KETAPANG—Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia (Gapensi) Ketapang mendukung sikap fraksi PPP dan Demokrat di DPRD Ketapang atas usulan agar proyek Riam Berasap diaudit, namun perlu diketahui audit atas proyek ini telah dilakukan inspektorat Ketapang, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sendiri dan hasilnya pun tak menjadi masalah.
“Kalaupun ada indikasi penyimpangan atas proyek ini maka audit yang dilakukan harus adil dan semua terlibat atas jalannya proyek ini harus diperiksa dan diaudit juga,” ungkap Ketua Gapensi, Marwan Madjid kepada Pontianak Post, kemarin. Menurutnya ia tak ingin menyebutkan siapa pihak yang salah dan benar, karena perkara Riam Berasap ini belum sempat disidangkan ke meja hijau.
Namun, lanjut Marwan, ia agar tak terjadi kebingungan dalam masyarakat mengenai siapa yang paling bertanggung jawab sampai saat ini keberadaan Riam Berasap belum dirasakan masyarakat, maka lembaga berwenang harus mengaudit kembali seluruh pihak terkait yang merencanakan dan pengerjakan proyek tersebut.
Sebut saja, kata dia, perencana, panitia lelang, pejabat pembuat komitmen, perencana anggaran, pengguna anggaran, serta pembuat kebijakan dimasa itu. Termasuk pula konsultan pelaksana proyek dan konsultan pengawas proyek. “Semua harus diperiksa dan diaudit untuk mengetahui titik temu masalah mengapa sampai kapan pengerjaan proyek riam Berasap belum dinikmati masyarakat,” ungkapnya.
Ia berharap kedua fraksi di DPRD Ketapang tersebut bisa mendesak pemkab Ketapang untuk melakukan pengusutan atas proyek riam berasap. Ia berharap pembentukan tim khusus untuk penyelidiki kasus ini segera dibentuk dan bekerja sesuai koridor dan aturan main berlaku. Ia tidak ingin usulan tersebut hanya menjadi wacana yang akhirnya berjuang cerita tak jelas.
“Kalau kita memang serius dewan harus bisa mengungkap indikasi penyimpangan yang ada atas dasar fungsi pengawasan yang melekat pada lembaga DPRD,” katanya. Bagi dirinya, kata dia, mendukung langkah kedua fraksi mengusut dugaan penyimpangan Riam Bersap. “Intinya kita memilih opsi mendukung dan setuju akan diauditnya proyek tersebut, asalkan audit tidak dilakukan setengah-setengah alias ke pihak tertentu, namun semua pihak yang terlibat,” tandasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar