yakni berhubungan dengan pelaksanaan keputusan rapat musyawarah antara DAD Kecamatan Tayan Hulu bersama para temenggung adat dan pemuka masyarakat, di wilayah lingkungan perkeunan PT RAP pada 11 Oktober 2010. Kemudian, bahwa tindakan perbuatan dalam bentuk pengerahan massa, main hakim sendiri, menghasut, mengadu domba antarkelompok, bertindak anarkis mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat adalah perbuatan yang sifatnya melawan hukum, dan oleh karenanya harus ditindak tegas sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku di dalam masyarakat adat.

Selanjutnya, dengan dilaksanakan upacara adat tersebut, maka telah ditegaskan kepada seluruh lapisan masyarakat, agar tetap senantiasa proaktif menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, sehingga tercipta suasana yang kondusif dengan menjunjung tinggi norma-norma dan kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat adat dengan prinsif dan semboyan, “Dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung”.“Berita acara tersebut dibuat dengan sebenar-benarnya, sebagai pegangan bagi semua pihak agar dapat hidup berdampingan secara damai, aman, rukun, dan harmonis dalam menjalankan aktivitasnya masing-masing,” demikian berita acara yang ditandatangani oleh Benediktus Sofyan dan Dionus Haryono tersebut.

Kemudian dijelaskan oleh Benediktus Sofyan yang juga Ketua FKPM (Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat) Tayan Hulu dan juga anggota DPRD Sanggau dari PDI Perjuangan tersebut, bahwa turut hadir pada kesempatan itu adalah Muspika Tayan Hulu, pengurus DAD, para tetua adat, kepala desa, kepala dusun hingga Ketua RT, tokoh masyarakat, dan keluarga besar Endelilah Siahaan.“Jumlah yang hadir saat itu diperkirakan sekitar 200-an orang dan upacara adat berlangsung dengan lancar,” ujarnya.

Rabu, 27 Oktober 2010 , 09:02:00
Bupati Tak Hadir, Pembahasan PT BAM Ditunda

SANGGAU--Rapat antara eksekutif dan legislatif guna membahas masalah PT BAM yang sedianya dilaksanakan pada Selasas, 26 Oktober 2010 kemarin, harus ditunda hingga kembali dilakukan penjadwalan ulang.Pertemuan yang digelar di ruang rapat utama DPRD Sanggau itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sanggau Supardi didampingi Ketua DPRD Sanggau Andreas Nyas dan dihadiri hampir seluruh anggota dewan. Sementara itu dari jajaran eksekutif dihadiri oleh Asisten II Hj Jamilah dan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Christian Antonius. Penundaan rapat kedua lembaga itu bermula ketika pimpinan sidang melemparkan pertanyaan kepada wakil rakyat terkait ketidakhadiran Bupati Sanggau H Setiman H Sudin dalam pertemuan tersebut.

Akhirnya sejumlah anggota DPRD Sanggau pun menyampaikan pendapatnya, terkait kelangsungan rapat yang awalnya dijadwalkan pukul 09.00 WIB dan baru dimulai pukul 10.00 WIB tersebut. Beberapa anggota dewan seperti Jana misalnya, berpendapat supaya rapat tersebut dipending saja mengingat Bupati Sanggau tidak hadir. Senada dengan pendapat Usman Abas. Kemudian Urbanus, memandang soal pentingnya dilakukan pertemuan khusus antara pimpinan fraksi, pimpinan dewan dengan bupati, dan dia sependapat jika pertemuan itu ditunda. Apalagi rekomendasi Pansus PT BAM di DPRD Sanggau beberapa waktu lalu, ditujukan kepada Bupati Sanggau.

Sementara itu Adiung, berpendapat supaya melihat sifat undangan untuk menghadiri pertemuan tersebut, apakah ditujukan kepada bupati atau kepala SKPD, sama persis dengan pendapat Salipus Sali. Justru pendapat berbeda disampaikan oleh Fransiskus Ason SP, bahwa dia akan sependapat jika rapat dilanjutkan, karena tidak ingin persoalan ini berlarut-larut. “Nanti hasil pertemuan itu tetap disampaikan kepada Bupati Sanggau dan diputuskan melalui paripurna,” kata Ason yang juga ketua Partai Golkar Sanggau ini.Selanjutnya, pimpinan sidang mengatakan, bahwa voting terbuka telah dilakukan dan hanya dua anggota DPRD Sanggau yang setuju jika dilanjutkan, sisanya sependapat jika rapat ditunda untuk sementara waktu hingga dilakukan penjadwalan ulang.

Sebelum pertemuan singkat itu ditutup, Asisten II Hj Jamilah sempat menyampaikan beberapa hal, khususnya alasan ketidakhadiran Bupati Sanggau karena harus menghadiri undangan Gubernur Kalbar. Sementara itu Wakil Bupati Sanggau tidak dapat hadir, karena harus menghadiri rapat pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan inspektorat. Demikian pula dengan Sekda, juga sedang ada acara Diklatpim di Sanggau Permai. Jamilah juga merasa penting untuk melurusakan perihal anggapan dan tindak lanjut eksekutif terhadap hasil Pansus PT BAM. Bahwa, Bupati Sanggau sejatinya sudah menyampaikan tanggapannya belum lama ini atau tepat sebulan. Namun karena ada beberapa hal, maka Bupati Sanggau belum bisa meningkatkan ijin PT BAM dari eksplorasi menjadi eksploitasi.

Dapat Jatah Pelanggan Baru

DALAM rangka program pasang baru sejuta pelanggan dari dirut PLN (Persero), maka khusus untuk PLN cabang Sanggau mendapatkan jatah sebanyak 2.000 calon pelanggan baru. Ini merupakan kabar gembira bagi mereka yang sudah lama mendambakan listrik.Menurut Manajer PLN cabang Sanggau Alex Kwa, sesuai dengan data hingga 23 Oktobr 2010, bahwa jumlah penyambungan baru kumulatif telah diterbitkan SIP (surat ijin pemasangan) baru sebanyak 3.089, dan yang sudah membayar Biaya Penyambungan serta Uang Jaminan Langanan (BP+UJL)sebanyak 2.883 dan Perintah Kerja (PK)telah diterbitkan sebanyak 2.883. Dengan rincian Sanggau SIP-nya sebanyak 1.904, yang sudah bayar BP+UJL sebanyak 1.861 dan ditrbitkan PK sebanyak 1.861. Kemudian untuk Sintang SIP-nya sebanyak 100, yang sudah BP+UJL sebanyak 96 dan PK-nya 96.

Untuk Putussibau, SIP-nya 200, BP+UJL sebanyak 104 dan PK-nya sebanyak 104. Di Sekadau, SIP-nya 450, BP+UJL berjumlah 450 dan PK-nya 450. Kemudian di Nanga Pinoh, SIP-nya 325, BP+UJL sebanyak 266 dan PK-nya berjumlah 266. Sedangkan untuk Balai Karangan, SIP-nya 110, BP+UJL-nya sebanyak 106 dan PK-nya berjumlah 106. “Artinya kita telah melebihi kuota sebanyak 2.000 untuk pelayanan pelanggan baru di PLN cabang Sanggau,” ungkap Alex.Hal penting yang disampaikan Alex, adalah terkait kategori pelanggan baru yang dipasang, meliputi pelanggan yang instalasi dan Sertifikasi Layak Operasi (SLO)-nya belum tersedia, kemudian pelanggan yang instalasinya tak tersedia, namun SLO-nya tersedia, dan pelanggan yang SLO-nya tak tersdia namun instalasinya tersedia. “Dalam pelaksanaannya di lapangan, kita telah dibekali pedoman untuk masing-masing kategori pelanggan tersebut,” tukasnya.

Dikatakan Alex, melalui program ini adalah untuk memupus anggapan masyarakat selama ini yang menilai untuk menjadi pelanggan PLN ini sulit dan berbelit-belit. Karenanya Alex mengingatkan supaya pelaksanaan program ini tidak menimbulkan masalah baru, salah satunya adalah terjadinya defisit daya.“Jika semuanya berjalan lancar, maka kita tidak akan menghadapi defisit daya. Karena daya yang standby saat ini adalah sebesar 6 mega watt, dengan catatan jika mesin-mesinnya sudah beroperasi. Sedangkan dengan penambahan pelanggan baru ini akan ada tambahan daya hanya sekitar 2,7 mega watt saja,” ungkapnya.Dijelaskan pula, bahwa untuk pelanggan baru ini kebanyakan adalah untuk pelanggan 450 VA dengan biaya pemasangan sebesar sekitar Rp393.750, dan untuk pelanggan 900 VA dengan biaya pemasangan sebesar Rp765.900. “Untuk saat ini kita belum melayani penambahan biaya,” tandasnya.

Digelar Rakor Posko

MENJELANG Hari Raya Idul Adha 1431 Hijrah, Kantor Kementerian Agama Kota Singkawang, Dinas Pertanian, Ormas Islam, penyuluh agama Islam, mengadakan rapat koordinasi tentang pelaksanaan pemotongan hewan kurban di aula Kantor Kementerian Agama Singkawang, Rabu (27/10).

Kasi Mapenda/Tos Kantor Kementerian Agama Kota Singkawang, Azhari mengatakan, dalam rapat tersebut dihasilkan beberapa kesimpulan, diantaranya posko kurban dipusatkan di Kantor Kementerian Agama Singkawang. Anggotanya, terdiri dari bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Singkawang, Dinas Pertanian Bidang Peternakan, MUI dan PHBI.

Untuk melakukan pendataan dan pendistribusian kepada yang berhak menerima hewan kurban, kata Azhari, Kepala KUA dan Penyuluh Agama Islam dapat melakukan pertemuan dan rapat koordinasi dengan pengurus masjid, amil atau lebai dan kelompok kurban perseorangan di kelurahan menyangkut jumlah hewan kurban, lokasi dan distribusi.

Mantan Kepala KUA Pemangkat ini mengungkapkan, hasil evaluasi tahun 2009, dari data posko kurban Kota Singkawang, sapi berjumlah 234 ekor, dan kambing 146 ekor. Mantan Ketua HMI Cabang Singkawang ini, hasil temuan dari Dinas Pertanian Bidang Peternakan tahun 2009 yang lalu, ada dua tempat pemotongan hewan kurban yang berpenyakit sapi fasciolasis, hatinya dimusnahkan dikarenakan cacing yang dapat membahayakan.