Kepala Bappeda Kayong Utara Ir H Rusnawir Hamid MTP, disela-sela kegiatan Lokakarya Kemiskinan Desa baru-baru ini mengatakan selain menurunnya pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian, namun hal lain yang juga merisaukan kita semua yakni tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Kayong Utara yang mencapai 39.408 orang dari 95.605 orang jumlah penduduk KKU atau lebih dari 30 persen.Data resmi lainnya menunjukkan angka lebih kecil, tetapi Bupati Kayong Utara lebih memilih menggunakan data dengan persentase kemiskinan lebih besar. Ini dimaksudkannya, bukan agar bisa mendapatkan bantuan lebih besar dari Pemerintah Pusat, tetapi agar tidak terjadi bias dalam penetapan kebijakan.
“Coba kita bayangkan, seandainya jumlah penduduk miskin yang akan kita gunakan adalah angka terendah, padahal kenyataannya jumlah penduduk miskin lebih besar, maka usaha dan upaya yang kita kerahkan pasti tidak akan menyelesaikan permasalahan,” papar Rusnawir.Mengingat sebagian besar penduduk miskin ini berada di daerah pedesaan, tukasnya, maka melalui forum lokakarya kemiskinan desa yang telah dilaksanakan beberapa hari yang lalu. Dihadiri seluruh Kepala Desa dengan harapan mereka dapat mendata secara persis berapa sebetulnya penduduk miskin yang ada di desa-desanya masing-masing. Mereka juga diminta agar data tersebut disajikan dalam bentuk yang sistematis dan mudah difahami, lengkap dengan nama orangnya dan alamat serta pekerjaan dan penghasilannya (jika ia bekerja).
Selanjutnya, mendata potensi yang ada di desa meraka masing-masing yang nantinya dapat dimanfaatkan sebagai sumber penghasilan atau lapangan kerja masyarakat miskin yang ada di desanya tersebut.“Jika perlu dicoba untuk menyusun rancangan pemanfaatannya,” sambung Rusnawir. Misalnya apakah melalui hutan desa, kebun rakyat, pertambakan, budidaya rumput laut dan lain sebagainya. Rancangan ini kemudian dapat disampaikan kepada kami dalam hal ini Bappeda untuk dikoordinasikan dengan SKPD terkait dan nanti baru disampaikan ke Bupati untuk dibahas dan jika layak akan dijadikan kebijakan pembangunan kabupaten. “Disini kita tidak perlu khawatir pihak legislatif khususnya yang menangani masalah anggaran, jika ini untuk keperluan masyarakat desa apalagi masyarakat miskin, pasti akan mendapat dukungan,” katanya yakin.
Mendata hal-hal yang diperlukan masyarakat desa dan khususnya masyarakat miskin, dan kira-kira solusinya. Jika para Kepala Desa hanya mencatat kebutuhan masyarakat tetapi tidak bisa membantu mencari jalan keluarnya, itu sama saja tidak memiliki manfaat.Dengan langkah-langkah di atas, menurut saya kita semua berada dalam jalur yang benar dan mudah-mudahan upaya kita menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Kayong Utara dapat berjalan lancar dan cepat. Dan jika ini dapat kita laksanakan, diharapkan masalah ketenagakerjaan kita juga akan dapat di atasi, tandasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar