KETAPANG—Selain Fraksi Demokrat di DPRD Ketapang yang mendesak diauditnya megaproyek Riam Berasap, hal serupa pun dilakukan Fraksi PPP di DPRD Kabupaten Ketapang.
Fraksi yang diketuai Sahrani meminta pemkab Ketapang membentuk tim menyelidiki proyek ini terutama berkenaan proses pengambil kebijakan terhadap proyek tersebut. “Kita mendukung langkah kawan-kawan di fraksi Demokrat. Faksi PPP menginginkan Riam Berasap itu beroperasi dan dinikmati airnya kepada masyarakat.
Yang menjadi persoalan adalah kenapa hingga sekarang proyek (Riam Berasap) yang menghabiskan ratusan miliar belum bisa dinikmati masyarakat,” ungkap Ketua Fraksi Sahrani menjawab wartawan soal Riam Berasap baru-baru ini. Ia menambahkan kebijakan terhadap proyek Riam Berasap adalah sebuah langkah blunder yang dilakukan Pemerintah Daerah saat itu. Dimana perencanaannya cenderung asal-asalan dan tidak melalui proses yang benar.
“Jika benar tentu hasilnya masyarakat bisa merasakan dan menikmatinya sekarang ini,” jelasnya. Ia pun menyarankan pemkab Ketapang membentuk tim khusus menyelidiki kebijakan Proyek Riam Berasap. Fraksi PPP sangat mendukung Pemkab mengambil langkah untuk menyelesaikan Proyek warisan bupati sebelumnya ini.
“Semoga kita mendapat jawaban dari tim nantinya apabila terbentuk mengapa sampai saat ini satu tetes air pun tidak bisa dinikmati masyarakat dari keberadaan Riam Berasap ini,” tandasnya. Sebelumnya, Fraksi Demokrat DPRD Ketapang melalui seketaris fraksinya Aquino dengan tegas meminta megaproyek Riam Berasap diaudit terlebih dahulu sebelum dilakukan pengalokasian anggaran kembali untuk melanjutkan pengoperasian proyek warisan mantan Bupati Ketapang Morkes Effendi tersebut.
Bahkan Demokrat meminta Dinas PU untuk tidak merealisasikan anggaran Rp 200 juta pada APBD Perubahan. Sebelum Proyek Riam Berasap di audit secara menyeluruh. Ia menyebutkan hampir 10 tahun proyek tersebut berjalan hingga kini hasilnya tidak dinikmati masyarakat. Permintaan ini, kata dia, untuk mengantisipasi masalah dikemudian hari.
Demokrat meminta agar proses audit dilakukan dari tahap awal proyek saat perencanaan hingga saat ini. Fraksi Demokrat tidak memungkiri adanya dugaan penyimpangan atas pelaksanaan proyek ini. Bahkan Demokrat berencana membawa kasus ini hingga Pemerintah Pusat, termasuk ke Kejaksaan Agung, apabila desakan fraksi atas permintaan audit atas Riam Berasap tidak ditindak lanjuti Pemkab Ketapang.
“Keberadaan Riam Berasap telah menelan ratusan miliar. Tapi lihat hasilnya sekarang untuk masyarakat Kabupaten Ketapang. Masyarakat tidak bisa merasakan air bersih dari Riam Berasap,” tegas Aquino Ceger. Oleh sebab itu Fraksi Demokrat meminta megaproyek ini segara diaudit oleh instansi berwenang dan ditindaklanjuti eksekutif.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar