Ada yang berbeda dalam paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak, Jumat (22/10) siang. Seluruh hadirin mengenakan baju kurung dan telok belanga. Rapat juga diwarnai penyampaian mosi tidak percaya terhadap ketua dewan, Hartono Azas oleh lima fraksi, sehingga batal dilaksanakan.----
Lima fraksi yang menyampaikan mosi tidak percaya yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Hati Nurai Nasional, Partai Amanat Nasional, Partai Golongan karya, dan Partai Reformasi. Seluruh anggotanya meninggalkan ruang rapat, sebelum paripurna dimulai. Tiga anggota fraksi lainnya, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrat, dan Partai Persatuan Pembangunan memilih tinggal dalam ruangan dan tidak ikut menyampaikan mosi tidak percaya.Penyampaian sikap lima fraksi disampaikan dihadapan Wali Kota Pontianak, Sutarmidji, Kapolresta Pontianak, Muharrom, sejumlah kepala dinas, dan jajaran muspida lainnya. Seluruh undangan yang hadir menggunakan pakaian khas Pontianak, baju kurung dan telok belanga. Tahun lalu, pakaian ini juga digunakan dalam penyampaian nota keuangan wali kota yang bertepatan dengan peringatan hari jadi Pontianak.
Penyampaian mosi tidak percaya berlangsung tak diduga sebelumnya. Awalnya, Ketua DPRD Kota Pontianak, Hartono Azas menyampaikan mukadimah pada pukul 13.30. Belum sempat membuka rapat secara resmi, tiba-tiba Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Hati Nurani Nasional, Djohansyah berdiri. “Saya mohon maaf kepada muspida kota. Saya menyampaikan mosi tidak percaya kepada ketua,” ujar Djohansyah, yang juga meminta seluruh anggotanya keluar dan tidak mengikuti program kerja dewan hingga batas waktu tidak ditentukan.Keluarnya Djohansyah diiringi tepuk tangan dan diikuti lima anggotanya. Di luar ruang rapat, ia menyebutkan beberapa alasan penyampaian mosi tidak percaya. Fraksinya memandang ketua dewan tidak kooperatif dalam menjalankan tugas. Banyak hal yang terjadi sehingga timbul keraguan terhadap kepemimpinan ketua dewan sekarang ini. “Hal ini sudah diingatkan. Tetapi tidak disikapi,” kata Djohansyah.
Menurutnya, keputusan penyampaian mosi tidak percaya ini tidak dilakukan dalam waktu singkat. Mereka melakukan rapay dan kajian. Namun, hal-hal yang diingatkan tidak diperbaiki dan terjadi kembali. “Ingat, ketua dewan menjadi simbol dari DPRD Kota Pontianak,” kata pria yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi C DPRD Kota Pontianak. Dalam ruang rapat, penyampaian mosi tak percaya dilanjutkan Fraksi Golkar. “Kami menyambut baik sikap Fraksi KHNN. Fraksi Golkar juga menyampaikan mosi tak percaya karena ketua tidak bisa membela dewan,” kata Ketua Fraksi Golkar, Mansyur.
Keluarnya Mansyur juga diikuti anggotanya. Fraksi tersebut menilai ketua dewan tidak bisa membawa ke arah yang lebih baik. Selama ini fraksi memberikan saran agar ketua menyikapi persoalan internal maupun eksternal. Ketua dewan juga dinilai tidak bisa memberikan keseimbangan antara lembaga eksekutif dan legislatif sehingga dipandang sangat lemah. “Mosi tidak percaya ini akan diperdalam lagi,” katanya.Seusai Golkar, Ketua Fraksi Reformasi, Rudi Hartono juga keluar bersama anggotanya setelah menyampaikan hal yang sama. Menurut Rudi, fraksinya menilai ketua tidak mampu membela dan bersikap ketika ada pihak yang berkomentar terhadap fungsi kontrol yang dilakukan dewan. Misalnya ketika satuan kerja perangkat daerah tidak hadir dalam paripurna pengesahan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah 2011. Ketika itu dewan melakukan fungsi kontrolnya. Namun beberapa hari kemudian keluar komentar dari wali kota bahwa dewan harus intropeksi diri. “Disini ketua tidak menjalankan perannya untuk memanggil dan meminta konfirmasi terhadap apa yang disampaikan wali kota,” ungkap Rudi.
Rudi berharap mosi tidak percaya yang disampaikan fraksinya tidak mempengaruhi aktivitas lembaga legislatif. “Kami siap beraktivitas dan berharap tidak dipimpin ketua,” katanya.Fraksi Partai Amanat Nasional mendukung sikap mosi tak percaya yang disampaikan fraksi lainnya. Ketua Fraksi PAN, Mujiono yang juga keluar ruangan bersama empat anggotanya menilai ketua tidak mampu bersikap. Terutama ketika ada pihak lain yang mengintervensi saat dewan melaksanakan tugas dan fungsi pengawasannya. Salah satunya persoalan ketidakhadiran SKPD dalam paripurna pengesahan RAPBD. “Kita rapat fraksi dulu. Tupoksi sudah dilakukan, tetapi tidak disikapi dengan bijak,” kata Mujiono.
Sikap keras juga disampaikan Ketua Fraksi PDIP, Satarudin. Selain menyampaikan mosi tidak percaya, ia juga meminta ketua dewan diganti. “Ketua dewan tidak mampu menampung aspirasi dan menjadi penyeimbang,” ujarnya.Ketika lima fraksi yang menyampaikan mosi tak percaya terhadap ketua dewan keluar ruangan, Ketua Fraksi Demokrat, Firmansyah meminta waktu berbicara. “Mohon izin ketua. Saya dari Demokrat ikut bertanggungjawab. Izinkan saya memfasilitasi. Untuk anggota lainnya diminta tidak meninggalkan tempat,” kata Firmansyah.Sebelum keluar, ia meminta wakil ketua dewan untuk mewakili. Akhirnya kepergian Firmansyah diikuti Wakil Ketua DPRD, Arif Joni dan Heri Mustamin. Sedangkan ketua dewan tetap duduk di kursinya, tanpa mengeluarkan sepatah kata pun.
Seluruh ketua fraksi melakukan pertemuan bersama wakil ketua dewan di ruang rapat gabungan. Selang 20 menit, mereka keluar. Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Heri Mustamin pun meminta maaf kepada undangan yang hadir dalam paripurna. Ia pun menutup rapat. Heri mengatakan sebenarnya rapat bisa dilanjutkan. Namun fraksi yang melakukan aksi walk out meminta tidak dipimpin ketua. “Kita keberatan. Ini persoalan solidaritas. Pandangan politik sah-sah saja. Sekali lagi fraksi yang menyatakan sikap tidak akan menghambat kegiatan legislatif,” ungkapnya. Tiga fraksi lainnya, Partai Keadilan Sejahtera, Demokrat, serta Persatuan Pembangunan menyikapi secara bijak mosi tidak percaya yang disampaikan. Namun mereka tidak ikut dalam aksi tersebut.
“Ini dinamika perjalanan dewan dalam setahun,” ujar Arif dari perwakilan PKS. Menurutnya, memang ada kritikan terhadap kinerja dalam setahun ini dan menjadi evaluasi pimpinan. Fraksi PKS mendukung kritikan tersebut untuk perbaikan kinerja kedepannya. “Kami sarankan pimpinan tampung keluhan dan rapat pimpinan. PKS menyadari ada miskomunikasi antara pimpinan dan danggota. Mudah-mudahan menjadi momentum untuk perbaikan kinerja,” ungkapnya.Ketua Fraksi PPP, Herman Hofi Munawar mengatakan pihaknya akan berusaha menengahi dalam permasalahan yang ada.
“Kita cari jalan terbaik. Saya pikir tidak perlu dengan mosi tidak percaya. Perlu jalan lain. Mungkin bisa terselesaikan,” katanya. Saat dikonfirmasi, ketua dewan yang mendapat mosi tidak percaya mengaku tidak mengetahui persoalan yang ada sehingga terjadi aksi tersebut. “Saya perlu mengetahui lebih jelas dan detil hal-hal apa yang subtantif selama ini, dan dibicartakan sesuai dengan tata tertib tupoksi kedewanan,” katanya. Setelah kejadian tersebut, ia akan membangun komunikasi yang dirasakan belum diakomodir. “Ya kritik saran harus ditanggapi dengan baik. Saya bukan orang yang tidak mau dikritik. Saya akan dengarkan. Kami akan rapat dengan ketua fraksi dan pastikan rapim,” ungkapnya. Wali Kota Pontianak, Sutarmidji enggan berkomentar lebih lanjut tentang aksi tersebut. “Ini urusan interen dewan,” ujarnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar