Segera Bangun Pelabuhan Temajo

PONTIANAK - Lambannya pemerintah daerah menetapkan titik lokasi dibangunnya pelabuhan samudra membuat gerah anggota DPRD Provinsi Kalbar dari Dapil II Kabupaten Pontianak dan Kubu Raya Syarif Izhar Assyuri. "Marilah kita berpikir jernih, terbuka dan mencari terobosan percepatan penetapan titik lokasinya," ajak Izhar yang juga Ketua Fraksi PAN. Kegerahan ini bersumber dari banyaknya kendala perekonomian yang disebabkan oleh tidak punyanya Kalbar pelabuhan samudra.

Misalnya saja, investasi di sektor pertambangan maupun perkebunan kelapa sawit, terpaksa tidak dapat dirasakan pajak kepelabuhanannya. Pajak dari sektor itu, kata Izhar, akhirnya dinikmati beberapa pelabuhan samudera di provinsi lain karena pengangkutan komoditi-komoditi tersebut dilakukan melalui mereka.

Begitu pula keinginan sekian banyak investor asing yang ingin menanamkan modal dan usahanya di Kalbar, akhirnya mengurungkan niatnya karena ketiadaan sarana dan prasarana pelabuhan laut. "Saya ingin mengajak seluruh komisi di DPRD Kalbar melihat dan mengkaji dari tugas pokok dan fungsi masing-masing komisi akan pentingnya penetapan segera pelabuhan ini, dan secara bulat mufakat menjadikan ini sebagai inisiatif DPRD provinsi," tegas Izhar.Menanggapi timbulnya beberapa alternatif pelabuhan samudra, seperti di Tanjung Gundul, Kabupaten Bengkayang dan juga Telok Melano, Kabupaten Kayong Utara bahkan ada yang ingin menghidupkan kembali Pelabuhan Telok Air, Kabupaten Kubu Raya, politisi yang juga Wakil Ketua Komisi B DPRD Provinsi Kalbar ini mengajak semua pihak agar lebih mengedepan efektifitas dan efisiensi.

"Beberapa tempat yang disebut selama ini dikatakan cocok sebetulnya belum memiliki perencanaan yang lengkap dari studi kelayakan sampai kepada kajian bisnisnya," ujar Izhar. Izhar beranggapan, jika ingin infrastruktur ini dapat dilaksanakan sesegera mungkin maka pilihan yang paling memungkinkan adalah memanfaatkan perencanaan terdahulu yaitu Pelabuhan Samudra Temajo, Kabupaten Pontianak. Ketua Badan Legislasi DPRD Kalbar itu menyatakan secara hukum penetapan pelabuhan ini telah ditetapan titik koordinatnya oleh Departemen Perhubungan. Ia menampik anggapan beberapa pihak yang mengatakan bahwa perencanaan yang dilakukan PT. Austraining Nusantara itu telah kedaluwarsa.

"Asumsi dan kajian teknis kan tak mungkin kedaluwarsa," imbuhnya." Tambahnya lagi, “Yang perlu disesuaikan adalah perhitungan pembiayaannya saja." Ketika ditanya mengenai begitu besarnya dana yang harus disiapkan untuk membuat jembatan dari arah Sungai Kunyit ke Pulau Temajo, Izhar Assyuri mengatakan bahwa dalam perencanaan PT Austraining Nusantara telah membuat kajian dalam dua alternatif.Alternatif pertama pelabuhan berada di Pulau Temajo yang risikonya harus menyediakan infrastruktur jembatan penghubung dari darat ke pulau. Alternatif kedua, pelabuhan berada di sisi darat wilayah Sungai Kunyit, dengan risiko melakukan pembebasan atas lahan di sepanjang sisi darat yang akan dibangun pelabuhan tersebut yang kurang lebih sekitar 1,5 km.

"Memang, dalam membangun pelabuhan Temajo ini lebih memungkinkan dengan cara investasi swasta," kata Izhar lebih lanjut. "Segala konsekuensi yang harus diperhitungkan pada dua alternatif yang ada tentunya telah diperhitungkan sematang mungkin oleh pihak investor yang mana yang paling efisien," tambahnya lagi.

Izhar yakin, dengan terbangunnya Pelabuhan Samudra Temajo ini, akan memberikan dampak bagi berkembangnya daerah sekitarnya. Misalnya saja, pelabuhan perikanan Kuala Mempawah diyakini akan jauh berkembang.

Bahkan Taman Rekreasi Pulau Kijing dapat ditata dan dikembangkan sedemikian rupa, seperti Taman rekreasi Occarina di Kota Batam yang terletak di pinggir laut.

Sebelumnya Ali Akbar, anggota Komisi C DPRD Kalbar juga meminta Pemprov Kalbar menyeriusi rencana pembangunan pelabuhan samudra yang terdiri dari beberapa opsi lokasi.Dia berharap, pemerintah segera menindaklanjutinya dengan penyusunan rencana induk, studi analisis mengenai dampak lingkungan, penyusunan survei, investigasi dan rancangan dasar, serta penyusunan rancangan rinci.“Penyusunan itu diharapkan dapat dianggarkan melalui dana APBN Kementerian Perhubungan. Kita dorong ke arah sana. Kami minta anggota DPR dari Kalbar juga memperjuangkannya,” katanya.