Mahasiswa Menuntut Perubahan

 

PONTIANAK - Sebanyak 300 mahasiswa menggelar aksi di Bundaran Untan memeringati hari Sumpah Pemuda 28 Oktober, Kamis (28/10). Mereka mengungkapkan keprihatinan terhadap kondisi bangsa yang kian terpuruk. Aksi dimulai pukul 09.00. Massa tergabung dalam Gerakan Mahasiswa itu terdiri atas KBM STAIN Pontianak, Kamda Kalbar, IMKB, Himakatra, PMKRI, GMNI, BEM UPB, IPPNU, GMKI, PMII, Kompi dan Komsan. Mahasiswa STKIP, FKIP Bahasa Indonesia, Solmadapar serta KAMMI. Mereka turun mengenakan busana yang melambangkan keberagaman daerah. Ada yang berbaju satpam, penjual jamu, pedagang informal, hingga pemulung.

Dalam aksi tersebut beberapa poin tuntutan mahasiswa juga disampaikan sebagai pemuda yang memperjuangkan bangsa ini. Adapun tuntutan itu yang disampaikan Aji, BEM STAIN Pontianak yang tergabung dalam Gema mengatakan saat aksi mulai disampaikan dari Bundaran Digulis ke DPRD Kalbar agar merealisasikan anggaran pendidikan 20 persen dari APBN dan APBD dengan amanat UU 45 di luar gaji guru dan dosen. Hentikan segala bentuk komersialisasi serta privatisasi dalam dunia pendidikan. Ia menambahkan tuntutan lainnya ialah jamin sekolah gratis, kuliah murah (turunkan SPP, hapus biaya masuk kuliah dan tingkatkan fasilitas). Hapuskan RPP sebagai penganti UU BHP. Tolak perwa kota Pontianak tentang pembatasan kuota pelajar daerah yang boleh mengenyam pendidikan kota.

Berikan jaminan lapangan pekerjaan serta upah yang layak bagi seluruh rakyat. Berikan hak-hak normatif pekerja (Jamsostek, cuti Haid, cuti melahirkan). Setop PHK massal diperusahaan-perusahaan). Sementara Bara Pratama dari Front Mahasiswa Nasional yang menggelar aksi terlebih dahulu dengan aksinya menyampaikan 15 poin sebagai pemuda Kalbar yang memperingati hari sumpah pemuda menyampaikan kritikan kepada pemerintah. “Hentikan perampasan tanah, kerja dan upah. Berikan lapangan bagi pemuda mahasiswa. Berikan kebebasan berserikat dan berorganisasi kepada pemuda mahasiswa. Berikan pendidikan gratis bagi seluruh rakyat. Realisasikan anggaran pendidikan 20% dari APBD dan APBN. Berantas praktek korupsi di dunia pendidikan,” ujarnya.

Tuntutan lainya ialah tolak segala bentuk komersilisasi pendidikan berkedok otonomisasi. Hentikan penggusuran terhadap PKL dan kaum miskin kota. Setop kriminalisasi terhadap petani. Hentikan segala bentuk ekspansi perkebunan dan pertambangan skala besar. Berikan cuti reproduksi dan hentikan diskriminasi terhadap kaum perempuan. Hapus sistem kerja kontrak dan outsourching. Setop perdagangan orang di tanah air. Turunkan biaya SPP dan sediakan fasilitas yang layak bagi pendidikan. Berikan subsidi pupuk kepada petani dan wujudkan reforma agraris sejati. “Tuntutan yang berjumlah 15 buah itu merupakan deklarasi pemuda mahasiswa sebagai perwujudan dari semangat kecintaan terhadap tanah air, bangsa dan bahasa. Tanah air yang terbebas dari cengkraman imperialisme dan feodalisme, bangsa yang berdaulat terhadap dirinya sendiri dan bahasa yang tidak mengajarkan kebohongan kepada rakyat Indonesia,” jelasnya.

Presidium Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, Lidia menyampaikan ada enam tuntutan yaitu usir penjajah asing. Turunkan harga, sita harta koruptor. Tegakkan demokrasi kerakyatan. Sediakan lapangan kerja. Pendidikan gratis sebagai tunas bangsa. Irwan Julianto dari STKIP mengatakan pemuda pencetus Sumpah Pemuda tentunya miris, melihat generasi penerus bangss Indonesia yang diharapkan untuk melanjutkan pefjuangcii mereka, memiliki nasionalisme yang rendah, kurang persatuan, dan moral yang bobrok. Nasib bangsa Indonesia mendatang pun menjadi taruhan.